<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-11-at-16.47.46.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindakan pengeroyokan di tengah demonstrasi penolakan penundaan Pemilu mendapat sorotan publik. Tak terkecuali, Direktur Eksekutif Maarif Institute Abdul Rohim Ghazali yang mengecam tindakan anarkis terhadap Ade Armando.  Menurut Rohim, tidak menyukai ucapan Ade Armando bukan disikapi dengan tindakan anarkis. Dia menyebut, tindakan pengeroyokan tidak dibenarkan hukum dan agama.  "Saya mengecam tindakan biadab yang menimpa Ade Armando. Siapa pun boleh tidak setuju dengan ucapan dan prilaku Ade Armando, tapi melakukan pengeroyokan secara keji di tengah aksi mahasiswa yang murni memperjuangkan aspirasi rakyat adalah tindakan yang tak bisa dibenarkan dari perspektif hukum dan agama apa pun," kata Rohim dalam keterangannya, Senin (11/4).  Rohim meminta aparat kepolisian segera menangkap pelaku pengeroyokan. Sehingga bisa segera memprosesnya secara hukum. "Saya berharap polisi segera menangkap semua pelaku yang melakukan penyerangan terhadap Ade Armando dan memprosesnya secara hukum," tegas Rohim.  Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengungkapkan, kondisi Ade Armando sangat memprihatinkan usai babak belum dihajar massa aksi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (11/4). Menurut Fadil, Ade Armando terluka parah di bagian kepala.  "Kondisi Ade Armando memprihatinkan, terluka di bagian kepala, sekarang tim Polda sudah membawa ke rumah sakit dan sudah mendapat pertolongan tim rumah sakit," beber Fadil ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  Polisi jenderal bintang dua itu memastikan, pihaknya telah mengetahui para pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Dia mengaskan, akan segera menangkap para pelaku pengeroyokan. "Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya," ujar Fadil.  Fadil mengultimatum kepada para pelaku pengeroyokan untuk menyerahkan diri. "Besok mungkin kami akan melakukan upaya penegakkan hukum, mengumumkan identitas pelaku. Jika tak menyerahkan diri kami akan tangkap," tegas Fadil.  Meski demikian, Fadil enggan menjelaskan secara rinci dimana Ade Armando menjalani perawatan. Terpenting, kata Fadil, saat ini Ade sudah menjalani perawatan tim medis. (*)

Boleh Tak Setuju  dengan Ucapan Ade Armando, Tapi Jangan Dianiaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tips-praktis-membuat-sarung-tangan-responsif-touch-screen_m_210158.jpeg" alt="Berkat sarung tangan responsif tousch screen, biker tak perlu repot-repot meleps sarung tangan saat mengoperasikan gadget" width="100%">
<figcaption>Berkat sarung tangan responsif tousch screen, biker tak perlu repot-repot meleps sarung tangan saat mengoperasikan gadget</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Maarif Institute (MI) Abdullah Darraz, mengajak umat Muslim Indonesia untuk berefleksi di bulan ramadan, hal ini terkait soal penggunaan gadget yang berlebihan. Sebab kondisi itu mendorong sikap individualisme yang menggerus sikap gotong royong yang menjadi dasar utama hidup orang Indonesia sejak dahulu kala.  "Sisi negatif adanya kemajuan teknologi, justru membuat semangat kebersamaan atau gotong royong di setiap masyarakat menjadi tergerus," ujar Darraz saat mengisi acara ngabuburit Bersama Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDI Perjuangan (PDIP), pada hari Kamis (6/5).  Dalam acara yang dipandu host Sekretaris BKNP PDIP, Rano Karno, yang juga Anggota DPR RI itu, Darraz juga mengingatkan bahwa jika melihat pada dakwah Walisongo, salah satu ajaran yang diperkenalkan dan ditularkan pada masyarakat Nusantara adalah semangat gotong royong.  Menurut Darraz, pengaruh negatif gadget yang kemudian memicu lahirnya sikap egoisme, sehingga cenderung terlalu memikirkan diri sendiri daripada memikirkan orang lain maupun bangsa.  “Dengan adanya gadget menjadi pegaruh buat kita sehingga terbiasa dengan egoisme dan indiviudalis, sehingga cenderung terlalu sibuk sendiri, memikirkan diri sendiri daripada memikirkan orang lain maupun bangsa Indonesia ini,” ujarnya.  Padahal, lanjutnya, semangat bergotong royonglah yang dapat menumbuhkan rasa empati, peduli lingkungan sekitar dan perhatian. Ini menjadikan pikiran kritis dan tanggap terhadap lingkungan sosial. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> “Justru kan, gotong royong itu meniscayakan kita punya rasa empati dan peduli, mempunyai perhatian terhadap orang lain, ketika orang lain sedang mengalami kebutuhan tertentu, ya kita semua harus melakukan kepedulian itu,” urainya.  Baginya, sikap peduli dan gotong royong yang terkikis akan punya dampak bahaya. Karena inilah yang kemudian akan menimbulkan masalah baru seperti disintegritas dalam kehidupan masyarakat. Dan bila sudah pada tahap itu, menurut Darraz, lebih jauhnya bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.  "Kalau hal seperti ini sampai terjadi, akan memicu disintegrasi dan kerekatan sosial kebangsaan kita semakin terkoyak, kalau kita terbiasa meninggalkan semangat yang biasa dulu kita jalani, terutama anak muda,” imbuhnya.  Karena itu, Darraz menilai, perlu adanya perhatian khusus akan pentingnya semangat gotong royong, sehingga tumbuh kesadaran lagi. Terutama di kalangan anak muda saat ini. Dia mendorong adanya pelopor yang menarasikan dan menyebarkan semangat gotong royong, terutama menyebarkan melalui sosial media.  "Ada hal positif dari sosial media dan kita harus membangun narasi-narasi ini dan menyebarkannya di seluruh media sosial. Kita harus memperkaya narasi melalui gadget yang selama ini dipakai,” pungkasnya.

Refleksi Ramadan, Direktur MI Ingatkan Sisi Negatif Gadget dan Sosmed

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maarif-institute-perda-keagamaan-wujud-salah-tafsir-sila-i-pancasila_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dilaporkan ke Bareskrim lantaran menentang wacana Perda Syariah dan Injil oleh Eggi Sudjana." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dilaporkan ke Bareskrim lantaran menentang wacana Perda Syariah dan Injil oleh Eggi Sudjana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keinginan mewujudkan keadilan tanpa diskriminasi di masyarakat pun menjadi polemik panjang dan berbuntut pelaporan hukum. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran menentang adanya perda syariah dan injil. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Abdullah Darraz mengatakan, pelaporan yang dilakukan oleh Eggi Sudjana itu menunjukkan model politikus yang tidak siap dengan perbedaan pendapat. "Seharusnya terlebih dahulu mengajak diskusi dan beradu argumen terhadap pandangan yang menolak perda-perda keagamaan. Tidak lantas dibawa ke ranah hukum," ujar Darraz dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (17/11). Menurut Darraz, perda-perda bernuansa keagamaan itu merupakan wujud salah kaprah terhadap sila pertama Pancasila. Darraz mengaku sepakat bahwa Pancasila yang memuat sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus ditafsirkan dengan perspektif kebangsaan yang luas. Yakni, yang bisa memayungi semua anak bangsa dan tidak digiring pada penafsiran keagamaan tertentu secara eksklusif. Oleh karenanya, Darraz menjelaskan bahwa upaya memunculkan perda-perda keagamaan itu merupakan sebuah kesalahan penafsiran atas Pancasila sila pertama. "Perda berbasis agama merupakan satu penonjolan identitas keagamaan tertentu yang sangat potensial bermuatan diskriminatif. Kita menyaksikan akhir-akhir ini politik identitas (dengan menggunakan identitas agama tertentu) telah bangkit, dan itu berpotensi memecah belah keutuhan bangsa," katanya. Pelaporan Grace Natalie juga ia nilai adalah sebuah kesalahan dan langkah yang tidak tepat. Pasalnya ini memperlihatkan ketidaksiapan melakukan diskursus publik terkait isu perbedaan pendapat. "Sepatutnya, dengan adanya lontaran penolakan perda agama ini, harus dijadikan momentum mencerdaskan publik dan menciptakan diskursus publik yang sehat. Bukan malah dikriminalisasi melalui proses hukum," pungkasnya.&lrm; Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie dilaporkan oleh kuasa hukum Sekretaris Jenderal Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Zulkhair, Eggi Sudjana. Eggi menilai, pernyataan Grace Natalie tiga kali lebih parah dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena menyatakan bahwa perda keagamaan menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, serta intoleransi. Eggi mengatakan, pernyataan Grace tersebut bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Allah menekankan agar manusia tidak mengikuti hawa nafsu, menyimpang dari kebenaran, dan berlaku tidak adil. Selanjutnya, kata Eggi, pernyataan Grace bertentangan dengan surah Al-Maidah ayat 8 yang menyatakan agar kebencian pada suatu kaum tidak membuat berlaku tidak adil. Adapun laporan terhadap Grace diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM tertanggal 16 November 2018. Grace dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 156A KUHP, Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 14 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Maarif Institute: Perda Keagamaan Wujud Salah Tafsir Sila I Pancasila

maarif institute

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#maarif institute

Berita Terkini

Boleh Tak Setuju dengan Ucapan Ade Armando, Tapi Jangan Dianiaya

Refleksi Ramadan, Direktur MI Ingatkan Sisi Negatif Gadget dan Sosmed

Maarif Institute: Perda Keagamaan Wujud Salah Tafsir Sila I Pancasila

Download Aplikasi JawaPos.com