<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/7841d75d-b1fe-4834-9ad8-f2812e496684-1-4254794352.jpg" alt="KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) akan memberhentikan sementara atau menonaktifkan&nbsp;Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, jang menjadi tersangka dugaan suap. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah keduanya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara sengketa lahan PT Kabhara Digdaya (KD), pada Kamis (5/2). "Atas peristiwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan kecewa dan sangat menyesal atas peristiwa yang telah mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim, serta mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung RI," kata juru bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/2). Ia menegaskan, Hakim yang melakukan tindak pidana tersebut melanggar komitmen MA dalam mewujudkan zero tolerance atas segala bentuk pelayanan pengadilan. Terlebih dilakukan beberapa saat setelah para hakim menikmati kenaikan tunjangan. Ia memastikan Ketua Mahkamah Agung mendukung segala bentuk langkah KPK dalam memproses dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Depok, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Pasal 95, 98, dan 101, penangkapan dan penahanan hakim harus mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Meskipun memerlukan izin, lanjut Yanto, Ketua MA berkomitmen tidak akan menghalangi dan segera mengeluarkan izin penangkapan bagi hakim yang melakukan tindak pidana. Terkait izin penahanan dalam Pasal 101 KUHAP, kata Yanto, Ketua MA telah menandatangani izin tersebut segera setelah permohonan diajukan oleh penyidik KPK. "MA juga menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum atau advokasi kepada yang bersangkutan," urainya. Karena itu, Ketua MA akan memberhentikan sementara alias menonaktifkan hakim dan aparat PN Depok yang tertangkap tangan tersebut. Usul pemberhentian sementara hakim akan diajukan kepada Presiden. "Jika terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat," tegasnya. KPK menjerat lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan PT Kabhara Digdaya. KPK menemukan barant bukti uang Rp 850 juta dalam OTT yang meringkus Ketua dan Wakil Ketua PN Depok. Adapun, kelima tersangka itu yakni, I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah selaku juru sita PN Depok, Trisnadi selaku Direktur Utama PT KD, serta Berliana selaku Head Corporate Legal PT KD. Para tersangka dijerat Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 ayat (1)&nbsp;UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang&nbsp;KUHP juncto&nbsp;UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan&nbsp;UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp;

MA berhentikan sementara Ketua dan Wakil PN Depok yang jadi tersangka KPK suap sengketa lahan. MA dukung KPK, tegaskan zero tolerance suap.

MA Nonaktifkan Ketua dan Wakil PN Depok yang jadi Tersangka suap, Izin Penahanan Sudah Diteken

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/4e3b041c-6262-437c-b760-54fb14f21058-1601431219.jpg" alt="Barang bukti kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di PN Depok. (KPK/Antara)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di PN Depok. (KPK/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memastikan tidak akan mentolerir setiap Hakim di lingkungan kekuasaan peradilan yang melakukan praktik korupsi. Hal ini menyusul ditetapkannya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua pejabat pengadilan itu menyandang status tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (5/2) malam. KPK juga menetapkan Yohansyah selaku juru sita PN Depok, Trisnadi selaku Direktur Utama PT KD, serta Berliana selaku Head Corporate Legal PT KD sebagai tersangka. "Tidak ada ruang untuk toleransi atau belas kasih terhadap judicial corruption. Ketua MA memberikan dua pilihan bagi mereka yang masih terlibat transaksi kotor, berhenti atau dipenjarakan," kata juru bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/2). Yanto menegaskan, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak sejahtera. Sebab, pemerintah telah menaikkan gaji hakim hingga mencapai Rp 280 persen. "tidak ada lagi alasan hakim tidak sejahtera karena negara telah memberikan perhatian yang lebih dari cukup. Tindakan korupsi dianggap sebagai bentuk kekufuran nikmat dan keserakahan," ucap Yanto. Ketua MA, kata Yanto, tidak akan lelah menjaga martabat MA. Serta, menyampaikan terima kasih kepada hakim maupun aparat yang tetap menjaga integritas. Ia mengingatkan, intervensi terberat berasal dari dalam diri sendiri yang goyah terhadap godaan transaksional. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk terus berpartisipasi dalam pengawasan dunia peradilan. "MA akan terus bekerja sama dengan KY untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Ketua MA juga memerintahkan jajaran pengawasan, Bawas, Pengadilan Tinggi, dan PN untuk mengintensifkan pengawasan sesuai Perma No. 8 Tahun 2016," pungkasnya. &nbsp;

MA beri pilihan tegas bagi hakim korupsi di Indonesia: berhenti atau dipenjara. Kasus PN Depok jadi contoh untuk melawan judicial corruption

MA Ultimatum Hakim yang Masih Punya Mental Korup: Berhenti atau Dipenjarakan!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan telah melakukan langkah konkret dalam menyikapi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional, yang akan mulai diterapkan pada 2 Januari 2026. Salah satu langkah tersebut adalah dengan membentuk kelompok kerja atau pokja khusus. &ldquo;MA saat ini, kami telah membentuk Pokja, kelompok kerja, yang terdiri dari unsur pimpinan seluruh Hakim Agung Kamar Pidana, Hakim-Hakim Tinggi, dan Hakim-Hakim tingkat pertama di kepaniteraan juga dilibatkan,&rdquo; kata Ketua MA Sunarto dalam refleksi akhir tahun 2025 di Gedung MA, Jakarta, Selasa (30/12). Menurut Sunarto, pembentukan pokja tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan lembaga peradilan dalam menghadapi perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional. MA melibatkan unsur hakim dari berbagai tingkatan agar implementasi aturan baru dapat berjalan seragam. &ldquo;Hakim Tinggi di Pemilah juga dilibatkan dan pokja-pokja ini tengah bekerja bagaimana menyongsong berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang insya Allah akan berlaku di Januari 2026 ini,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, MA tidak hanya fokus pada kesiapan pemberlakuan KUHP, tetapi juga secara paralel mempersiapkan penerapan KUHAP yang baru. Kedua regulasi tersebut dinilai saling berkaitan dan membutuhkan pemahaman yang utuh dari seluruh aparatur peradilan. &ldquo;Demikian juga untuk menyongsong berkunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pokjanya sudah dibentuk,&rdquo; ucap Sunarto. Lebih lanjut, Sunarto mengungkapkan bahwa pembentukan pokja KUHAP telah disahkan secara resmi dan saat ini sudah mulai bekerja. &ldquo;Saya sudah menandatangani pokja itu dan sudah berjalan mungkin sekitar di awal Desember atau di bulan November kemarin,&rdquo; tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi, menjelaskan pihaknya telah menggelar pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh hakim di lingkungan peradilan umum. Hal itu dalam rangka mematangkan kesiapan aparatur peradilan dalam menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHAP nasional. &ldquo;Kami Mahkamah Agung telah mengantisipasi pemberlakuan KUHP Nasional ini dengan melakukan beberapa langkah,&rdquo; ucap Prim Haryadi. Prim menjelaskan, langkah awal dilakukan melalui pembahasan internal di Kamar Pidana MA terkait berbagai substansi baru yang diatur dalam KUHP nasional, termasuk keterkaitannya dengan KUHAP. &ldquo;Yang pertama, kamar pidana Mahkamah Agung telah mengadakan beberapa kali pertemuan terkait dengan hal-hal yang baru dalam KUHP Nasional, termasuk juga KUHAP,&rdquo; tuturnya. Hasil dari pembahasan tersebut kemudian disosialisasikan secara luas kepada para hakim. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan pejabat eselon I yang bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. &ldquo;Kemudian hasil pembahasan dari kamar pidana tersebut kami lakukan sosialisasi dengan melibatkan eselon satu, kamar pidana bekerja sama dengan BSDK, Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung,&rdquo; urai Prim. Menurutnya, sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam lima tahapan atau lima gelombang melalui media daring, sehingga dapat menjangkau seluruh hakim di badan peradilan umum di Indonesia. &ldquo;Melakukan sosialisasi lima tahapan, lima gelombang melalui media daring kepada seluruh hakim yang ada pada badan peradilan umum,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, MA juga menyelenggarakan sosialisasi tambahan. Hingga saat ini, sosialisasi KUHP telah dilakukan dalam empat tahapan, sementara untuk KUHAP masih pada tahap awal. &ldquo;Jadi kami sudah lakukan lima gelombang, kemudian melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kami juga sudah melakukan sosialisasi untuk KUHP sudah empat tahapan, sedangkan KUHAP baru satu tahapan,&rdquo; jelas Prim. Tidak hanya pada aspek sosialisasi dan pelatihan, MA juga terlibat langsung dalam proses penyusunan regulasi turunan sebagai aturan pelaksana KUHP dan KUHAP nasional. &ldquo;Kemudian Mahkamah Agung juga dilibatkan dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksana, terkait dengan KUHP dan KUHAP ini,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Mahkamah Agung bentuk Pokja khusus untuk siapkan saksi penerapan KUHP dan KUHAP nasional mulai 2 Januari 2026.

MA Bentuk Pokja Sikapi Berlakunya KUHP dan KUHAP Nasional Mulai 2 Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/Refleksi-Akhir-Tahun-Mahkamah-Agung-Dery-Ridwansah-6JPG-2471814219.jpg" alt="Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto (tengah) bersama pimpinan MA menggelar konferensi pers akhir tahun di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (27/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto (tengah) bersama pimpinan MA menggelar konferensi pers akhir tahun di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (27/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menegaskan bahwa hakim tidak dapat dijatuhi sanksi, karena pertimbangan yuridis maupun substansi putusan yang diambilnya. Penegasan ini disampaikan terkait tindak lanjut MA atas usulan sanksi dari Komisi Yudisial (KY), terhadap Majelis Hakim perkara Tom Lembong. Pasalnya, KY mengusulkan sanksi non-palu selama enam bulan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tom Lembong. Sunarto menyatakan MA akan mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan Komisi Yudisial. Namun, ia mengingatkan adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. &ldquo;Yang paling penting dari Peraturan Bersama itu adalah Pasal 15 dan Pasal 16, karena Pasal itu mengadopsi konvensi-konvensi internasional,&rdquo; kata Sunarto dalam acara refleksi akhir tahun 2025 di Gedung MA, Jakarta, Selasa (30/12). Sunarto menjelaskan, Pasal 15 dalam Peraturan Bersama tersebut secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial tidak dapat menilai benar atau salahnya pertimbangan yuridis serta substansi putusan hakim. &ldquo;Hakim itu tidak boleh disanksi karena pertimbangannya, itu dilindungi oleh konvensi internasional, oleh (The) Bangalore Principles (of Judicial Conduct), oleh (The) Beijing Statement (of Principles of the Independence of the Judiciary), dan konvensi-konvensi PBB terkait independensi kekuasaan kehakiman,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, apabila terdapat pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim, maka mekanisme yang tersedia adalah melalui upaya hukum seperti banding, kasasi, hingga upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Lebih lanjut, Sunarto mengingatkan pentingnya membedakan antara proses hukum dan aspek kemanusiaan. Menurutnya, pengadilan bertugas menegakkan hukum dan keadilan, sementara Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan abolisi, rehabilitasi, amnesti, maupun grasi yang berlandaskan pertimbangan kemanusiaan. &ldquo;Mari kita belajar menghormati proses hukum, kita anggap putusan hakim itu benar sampai kemudian dibatalkan oleh putusan hakim yang lebih tinggi,&rdquo; pungkasnya.

KY usul sanksi bagi hakim yang mengadili Tom Lembong, tapi Ketua MA tegaskan hakim tak bisa disanksi karena putusan dilindungi hukum

KY Usul Penjatuhan Hukuman Bagi Hakim yang Adili Perkara Tom Lembong, Ketua MA Tegaskan Tak Bisa Disanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/JKT-Sidang-Vonis-Mario-Dandy-Satriyo-Salman-Toyibi-3JPG-1137736130.jpg" alt="Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy Satriyo menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (Salman Toyibi)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy Satriyo menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (Salman Toyibi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa Mario Dandy Satriyo dalam perkara pencabulan terhadap mantan pacarnya berinisial AG. Dengan putusan itu, Mario Dandy tetap dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. &ldquo;JPU tolak, terdakwa tolak,&rdquo; demikian bunyi amar putusan kasasi, Senin (24/11). Majelis hakim kasasi dipimpin oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto, dengan dua anggota, Yanto dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Putusan itu dibacakan pada 13 November 2025. Putusan tersebut menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang sebelumnya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Mario Dandy. Dengan ditolaknya kasasi kedua pihak, vonis tersebut kini berkekuatan hukum tetap (inkrah). Sebelumnya, Mario Dandy lebih dulu dihukum 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan terhadap seorang anak laki-laki, David Ozora. Kasus itu mendapat sorotan luas setelah video penganiayaan viral di media sosial. Orang tua korban kemudian melaporkan tindakan tersebut hingga berujung pada proses hukum. Dalam persidangan kasus penganiayaan itu, terungkap pula informasi bahwa Mario Dandy pernah melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan yang masih berstatus anak. Temuan itu menyeret Mario ke proses hukum baru dan ditangani dalam perkara terpisah. Pada 12 Juni 2025, PN Jaksel menyatakan Mario Dandy terbukti membujuk anak untuk melakukan persetubuhan berulang kali. Ia dijatuhi pidana 2 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar, dengan ketentuan subsidair 2 bulan kurungan. Baik JPU maupun Mario Dandy sempat mengajukan kasasi. Namun, MA akhirnya menolak kedua permohonan tersebut, sehingga hukuman pidana tetap berlaku sesuai putusan PN Jaksel.

MA menolak kasasi Mario Dandy dalam kasus pencabulan, vonis 2 tahun penjara tetap berlaku, hukum tetap berlanjut.

MA Tolak Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan, Vonis 2 Tahun Penjara Tetap Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/JKT_-Sidang-tuntutan-kasus-suap-vonis-bebas-Ronald-Tannur_SALMAN-TOYIBI-03JPG-2054843811.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan oleh Zarof Ricar dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mantan pejabat MA itu pun tetap dihukum 18 tahun penjara. Atasan putusan kasasi tersebut, kejaksaan memastikan akan segera melakukan eksekusi terhadap Zarof. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna menegaskan hal itu saat diminta komentar mengenai putusan MA pada Jumat (14/11). Dia menyatakan bahwa eksekusi Zarof akan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel).&nbsp; &rdquo;JPU Kejari Jakarta Selatan akan segera melaksanakan eksekusi setelah mendapatkan salinan putusan kasasi,&rdquo; kata Anang.&nbsp; Sesuai dengan proses peradilan yang sudah berjalan, Zarof dihukum penjara 16 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Kemudian hukumannya ditambah menjadi 18 tahun penjara saat diadili di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Putusan tersebut lantas diperkuat oleh MA.&nbsp; &rdquo;Kasasinya baru turun hari ini, isinya menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa akan kami eksekusi begitu petikan putusan diterima,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Zarof Ricar adalah mantan pejabat MA yang terlibat dalam kasus permufakatan jahat dan penerimaan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur.&nbsp; Saat itu Ronald Tanur tersangkut kasus kematian seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti.&nbsp; Atas putusan yang dibacakan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Zarof mengajukan banding. Namun bukannya mendapat pengurangan hukuman, hukumannya malah diperberat oleh hakim PT Jakarta dari 16 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara. Kini hukuman itu dikuatkan oleh putusan MA.&nbsp;

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Zarof Ricar, mantan pejabat MA, dan menetapkan hukuman 18 tahun penjara.

Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara, Kejaksaan Segera Eksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/iTZ5kXurO62q8jSYhpBYzCIVx0k5HsgXSbKOZf28-1-552136209.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri resmi mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana di PT Asabri ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Upaya hukum ini ditempuh setelah Adam Damiri melakukan langkah hukum hukum banding hingga kasasi. Kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, menjelaskan langkah hukum ini diambil karena pihaknya menilai terdapat kekeliruan dalam putusan majelis hakim yang sebelumnya menjatuhkan hukuman kepada kliennya. &ldquo;Kami datang ke PN Jakarta Pusat, PN Tipikor, untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali demi kepentingan hukum Pak Adam Damiri,&rdquo; kata Deolipa ditemui di PN Jakpus, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/10). Deolipa menjelaskan, pihaknya menemukan bukti baru atau novum yang diyakini dapat memperkuat posisi hukum Adam Damiri. Ia mengklaim, mantan Dirut Asabri tersebut tidak memperkaya diri sendiri atas kerugian negara yang terjadi. Selain itu, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim terkait tempus perkara atau rentang waktu kejadian. &ldquo;Beliau bekerja di Asabri dari 2011 sampai 2015, sementara yang diperkarakan adalah periode 2016 sampai 2020. Jadi ada kesalahan majelis karena pada masa itu beliau sudah tidak menjabat, sudah pensiun dari Asabri. Tapi kenapa kesalahan tahun 2016&ndash;2020 tetap dikenakan kepada beliau,&rdquo; ungkap Deolipa. Dalam memperkuat permohonan PK tersebut, Deolipa menyebut telah menyerahkan sejumlah dokumen penting, termasuk analisis kekeliruan hakim, neraca dan laporan keuangan, hasil rapat umum pemegang saham (RUPS), mutasi keuangan, serta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia berharap, MA dapat menelaah kembali perkara ini secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang telah diajukan. &ldquo;Kita akan buka semua bukti ini agar majelis hakim bisa melihat pertimbangan-pertimbangan baru,&rdquo; tegasnya. Dalam kasusnya, Adam Damiri divonis 16 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan dana investasi di PT Asabri. Adam Damiri terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun.

Mantan Dirut Asabri, Adam Damiri, ajukan PK ke MA, klaim ada kekeliruan dalam putusan hakim terkait kasus korupsi.

Eks Dirut Asabri Adam Damiri Ajukan PK ke MA, Klaim Ada Kekeliruan Putusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/Screenshot_2025-10-01-00-13-25-777_comandroidchrome-edit-833363835.jpg" alt="Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)" width="100%">
<figcaption>Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berharap Mahkamah Agung (MA) untuk menolak kasasi yang diajukan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dalam sengketa lahan SMAN 1 Bandung, selepas&nbsp; gugatan PLK ditolak pengadilan pada tingkat banding. Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar&nbsp;Deden Saepul Hidayat di Bandung, Senin, mengatakan&nbsp;PLK saat ini tidak lagi memiliki status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-08-AH-0143 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 28 Agustus 2025, sehingga diharapkan pencabutan tersebut dapat menjadi aspek krusial dan pertimbangan hakim. "Artinya, badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen sudah resmi dicabut. Kami berharap hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Mahkamah Agung dalam menentukan keabsahan penggugat dalam perkara ini," ujar Deden. Dinas Pendidikan&nbsp;Jabar menegaskan pencabutan badan hukum PLK menjadi aspek fundamental yang menunjukkan bahwa pihak penggugat sudah tidak memenuhi syarat&nbsp;legal standing&nbsp;untuk melanjutkan perkara di tingkat kasasi. Adapun sebagai tindak lanjut atas pencabutan status PLK termasuk dalam proses hukum sengketa lahan SMAN 1 Bandung, Gubernur Jawa Barat telah mengirimkan Surat Nomor 7823/HK.04/HAM tertanggal 23 September 2025 kepada Ketua PTUN Bandung untuk menyampaikan bahwa PLK secara hukum tidak lagi memiliki kedudukan sebagai badan hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Yogi Gautama Jaelani, mengungkapkan bahwa permohonan pencabutan status badan hukum PLK diajukan langsung oleh Pemprov Jabar sebagai upaya strategis di luar jalur litigasi untuk memperkuat posisi negara dalam sengketa aset pendidikan. "Permohonan pencabutan ini adalah bagian dari upaya kami melindungi aset negara, khususnya fasilitas pendidikan milik publik seperti SMAN 1 Bandung," kata Yogi. Sengketa lahan SMAN 1 Bandung telah berlangsung sejak PLK mengklaim sebagai pemilik kuasa pengelolaan sah atas lahan sekolah yang berlokasi di pusat Kota Bandung tersebut. Meskipun gugatan PLK sempat dikabulkan PTUN Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disdik Jabar terus melakukan perlawanan hukum, termasuk mengajukan banding dan kini menghadapi proses kasasi yang telah diajukan PLK&nbsp;pada 22 September&nbsp;2025. Pemerintah memastikan keberadaan SMAN 1 Bandung yang merupakan salah satu sekolah menengah atas tertua di Jawa Barat ini, merupakan bagian dari aset pendidikan strategis yang harus dilindungi dari klaim pihak-pihak tidak berkepentingan. (*)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berharap Mahkamah Agung (MA) untuk menolak kasasi yang diajukan Perkumpulan Lyceum Kristen

Pemprov Jabar Berharap MA Tolak Kasasi Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-tak-mampu-penuhi-permintaan-ma_m_183678.jpeg" alt="Ilustrasi hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hakim</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR RI menyetujui sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) untuk bertugas di Mahkamah Agung (MA). Persetujuan itu diberikan dalam rapat pleno yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9). Penetapan ini dilakukan setelah Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 16 calon hakim. Dari hasil uji tersebut, sembilan calon hakim agung yang berasal dari kamar pidana, perdata, hingga militer, serta satu hakim ad hoc HAM dinyatakan layak. &ldquo;Berdasarkan pandangan fraksi yang telah dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM,&rdquo; kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memimpin rapat dan menyampaikan hasil pandangan fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9). Habiburokhman kemudian menanyakan persetujuan kepada para anggota Komisi III. Ia mempertanyakan kepada masing-masing fraksi apakah nama tersebut dapat disetujui. "Apakah nama-nama calon hakim tersebut dapat disetujui?," tanya Habiburokhman. "Setuju," jawab para anggota Komisi III diiringi ketukan palu tanda pengesahan. Habiburokhman menegaskan, usai persetujuan di tingkat satu, hasil tersebut akan dibawa ke rapat paripurna. &nbsp;&ldquo;Selanjutnya hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; pungkasnya. Adapun, 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM yang bertugas di MA yakni: Hakim Agung: 1. Heru Pramono, Hakim Agung kamar Perdata 2. Budi Nugroho, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak) 3. Hari Sugiharto, Hakim Agung kamar TUN 4. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Agung kamar Militer 5. Diana Malemita Ginting, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak) 6. Lailatul Arofah, Hakim Agung kamar Agama 7. Muhayah, Hakim Agung kamar Agama 8. Ennid Hasanuddin, Hakim Agung kamar Perdata 9.Suradi, Hakim Agung kamar Hakim ad hoc HAM: 1. Puguh Haryogi, Hakim ad Hoc HAM

Komisi III DPR RI menyetujui sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc HAM untuk Mahkamah Agung dalam rapat pleno di Jakarta.

Komisi III DPR Setujui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM di MA, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/budi-kpk-1907133712.jpg" alt="Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi atas Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi Aparatur Peradilan. KPK menyebut, surat edaran itu selaras dengan semangat antikorupsi yang terus digaung lembaga antirasuah. "KPK menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung atas penerbitan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (23/5). "Imbauan tersebut selaras dengan semangat antikorupsi yang terus disuarakan oleh KPK, di antaranya melalui sembilan nilai antikorupsi, yakni Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras, yang sering disingkat JUMAT BERSEPEDA KK," sambungnya. Menurutnya, lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam rangkaian proses penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebab, masyarakat menaruh harapan besar bagi kepada lembaga peradilan, dalam setiap proses hukum yang ditangani. "Masyarakat menaruh harapan tinggi terhadap penegakan hukum yang berintegritas, sehingga upaya-upaya pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan secara efektif, memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus rasa keadilan dan pembelajaran bagi masyarakat, sebagai pemantik upaya pencegahan korupsi ke depannya," tegasnya. Adapun, SEMA 4/2025 yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, berisi imbauan kepada aparatur peradilan, termasuk para hakim, untuk menjauhi gaya hidup mewah dan hedonis yang berorientasi pada pencarian kesenangan serta kepuasan tanpa batas. Dalam SE tersebut, juga disebutkan bahwa penerapan pola hidup sederhana merupakan langkah preventif dalam mencegah korupsi dan pelanggaran etik. Selain itu, hal itu juga dianggap sebagai upaya kolektif dalam menjaga marwah peradilan serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain menekankan pentingnya menjauhi hedonisme, surat edaran itu juga mengimbau aparatur peradilan umum beserta keluarganya untuk menghindari perilaku konsumtif, seperti membeli, menggunakan, dan memamerkan barang-barang mewah. Hakim juga diminta untuk tidak mengunggah foto atau video bergaya hidup berlebihan di media sosial.

KPK mendukung Surat Edaran MA yang mengimbau hakim untuk hidup sederhana dan menjauhi hedonisme, demi penegakan hukum yang berintegritas.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ma

Berita Terkini