<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/nenek-elina-836826621.jpg" alt="M. Yasin alias MY yang menjadi tersangka kasus pengusiran paksa terhadap Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, dari rumahnya di Surabaya, akhirnya menyerahkan diri. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>M. Yasin alias MY yang menjadi tersangka kasus pengusiran paksa terhadap Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, dari rumahnya di Surabaya, akhirnya menyerahkan diri. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sempat kabur dan diburu polisi, M. Yasin alias MY yang menjadi tersangka kasus pengusiran paksa terhadap Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, dari rumahnya di Surabaya, akhirnya menyerahkan diri. Kabar ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast. Ia mengatakan M Yasin menyerahkan diri ke Polsek Wonokromo pada Senin (29/12), sebelum akhirnya dibawa ke Mapolda Jatim. "Tersangka MY diamankan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin sore sekitar pkl 17.15 WIB di Polsek Wonokromo," tutur Kombes Pol Jules kepada awak media di Surabaya, Selasa (30/12). Saat ini, tersangka menjalani pemeriksaan dan langsung ditahan di Rutan Polda Jatim. Kombes Pol Jules mengatakan kepolisian berjanji akan terus melakukan pendalaman dan mengusut tunas kasus Nenek Elina. "Kami langsung melakukan penahanan tersangka (MY) di Polda Jatim. Pasti nanti akan kami kembangkan setelah menjalani pemeriksaan (terkait kasus Nenek Elina yang viral di media sosial)," imbuhnya. Selain MY, Ditreskrimum Polda Jatim juga menangkap dan menetapkan Samuel Ardi Kristanto (SAK) sebagai tersangka. Ia diduga menjadi dalang yang membawa sekelompok orang untuk mengusir Nenek Elina. Sementara MY berperan sebagai eksekutor. "MY mengangkat dan membawa korban (Nenek Elina) keluar dari rumahnya. Dimungkinkan ada tersangka lain setelah pemeriksaan," tutur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko. Kronologi Singkat Kisah Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa oleh ormas dari rumahnya yang berada di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, tengah menyita perhatian publik. Kasus bermula saat sekelompok laki-laki tinggi tiba-tiba mendatangi rumah Nenek Elina pada 6 Agustus 2025. Mereka meminta Elina dan keluarga untuk pergi karena rumah itu diklaim sudah dibeli oleh seseorang bernama Samuel. Namun, Nenek Elina enggan pergi karena merasa tidak menjual rumah. Alih-alih pergi, sekelompok ormas justru mengusir Nenek Elina secara paksa. Momen pengusiran terekam kamera dan viral di media sosial. "Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya saya? Mana suratnya? Saya kan sudah tunjukkan surat (rumah) saya," protes Nenek Elina, sebelum akhirnya dipaksa keluar dari rumahnya. Kemudian pada 9 Agustus 2025, bangunan rumah Nenek Elina disegel menggunakan kayu dan besi, yang membuat pihak keluarga tak bisa masuk. Tak lama, rumah tersebut dirobohkan menggunakan alat berat eskavator. Atas peristiwa yang dialaminya, Nenek Elina membuat laporan ke SPKT Mapolda Jatim pada Rabu, 29 Oktober 2025. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR. SAK dan MY dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Mereka terancam pidana maksimal 5 tahun 6 bulan.

M Yasin tersangka pengusiran paksa Nenek Elina di Surabaya akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan kini ditahan di Polda Jatim.

Sempat Kabur, M Yasin Tersangka Pengusiran Paksa Nenek Elina Akhirnya Menyerahkan Diri ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gurita-korupsi-kemenag-dari-pelanggaran-disiplin-hingga-tradisi-mahar_m_.jpg" alt="Mantan Inspektur Jenderal Kemenag Muhammad Yasin, saat diwawancarai JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mantan Inspektur Jenderal Kemenag Muhammad Yasin, saat diwawancarai JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) kini tengah menjadi sorotan masyarakat, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan&nbsp;menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muawafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prinsi Jawa Timur Haris Hasanudin sebagai tersangka. Peristwa itu kemudian membuka tabir gelap praktik suap yang terjadi di lingkungan Kemenag. Untuk mengetahui gurita korupsi di lembaga yang dipimpin Lukman Hakim Syaifuddin tersebut, tim JawaPos.com melakukan wawancara khusus bersama Mantan Inspektur Jenderal Kemenag Muhammad Yasin. Mantan pimpinan KPK tersebut membeberkan massifnya praktik kejahatan di Kemenag, baik dari pelanggaran disipilin hingga membenarkan adanya jual beli jabatan. Berikut petikan wawancaranya: Terdapat penyimpangan apa saja di Kemenag? Pelanggaran disiplin, misalnya saja tidak masuk kerja berturut-turut selama 6 bulan, penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan biaya masukan (SBM), pengeluaran uang yang berkaitan dengan pembinaan pegawai yang tidak sesuai. Bahkan hingga pengadaan hotel fiktif yang bisa dikategorikan pelanggaran disiplin atau pelanggaran pidana. Benarkah OTT KPK membongkar praktik suap dan korupsi di Kemenag? Pasti terungkap hal-hal yang tidak baik di Kemenag. Saya kira sangat bagus sekali untuk membongkar praktik suap menyuap ini. Instansi lain juga pasti ada suap menyuap, tapi untuk menunjukan bahwa itu betul-betul terjadi atau tidak. Bahkan orang yang tidak mempunyai kapasitas baik diangkat sebagai pejabat, baik di Kemenag maupun di Kakanwil. Ditangkpanya pegawai Kemenag di Jawa Timur membuktikan kalau orang tersebut bermasalah yang kemudian akan diangkat sebagai pejabat. Namun itu ternyata tidak gratis dan ada biayanya. Marak jual beli jabatan di Kemenag? Marak setelah saya tidak lagi menjabat, setelah itu terbongkar bahwa prilaku suap marak di Kemenag. Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah marak dengan praktik suap. Jadi tidak heran jika pegawai Kemenag Jatim harus merogoh kocek untuk bisa naik jabatan. Itu setelah saya tidak lagi tugas di Kemenag. Kalau ada saya enggak berani, enggak berani sesat, nanti ya lanjut lagi. Jadi kebiasaan lama, tapi di penghujung saya mau keluar itu kasus Kakanwil di Provinsi Sulawesi terjerat hukuman disiplin, namun orang tersebut justru diangkat dan mendapat posisi strategis. Madrasah dan UIN di lingkungan Kemenag massif juga praktik jual beli jabatan? Jika seorang Kepala Kantor Wilayah (Kakawanwil) harus merogoh kocek dalam untuk mendapatkan posisinya. Hal ini pun akan secara otomatis dan terstruktur hingga ke tingkat paling bawah. Bahkan seorang guru madrasah yang ingin menduduki posisi kepala sekolah harus menyiapkan 'uang mahar&rsquo; hingga Rp 25 juta yang menyetorkan secara periodik pada pejabat di tingkat Kanwil. Pendidikan jadi ajang bisnis ke Kemenag? Ya seperti itu untuk sampai di atas bayar, itu yang berkembang. KPK harus melakukan pengembangan hinga tingkat paling dasar seperti pada bidang pendidikan. Kalau tidak sampai&nbsp;&nbsp;ke dasar sangat disayangkan, KPK punya tenaga sampai pengusutan kesana atau hanya pada penangkapan Rommy dan dua pegawai Kemenag. Pengawas internal harus berbuat apa? Pengawas internal Irjen dan Sekjen jika pegawai Kemenag melakukan pelanggaran disiplin harus membuat teguran jika melakukan pelanggaran ringan, hukuman sedang penurunan pangkat dan hukuman berat pemecatan sebagai aparatur sipil negara (ASN). Pada penghujung wawancara bersama Yasin di kediamannya, Jalan Permai II, Ciledug, Kota Tangerang, Kamis (21/3), dia berharap Kemenag dapat memperbaiki sistemnya secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar tidak lagi massif praktik suap dan korup. Terlebih pengawas internal yakni Irjen dan Sekjen dapat melakukan tindakan tegas jika melihat praktik kejahatan.

Gurita Korupsi Kemenag, dari Pelanggaran Disiplin Hingga Tradisi Mahar

m yasin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#m yasin

Berita Terkini

Sempat Kabur, M Yasin Tersangka Pengusiran Paksa Nenek Elina Akhirnya Menyerahkan Diri ke Polisi

Gurita Korupsi Kemenag, dari Pelanggaran Disiplin Hingga Tradisi Mahar

Download Aplikasi JawaPos.com