<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PRASWAD-NUGRAHA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 ini, pemerintahan Presiden Jokowi telah memberikan hadiah terindah bagi para koruptor dan calon koruptor di masa depan. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Selasa (6/12/2022). Ancaman hukuman tindak pidana korupsi pada pasal-pasal di KUHP baru ini berpotensi mengurangi efek jera. Itu jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana pada Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).  KUHP baru memuat empat pasal (pasal 603–606 KUHP) terkait tindak pidana korupsi. Namun sangat berdampak pada potensi mengurangi masa hukuman bagi para koruptor. Mencermati draf KUHP baru, terdapat beberapa catatan kritis terkait pasal-pasal tindak pidana korupsi. Pada Pasal 603 yang merupakan pembaruan dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, terdapat pengurangan pidana badan yang awalnya pada UU Tipikor 4 tahun menjadi 2 tahun di KUHP. Pidana denda di UU Tipikor minimal Rp 200 juta, dalam KUHP hanya Rp 10 juta.  Selanjutnya, Pasal 604 KUHP yang menggantikan Pasal 3 UU Tipikor. Memang ada kenaikan ancaman pidana badan dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Namun, mengingat subjek hukumnya merupakan pejabat publik, pasal ini diduga upaya untuk menyamakan hukuman antara masyarakat dan pejabat publik yang korupsi. Padahal, hukuman pejabat publik sudah sepatutnya diperberat.  Pada Pasal 605 KUHP yang mengatur suap pidana badan masih sama dengan Pasal 5 UU Tipikor, yakni paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Namun, ada perbedaan dalam hal pidana denda. Pada Pasal 5 UU Tipikor pidana denda maksimal Rp 250 juta. Sedangkan pada Pasal 605 KUHP pidana maksimalnya adalah kategori V, yakni sebesar Rp 500 juta.  Pada Pasal 606 KUHP terkait gratifikasi, ancaman pidana untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara hanya maksimal 4 tahun penjara. Lebih rendah dibandingkan Pasal 11 UU Tipikor dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.  Dari empat pasal UU Tipikor, Pasal 606 KUHP dapat dikatakan sebagai pasal yang paling bermasalah dalam masa depan pemberantasan korupsi. Pasal itu justru memotong hukuman untuk penerima suap dalam hal ini pegawai negeri dan penyelenggara negara. Bahkan lebih rendah dari pemberi suap. Logikanya, seharusnya penerima suap, dalam hal ini pihak yang memiliki wewenang dan jabatan, mendapat hukuman yang lebih berat. Sebab, mereka yang memiliki kuasa untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atas suap yang diterimanya. Bahkan, jika melihat Pasal 58 KUHP, pejabat yang menyalahgunakan kewenangan sepatutnya menjadi faktor yang memperberat pidana.  Dari substansi pengurangan ancaman hukuman kepada koruptor yang terdapat dalam KUHP, lembaga antirasuah yang berkaitan erat dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih enggan memberikan tanggapan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak beralasan lima pimpinan KPK belum merapatkan barisan terkait pasal-pasal itu. Berbeda jauh dengan Komnas HAM yang bahkan sudah memberikan beberapa catatan menjelang pengesahan RKUHP di DPR.  Para pimpinan KPK mungkin tidak terlalu peduli dengan pasal-pasal tipikor dalam KUHP baru. Sebab, salah satu pimpinannya pun, yakni Nurul Ghufron, sedang sibuk mengajukan gugatan UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 20/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) guna membuka peluang dirinya untuk mencalonkan diri sebagai ketua KPK di tahun depan.  KUHP yang baru disahkan ini dapat dikatakan sebagai ”durian runtuh” bagi para koruptor. Sebab, pemangkasan hukuman dipadukan dengan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang tidak profesional dan terkesan tebang pilih semenjak revisi UU KPK 2019 silam. Ini menjadi ironi karena Ketua KPK Firli Bahuri telah menulis banyak puisi mengenai pemberantasan korupsi seperti ”Cara Kerja KPK”, ”Korupsi Mengkhianati Bangsa”, dan ”Membangun Martabat Bangsa”. Dan tanpa sadar dirinya merupakan faktor penghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk Hakordia 2022 ini, sepertinya publik akan kembali mendengar puisi baru dari Firli Bahuri.  Pada Hakordia 2022, tema yang dipilih oleh KPK adalah ”Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi”. Melihat bungkamnya KPK terkait pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP yang baru disahkan dan pimpinan yang lebih mementingkan keperluan pribadinya, rasanya KPK tidak menunjukkan upaya-upaya serius untuk memulihkan Indonesia dengan pemberantasan korupsi yang efektif.  Di momen Hakordia tahun ini publik perlu mengingat kembali rangkaian-rangkaian upaya pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi. Tentu, rangkaian itu bisa dilihat dari 2019 yang menjadi puncak pelemahan KPK. Pada 2019 konsolidasi elite yang ingin melemahkan KPK betul-betul terasa. Mulai seleksi pimpinan KPK yang menuai banyak kritik masyarakat di mana presiden dan DPR meloloskan pimpinan yang memiliki rekam jejak bermasalah sampai pada proses legislasi revisi UU 20/2002. Kondisi itu diperburuk dengan melemahkan kedudukan dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK.  Pada 2020 merupakan implikasi revisi UU KPK. Salah satu isu krusial yang mengakibatkan stagnasi pemberantasan korupsi di KPK. Menurut hasil pemantauan kinerja KPK oleh ICW, substansi UU KPK tersebut pada faktanya telah menjauh dari cita-cita pembentukan KPK itu sendiri. Bukan hanya itu, revisi UU KPK juga melemahkan dua sektor pekerjaan utama yang meliputi penindakan dan pencegahan. Revisi UU KPK juga meruntuhkan modal utama dari lembaga antirasuah tersebut, yakni independensi.  Pada 2021 dampak revisi UU KPK dapat terlihat dari memburuknya kinerja KPK selama dua tahun terakhir. Di antaranya jumlah OTT yang menurun drastis, potensi bertambahnya perkara mangkrak pasca pemberhentian 58 pegawai KPK, dan minimnya fungsi supervisi.  Pelemahan KPK dan upaya pemberantasan korupsi kemudian ditutup pada 2022 ini. Yakni saat DPR resmi mengesahkan RKUHP pada Selasa lalu. Ancaman pidana yang terdapat pada pasal-pasal pada RKUHP ini justru mengurangi ancaman pidana yang telah ada pada UU Tipikor.  Dari serangkaian pelemahan itu, tidak berlebihan jika Hakordia 2022 merupakan kado terindah Presiden Joko Widodo kepada para koruptor dan calon koruptor. Para koruptor sudah pasti akan merayakan kemenangan ini bersamaan dengan peringatan Hakordia 2022. Dan mengeruk uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tanpa takut mendapat hukuman berat di kemudian hari. (*)  <hr />  *) M. PRASWAD NUGRAHA, Ketua IM57+ Institute

Refleksi Hakordia: KUHP dan Durian Runtuh untuk Koruptor

M. PRASWAD NUGRAHA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#M. PRASWAD NUGRAHA

Berita Terkini

Refleksi Hakordia: KUHP dan Durian Runtuh untuk Koruptor

Download Aplikasi JawaPos.com