<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR bersama Pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat paripurna, Selasa (17/9) siang ini. Pembahasan dan pengesahan Revisi UU KPK tersebut terkesan terburu-buru.   Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, pengesahan revisi UU KPK akan berdampak pada kinerja lembaga antirasuah ke depannya. Terlebih terkait penindakan.   "UU KPK versi revisi akan melumpuhkan penindakan KPK," kata Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (17/9).  Sebagai pelaksana Undang-Undang, lanjut Laode, KPK tidak diikut sertakan untuk memberikan serta pandangan dalam revisi UU 30/2002 tersebut. Padahal KPK telah menyurati agar revisi UU KPK tersebut untuk ditunda terlebih dahulu.  "Revisi yang disepakati kemarin bahkan melampaui instruksi Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu yang lalu," sesal Syarif.  Revisi UU KPK tersebut menuai banyak polemik sebab dinilai akan melemahkan dan membatasi kinerja KPK. Namun, Jokowi tetap menyetujui usulan yang diinisiasi DPR tersebut dan membahasnya hingga disahkan hari ini.  Terdapat sejumlah poin yang akan melemahkan kinerja KPK di antaranya, pembentukan Dewan Pengawas oleh presiden, kewenangan SP3, penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas, seluruh Pegawai KPK adalah ASN, penyidik KPK hanya berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, atau ASN yang diberi kewenangan penyidikan oleh UU, dan kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif.  Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas mengklaim, revisi UU KPK yang dilakukan DPR sudah sesuai mekanisme. Tidak terburu-buru dalam pembahasannya.  “Sebenarnya tidak terburu-buru. Kenapa saya katakan tidak terburu-buru? karena kan proses, kita kan sudah ikuti semua apa yang menjadi perdebatan di publik ya. Yang kedua ini kan soal perbedaan cara pandang kita bahwa pembahasan RUU KPK ini itu sudah berlangsung lama juga di Badan Legislasi dulunya,” ujar Supratman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9).  Supratman menambahkan, di 2017 lalu Presiden Jokowi belum menginginkan adanya Revisi UU KPK tersebit. Sehingga dilakukan penundaan. Menurutnta, pada 2017 lalu belum ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Namun saat ini kondisinya berbeda ada hal yang dianggap perlu di Revisi UU KPK ini sehingga perlu disahkan.  “Bahwa dulu pernah ditunda karena momentumnya yang belum begitu bagus akhirnya ditunda. Tetapi kan juga komisi III juga sudah melakukan sosialisasi kepada kesepakatan dengan presiden dulu dengan pimpinan DPR bahwa DPR itu harus melakukan sosialisasi menyangkut soal UU KPK ini,” katanya.  Menurut Supratman, pemerintah dan DPR tidak menutup mata terkait dinamika dan polemik yang terjadi saat ini. Sebab elemen masyarakat banyak yang menilai supaya Revisi UU KPK ini jangan disahkan karena memperlemah KPK.  Supratman mengklaim DPR dan pemerintah tidak tutup telinga terhadap aspirasi yang ada saat ini. Sehingga dia mengkalaim ‎tidak ada cacat formil dari pembahasan Revisi UU KPK ini.  “Tidak, soal orang katakan cacat formil, tidak. Karena ini kan prosesnya meminta pendapat masyarakat itu sudah lama dilakukan, dalam dua tahun prosesnya, cukup panjang,” ucapnya.  ‎”Kemudian UU KPK ini tidak pernah dikeluarkan dalam Prolegnas 5 Tahunan, jadi tetap ada. Kan Yang paling penting itu tidak boleh kemudian kalau dia keluar dari situ. Oleh karena itu bagi kami, Baleg sudah selesai diambil keputusan. Soal pro kontra itu biasa,” tukas Supratman.

Revisi UU KPK Disahkan, Laode Syarif: Melumpuhkan Penindakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wakil-ketua-kpk-miris-lagi-lagi-kemenag-tersangkut-kasus-korupsi_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat mengumumkan status tersangka Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Sabtu (16/3)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat mengumumkan status tersangka Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Sabtu (16/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) miris masih ada praktik jual-beli jabatan yang dilakukan pejabat tinggi. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (RMY) diduga menerima uang senilai Rp 300 juta dalam praktik jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). "KPK sangat miris dan menyesalkan terjadinya kembali jual-beli jabatan di kementerian yang seharusnya memberikan contoh baik bagi instansi lain," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3). Dalam kasus ini, KPK menemukan bukti transaksi uang ke Rommy untuk seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) memberikan uang Rp 50 juta kepada Rommy untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan, Haris Hasanuddin (HRS) disebutkan pernah menyetor uang Rp 250 juta untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Menurut Syarif, seharusnya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi kementerian bisa menutup ruang peluang korupsi. Apalagi, pejabat tinggi seharusnya lolos seleksi berdasarkan kompetensi, bukan lewat suap. "Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian Agama 2018/2019 diharapkan menutup ruang korupsi dan menjadi ajang persaingan ASN dengan kompetensi terbaik untuk jabatan yang tepat. Sehingga dapat bekerja maksimal melayani rakyat," tukas Syarif. Terkait OTT ini, tim KPK mengamankan uang total Rp 156.758.000 dari sejumlah orang yang diamankan. Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wakil Ketua KPK Miris, Lagi-lagi Kemenag Tersangkut Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rommy-miftah.jpg" alt="Ketum PPP Romahurmuziy di mobil tahanan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu (16/3)" width="100%">
<figcaption>Ketum PPP Romahurmuziy di mobil tahanan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu (16/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga Ketum PPP Romahurmuziy mengaku dijebak. Hal itu disampaikan usai diperiksa dan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).  Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan tak ada istilah jebak-menjebak dalam operasi tangkap tangan (OTT). "Soal dijebak menurut saya tidak ada sama sekali, karena (bila dijebak), itu ada orang, KPK pura-pura menjebak beliau, itu tidak ada," tegas Syarif, Sabtu (16/3).  Penangkapan pria yng akrab disapa Rommy itu dilakukan di sekitar Hotel Bumi, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/3). Penangkapan ini, tegas Syarif berdasarkan penyelidikan atas informasi masyarakat.  "Saya perlu jelaskan, tim KPK sebenarnya sangat berhati-hati. Tapi memang beliau pergi ke tempat lain. Itu juga salah satu bukti KPK tidak menjebak yang bersangkutan, yang akhirnya bisa diikuti," sambung Syarif.  Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Diduga Romahurmuziy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan seleksi pejabat dalam mendapat posisi tinggi di Kemenag.  Selain Romahurmuziy, dua orang lainnya yang menjadi tersangka adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Kedua orang inilah yang diduga sebagai pemberi suap kepada Romahurmuziy.  Pemberian uang kepada Romahurmuziy, menurut KPK, pertama kali terjadi saat Haris datang ke kediaman Rommy pada 6 Februari 2019 sebesar Rp 250 juta.  Adapun untuk penerimaan kedua, Rommy diduga menerima uang dari Muafaq dengan total Rp 50 juta diserahkan pada Jumat (15/3). Uang ini disita dari asisten Romahurmuziy, Amin Nuryadin (ANY) .  Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tegaskan Rommy Tidak Dijebak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-pejabat-terjerat-korupsi-sumber-daya-alam_m_.jpg" alt="ILUSTRASI deforestasi di wilayah Tapanuli Utara, Sumut. KPK telah menjerat 20 pejabat terkait korupsi sumber daya alam." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI deforestasi di wilayah Tapanuli Utara, Sumut. KPK telah menjerat 20 pejabat terkait korupsi sumber daya alam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief mengaku pihaknya telah menangkap 20 pejabat terkait korupsi sumber daya alam (SDA). Bahkan terdapat sejumlah kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun. "Orang-orangnya ada Amin Nasution (mantan anggota DPR). Dia hanya divonis empat tahun penjara. Padahal dia mengeluarkan izin lebih dari 100 ribu hektare (ha), salah satu yang terbesar. Kedua Tengku Abdul Zafar selaku Bupati Palalawang," kata Laode di Gedung KPK C1, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/1). Menjaga sumber daya alam, kata Laode, memang cukup sulit. Sebab sektor lingkungan menjadi salah satu incaran utama orang-orang yang dinilai tidak bertanggung jawab. "Jadi agak susah bagi&nbsp;kami untuk menjaga lingkungan Indonesia, kalau orang-orang yang harusnya merawat itu tidak amanah," ucapnya. Oleh karenanya, Laode menyebut korupsi bukan hanya pada sektor kerugian uang negara. Tetapi, juga kegagalan pada pengelolaan sumber daya alam. "Kenapa itu penting, karena itu bukan hanya hari ini saja. Karena SDA Indonesia itu untuk masa depan," pungkasnya.

20 Pejabat Terjerat Korupsi Sumber Daya Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-pimpinan-kpk-diteror-icw-ini-ancaman-serius_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Dua pimpinan KPK jadi sasaran teror." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dua pimpinan KPK jadi sasaran teror.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menanggapi teror bom terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, teror ini masuk dalam kategori ancaman serius terhadap upaya pemberantasan korupsi. Adnan menyebut ancaman serius ini merupakan eskalasi ancaman. Sebab, ancaman sudah menyasar pimpinan KPK, bukan hanya pegawai KPK. "Ini ancaman serius karena sudah berani menyasar pimpinan KPK. Kalau sebelumnya kan pegawai yang diteror, seperti Novel," ucapnya pada awak media, Rabu (9/1). Dia menduga, tidak tuntasnya kasus Novel menjadi celah terhadap munculnya teror lain. Termasuk teror yang menyasar dua pucuk pimpinan yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. "Di sini pesannya jelas, ketika sebuah teror itu tidak diusahakan bisa diungkap siapa pelakunya dengan serius dan cepat, maka bisa saja membuka peluang bagi perbuatan yang sama dilakukan," ujarnya. "Mungkin saja orang yang sama atau orang lain yang terinspirasi dari orang terdahulu yang melakukan teror, juga kepada orang yang dianggap menggangu kepentingan mereka," sebutnya. Oleh karena itu, dia meminta kepada pihak kepolisian baik pemerintah dan Presiden untuk membuat komitmen agar tegas dalam menelusuri pelaku. Sebab, para pihak yang bertugas memberantas korupsi harus dilindungi dalam menangani kasus KPK yang 'jelimet'.

Dua Pimpinan KPK Diteror, ICW: Ini Ancaman Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2-pimpinan-jadi-sasaran-teror-ilr-duga-ada-kaitannya-dengan-kerja-kpk_m_.jpg" alt="Rumah Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif dilempari bom molotov." width="100%">
<figcaption>Rumah Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif dilempari bom molotov.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua pimpinan, yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif diduga diteror bom di kediaman masing-masing pada hari ini Rabu (9/1). Teror terhadap pihak pemberantasan korupsi bukan kali perdana terjadi, melainkan sering terjadi. Salah satunya, yang sampai detik ini belum menemui titik terang yaitu kasus yang menimpa penyidik senior Novel Baswedan. Menanggapi hal tersebut, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar meminta polisi segera mengungkap kasus teror yang menimpa para pemberantas korupsi, termasuk kasus Novel. "Membuka dan menyelesaikan semua kasus teror terhadap personel KPK, termasuk Novel Baswedan. Karena jika tidak dibuka dan diselesaikan akan terus menerus berulang," ucap Erwin saat dikonfirmasi, Rabu (9/1). Dia pun meminta keseriusan polisi agar membuka kasus teror dengan terang benderang, jika tak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. "Yang jelas ini bukan kasus pertama. Sebelumnya sejumlah penyidik KPK juga diteror, namun sampai sejauh ini belum ada upaya serius mengungkap kasus semacam ini," jelasnya. Erwin menambahkan, jika pihak polisi tak ingin mengungkap kasus teror ini, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kerja pihak tertentu dalam pemberantasan korupsi. "Karena dua orang itu simbol dari pucuk lembaga pemberantasan korupsi. Menurut saya, tidak mungkin tidak ada hubungannya dengan kerja KPK," pungkasnya.

2 Pimpinan jadi Sasaran Teror, ILR Duga Ada Kaitannya dengan Kerja KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-cianjur-jadi-kepala-daerah-ke-106-yang-disekolahkan-ke-kpk_m_.jpg" alt="Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (berompi oranye) jadi tersangka kasus pemerasan dan penyutan DAK Pendidikan. Dia digiring aparat KPK ke penjara." width="100%">
<figcaption>Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (berompi oranye) jadi tersangka kasus pemerasan dan penyutan DAK Pendidikan. Dia digiring aparat KPK ke penjara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara terus berusaha memerangi praktik korupsi. Oleh sebab itu lahirnya Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Sejak lembaga superbodi itu lahir, telah terdapat 106 kepala daerah yang "disekolahkan" ke lembaga antirasuah tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terakhir adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Berdasar data KPK, sepanjang 2018 Irvan Rivano merupakan kepala daerah ke-21 yang terjaring saat operasi tangkap tangan (OTT). Selain itu, dia tercatat sebagai kepala daerah yang ke-106 dengan predikat tersangka alias "disekolahkan". Tingginya angka kepala daerah yang terjebak dalam praktik korupsi itu sangat disayangkan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Syarif menyebut, mayoritas korupsi terjadi di sektor politik. "Sebenarnya kita sudah sejak dulu (bicara tentang perbaikan sistem partai politik), dari tahun lalu, ketika kita mulai kajian korupsi di sektor politik," ungkapnya pada awak media, Jumat (14/11). Menurutnya, dari sejumah kajian KPK, ada sejumlah masalah di sektor politik yang berujung pada praktik korupsi. Contohnya, keuangan partai politik (parpol), sistem kaderisasi parpol, penegakan etik, hingga soal biaya demokrasi. Tingginya biaya demokrasi itu membuat kalangan kepala daerah pada saat mencalonkan diri tidak bisa lepas dari praktik korupsi. Bayangkan saja, ketika pencalonan mereka itu harus menanggung biaya kampanye yang tidak sedikit. Belum lagi honorium untuk saksi ketika pilkada. "Biaya itu membebani para calon kepala daerah sehingga berujung pada praktik suap. Tapi, banyak juga bupati yang lain tidak melakukan yang sama," ujar Syarif. Korupsi yang dilakoni oknum kepala daerah itu kembali menjadi sorotan, setelah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dalam kasusnya, Irvan diduga "menyunat" anggaran dana alokasi khusus (DAK) pendidikan untuk membangun fasilitas SMP di Kabupaten Cianjur. "KPK merasa sangat tidak nyaman dengan Bupati Cianjur ini karena yang dikorbankan adalah sekolah-sekolah, pendidikan anak-anak. Ini memeras kepala sekolah seperti itu. Konstruksi kasusnya kemarin itu, ini bagian dari pemerasan," jelas Syarif. Pemerasan itu terjadi, karena kepala sekolah ketika akan diberikan anggaran perbaikan, mereka harus menyetorkan uang sebesar 7 persen dari total anggaran yang diterima dari DAK. "Itu kan aneh banget," pungkasnya.

Bupati Cianjur Jadi Kepala Daerah ke-106 yang 'Disekolahkan' ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setiap-ketemu-presiden-wakil-ketua-selalu-merayu_m_194541.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan sebuah pengakuan mengejutkan di hadapan ratusan personel Polri. Pengakuan itu terkait upaya meningkatkan kesejahteraan anggota polisi. Hal itu disampaikannya setiap bertemu Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar ada remunerasi terhadap Polri dan jaksa. "Jadi saya ketemu presiden dan kemenkeu, saya ngomong. Itu dari dulu pesan reformasi loh Pak, yang perlu ditingkatkan remunerasi lebih dulu adalah hakim, jaksa, polisi," cerita Laode M Syarief saat menghadiri acara Rakornis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (8/3). Adapun remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi ini diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang, atau bisa diartikan juga sebagai upah atau gaji. Bahkan kata dia, permintaan remunerasi itu kerap seperti rayuan. Sebab yang meminta presiden agar mau menaikkan gaji polisi dan jaksa itu juga dilakukan oleh Basaria Panjaitan yang merupakan purnawirawan Polri juga. Menurut mantan dosen itu, remunerasi perlu bagi Polri maupun Kejaksaan. Sebab, upah jajaran dua lembaga tersebut dianggap terlalu kecil. Tidak hanya itu, bahkan remunerasi itu juga bentuk dari bagian amanat reformasi. "Ya karena enggak masuk akal. Karena itu pesan awal reformasi. Jangan harap profesionalisme kalau kebutuhan enggak tercukupi," tambahnya. Sayangnya, permintaan Laode ini tidak disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasannya semakin tinggi seorang aparat negara, baik itu PNS, TNI atau Polri, maka itu akan berdampak pada beban APBN untuk membayarkan pensiun mereka yang semakin membengkak. "Karena pensiun itu diukur dari gapok (gaji pokok). Ini harus kita pikirkan bersama," sebut Syarief.

Setiap Ketemu Presiden, Wakil Ketua Selalu Merayu

m laode syarif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#m laode syarif

Berita Terkini