<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawa-obor-asian-games-2018-iwan-bule-sebuah-kebanggaan-bagi-saya_m_.jpg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan membawa api Asian Games 2018 dari gerbang Gedung Sate hingga halaman depan didampingi Sekda Pemprov Jabar, Iwa Karniwa, Sabtu (11/8)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan membawa api Asian Games 2018 dari gerbang Gedung Sate hingga halaman depan didampingi Sekda Pemprov Jabar, Iwa Karniwa, Sabtu (11/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Api Asian Games 2018 telah tiba di Kota Bandung sekira pukul 08:30 WIB yang disambut Wakil Wali Kota Bandung, Oded M Danial di exit Tol Pasteur, Bandung, Sabtu (11/8). Sebelumnya api diarak dan bersemayam di Kabupaten Purwakarta. Tiba di Kota Bandung sambutan begitu meriah baik dari pemerintah, sponsor, hingga masyarakat yang turut serta mensukseskan kirab obor di Kota Bandung. Adapun rute yang dilewati yakni dari exit Tol Pasteur hingga Gedung Sate yang melibatkan 20 orang. Penjabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan ikut serta dalam penerimaan api Asian Games 2018 di Gedung Sate yang diiringi para pejabat, atlet, dan sponsor. Dengan bangga dan semringah semua berseru memeriahkan kedatangan api Asian Games 2018 yang dibawa lari menuju halaman Gedung Sate. "Kita hari ini kedatangan api Asian Games 2018 di Kota Bandung. Kita bangga api tersebut ada di Gedung Sate dan sejarah bagi saya," kata Iwan Bule sapaan akrab M Iriawan di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (11/8). Menurut Iwan Bule, dengan berlari membawa obor Asian Games 2018 merupakan suatu sejarah baru baginya. Karena api yang dibawa dari India ini terakhir di Indonesia pada 1962 lalu. Sehingga hal tersebut menjadi momen yang istimewa. "Tentunya suatu kebanggaan bagi saya bisa membawa api Asian Games 2018 dan api akan disemayamkan di sini (Bandung)," jelasnya. Mantan Kapolda Metro Jaya itu sangat mengapresiasi pawai obor Asian Games 2018. Pasalnya terlihat animo masyarakat begitu luar biasa menyambut kedatangan api tersebut. Berdasar pantauan JawaPos.com, semua rute yang dilalui dipenuhi masyarakat Jawa Barat dan dari luar. Dari anak-anak hingga dewasa semua bersemangat, bersorak, diiringi lambaian bendera Merah Putih yang turut menghiasi penyambutan api Asian Games 2018.

Bawa Obor Asian Games 2018, Iwan Bule: Sebuah Kebanggaan Bagi Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tinjau-stadion-pakansari-iwan-bule-minta-pkl-dibersihkan_m_226833.jpg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan (tengah) ketika meninjau kesiapan Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/7)." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan (tengah) ketika meninjau kesiapan Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan meminta akses menuju stadion Pakansari dan area di sekelilingnya bersih dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal tersebut berkaitan dengan digelarnya Asian Games 2018. Sebagai informasi, Stadion Pakansari merupakan salah satu venue cabang olahraga sepakbola, yang dilaksanakan mulai 18 Agustus mendatang. "Mohon dibersihkan, tidak boleh ada lapak dan tenda-tenda warung di akses dan area menuju Pakansari khususnya Asian Games, karena kerapian, kebersihan dan keamanan itu jadi cerminan kita nanti," kata Iriawan usai meninjau area stadion Pakansari di Cibinong Kabupaten Bogor, Selasa (10/07), dilansir RMOl Jabar (Jawa Pos Grup). Iriawan menuturkan, Jabar sebagai tuan rumah Asian Games 2018 bersama Palembang dan Jakarta harus dipersiapkan secara maksimal. Hal ini agar event olahraga se-Asia empat tahunan itu sukses diselenggarakan tanpa ada kendala. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bila hal itu terwujud, Indonesia akan berpeluang menjadi tuan rumah Olimpiade. "Tidak menutup kemungkinan jika penyelenggaraan Asian Games ini sukses kita akan jadi tuan rumah Olimpiade, itu harapan kami," ujar pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. Selain cabor sepakbola, di Kabupaten Bogor juga akan digelar pertandingan Cabor Paragliding yang berlokasi di kawasan Puncak, Cisarua. Sejauh ini dari tinjauannya, Stadion Pakansari secara keseluruhan siap digunakan, baik pada kondisi rumput, tribun penonton dan sarana penunjang lainnya termasuk tim medis. "Pakansari kan sering dipakai pertandingan skala nasional dan internasional jadi tidak ada masalah, tadi kami juga sudah lihat kondisi lapangan dan sarana penunjang lainnya tinggal akses menuju stadionnya saja karena harus clear," tutur Iriawan yang didampingi Bupati Bogor dan Ketua KONI Jabar. Selain stadion Pakansari, Iriawan juga akan mengecek Cabor Paragliding. Menurut informasi yang diterimanya, permasalahan yang sama juga terjadi di venue tersebut. Yaitu akses dan penempatan para pedagang yang belum teratur. "Laporan yang kami dapat memang ada yang kurang tapi hanya di akses dan pedagang saja. Kami akan cek dulu karena ini harus dimaksimalkan," pungkasnya.

Tinjau Stadion Pakansari, Iwan Bule Minta PKL Dibersihkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendagri-kalau-pejabat-kemendagri-semua-habis-nanti_m_222784.jpeg" alt="Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pemilihan M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, sudah sesuai aturan yang berlaku" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pemilihan M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, sudah sesuai aturan yang berlaku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menampik tudingan dia melanggar sejumlah aturan perundang-undangan dalam mengangkat Komjen Pol Mohamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Dia menegaskan sudah konsisten terhadap aturan yang berlaku. "Kalau nggak konsisten saya dipecat. Saya sesuai dengan undang-undang," tegasnya usai menghadiri video conference dengan semua pemangku kepentingan dalam menghadapi Pilkada serentak di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6). Proses terbitnya keputusan presiden (Keppres) tentang pengangkatan Iriawan alias Iwan Bule, diakui Tjahjo, sudah sesuai undang-undang. "Sesuai undang-undang usulkan kepada Setneg (Sekretaris Negara). Setneg ada kajian secara hukum. Keppres mau zaman <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/21/221552/mega-hargai-bung-karno-dengan-menangkan-cucunya" target="_blank">Bung Karno</a> sampai zaman Pak Jokowi nggak ada yang salah sesuai aturan hukum," singgung Tjahjo. Soal mengapa dirinya memilih Iwan Bule ketimbang pejabat internal Kemendagri, Tjahjo memiliki sejumlah pertimbangan. "Ada pertimbangan, boleh dong? Kalau (Pejabat) Depdagri (Kementerian Dalam Negeri) semua, habis dong nanti," jawabnya. Lagi pula kata dia, sudah banyak preseden dimana anggota TNI-Polri aktif menjabat di struktur lembaga pemerintahan. Begitu pula dengan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/25/222707/kabar-rumdin-wagub-demiz-digeledah-iwan-bule-beri-masukan-ke-pak-sby" target="_blank">Iwan Bule</a> yang baru beberapa bulan lalu bertugas di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). "Iriawan pindah ke Lemhanas, Keppres loh bukan SK Mendagri bukan SK Kapolri karena dia udh di sipil. Nah saya bisa mengambil demi situasi daerah boleh sajakan?" sebut politikus PDIP itu. Soal netralitas Iwan Bule dalam Pilkada Jabar, Tjahjo berani menjaminnya. "Kalau nggak, yah nggak mungkin dong (saya angkat jadi PJ Gubernur Jabar)," pungkas Tjahjo.

Mendagri: Kalau Pejabat Kemendagri Semua, Habis Nanti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/siap-kawal-pilkada-iwan-bule-pesan-ini-kepada-panwas_m_222289.jpeg" alt="Komjen Pol Muhammad Iriawan" width="100%">
<figcaption>Komjen Pol Muhammad Iriawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan meminta kepada panitia pengawas pemilih (Panwas) di Jawa Barat untuk bersikap netral dan memaksimalkan pekerjaan. Sebab, mengawal proses pemilu merupakan tugas mulia dari negara. "Saya berharap maksimalkan tugas yang diberikan (kepada panwas), ini kehormatan. Netralitas juga penting, masing-masing juga punya hak suara, tapi jangan mengarahkan orang lain untuk merujuk pada salah satu paslon," kata Iriawan saat menghadiri Apel Siaga Kesiapan Pilkada di Sport Jabar Arcamanik, Bandung, Sabtu (23/6). Menurutnya, panwas adalah elemen penting dalam pengawasan Pilkada. Karena menjadi mata dan telinga, serta berkontribusi langsung dalam setiap tahapan Pilkada. "Saya ditugaskan untuk mengawal terselenggaranya Pilkada yang harus berjalan lancar dan berkualitas," ungkapnya. Dalam menciptakan Pilkada yang aman, kondisif, dan berkualitas, kata mantan Kapolda Metro Jaya yang kerap disapa Iqan Bule, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Maka Panwas lah yang berperan penting dalam mewujudkan harapan tersebut. Iwan Bule mengatakan optimis dan percaya penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat akan berjalan lancar. "Saya yakin dan optimis semua penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada akan berjalan lancar di tengah Jawa Barat yang kita cintai, secara keseluruhan di 27 Kabupaten/Kota dan satu Provinsi," ujarnya. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Harminus Koto mengatakan, pihaknya siap 24 jam dalam melakukan pengawasan Pilkada di Jawa Barat. Mulai dari jajaran Provinsi sampai kepada petugas TPS untuk mengawasi tahapan yang akhir ini. Baik saat pencoblosan dan rekapitulasi suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Provinsi. "Saya kira seluruh aparat kita sampai kepada Pengawas TPS sudah siap untuk mengawasinya selama 24 jam," tutur Harminus di Bandung. Sebelum hari pencoblosan pada 27 Juni mendatang, pihak Bawaslu pun akan melakukan penertiban alat peraga kampanye yang telah tersebar di beberapa sudut Jaqa Barat, Sabtu (23/6) malam. Sebagimana diketahui, 23 Juni merupaka, hari terakhir masa kampanye dan 24 Juni sudah memasuki hari tenang di seluruh daerah yang tengah merayakan pilkada serentak 2018.

Siap Kawal Pilkada, Iwan Bule Pesan Ini kepada Panwas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/catatan-penting-perludem-seputar-kontroversi-pengangkatan-m-iriawan_m_221780.jpeg" alt="Komjen M Iriawan usai dilantik menjadi Pjs Gubernur Jabar di Bandung, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Komjen M Iriawan usai dilantik menjadi Pjs Gubernur Jabar di Bandung, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi penunjukan Komjen M Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat. Direktur Ekseskutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, pelantikan Iriawan merupakan bukti adanya pengkondisian dari pemerintah. Sebelum dilantik, penolakan terhadap eks Kapolda Metro Jaya itu juga sudah berhembus kencang sejak Januari 2018 lalu. Iriawan yang sebelumnya menjabat seagai Asisten Operasional Kapolri kemudian dipromosikan ke jabatan sipil yakni sebagai Sekertaris Utama Lemhanas. "Kuatnya keinginan pemerintah sampai kemudian yang bersangkutan (Komjen M Iriawan) beralih status ke Sestama Lemhanas. Berarti ada pengkondisian yang sedemikian rupa," kata Titi di Gedung MK, Kamis (21/6). Selain itu, Titi juga mengatakan jika pengangkatan Iriawan tak menutup kemungkinan berkaitan dengan Pilkada Jawa Barat. Oleh karena itu, Titi menganggap seharusnya pemerintah tidak menimbulkan kontroversi. Terlebih penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang. "Mestinya fokus membahas visi misi, program dan gagasan para calon. Akhirnya malah kemudian terfokus pada isu yang sifatnya kontroversial dan sangat politis," pungkasnya.

Catatan Penting Perludem Seputar Kontroversi Pengangkatan M Iriawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sowan-ke-pesantren-iwan-bule-dapat-wejangan-dari-aa-gym_m_221639.jpeg" alt="Pjs Gubernur Jabar, Komjen M Iriawan ketika bertemu dengan Pimpinan Ponpes Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar di Geger Kalong, Bandung, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Pjs Gubernur Jabar, Komjen M Iriawan ketika bertemu dengan Pimpinan Ponpes Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar di Geger Kalong, Bandung, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca dilantik sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat, Komjen Moch Iriawan melakukan silaturahim dengan sejumlah tokoh. Iwan Bule-sapaannya- berkesempatan menemui 3 tokoh ulama Jabar. Salah satunya adalah Pimpinan Ponpes Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar (AA Gym). Dalam pertemuan itu, AA Gym menyampaikan sejumlah pesan kepada Iriawan. Termasuk soal optimisme eks Kapolda Metro Jaya itu memimpin Jabar. "Saya percaya beliau (M Iriawan) akan jaga sebaik-baiknya amanah ini. Beliau tidak mau mengecewakan orang tuanya dan karirnya juga tidak mau diakhiri dengan sesuatu yang tidak baik. Saya percaya pada beliau," kata Aa Gym, Rabu (20/6) malam dilansir RMOl Jabar (Jawa Pos Grup). Aa Gym mengajak masyarakat untuk tidak menyangsikan sepak terjang Iriawan selama memimpin Jabar tiga bulan kedepan. Bila didapat menyalahi aturan, Aa Gym meminta masyarakat tak segan untuk mengingatkannya dengan cara yang baik. "Aa menyarankan karena sekarang sudah dilantik, kalau ada yang meragukan mari kita cermati bersama. Kita tidak harus terus-menerus dengan perbedaan pendapat yang panas ya," harapnya. Dia berpesan kepada Iriawan untuk tidak takut pada siapapun selain Allah. Selama menjalankan tugas dengan ikhlas dan amanah, Allah akan melindungi dan mengangkat derajatnya. "Sing adil, sing amanah dan sing dekat dengan ulama dengan ikhlas," pesan Aa Gym. "Alhamdulillah saya bersyukur beliau rupanya dilantik kemarin dan langsung datang ke pesantren untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai bagaimana yang diberi amanah memimpin Jabar ini berkenan hadir," tambahnya. Menanggapi kunjungannya ke Ponpes Daarut Tauhid, Pj Gubernur Jabar M Iriawan mengatakan bahwa hal itu merupakan kunjungan yang biasa dilakukan oleh pejabat baru. "Ini kan silaturahmi seperti biasa pejabat baru. Saya akan silaturahmi pada tokoh-tokoh dan sesepuh di Jabar dan akan datang ke beberapa pondok pesantren" kata Iriawan.

Sowan Ke Pesantren, Iwan Bule Dapat Wejangan dari Aa Gym

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/si-cantik-tsamara-komentari-penunjukan-iwan-bule-begini-katanya_m_221394.jpeg" alt="Komjen M Iriawan usai dilantik menjadi Pjs Gubernur Jabar di Bandung, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Komjen M Iriawan usai dilantik menjadi Pjs Gubernur Jabar di Bandung, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengangkatan Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komjen Pol Mochamad Iriawan masih menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Tak sedikit dari masyarakat luas yang menyesalkan keputusan ini. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany mengatakan segala penolakan dari masyarakat atas keputusan ini terbilang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/06/2018/jadi-penjabat-gubernur-jabar-ini-permintaan-iwan-bule" target="_blank">wajar.</a> Sebab, publik akan mengkhawatirkan terjadinya dwifungsi Polri maupun TNI. &ldquo;Penempatan Perwira Polri aktif sebagai Plt kepala daerah mengingatkan publik mengenai Dwifungsi ABRI. Jadi, wajar saja ada kekhawatiran (pengangkatan M Iriawan)," ujar Tsamara melalui keterangan tertulisnya, Rabu (20/6). Perempuan cantik asal Jakarta itu menganggap proses pengambilan kebijakan tanpa transparansi juga akan memancing kecurigaan publik. Dia meminta pemerintah mau mengakomodir opini publik. "Kemendagri harus serius mendengarkan publik,&rdquo; lanjutnya. Di sisi lain, Tsamara menilai Kemendagri maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mempunya stok banya birokrat sipil kompeten. Sehingga tidak perlu melibatkan anggota Polri atau TNI untuk mengemban tugas itu. &ldquo;Pemprov Jawa Barat dan Kemendagri tidak kekurangan birokrat kompeten untuk menduduki jabatan Plt. Saya yakin banyak birokrat yang punya performa baik dan layak diberi kepercayaan menjadi Plt. Apalagi birokrat lebih memahami administrasi pemerintahan daerah.&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut Tsamara menilai penunjukan Pj Gubernur dari kalangan birokrat akam berdampak baik bagi keberlangsungan sisitem perpolitikan. Sebab mereka-mereka yang memiliki prestasi bagus saat menjadi birokrat akan merasa mendapat penghargaan dari negara, kemudian termotivasi untuk terus berkembang. &ldquo;Prinsip meritokrasi harus dikedepankan. Jangan sampai nanti birokrat merasa &lsquo;Ah, kerja bagus atau tidak bagus, toh tidak diapresiasi&rsquo;. Karena itu, Kemendagri harus mengevaluasi kebijakan ini,&rdquo; terangnya. Meski demikian perempuan 21 tahun itu mengaku tak meragukan profesionalisme Iwan Bule sapaan akrab Iriawan. Namun ia berpendapat jika yang bersangkutan lebih baik fokus pada jabatannya sebagai Sestama Lemhanas. &ldquo;Pak Iriawan tentu saja warga negara yang baik dan juga polisi yang professional. Namun beliau masih perwira aktif kepolisian, maka ada baiknya beliau tetap fokus pada tugasnya sebagai Sekretaris Utama Lemhanas yang tidak kalah pentingnya,&rdquo; pungkas Tsamara.

Si Cantik Tsamara Komentari Penunjukan Iwan Bule, Begini Katanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ace-sebut-hak-angket-lebay-elite-demokrat-golkar-justru-rugi_m_221353.jpeg" alt="Komjen M Iriawan usai dilantik menjadi Pjs Gubernur Jabar di Bandung, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Komjen M Iriawan usai dilantik menjadi Pjs Gubernur Jabar di Bandung, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Golkar disebut bakal rugi dengan pengangkatan Komisaris Jenderal Pol M Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat. Sebab, jagoan yang mereka usung di Pilgub Jabar berseberangan. Golkar menduetkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/06/2018/penunjukkan-iwan-bule-ganggu-pilkada-jabar" target="_blank">Deddy Mizwar dan kadernya</a>, Dedi Mulyadi. Sementara PDIP mengusung paslon sendiri yakni TB Hasanudin dan eks Kapolda Jabar, Anton Charliyan. Pernyataan tersebut dilontarkan Kepala Divisi Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi sikap Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Ace sebelumnya menyebut rencana hak angket kepada Presiden Joko Widodo yang diprakarsai fraksi PKS, Gerindra, dan Demokrat 'lebay'. "Peryataan Ace bentuk kegusaran mereka sebagai pendukung pemerintah. Ace malu reaktif untuk mengamankan sesuatu yang akan merugikan," ujar Ferdinand saat dihubungi, Rabu (20/6). Menurut Ferdinand, apa yang diungkapkan Ace Hasan tidak tepat. Paslanya hak angket adalah sesuatu yang melekat pada anggota dewan. Bahkan diatur dalam UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). "Ini yang ngomong justru lebay menanggapi usulan angket tersebut. Itu hak sah," tegasnya. Partai Demokrat menginginkan adanya angket ke Presiden Jokowi ini untuk menguji kebenaran. Pasalnya ada UU yang ditabrak dalam pengangkatan Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat. "Kami menduga sikap ngotot Jokowi ini ada motif tertentu," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan tiga partai, Demokrat, PKS dan Gerindra terlalu berlebihan apabila ingin menggunakan hak angket kepada Presiden Jokowi. "Tak perlu pakai angket segala. Jangan terlalu lebay menyikapinya," ujar Ace saat dihubungi, Selasa (19/6). Menurut, Ace apabila tidak puas dengan pengangkatan Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat. Hanya perlu meminta penjelasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan cara mengundangnya di rapat dengan Komisi II DPR. Oleh sebab itu, Partai Golkar menegaskan tidak akan mengikuti langkah tiga partai itu yang mewacanakan melakukan angket kepada Presiden Jokowi. Baginya, masih banyak tugas-tugas kedewanan yang dinilai lebih penting ketimbang menggulirkan angket. Sekadar informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Pol, Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat. Pelantikan ini menyusul rampungnya masa tugas Ahmad Heryawan periode 2013-2018. Iriawan sendiri merupakan perwira tinggi Polri, dia sejak 8 Maret 2018 menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule ini juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2013-2015.

Ace Sebut Hak Angket Lebay, Elite Demokrat: Golkar Justru Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iwan-bule-jadi-pj-gubernur-jabar-timses-asyik-lucu_m_221200.jpeg" alt="M Iriawan ketika masih menjadi Kapolda Metro Jaya dengan pangkat Irjen." width="100%">
<figcaption>M Iriawan ketika masih menjadi Kapolda Metro Jaya dengan pangkat Irjen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat juga memantik kegaduhan politik di provinsi tersebut. Kubu PDI Perjuangan (PDIP) yang mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur Hasanah (Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan) menyambut baik penunjukan Iriawan. Sebaliknya, kubu Partai Gerindra menolak dengan keras. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Waras Wasisto yang sekaligus anggota tim pemenangan Hasanah menyatakan, sosok Iriawan sangat tepat ditunjuk presiden. Sebab, netralitas dan integritasnya sudah teruji. "Jabar memiliki peran besar di tingkat nasional. Sebagai putra daerah Jabar, Iriawan tentu sudah paham karakteristik tanah Pasundan. Pengalaman beliau tiga kali menjabat Kapolda di NTB, Jabar, serta Metropolitan DKI Jakarta menjadi modal dasar kuat," tuturnya kemarin (18/6). Waras berharap kehadiran pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mampu menciptakan kondusivitas Jabar. Terutama menjelang pilgub dan pilbup/pilwali serentak. Dia yakin Iriawan mampu melanjutkan program pembangunan Gubernur Ahmad Heryawan bekerja sama dengan DPRD Jabar. Waras juga percaya Iriawan akan bertindak netral dalam pilgub. Dia berharap kehadiran Iriawan membuat pelaksanaan pilgub dan pilbup/pilwali serentak berjalan kondusif, aman, nyaman, dan tenteram. Pernyataan berbeda disampaikan Mulyadi, ketua DPD Partai Gerindra Jabar. Dia mengkritik penunjukan Iriawan. Mulyadi bahkan meminta ketua dan anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar tidak menghadiri pelantikan Pj gubernur kemarin. "Dengan segala pertimbangan, atas dasar aturan dan konsultasi dengan DPP bidang hukum, saya meminta seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD provinsi tidak menghadiri acara pelantikan Pj gubernur Jabar," cetus pria yang juga tim pemenangan paslon nomor 3 Asyik (Sudrajat-Akhmad Syaikhu) itu. Imam Budi Hartono, ketua tim pemenangan Asyik dari PKS, menilai pelantikan tersebut sebagai upaya pemerintah mencederai demokrasi. "Lucu, sepertinya Polri diberi tugas di luar tupoksinya. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan negatif ada apa dengan pemerintah pusat," sindirnya. Dia bahkan menuding pemerintah pusat merendahkan SDM sendiri karena tidak bisa mengurus daerah. "Atau ada kepentingan politik menjelang pilkada?" kata dia. Menurut Imam, beberapa alasan Mendagri menempatkan polisi sebagai Pj gubernur Jabar sangat sulit dipahami. Dia kembali mengingatkan Mendagri bahwa awal 2018 sudah muncul penolakan publik pada Pj gubernur dari kepolisian. "Sudah beberapa kali pilkada aman-aman saja, kenapa dibuat isu yang kurang baik untuk Jabar oleh pejabat? Ada apa sebenarnya?" kritik dia.&nbsp;

Iwan Bule Jadi Pj Gubernur Jabar, Timses Asyik: Lucu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dalil-dalil-pro-kontra-pelantikan-iwan-bule-sebagai-pj-gubernur-jabar_m_221159.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo saat melantik Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo saat melantik Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai pihak mengkritisi sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang melantik Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Pelantikan itu dituding melanggar konstitusi. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menduga Kemendagri melanggar konstitusi sekaligus mencederai Undang-Undang Pilkada. Dalam UU Pilkada, telah diatur secara limitatif pimpinan tinggi madya yang bisa menjadi Pj gubernur. Ketentuan itu diatur dalam pasal 201 ayat 10 UU Pilkada. "Pertanyaannya, bagaimana mungkin perwira tinggi Polri bisa disamakan dengan pimpinan tinggi madya?" ucap dia. Dalil lain yang diduga dilanggar Kemendagri yakni Permendagri 74/2016, pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Pj gubernur harus diisi pimpinan tinggi madya Kemendagri atau provinsi. "Apa tidak ada pejabat Kemendagri dan provinsi yang memiliki kapabilitas? Itu pertanyaannya," jelasnya. Berikut regulasi lain yang diduga dilanggar Kemendagri dalam pelantikan Iwan Bule sebagai Gubernur Jawa Barat. 1. UU 3/2002 tentang Polri. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. 2. UU 10/2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 210 ayat 10 disebutkan, Pj gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. 3. UU 5/2014 tentang ASN. Pasal 104 ayat 2 menyebutkan, jabatan pimpinan tinggi dapat diisi TNI dan Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi melalui proses terbuka dan kompetitif. Sementara rujukan Kemendagri dalam pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut yakni: 1. Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada. Pj Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. 2. Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU 5/2014. Yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, dan jabatan lain yang setara. 3. Permendagri 1/2018. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan, Pj gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.

Dalil-dalil Pro Kontra Pelantikan Iwan Bule Sebagai Pj Gubernur Jabar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#m iriawan

Berita Terkini