<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Disinfektan-TMII-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (18/3/2020). Penyemprotan disinfektan tersebut guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (18/3/2020). Penyemprotan disinfektan tersebut guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nahdlatul Ulama (NU) mengapresiasi langkah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penertiban dan pemulihan aset negara.  Apalagi aset atau barang milik negara yang bakal ditertibkan itu nilainya diperkirakan mencapai Rp 571,5 triliun.  Wasekjen NU, M. Imdadun Rahmat mengatakan, barang milik negara (BMN) jangan sampai berpindah tangan. Maka dari itu, upaya Kemensetneg dan KPK untuk menertibkan BMN itu harus didukung.  "Spiritnya baik, ingin mengembalikan aset agar tidak diambil kemanfaatannya untuk orang lain atau swasta," kata M. Imdadun Rahmat kepada wartawan, Jumat (9/10).  Dalam penertiban BMN itu, Imdadun Rahmat mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus memperhatikan aspek legal terhadap pengelolaan BMN tersebut. Sebab, swasta saat ini melakukan pengelolaan atas dasar kerja sama maupun perjanjian.  "Kendalanya itu terkait soal kontrak yang sudah dilakukan. Itu legal. Itu bisa menjadi hambatan. KPK bisa mem-backup aspek-aspek kemungkinan abuse of power. KPK punya kemampuan itu," jelas Direktur SAS Institute itu.  Sebelumnya, KPK bekerja sama dengan Kemensetneg menertibkan dan memulihkan BMN yang dikelola Kemensetneg selama ini. Diperkirakan nilainya mencapai Rp571,5 triliun.  Beberapa aset yang dibahas pada rapat, Selasa (15/9) adalah Gelora Bung Karno, Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/10/07/2020/usai-revaluasi-aset-kekayaan-negara-saat-ini-tembus-rp-10-467-triliun/">Usai Revaluasi Aset, Kekayaan Negara Saat ini Tembus Rp 10.467 Triliun</a>  "Aset-aset milik negara itu menjadi perhatian kami," kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha pada Rabu (17/9).  "KPK melakukan pendampingan kepada Kemensetneg dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk menghindarkan kerugian negara. Harapannya, penataan BMN ini meningkatkan kontribusi kepada penerimaan keuangan negara," kata dia.  Saat ini KPK mengidentifikasi empat persoalan dalam pengelolaan aset GBK. Di antaranya, penetapan status tanah PPK GBK. Di sanaada pencatatan ganda dan penggunaan perjanjian bersama. Lalu, terdapat aset yang dikuasai pihak lain tanpa perjanjian, sehingga terjadi pemanfaatan aset tanpa perjanjian dan belum membayar royalti serta hak guna bangunan (HGB) di atas tanah hak pengelolaan (HPL).  Persoalan lainnya, terdapat aset yang proses kepemilikannya belum selesai. "Keempat, aset komersial dengan kontribusi yang perlu ditinjau ulang," kata Asep.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/09/2020/kpk-setneg-tertibkan-aset-negara-di-gbk-kemayoran-dan-tmii/">KPK-Setneg Tertibkan Aset Negara di GBK, Kemayoran dan TMII</a>  Untuk aset TMII, KPK mendapatkan beberapa temuan. Berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tentang TMII, bahwa aset tersebut dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Pusat sudah ada. “Saat ini penguasaan dan pengelolaan masih dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita," sebut jelas Asep.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_hGWU99IX8A&amp;ab_channel=jawapostvofficial

NU Apresiasi Kolaborasi Setneg-KPK dalam Tertibkan Aset Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Bandara-Soekarno-Hatta-Di-Tutup-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana Bandara terlihat sepi calon penumpang di masa pandemic Covid-19 di Banadara Soekarno Hatta Terminal 3 (Tiga) Ultimate, Tangerang, Banten Indonesia, Sabtu (25/4/2020). PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta (Soetta" width="100%">
<figcaption>Suasana Bandara terlihat sepi calon penumpang di masa pandemic Covid-19 di Banadara Soekarno Hatta Terminal 3 (Tiga) Ultimate, Tangerang, Banten Indonesia, Sabtu (25/4/2020). PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta (Soetta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Edaran (SE) Menteri BUMN soal skenario mulai aktivitas kembali terus mendapat sorotan. Meski sudah diklarifikasi, namun kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu dianggap kurang peka pada rasa keagamaan publik.  Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute Imdadun Rahmat menganggap Kementerian BUMN tidak peka terhadap rasa keagamaan publik. Sebab mewajibkan para pegawainya yang berusia di bawah 45 tahun ke bawah untuk masuk kerja 25 Mei. "25 Mei itu tanggal 2 Syawal. Umat Muslim masih merayakan Idul Fitri," ujar Imdadun Rahmat kepada JawaPos.com, Senin (18/5).  Menurut Imdadun Rahmat, merayakan hari besar keagamaan adalah bagian dari hak dan kebebasan beragama. Warga negara yang merayakan Idul Fitri harus dihormati dan dijamin dalam perayaan itu. "Keputusan masuk kerja tanggal 25 Mei jelas pelanggaran hak asasi atas kebebasan beragama," sambung dia.  Dia meminta pemerintah dan Kementerian BUMN mengedepankan rasa keadilan kaum beragama terutama bagi umat Islam. Jangan sampai demi mensukseskan pencegahan Covid 19 yang sudah berjalan hampir tiga bulan jadi sia-sia. Apalagi selama ini umat Islam sudah berkorban demi memutus mata rantai penyebaran virus dengan menutup rumah-rumah ibadah dan menunaikan ibadah di rumah. Bahkan ibadah selama Ramdan pun terpaksa dijalani di rumah," tandasnya.  "Kami mengimbau Menteri BUMN untuk merevisi keputusan tersebut dengan mengundurkan tanggal masuk kantor, beberapa hari setelah Idul Fitri," kata Imdadun Rahmat.  Imdadun juga mengimbau seluruh kalangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perang melawan Covid-19. Jangan sampai termakan dan bahkan ikut menyebarkan narasi-narasi adu domba yang terkesan pemeirntah anti-Islam.  Sebelumnya, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Alex Denni menjelaskan bahwa Surat Edaran S-336/MBU/05/2020 adalah pedoman umum antisipasi Covid-19 di perusahaan BUMN yang harus selesai pada 25 Mei mendatang.  SE tertanggal 15 Mei 2020 itu merupakan bentuk antisipasi perusahan-perusahaan pelat merah dalam menghadapi era baru (The New Normal).  Sementara realisasi waktu muli masuk kerja masih bergantung pada arahan pemerintah. “Konteks dan realisasinya tetap dilakukan dengan berpedoman pada komando Kementerian/Lembaga terkait, khususnya BNPB dan Kementerian Kesehatan," kata Denni melalui keterangan resmi, Minggu (17/5).  Dikatakan Denni, dalam rangka mengantisipasi lebih dini skenario The New Normal pada perseroan, Kementerian BUMN meminta setiap BUMN membentuk Task Force Penanganan Covid-19 dengan fokus perhatian saat ini khususnya pada melakukan antisipasi skenario The New Normal.  Seperti diketahui, ada lima tahap skenario antisipasi The New Normal BUMN. Fase pertama pada 25 Mei, BUMN harus merilis protokol perlindungan karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis dan stake holder yang berkepentingan.  Bagi pegawai BUMN berusia 45 tahun ke bawah diperintahkan kembali masuk kantor. Untuk pegawai di atas usia 45 tahun diperkenankan WFH.  Adapula, sektor industri dan jasa yang akan dibuka kembali secara terbatas. Seperti pabrik, pengolahan, pembangkit, hotel dibuka dengan sistem shifting dan pembatasan karyawan masuk. Untuk mal belum diperbolehkan buka.

SAS Institute Singgung Kepekaan Rasa Beragama Kementerian BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ada-salah-paham-komnas-ham-tegaskan-belum-sepakat-rekonsiliasi_m_107511.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membantah pihaknya telah menyepakati penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalur rekonsiliasi. Mereka menganggap penyelesaian melalui jalur pengadilan paling ideal. "Tentu penyelesaian melalui pengadilan, karena lebih tuntas penyelesaiannya," tegas Ketua Komnas HAM, M Imdadun Rahmat saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (5/2). Untuk itu, dia menilai ada kesalahpahaman hingga lembaganya dilaporkan KONTRAS ke Ombudsman. Adapun kesalahpahaman itu terjadi ketika dirinya tepat berada di samping Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto selesai melakukan konferensi pers terkait penyelesaian kasus HAM di Papua.&nbsp; Kala itu, Wiranto mejawab pertanyaan dari sebuah media soal penyelesaian kasus HAM berat. Dia mengatakan bahwa pilihan pemerintah yakni rekonsiliasi. "Nah itu mungkin yang dipersepsikan Komnas HAM bersepakat. Padahal kesepakatan itu belum ada," sebut Imdadun. Komnas HAM katanya masih berupaya membangun kesepakatan dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Belum ada keputusan apapun di antara kedua belah pihak. "Soal Dewan Kerukunan Nasional itu kerjanya apa, bentuknya seperti apa, apakah bisa menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu, itu saja belum selesai," ujar Imdadun. Memang jalur hukum dianggap sebagai penyelesaian terhadap kasus pelanggaran berat di masa lalu. Namun jika tidak memungkinkan, Komnas HAM mendorong alternatif kedua. Yakni, &nbsp;pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. "Kalau Komnas HAM bicara rekonsiliasi jangan dipisahkan dengan pengungkapan kebenarannya. Itu satu paket yang gak bsa dipisahkan. Jadi untuk kasus yang memungkinkan direkonsiliasi dan korban oke, ya kita dorong rekonsiliasi," punkas Imdadun. (dna/JPG)

Ada Salah Paham, Komnas HAM Tegaskan Belum Sepakat Rekonsiliasi 

m imdadun rahmat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#m imdadun rahmat

Berita Terkini

NU Apresiasi Kolaborasi Setneg-KPK dalam Tertibkan Aset Negara

SAS Institute Singgung Kepekaan Rasa Beragama Kementerian BUMN

Ada Salah Paham, Komnas HAM Tegaskan Belum Sepakat Rekonsiliasi

Download Aplikasi JawaPos.com