<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220922_194305.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Tazkia Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Tazkia Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan akan mengecek dugaan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan lurah yang dilaporkan DPRD fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  Ariza memastikan bahwa pihaknya tidak memperkenankan semua jajarannya untuk melakukan pungli dalam pelaksanaan kerja.  "Ya nanti kita cek. Yang pasti tidak diperkenankan Lurah mengambil pungli kepada masyarakat. Kalau ada informasi begitu, nanti kami cek," ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/9).  Jika benar terbukti melakukan perbuatan tersebut, Ariza menyatakan akan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku tersebut. "Nanti ada sanksi," katanya singkat.  Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mengaku telah mendatangi lurah di Jakarta yang diduga melakukan pungli. Lurah tersebut diduga melakukan pungli dengan kedok meminta sumbangan terhadap warga yang hendak mengurus dokumen-dokumen di kelurahan.  Mulanya, Justin mengaku mendapat laporan dari warga mengenai pungli yang dilakukan lurah di Jakarta saat akan mengurus surat keterangan di kelurahan tersebut. Mendengar aduan itu, ia kemudian mendatangi kelurahan yang dimaksud,  "Tanpa mengelak, lurah membenarkan serta mengatakan bahwa tindakannya merupakan perintah dari Gubernur DKI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9).  Lebih jauh lagi, menurut Anggota Komisi D itu, lurah tersebut mengeklaim bahwa tindakannya adalah dalam rangka memenuhi perintah gubernur yang menetapkan target untuk mengumpulkan kurang lebih Rp 88 juta untuk zakatdan Rp 55 juta untuk Palang Merah Indonesia (PMI).  "Kami sangat menyayangkan fenomena ini, di mana dilibatkannya pelayan masyarakat untuk mengumpulkan sumbangan. Seharusnya Pemprov DKI menghapus stigma bahwa masyarakat yang mengurus dokumen di Instansi Pemprov DKI harus mengeluarkan uang di luar ketentuan," tegasnya.

Wagub DKI Akan Cek Dugaan Pungli yang Ditemukan PSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-23-at-16.00.02.jpeg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution (kiri) ketika sidak ke Kantor Lurah Sidorame Timur, Kota Medan, Jumat (23/4). Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution (kiri) ketika sidak ke Kantor Lurah Sidorame Timur, Kota Medan, Jumat (23/4). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindakan Wali Kota Medan Bobby Nasution mencopot lurah Sidarame Timur baru-baru ini karena melakukan pungutuan liar (pungli) dianggap sudah tepat. Sejalan dengan itu, hal itu menunjukkan kondisi birokrasi di Kota Medan sangat mendesak harus direformasi.  Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Fauzan mengatakan, Bobby Nasution harus dengan cermat melakukan perbaikan tatanan birokrasi.  "Penataan pejabat publik di Medan adalah langkah baik. Ini merupakan wujud dari upaya wali kota memperkuat reformasi birokrasi," ungkap Indra Fauzan kepada wartawan, Senin (26/4).  Lebih jauh Indra Fauzan mengatakan, pencopotan lurah memberi pesan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk mengedepankan pelayanan secara transparan tanpa pungli.  Indra Fauzan pun optimistis, pencopotan jabatan lurah Sidorame Timur dapat memberi efek jera bagi aparat daerah lainnya di Kota Medan. "Pesannya sangat jelas, pejabat publik agar tidak main-main dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat," imbuh dosen Fisipol USU itu. Bahkan pencopotan terhadap oknum ASN nakal tidak berhenti tingkat lurah saja. Di level lebih tinggi bisa kena imbas jika terbukti ikut bermain dalam "sistem".  Indra Fauzan mendorong masyarakat agar tidak takut melaporkan temuan dugaan pungli dan sebagainya langsung kepada wali kota. "Kalau ada dugaan pungli, laporkan saja. Jangan sampai birokrasi tercoreng lantaran ulah satu dua orang oknum," lanjut alumnus University Kebangsaan Malaysia itu.  Di tempat lain, Bobby Nasution menegaskan bahwa pencopotan Lurah Sidorame Timur Hermanto pada Jumat (23/4) lalu adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterimanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/04/2021/terima-laporan-pungli-bobby-nasution-sidak-dan-copot-lurah/">Terima Laporan Pungli, Bobby Nasution Sidak dan Copot Lurah</a>  "Sekarang zaman sudah maju, teknologi di mana-mana. Masyarakat bisa langsung melapor kepada saya lewat media sosial dan saya tanggapi segera," kata menantu Presiden Joko Widodo itu.

Setelah Copot Lurah Karena Pungli, Bobby Nasution Incar Pejabat Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-23-at-12.39.06.jpeg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution menginspeksi kantor Lurah Sidorame Timur menindak pungli yang dikeluhkan warga. (Pemkot Medan for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution menginspeksi kantor Lurah Sidorame Timur menindak pungli yang dikeluhkan warga. (Pemkot Medan for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Medan Bobby Nasution menginspeksi kantor Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan. Inspeksi yang berlangsung pada Jumat (23/4) pagi itu menindaklanjuti adanya laporan warga tentang adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum kelurahan.  Alhasil, saat inspeksi sang Lurah Sidorame Timur Hermanto dan Kasi Pembangunan Dina Simanjuntak berusaha berkilah tidak melakukan pungli terhadap warga. Bantahan sang Lurah itu terbantahkan dengan bukti rekaman yang ditunjukkan Bobby Nasution kepada Hermanto.  "Jadi bapak tidak ada pungli, tidak ngaku? Ini saya ada rekamannya loh. Kita buka ya video dan rekaman suaranya," kata Bobby di hadapan Hermanto. Rekaman itu menampilkan permintaan sejumlah uang kepada masyarakat yang ingin mengurus sesuatu.  Seketika Bobby menyatakan Hermanto dicopot dari jabatannya sebagai lurah. Begitu Dina Simanjuntak, ditanggalkan jabatannya sebagai Kasi Pembangunan di Kelurahan Sidorame Timur. "Sudah, bapak jangan jadi lurah lagi. Ibu juga," tegas Bobby.  "Masyarakat sudah susah kok dimintai uang lagi pak. Bahaya loh ini. Saya tidak suka kalau begini caranya," kata Bobby kepada Lurah.  Adapun dugaan pungli di Kelurahan Sidorame Timur terkait pengurusan surat keterangan usaha (SKU). Warga mengeluhkan adanya tarif pungutan mencapai Rp 200 ribu dalam pengurusan SKU tersebut.  "Di sini kalau ngurus bayar Rp 200 ribu, minimal Rp 50 ribu," ujar warga sembari berkoar selepas Bobby beranjak dari kantor Lurah Sidorame Timur.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/04/2021/bobby-nasution-pimpin-pembongkaran-bangunan-tak-ber-imb-di-kota-medan/">Bobby Nasution Pimpin Pembongkaran Bangunan Tak Ber-IMB di Kota Medan</a>  Sementara itu, Hermanto menerima keputusan Wali Kota Bobby Nasution yang mencopotnya sebagai lurah Sidorame Timur. "Saya terima," akunya.  Meski menerima keputusan Wali Kota, Hermanto masih berupaya berkilah. Dia mengklaim ada masyarakat sudah tidak suka denganya. "Saya tidak ada meminta kepada masyarakat," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=T2lFgag0AXI

Terima Laporan Pungli, Bobby Nasution Sidak dan Copot Lurah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lakukan-pungli-oknum-lurah-langsung-dicopot_m_.jpg" alt="Bupati OI, HM Ilyas Panji Alam saat mencopot jabatan oknum lurah yang melakukan pungli." width="100%">
<figcaption>Bupati OI, HM Ilyas Panji Alam saat mencopot jabatan oknum lurah yang melakukan pungli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Oknum Lurah Timbangan berinisial AB harus menerima sanksi tegas yakni pencopotan dari jabatannya. Dia&nbsp; terbukti melakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap warga yang mengurus surat di kelurahan. Pungli ini diketahui berdasarkan video yang beredar di Instagram, Rabu (30/1). Dalam video tersebut, oknum Lurah ini meminta uang administrasi sebesar Rp 50 ribu kepada warga yang meminta pengantar untuk membuat izin usaha. Namun, pemohon&nbsp;(warga) menolak sehingga lurah tersebut tidak memberikan surat pengantar kepada warga. Akibatnya, terjadi adu mulut antar warga dengan lurah hingga akhirnya lurah meninggalkan kantornya. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) OI, Kasman Gani mengakui pencopotan yang dilakukan berdasarkan instruksi langsung dari Bupati OI, HM Ilyas Panji Alam. Hal itu sebagai efek jera bagi lurah lain agar semaksimal mungkin memberikan pelayanan. &ldquo;Ini tindakan tegas langsung dari Pak Bupati, Jika masih ada lurah yang melakukan pungli maka siap-siap untuk dicopot juga,&rdquo; katanya, Kamis (31/1). Ia mengaku memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas sebagai ASN tanpa mengharapkan imbalan. Tugas ini sudah tertuang dalam sumpah jabatannya. Karena itu, jika melanggar tentunya ada sanksi tegas yang diterima oleh oknum ASN tersebut. &ldquo;Jadi kami imbau agar ASN memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,&rdquo; tutupnya. Sementara itu, Camat Indralaya Utara, Benhur juga ikut menyayangkan sikap yang dikeluarkan oknum lurah tersebut sehingga terkesan arogansi dalam melayani masyarakat. &ldquo;Kedepan, saya harap kejadian ini tidak terulang lagi,&rdquo; singkatnya.

Lakukan Pungli, Oknum Lurah Langsung Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sekda-dki-foto-dan-tangkap-lurah-yang-pungli_m_229153-scaled.jpg" alt="Sekda DKI Saefullah bersama Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Sekda DKI Saefullah bersama Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah meminta warga segera melapor jika melihat ada oknum lurah yang melakukan pungutan liar (pungli). Dia juga tak melarang masyarakat untuk mengambil foto sebagai bukti adanya pelanggaran tersebut. "Kalau ada (pungli) ditangkap saja. Diinformasikan, dibunyikan kelurahan mana, kapan dia terimanya. Kalau mau di foto, kan sekarang canggih jadi foto saja,&rdquo; ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/7). Pemprov DKI Jakarta tidak mentelorir juga jajarannya kedapatan menerima gratifikasi terkait pelayanan, termasuk di kelurahan ataupun dinas. &ldquo;Kalau ada gratifikasi-gratifikasi terkait pelayanan yang ada di kelurahan itu termasuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) gitu diinfokan saja terus, pastinya sekarang kita berterima kasih kalau sepanjang infonya itu akurat,&rdquo; tutur Saefullah. Selain mengimbau warga Jakarta, Saefullah juga mengingatkan seluruh lurah yang ada di ibu kota agar mematuhi peraturan. Dia menyebut ada Inspektorat yang kini memantau kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). &ldquo;Ada ini Pak Michael (Inspektur pada Inspektorat DKI Michael Rolandi) ini inspektorat yang baru ini kita kasih tugas untuk mencermati itu semua. Ke depan kita juga akan ada terobosan-terobosan,&rdquo; terangnya. Saefullah menjelaskan, Inspektorat DKI juga ditugaskan untuk memantau kinerja para lurah dan camat. Hal tersebut sesuai dengan arahan Gubernur DKI Anies Baswedan. Nantinya, para wali kota akan mengevaluasi kinerja semua lurah dan camat setiap bulan. "Pengarahan Pak Gubernur itu argonya sudah jalan untuk lakukan evaluasi terhadap kinerja lurah dan camat," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku menerima laporan terkait pungli oknum lurah. Sebagai tindak lanjut, Fraksi PDIP DPRD DKI akan membuat posko pengaduan masyarakat. &ldquo;Ya saya nggak mau nyebutlah (wilayah mana). Banyaklah. Tapi saya akan membuat posko pengaduan masyarakat yang kena pungli di Fraksi PDIP di DPRD. Pokoknya kita langsung tindak lanjut,&rdquo; kata Pras, Selasa (17/7).

Sekda DKI: Foto dan Tangkap Lurah yang Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pungli-oleh-oknum-lurah-anies-laporin-saja-langsung-saya-pecat_m_229211.jpg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan segan untuk memecat oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ketahuan melakukan pungutan liar (pungli). Dia meminta warga melapor jika menyaksikan pelanggaran tersebut. &ldquo;Laporin saja, langsung saya pecat, langsung saya berhentikan, di mana saja, kapan saja, siapa saja,&rdquo; ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/7). Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menyatakan kesanggupannya dalam menegakkan sanksi bagi bawahannya. Ancaman pencopotan jabatan itu bukan hanya berlaku bagi oknum yang melakukan pungli. Melainkan bagi camat, lurah, hingga wali kota dan bupati. Termasuk juga pejabat yang kedapatan menurun dalam hal kinerjanya. &ldquo;Jangankan lurah... Buat semuanya, pesannya jelas. Senyum boleh baik, tetapi kalau sudah soal sanggup menghentikan, saya akan hentikan," tegasnya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah telah mengingatkan seluruh lurah yang ada di ibu kota agar mematuhi peraturan. Dia menyebut ada Inspektorat yang kini memantau kinerja SKPD. Dia menjelaskan, Inspektorat DKI juga ditugaskan untuk memantau kinerja para lurah dan camat. Hal tersebut sesuai dengan arahan Anies. Nantinya, para wali kota dan bupati akan mengevaluasi kinerja semua lurah dan camat setiap bulan. "Pengarahan Pak Gubernur itu argonya sudah jalan untuk lakukan evaluasi terhadap kinerja lurah dan camat," kata Saefullah. Sementara itu, isu terkait pungli dibeberkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengaku sempat menerima laporan dari warga. Sebagai tindak lanjut, Fraksi PDIP DPRD DKI akan membuat posko pengaduan masyarakat. &ldquo;Ya saya nggak mau nyebutlah (wilayah mana). Banyaklah. Tapi saya akan membuat posko pengaduan masyarakat yang kena pungli di Fraksi PDIP di DPRD. Pokoknya kita langsung tindak lanjut,&rdquo; kata Pras, Selasa (17/7). (yes/Yesika)

Soal Pungli oleh Oknum Lurah, Anies: Laporin Saja, Langsung Saya Pecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/gaji-sekitar-rp-20-juta-lurah-masih-aja-terima-sogokan_m_121882.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Metro Jakarta Barat menangkap Jufri, Lurah Pegadungan. Jufri ditangkap pada Kamis (6/4) lalu, lantaran kedapatan menerima sejumlah uang dari seorang warga di kantornya. Padahal, gaji lurah di Jakarta mencapai Rp 20 an juta. Namun Wakapolres Jakarta Barat AKBP Adex Yudiswan menyebutkan, kalau Lurah Jufri terkena OTT di saat menerima uang Rp 2,5 juta dari seorang warga di ruang kerja lurah Jufri. Selain uang tunai, polisi juga menyita sejumlah dokumen pengurusan tanah. "Jadi yang bersangkutan langsung ditangkap dan langsung diamankan berikut&nbsp; barang buktinya (uang Rp 2,5 juta)," ungkap Adex di Mapolred Jakarta Barat, kemarin (7/4). Dilaporkan INDOPOS (Jawa Pos Group), sebuah sumber menyebutkan, penangkapan ini bermula tatkala seorang warga Kelurahan Pegadungan ingin mengurus surat tanahnya yang masih berbentuk girik untuk dinaikkan statusnya menjadi sertifikat. Namun, Jufri meminta uang sebesar Rp 10 juta untuk membantu pengurusannya. Setelah bernegosiasi, akhirnya, warga yang belum diketahui identitasnya itu hanya menyanggupi pemberian uang sebesar Rp 2,5 juta. Saat sedang menerima uang sogokan itu, Jufri diringkus petugas. Informasi tersebut dibenarkan Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Roycke Harrie Langie. "Surat tersebut akhirnya ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan (Jufri). Ketika ditandatangani itulah anggota kami menangkap dia," kata Roycke. Melalui penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti yakni surat keterangan pengurusan surat tanah yang ditandatangani Jufri, dan uang pemberian dari warga sebesar Rp 2,5 juta. Ditegaskan Royke, pihaknya akan menjerat Jufri dengan Pasal 12 huruf E, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor&nbsp; 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (ind/ibl/yuz/JPG)

Gaji Sekitar Rp 20 Juta, Lurah Masih Aja Terima Sogokan

lurah pungli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lurah pungli

Berita Terkini