<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/rumah-desa-mindi.png" alt="PALING BIKIN TAKUT: Di rumah terbengkalai inilah, pengendara yang melintas melihat sosok yang diduga hantu pocong. (Ahmad Reza/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PALING BIKIN TAKUT: Di rumah terbengkalai inilah, pengendara yang melintas melihat sosok yang diduga hantu pocong. (Ahmad Reza/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  Hiruk pikuk Jalan Raya Porong akan berubah 180 derajat saat kendaraan berbelok ke arah timur melewati rel kereta api menuju desa bernama Mindi. Setelah belok ke Jalan KH Marzuki, tak tampak aktivitas manusia. Yang ada hanya aroma belerang khas lumpur Porong yang sangat terasa.  ---  DESA itu hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dari tanggul sisi selatan. Karena masuk zona berbahaya, warga diminta meninggalkan wilayah tersebut. Karena itu, tampak beberapa bangunan rumah warga dan musala yang terbengkalai.  Setelah melewati rel kereta, barulah kesan desa mati bisa disematkan ke wilayah tersebut. Tampak semak belukar tumbuh di sepanjang jalan menuju ke desa yang sudah ditinggalkan sekitar tujuh tahun yang lalu itu.  Sekitar 50 meter dari rel di sisi kiri jalan menuju arah timur, terlihat bangunan SDN Mindi 1 yang dalam kondisi tak terawat. Tanaman liar tumbuh subur di halaman sekolah yang sudah tutup sejak 2020 itu. Kondisi tersebut membuat siapa pun yang menengok akan merasakan aura yang tidak nyaman.  Dari SDN Mindi 1 tampak juga balai desa yang dalam kondisi terbengkalai. Saat mencoba masuk ke dalam halaman balai desa, rumput liar setinggi 1 meter langsung menyambut. Beberapa ruangan perangkat desa juga terlihat tidak terawat dengan plafon jebol dan pintu yang reyot. Namun, di seberang balai desa ada sebuah masjid yang masih berdiri. Kondisinya lumayan bersih.  Sutiyah, salah satu warga sekitar, mengatakan, meski sepi, terkadang masjid tersebut masih digunakan beberapa orang. Sebab, masih ada warga yang beraktivitas di kawasan itu meski tak banyak. Mereka tak tinggal di situ, tapi rata-rata membuka lapak di pinggir jalan. Jalan Desa Mindi sering digunakan sebagai jalan tembusan menuju Jabon, terutama oleh para pemotor.  ”Gak mati masjidnya. Di sini itu masih ada beberapa warga meski ya rumahnya semipermanen gini,” ungkap Sutiyah yang juga pemilik warung. Wanita 60 tahun tersebut dulu adalah warga Mindi, yang kemudian harus pindah karena wilayah itu merupakan area terdampak lumpur. Dia lantas kembali ke Mindi untuk membuka warung kopi kecil pinggir jalan. Sutiyah hanya buka sampai sore. Malam dia balik ke rumah.  Sutiyah tidak menampik bahwa wilayah sekitar Desa Mindi yang terdampak lumpur Porong memiliki kesan mistis tersendiri. Dulu, pada awal Desa Mindi ditinggalkan, rasa takut untuk berjualan masih ada. ”Awal gak ada orang. Saya jualan itu sepi, sampai magrib akhirnya saya tutup. Terasa seperti ada yang mengawasi dari rumah-rumah kosong waktu itu,” ungkapnya. Lambat laun Sutiyah mulai terbiasa dengan kondisi sepinya desa tersebut.  Di sisi lain, Rafi Adzani, salah seorang warga sekitar Desa Mindi, mengungkapkan bahwa salah satu temannya dan para pemancing yang lewat untuk memancing di Sungai Porong sering mendapatkan pengalaman mistis. Salah satu yang paling sering terjadi adalah penampakan pocong di salah satu rumah setelah masjid. ”Iya, di rumah kosong terbengkalai itu, kadang ada yang lihat putih-putih lewat masuk ke hutan sengon,” kata pria 23 tahun tersebut.  Menurut Rafi, rumah itu tidak dibongkar karena pada sekitar tahun 2018 masih ada warga yang menghuni. Dia sering mendengar warga yang hendak memancing lewat jalan tersebut melihat pocong saat menoleh ke rumah yang dimaksud.  Rafi sendiri memiliki salah satu pengalaman aneh yang masih belum diketahui apakah itu manusia atau bukan. Saat itu, sekitar tahun lalu, tepatnya habis magrib, dirinya dengan seorang teman berboncengan menaiki motor melewati Desa Mindi menuju Jabon untuk nongkrong. Saat melewati rel dan melintas di sekitar bekas balai desa, mereka mendengar suara gerobak berjalan cukup keras dari arah belakang.  ”Ada bunyi ting-ting, aku pikir gerobak bakso,” ungkap Rafi. Keduanya pun berhenti untuk mencegat bakso dan berniat membungkusnya untuk dimakan saat nongkrong.  Saat berhenti dan menengok ke belakang, keduanya malah tidak mendapati adanya rombong bakso. ”Warung juga tutup di depan SD itu. Kami bingung, mana lumayan gelap kan,” kata dia. Akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan.  Selepas beberapa detik setelah berjalan, Rafi mendengar lagi suara mangkuk yang berdenting, juga gerobak berjalan. Tapi, saat ditengok kembali, tidak ada orang satu pun seperti sebelumnya. ”Ini gak tahu apa ya, yang pasti saat itu sepi dan itu masih teringat di saya,” ungkapnya.  </div> </div> </div> </div> </div> </section></div>

Menelusuri Jalanan Desa Mati Mindi di Sisi Selatan Lumpur Porong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/lumpur-lapindo.jpg" alt="HANUNG HAMBARA/JAWAPOS" width="100%">
<figcaption>HANUNG HAMBARA/JAWAPOS</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Hingga 16 tahun kemudian, ganti rugi lahan korban lumpur panas Sidoarjo atau yang sering disebut Lumpur Lapindo belum tuntas. Masih ada 84 lahan yang tersisa. Sebanyak 30 lahan di antaranya telah terbayar tahun ini.  Asisten I Setda Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman mengakui, terkait dengan 84 bidang lahan tersebut, memang baru sebagian yang dibayar. Namun, setiap hari pihaknya memproses administrasi lahan tersebut sehingga ganti rugi bisa segera dibayarkan. ”Sampai saat ini, yang sudah ada 30,” kata Ainur, Senin (6/6).  Ketua Forum Komunikasi Korban Lumpur Sidoarjo (FKKLS) Ahmad Basuni menjelaskan, sampai saat ini, yang sudah terbayar baru 30 berkas lahan. ”Tapi, pasti semua dibayar. Namun, memang harus diverifikasi dulu di Pemkab Sidoarjo, baru setelah itu pembayaran,” jelasnya.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menegaskan, hingga kini penuntasan berlangsung. Memang tidak bersamaan. Sebab, penggantian juga butuh waktu. Apalagi, ada sejumlah kendala. ”Sisanya itu masih on progress karena kendalanya banyak. Ada yang karena masalah waris, masyarakatnya yang hilang entah ke mana karena sudah terdiaspora, atau orangnya pindah,” ungkapnya.  Solusinya, pemkab harus proaktif terhadap pemilik bidang lahan tersebut. ”Kami harus proaktif ke mereka. Sebab, ada yang alamatnya tilang, tetangga tidak tahu, dan lainnya,” jelasnya.  Namun, setiap minggu pihaknya memastikan akan ada progres. Pihaknya ingin memberikan kepastian kepada para korban agar bisa mendapatkan ganti rugi secepatnya.

16 Tahun Ganti Rugi Lahan Lumpur Sidoarjo Belum Juga Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/TLOCOR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kemarin (29/5) tepat 16 tahun lumpur Sidoarjo atau dikenal lumpur Lapindo menyembur. Titik semburan itu berasal dari Sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo, lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas. Dampak semburan lumpur itu luar biasa. Di antaranya ribuan warga terpaksa direlokasi dari tempat tinggal asalnya.  Selama 16 tahun itu, praktis kondisi di kawasan peta area terdampak (PAT) lumpur itu tidak ada perubahan signifikan. Yang mengemuka sebatas menjadikan tempat tersebut sebagai salah satu destinasi wisata. Hampir setiap hari ada warga yang berkunjung ke sana.  Kabarnya, ada potensi besar terkandung di kawasan tersebut. Dari hasil kajian geologi yang disampaikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal tahun lalu, menunjukkan terdapat kandungan mineral logam tanah jarang (LTJ) dan logam raw critical material di sana.  Namun, sampai saat ini belum ada kabar tindak lanjut atas kajian tersebut. Padahal, ada ekspektasi besar dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satu di antaranya Forum Komunikasi Korban Lumpur Sidoarjo (FKKLS). ‘’Sebetulnya, kajian dari Kementerian ESDM itu memberikan harapan besar bagi warga, khususnya bagi para korban,’’ kata Ahmad Basuni, ketua FKKLS, kepada Jawa Pos Senin (30/5).  Dia mengungkapkan, masyarakat ingin dilibatkan baik saat ada kegiatan ekonomi di sana maupun lainnya. Lebih baik lagi, jika dari lumpur bisa memunculkan banyak lapangan pekerjaan baru bagi warga.  Kini, semburan masih berlangsung. Dampak semburan lumpur itu juga belum tuntas. Sebut saja, proses ganti rugi pada 84 pemilik lahan dari PAT dengan total nilai sekitar Rp 54 miliar. Beberapa sudah dibayarkan, namun beberapa yang lain belum selesai karena ada beberapa hal yang belum terselesaikan.  Sejauh ini, Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk mengawal proses ganti rugi dampak semburan lumpur tersebut. "Sebagian dari pemilik itu sudah terfasilitasi, minggu depan kami agendakan lagi untuk pembahasan," kata Asisten 1 Sekda Sidoarjo M. Ainur Rahman, Senin (30/5).  Dampak lumpur justru terasa signifikan di luar area terdampak. Yakni, keberadaan Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi). Pulau seluas 67,8 hektare yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu belakangan berkembang menjadi tempat wisata ekologi baru.  Dermaga baru dibangun untuk bersandar perahu wisata. Wisata bahari Tlocor (WBT) sebagai pintu masuk ke Pulau Lusi juga semakin berkembang. Wisata kuliner di sana belakangan semakin bermunculan dan menjadi jujukan salah satu destinasi wisata andalan di Kota Delta.

16 Tahun Lumpur Sidoarjo, Bagaimana Perkembangannya Kini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/sidoarjo_jangan.jpg" alt="SIMPAN POTENSI: Foto udara area lumpur Lapindo Sidoarjo kemarin (25/1). Pemkab Sidoarjo sempat berencana membangun museum geopark di dekat kawasan tersebut. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMPAN POTENSI: Foto udara area lumpur Lapindo Sidoarjo kemarin (25/1). Pemkab Sidoarjo sempat berencana membangun museum geopark di dekat kawasan tersebut. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya tak kunjung tuntas. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyebutkan, upaya untuk menagih pembayaran tetap menjadi prioritas dibandingkan langkah penyitaan aset.  Hingga 31 Desember 2020, Kemenkeu mencatat utang Lapindo mencapai Rp 2,23 triliun. Berdasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, jumlah utang itu sudah termasuk denda dan bunga.  Rionald menjelaskan, sejauh ini Lapindo menawarkan pembayaran utang melalui pengalihan aset. Yakni berupa tanah di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, pemerintah tak langsung mengiyakan tawaran tersebut. "Kami tidak serta-merta seperti itu, memang ada perjanjian yang menyatakan penjaminan, tapi yang diutamakan pembayarannya," ujarnya dalam media briefing kemarin (28/1).  Rionald membenarkan bahwa tanah tersebut memang menjadi jaminan dalam persoalan piutang itu. Namun, tentu pemerintah akan memastikan nilai jaminan itu terlebih dahulu. ’’Manakala kemudian yang bersangkutan menyatakan tak bisa membayar dan menyerahkan jaminan, jaminan itu ada nilainya atau tidak?’’ katanya.  Dia mengingatkan, utang Lapindo akan terus bertambah tinggi jika tidak segera dibayar. Sebab, denda akan terus bertambah sebelum pelunasan dilakukan.

Lapindo Tawarkan Tanah untuk Bayar Utang, Kemenkeu Pilih Cash

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/RENOJOYO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Puluhan warga korban Lumpur Sidoarjo yang sudah direlokasi ke Desa Renojoyo, Kecamatan Porong, Kamis (27/1) melakukan aksi di depan kantor Pemkab Sidoarjo. Mereka menuntut percepatan pemberian sertifikat tanah di tanah yang mereka tempati saat ini.  Muhammad Suhartono, koordinator aksi, menyatakan, sejak 13 tahun lalu, warga Renokenongo direlokasi ke Desa Renojoyo. Sebab, desa awal mereka terendam lumpur. Total, ada 650 kavling tanah yang ditempati warga.  Meski mereka sudah belasan tahun menempatinya, sertifikat tanah tidak kunjung keluar. Sebab, 650 kavling tanah yang kini menjadi rumah tersebut merupakan lahan zona hijau. Artinya, rumah tidak boleh dibangun di sana. Namun, para warga saat itu direlokasi dan membangun rumah di sana lantaran rumah awal mereka sudah tertelan lumpur.  Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman menuturkan, permintaan warga menjadi perhatian pemkab. Ada dua solusi yang ditawarkan. Pertama, membahas masalah tersebut dalam forum penataan ruang pada 8 Februari mendatang.  Hasil forum itu nanti berupa rekomendasi yang diteruskan ke Kementerian ATR/BPN. Rekomendasinya, Kementerian ATR/BPN memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat. ”Kalau ada rekomendasi dari kementerian, tidak masalah muncul sertifikatnya meski di lahan hijau,” jelas Ainur.  Solusi kedua, menunggu revisi Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disahkan.

Warga Korban Lumpur Sidoarjo Tuntut Setifikat Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/sidoarjo_jangan.jpg" alt="SIMPAN POTENSI: Foto udara area lumpur Lapindo Sidoarjo kemarin (25/1). Pemkab Sidoarjo sempat berencana membangun museum geopark di dekat kawasan tersebut. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMPAN POTENSI: Foto udara area lumpur Lapindo Sidoarjo kemarin (25/1). Pemkab Sidoarjo sempat berencana membangun museum geopark di dekat kawasan tersebut. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sampai saat ini belum dilibatkan dalam pengelolaan di area lumpur Lapindo Sidoarjo. Padahal, penelitian demi penelitian menunjukkan berbagai potensi lumpur yang menyembur sejak Mei 2006 tersebut.  Karena itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman mendorong agar pemkab kelak diajak serta. ’’Sidoarjo jangan dikasih dampaknya saja. Daerah juga harus menikmati kekayaan alam yang dihasilkan dari daerah ini,’’ katanya kepada Jawa Pos kemarin (25/1).  Selain potensi rare earth atau logam tanah jarang (LTJ), kandungan penting lain ditemukan di wilayah lumpur Lapindo Sidoarjo.  Koordinator Mineral, Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian ESDM Moehamad Awaludin menjelaskan, kandungan mineral lain itu adalah critical raw material (CRM) atau mineral kritis.  Disebut mineral kritis karena memang secara bahan baku tidak ada penggantinya. Awaludin menjelaskan, di dalam CRM tidak hanya terdapat unsur LTJ.  ’’Kemudian, banyak negara yang bergantung pada impor karena pasokan (CRM) hanya didominasi negara tertentu. Maka dari itu disebut kritis atau CRM. Ini juga terkait dengan mineral-mineral high tech sehingga CRM memang dianggap sebagai sesuatu yang strategis,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Menurut Usman, bahkan Pulau Lusi hasil endapan lumpur Lapindo Sidoarjo di Kecamatan Jabon pun masih dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan. ’’Pelibatannya yang kami inginkan mulai pengelolaan hingga pembagian hasil dari pengelolaannya,’’ katanya.  Hal tersebut terkait dengan pariwisata maupun jika nanti ada eksplorasi penambangan di sana. Sebab, warga di sekitar pun membutuhkan perhatian. Misalnya, terkait pembukaan lapangan kerja. ’’Ke depan ini harus dimulai duduk bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat kolaborasi,’’ ungkapnya.  Pemkab Sidoarjo sempat akan memanfaatkan potensi lumpur dengan membuat museum geopark di lahan milik pemkab yang ada di dekat tanggul lumpur. Sekitar 100 meter ke selatan dari tanggul lumpur Sidoarjo, memang ada gedung dua lantai tak terpakai di Jalan KH Marzuki, Desa Mindi, Kecamatan Porong.  Gedung itu dulu bekas SDN Mindi 1, Kecamatan Porong. Namun, sejak Juli 2020 seluruh gurunya dipindah ke SDN lain. Sebab, sejak 2019 sekolah tersebut tidak mendapat murid baru.  Penyebabnya, lokasinya terlalu dekat dengan kawasan lumpur sehingga dinilai tidak kondusif untuk proses belajar-mengajar. Bau menyengat lumpur pun masih tercium dari sana.  Kini kondisinya tak terawat. Aset milik Pemkab Sidoarjo itu tak difungsikan. Nah, awal tahun lalu sempat muncul rencana untuk menjadikan bangunan tersebut sebagai museum geopark.  Pengelolaannya akan langsung ditangani Pemkab Sidoarjo. Tapi, sudah setahun direncanakan, sayangnya tak kunjung terealisasi.  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi mengakui, gedung tersebut memang belum difungsikan. Artinya, masih mangkrak.  ’’Rencana pemanfaatan ada, tapi pada anggaran 2022 dan 2023 belum muncul,’’ tuturnya.  Rencananya, memang pihaknya ingin membuat semacam laboratorium lapangan. ’’Bisa jadi tempat belajar, eksperimen, dan pengkajian di sana,’’ katanya.

Penggarapan Lumpur Lapindo, Sidoarjo Jangan Hanya Dikasih Dampaknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/PULAU-LUSI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bagaimana kabar lumpur Sidoarjo (Lusi) terkini? Kemarin (19/20) siang, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meninjau kawasan tersebut. Tepatnya, di Pulau Lusi, Tlocor, Kecamatan Jabon. Tahun depan, rencananya pemerintah membangun sejumlah infrastruktur pendukung pengembangan Pulau Lusi sebagai spot destinasi wisata.  Ada sembilan program pembangunan disiapkan untuk pengembangan pulau seluas 67,8 hektare itu. Yakni, pembangunan serambi, taman utama, taman lumpur, dan infrastruktur yang meliputi listrik, air bersih, sampah, dan menara BTS. Lalu, pengembangan perairan buatan, taman wanamina, taman botani, taman konvensi, dan eco-sport resort.  Dalam kesempatan itu, menteri KP menyatakan, di area Pulau Lusi perlu diperbanyak pohon cemara laut. Selain itu, tanaman mangrove (bakau) dengan jumlah yang besar. Tujuannya, kawasan itu menjadi ekosistem baru bagi pengembangan tanaman laut dan hewan laut. ’’Selain rindang, juga bisa menjadi tempat ekosistem baru. Termasuk kolam-kolam yang ada bisa dimanfaatkan dengan ditebar ikan dan kepiting,” jelas Wahyu.  Tampak ikut mendampingi kunjungan menteri KP tersebut, Wagub Jatim Emil Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan beberapa pejabat terkait lainnya. Emil juga akan mendorong agar Pulau Lusi menjadi tempat konservasi alam dan destinasi wisata.  ’’Kami akan identifikasi apa ruang-ruang kerja yang bisa diperankan Pemprov Jatim untuk mendukung inisiatif dari pokdarwis (kelompok sadar wisata), Pemkab Sidoarjo, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),’’ katanya.  Kendati saat ini masih berstatus sebagai aset KKP, Emil menyebut, ada sinyal bahwa pengelolaan Pulau Lusi juga akan melibatkan Pemkab Sidoarjo. Selama ini, Pulau Lusi atau Wisata Bahari Tlocor dikelola dengan cara swadaya oleh masyarakat melalui pokdarwis.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyatakan, pihaknya siap jika memang pengelolaan Pulau Lusi diserahkan ke pemkab. Sebab, Pulau Lusi tersebut merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Sidoarjo.  Ahmad Muhdlor menyebut siap pengelolaan diserahkan ke Sidoarjo. Sebab, Pulau Lusi termasuk destinasi wisata andalan Kota Delta. “Prinsipnya Pemkab Sidoarjo siap dilibatkan dalam mengelola Wisata Pulau Lusi. Harapan kami memang pengelolaannya bisa dilakukan Pemkab Sidoarjo” katanya.  Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapad) Sidoarjo Djoko Supriyadi menambahkan, pihaknya bakal sinergi dengan program Kementerian KKP. Selain pengembangan pulau konservasi, dari sisi wisata juga bisa menjadi ekowisata. ‘’Kami support promosinya. Sejauh ini, kementerian belum menyentuh promosi yang intensif. Selain itu, juga pembinaan ke Pokdarwis, pendampingan pelaksanaan kepariwisataan di Pulau Lusi," ujarnya.  Pulau Lusi atau juga biasa disebut dengan Pulau Sarinah. Pulau ini terbentuk dari endapan semburan lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak Mei 2006 silam. Pulau itu termasuk ke wilayah Tlocor, Kecamatan Jabon. Awalnya, awalnya hanya berbentuk lahan gersang.  Untuk menuju ke Pulau Lusi, pengunjung menggunakan perahu dari Dermaga Tlocor. Lalu, melintasi Kali Porong, yang menjadi tempat pembuangan aliran lumpur dari pusat semburan. Sepanjang perjalanan itu, pengunjung dapat menikmati pemandangan sungai dengan pepohonan mangrove dan cemara api.  Sementara itu, seperti diberitakan Jawa Pos (15/5/2021), sejauh ini masih ada beberapa persoalan terkait semburan Lusi tersebut. Salah satu di antaranya utang anak usaha Lapindo Brantas Inc, yakni PT Minarak Lapindo, kepada pemerintah mencapai Rp 1,9 triliun. Kewajiban itu seharusnya sudah diselesaikan pada 2019 lalu. Sebab, sesuai perjanjian, uang dari negara itu untuk pembayaran ganti rugi itu merupakan dana talangan.  Selain itu, persoalan terkait ganti rugi lahan di area semburan. Sebut saja, ganti rugi tanah milik belasan pengusaha. Sudah bertahun-tahun mereka berupaya menuntut, namun hingga kini masih gelap.

Terkini, 9 Program Pengembangan Pulau Lumpur Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/tanggul-lumpur.jpg" alt="ANTISIPASI: Petugas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) memantau ketinggian kolam lumpur di atas tanggul yang ditutupi terpal, Senin (8/3). (Angger Bondan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Petugas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) memantau ketinggian kolam lumpur di atas tanggul yang ditutupi terpal, Senin (8/3). (Angger Bondan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tanggul penahan lumpur Sidoarjo di titik 67 di Desa Gempolsari, Tanggulangin, Sidoarjo, ditutup terpal. Petugas Pelaksana Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) menutupi tanggul tersebut dengan terpal sepanjang 150 meter.  Pemasangan terpal itu merupakan antisipasi agar tidak tergerus air hujan. Apalagi kondisi air di dalam pond kurang dari 2 meter mendekati bibir tanggul.  Sejumlah warga khawatir tanggul setinggi 11 meter itu ambles. Ternyata sebelumnya, tanggul penahan lumpur tersebut pernah ambles pada 2018. Apalagi sejumlah rumah warga berada di bawah tanggul penahan lumpur dan saat ini sering hujan deras.  Sejumlah warga Desa Gempolsari mengaku sampai saat ini belum ada penjelasan dari PPLS. Ketua RT 11 Desa Gempolsari Khoirul Anam menyebut sejak dua bulan menjelang puncak musim hujan, PPLS menutup tanggul penahan lumpur dengan terpal.  Khoirul menyebut ada enam RT di desanya yang berdekatan dengan tanggul. Yakni, RT 11 sampai RT 16. Warga, lanjut Khoirul, khawatir lantaran belum ada penjelasan. Menurut dia, tanggul penahan lumpur itu sempat ambles pada November 2020, tetapi tidak separah pada 2018.  ’’Walaupun dianggap aman oleh PPLS, warga selalu resah. Warga takut karena curah hujan masih tinggi,’’ ujarnya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/03/2021/disebut-terima-uang-rp-150-juta-cita-citata-tarif-saya-enggak-segitu/">Disebut Terima Uang Rp 150 Juta, Cita Citata: Tarif Saya Enggak Segitu</a>  Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menyebutkan, langkah itu memang sebagai antisipasi saat musim hujan. ’’Biar tidak longsor, makanya dikasih terpal,’’ ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/f8dYkXDGf9k

Tutup Tanggul Penahan Lumpur Sidoarjo dengan Terpal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/lumpur-sidoarjo-dite.jpg" alt="PANORAMA SUNSET: Kawasan lumpur Porong ketika sore. Daerah itu bakal dikembangkan Pemkab Sidoarjo sebagai tempat wisata alam untuk menggairahkan ekonomi warga sekitar. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PANORAMA SUNSET: Kawasan lumpur Porong ketika sore. Daerah itu bakal dikembangkan Pemkab Sidoarjo sebagai tempat wisata alam untuk menggairahkan ekonomi warga sekitar. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meski ada pemotongan anggaran terkait pandemi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini masih menyediakan dana cukup besar untuk penanganan lumpur Sidoarjo. Nilainya Rp 249,7 miliar.  Anggaran itu difokuskan untuk peningkatan infrastruktur pengaliran lumpur ke Kali Porong. Prioritas lain adalah peningkatan dan perawatan tanggul.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, perhatian pemerintah tidak berkurang untuk pengendalian semburan lumpur di Sidoarjo. ”Kementerian PUPR akan terus melanjutkan tugas dan fungsi yang prinsipnya tidak ada perbedaan dan memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak. Masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas,” kata Basuki.  Melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), akan dilakukan beberapa kegiatan pengendalian. Meliputi penanganan luapan lumpur serta pembangunan dan pemeliharaan tanggul maupun infrastruktur lain.  Basuki menjelaskan, pengendalian luapan lumpur dengan pengaliran ke Kali Porong sangat penting. Sebab, lumpur tidak bisa mengalir secara gravitasi ke Kali Porong. Karena itu, dibuat tanggul cincin di pusat semburan lumpur untuk mengarahkan aliran lumpur melalui spillway dan dipompa keluar ke Kali Porong.  Pengaliran lumpur ke Kali Porong dilakukan secara mekanis dengan lima unit kapal keruk melalui jaringan pipa. Jarak pengaliran dari kolam ke Kali Porong 1.918 meter. Pengaliran air dari Kali Porong, saluran kaki tanggul, dan drainase ke dalam tanggul untuk pengenceran menggunakan enam unit pompa. ”Pengaliran ke Kali Porong dilakukan dengan komposisi lumpur 20 persen padatan dan 80 persen air,” jelasnya.  Sementara itu, penataan dan pemanfaatan kawasan tersebut sebagai tujuan geowisata memperhatikan lingkungan sekitar. Beberapa sisi areanya bisa dikunjungi masyarakat umum. Adapun pengendalian banjir di kawasan terdampak dilakukan dengan menggunakan pompa pengendali.  Selain dijadikan lokasi geowisata, Basuki mengatakan, semburan lumpur Sidoarjo berpotensi dimanfaatkan untuk bahan bangunan seperti bata merah, genting, agregat, dan beton ringan. Lumpur Sidoarjo juga mengandung potensi bakteri yang toleran dengan suhu tinggi. Itu bisa bermafaat dalam industri enzim. Juga mengandung antibiotik dan bakteri toleran salinitas tinggi yang bisa digunakan sebagai pupuk hayati.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TbEMmoqLpsc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VlELiddiD3g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zItcUsjdvx0

Tangani Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR Siapkan Anggaran Rp 249,7 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-07-at-10.33.44.jpg" alt="Sejumlah alat berat terlihat beraktivitas di area semburan lumpur Sidoarjo. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah alat berat terlihat beraktivitas di area semburan lumpur Sidoarjo. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) terus melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur Sidoarjo. Pada tahun anggaran 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 239,7 miliar untuk penanganan lumpur Sidoarjo untuk meningkatkan pengaliran lumpur ke Kali Porong sekaligus menjaga keandalan tanggul dan infrastruktur lainnya.  ”Perhatian Pemerintah tidak berkurang untuk pengendalian lumpur Sidoarjo. Kementerian PUPR akan terus melanjutkan tugas dan fungsi yang prinsipnya tidak ada perbedaan dan memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, pengendalian lumpur Sidoarjo terdiri atas penanganan luapan lumpur, pembangunan tanggul dan infrastruktur lain, serta pemeliharaan tanggul dan infrastruktur lain. Pengelolaan lumpur Sidoarjo yang telah dilakukan pertama berupa pengendalian lumpur dengan pengaliran lumpur ke Kali Porong. Lumpur tidak bisa mengalir secara gravitasi ke Kali Porong.  Untuk itu, kata dia, dibuat tanggul cincin di pusat semburan lumpur untuk mengarahkan aliran lumpur melalui spillway dan dipompa keluar ke Kali Porong. Pengaliran lumpur ke Kali Porong secara mekanis menggunakan 5 unit kapal keruk melalui jaringan pipa. Jarak pengaliran dari kolam ke Kali Porong sekitar 1.918 meter.  ”Pengaliran air dari Kali Porong, saluran kaki tanggul dan drainase ke dalam tanggul untuk pengenceran menggunakan 6 unit peralatan pompa. Pengaliran ke Kali Porong dengan komposisi lumpur 20 persen padatan dan 80 persen air,” terang Basuki.  Program pengendalian lumpur juga  berupa penataan lingkungan untuk pemanfaatan kawasan sebagai tujuan geowisata dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Beberapa sisi area bisa dikunjungi masyarakat umum. Selain itu, dilakukan pengendalian banjir di kawasan terdampak menggunakan pompa pengendali.  ”Selain dimanfaatkan untuk tujuan geowisata, lumpur Sidoarjo berpotensi untuk bahan konstruksi, seperti bata merah, genteng, agregat, dan beton ringan,” ujar Basuki.  Selain itu, dia menambahkan, lumpur Sidoarjo mengandung potensi bakteri yang toleran dengan suhu tinggi dalam industri enzim dan antibiotik serta bakteri toleran salinitas tinggi sebagai pupuk hayati.  PPLS dibentuk dengan Permen PUPR No. 5 Tahun 2017 setelah pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berdasar Perpres No. 21/2017 yang tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Yakni penanganan masalah sosial kemasyarakatan (pembelian tanah dan bangunan sesuai dengan PAT, 22 Maret 2007). Selain itu, pembelian tanah dan bangunan di luar PAT 22 Maret 2007, melalui APBN dan penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, dan mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7EEoSUevI78  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JZUvjjQPtvU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FWhHuNnfa9U

Kementerian PUPR Lanjutkan Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lumpur sidoarjo

Berita Terkini