<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/IMG-20250317-WA0031-2664984998.jpg" alt="Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali membuat gebrakan dengan kebijakan terbarunya terkait Pasukan Oranye atau Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Kini, syarat pendidikan bagi calon PPSU cukup lulusan Sekolah Dasar (SD). &ldquo;Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU, pasukan oranye itu, SD saja cukup," ujar Pramono di kediamannya, Senin (31/3). Tak hanya itu, kata Pramono, evaluasi kinerja PPSU tidak lagi dilakukan setiap tahun, melainkan setiap tiga tahun sekali. "Dan saya sudah tanda tangani Pergub-nya. Kemudian mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap tahun, tetapi saya pengennya tiga tahun sekali,&rdquo; sambungnya. Dengan aturan baru ini, para anggota PPSU tak perlu lagi merasa cemas setiap tahunnya terhadap evaluasi kontrak. Gubernur Pramono menegaskan bahwa mereka yang bekerja keras dan berdedikasi akan tetap mendapatkan perpanjangan kontrak tanpa harus melewati evaluasi tahunan yang selama ini dinilai memberatkan. Lebih lanjut Pramono menjelaskan, sejatinya ia ingin ikut merubah batasan usia maksimal petugas PPSU di Jakarta. Dimana saat ini usia maksimal PPSU hanyalah 56 tahun.&nbsp; Namun terkait itu, Pramono mengaku masih melakukan kajian mendalam karena aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda). &ldquo;Karena itu (pembatasan usia) diatur dalam Perda maka saya akan pelajari dulu ya. Bagi saya sebenarnya baca-tulis, orang mau kerja, dan orang bisa kerja, itu bagi saya sudah utama. Umur enggak masalah. Saya aja umur 62 tahun setiap minggu masih sepedaan 150 kilo,&rdquo; ungkapnya. Terkait permintaan PPSU mengenai jaminan sosial, Pramono mengakui bahwa hingga saat ini belum ada perlindungan khusus setelah mereka pensiun. Untuk mengatasi masalah tunjangan pensiun dan batas usia, diperlukan revisi Peraturan Daerah. &ldquo;Yang belum ada itu begini, PPSU itu setelah pensiun rata-rata gamang, dan ketika itu kan belum ada jaminan apapun. Tapi kalau diberikan jaminan ini memang melanggar aturan, sehingga demikian tadi pertanyaan tentang usia mungkin saya mempertimbangkan kalau mereka bisa bekerja keras, masih rajin, ya usianya diperpanjang. Tapi ini belum keputusan ya,&rdquo; jelasnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengubah syarat pendidikan calon PPSU menjadi lulusan SD dan evaluasi kinerja setiap tiga tahun.

Gubernur Pramono Ubah Aturan, Lulusan SD Bisa Jadi PPSU di Jakarta, Evaluasi Tahunan Dihapus

<div id="m#msg-f:1808865523157660901" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/17/IMG_20240617_160856-3573365287.jpg" alt="Inul Daratista. (Instagram @inul.d)" width="100%">
<figcaption>Inul Daratista. (Instagram @inul.d)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> JawaPos.com-Penyanyi dangdut Inul Daratista mengungkapkan hal yang cukup mencengangkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk nyaleg supaya bisa duduk di kursi DPR. Ini mencengangkan karena Inul dalam keterangannya mengaku ijazahnya yang cuma lulusan SD bisa diatur akan diurusi oleh partai yang menawarinya tersebut.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015038019/bank-dki-raih-penghargaan-the-excellent-performance-bank-in-5-consecutive-years-2018-2023">Bank DKI Raih Penghargaan The Excellent Performance Bank in 5 Consecutive Years (2018-2023)</a> Pernyataan itu diungkapkan Inul Daratista di akun media sosialnya setelah melihat banyaknya selebriti masuk partai dan kemudian digaet menjadi calon pemimpin daerah dalam Pilkada serentak 2024. "Terus aku enaknya partai apa ya? Partai Dangdut, piye menurutmu ? Atau partai Adam Ayem mewakili suara rakyat pecinta dangdut," ujar Inul Daratista. "Yang nawari banyak tapi aku bilang, aku cuma lulusan SD,SMP cuma setengah. Jawabnya 'gampang entar diurusin. Entar kita jadi mentormu di belakang'," imbuh Inul Daratista menirukan pernyataan orang partai yang membujuknya. Meski tawaran itu terkesan menggiurkan, Inul Daratista tidak lantas tertarik. Dia pun bertanya lebih lanjut soal masalah pendanaannya akan seperti apa. "Terus biayane ? Dari kita. Ya bisa juga kalau ikutan kolaborasi. Wah, bisa jual saham jual aset nih kalau terlanjur panas, gak bahaya tah ?," ujar Inul Daratista. Dia pun memutuskan menolak tawaran itu. Inul Daratista sambil bercanda mengaku lebih tertarik membuat partai sendiri yang dia beri nama Partai Dangdut dari pada harus terjun ke dunia politik lewat partai lain. (*) <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Penyanyi dangdut Inul Daratista mengungkapkan hal yang cukup mencengangkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk nyaleg supaya bisa duduk di k

Inul Daratista Sebut Kerap Ditawari Terjun ke Dunia Politik meski Hanya Lulusan SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/pppk-3803729.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kabar baik telah tersiar dari istana kepada para honorer, dengan persyaratan pendidikan minimal sekolah dasar (SD). Dilansir dari Pojoksatu.id,&nbsp;pemerintah&nbsp;telah&nbsp;berkomitmen untuk&nbsp;mengatasi permasalahan honorer K2 maupun non-K2 melalui jalur rekrutmen PPPK, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara dengan batas waktu penyelesaian hingga 31 Desember 2024. "Kami merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah,&nbsp;atas dedikasinya dalam menyelesaikan isu yang telah lama dihadapi oleh para honorer," ungkap Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nur Baitih pada Kamis (4/1). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013699816/bupati-dhito-mantap-bilang-operasional-komersil-bandara-dhoho-kediri-bakal-dilaksanakan-pada-15-januari">Bupati Dhito Mantap Bilang Operasional Komersil Bandara Dhoho Kediri Bakal Dilaksanakan pada 15 Januari</a> Beliau menuturkan,&nbsp;bahwa telah terjadi pertemuan dengan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP), dimana dalam forum tersebut&nbsp;Nur Baitih,&nbsp;Andi Melyani Kahar,&nbsp;dan perwakilan pengurus, membeberkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema perekrutan&nbsp;PPPK 2024 untuk honorer pendidikan minimal SD. Untuk&nbsp;para honorer berijazah SD,&nbsp;nantinya akan ditempatkan dalam formasi jabatan pelaksana. "Meskipun kami meminta agar pemerintah memprioritaskan penyelamatan bagi honorer lulusan SMA, namun ternyata pemerintah juga memberikan peluang kepada lulusan SD.&nbsp;Hal&nbsp;ini dianggap sebagai berkah bagi masyarakat," tambahnya. Kegembiraan&nbsp;pun&nbsp;semakin meluap, ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB),&nbsp;Abdullah Azwar Anas, telah memberikan instruksi kepada semua pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah untuk mengusulkan formasi PPPK 2024, khususnya bagi honorer dengan pendidikan minimal SD. Hal ini menunjukkan, adanya&nbsp;komitmen penuh&nbsp;dari&nbsp;pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer,&nbsp;dan memberikan peluang yang lebih luas bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dasar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/013699788/caroline-garcia-bawa-prancis-lewati-norwegia-ke-semifinal-united-cup">Caroline Garcia Bawa Prancis Lewati Norwegia ke Semifinal United Cup</a> Menurut Bunda Nur, kebijakan tersebut&nbsp;telah&nbsp;menjadi jalan masuk bagi honorer teknis administrasi, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih banyak yang berijazah SD, SMP, dan SMA. "Saya mengucapkan terima kasih kepada KSP yang telah memfasilitasi semua ini, terutama kepada Mas Yusuf yang terus mengawal proses ini," katanya. Bunda Nur berharap bahwa pada tahun 2024, masalah honorer dapat terselesaikan sepenuhnya, tidak hanya bagi guru, tenaga kesehatan, tetapi juga tenaga teknis administrasi. Semua pihak berhak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pengabdian mereka. Dia&nbsp;juga&nbsp;menyampaikan permintaan khusus kepada pejabat daerah,&nbsp;untuk memandang isu honorer ini dengan hati nurani dan bekerja dengan rasa kemanusiaan dan menghindari diskriminasi. Sehingga,&nbsp;tidak ada lagi honorer yang terpinggirkan. "Bantu kami dengan menyampaikan kebutuhan ASN PPPK 2024,&nbsp;sesuai petunjuk dari Menteri MenPAN-RB Azwar Anas," pintanya. Bunda Nur juga menyarankan,&nbsp;agar pemerintah daerah tidak hanya mengajukan formasi berdasarkan keinginan kepala daerah semata. Melainkan,&nbsp;disusun sesuai dengan kebutuhan riil daerah dengan mempertimbangkan kondisi honorer di wilayah tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013699779/jasa-raharja-siapkan-santunan-rp-50-juta-untuk-korban-tewas-tabrakan-ka-turangga-di-cicalengka">Jasa Raharja Siapkan Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tewas Tabrakan KA Turangga di Cicalengka</a> Nur&nbsp;kembali&nbsp;menegaskan&nbsp;akan&nbsp;pentingnya mengabaikan perdebatan terkait kualifikasi pendidikan, mengingat Menteri Anas telah membuka peluang bagi lulusan SMA ke bawah. Dia berharap agar tidak ada lagi saling tuding,&nbsp;terkait pemberian kuota formasi yang dikendalikan oleh pusat atau daerah. "Mari kita bekerja sama dengan baik. Kami yakin kepala daerah dapat menjalankan amanah dan konsisten dalam menangani masalah honorer," tandas Bunda Nur Baitih.

Untuk para honorer berijazah SD, nantinya akan ditempatkan dalam formasi jabatan pelaksana dalam skema perekrutan PPPK 2024.

Kabar Baik Buat Masyarakat, PPPK 2024 Dibuka untuk Honorer Lulusan SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ilustrasi-foto-pelajar-sekolah-foto-diambil-sebelum-adanya-pandemi-2.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan belajar di sekolah. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan belajar di sekolah. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menyeimbangkan jumlah siswa baru SMP/MTs swasta dan negeri dengan jumlah lulusan SD. Hal itu dilakukan berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 22 Tahun 2016. Permendikbud tersebut mengatur keseimbangan layanan pendidikan dengan jumlah per rombongan belajar (rombel) jenjang SMP diatur 32 siswa dan maksimal dalam 1 sekolah 33 kelas.  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sekolah Menengah (Sekmen) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Tri Aji Nugroho menjelaskan, berdasar data Dispendik Surabaya, jumlah lulusan SD/MI tahun 2021 di Kota Pahlawan sebanyak 46.575 siswa. Sedangkan daya tampung SMP/MTs berjumlah 23.232 siswa dan SMP negeri 18.208 siswa (terdiri atas 569 rombel). Sehingga dari total daya tampung tersebut ada selisih sekitar 5.135 siswa.  ”Dari selisih jumlah 5.135 lulusan SD tersebut, pemkot memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada SMP/ MTs swasta untuk menampung mereka,” kata Tri Aji Nugroho.  Meski demikian, menurut Aji, dalam rapat bersama kepala sekolah pada Rabu (10/3), pihak SMP/MTs swasta juga menyampaikan bahwa daya tampung 23.232 tersebut, kemungkinan masih ada revisi penambahan jumlah.  ”Sehingga kemarin Pak Wali Kota juga menyampaikan bahwa silakan bagi teman-teman sekolah swasta untuk mendapatkan murid sebanyaknya. Nah, dari 5.135 lulusan itu yang kemudian diutamakan kepada teman-teman sekolah swasta dulu,” tutur Tri Aji Nugroho.  Artinya, pada saat selesai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 2021, pemkot akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi SMP/MTs swasta untuk menjaring siswa. Nah, ketika sampai batas waktu pendaftaran SMP/MTs swasta masih ada anak yang tidak tertampung di sekolah, itu yang kemudian menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya.  ”Jadi nanti ketika SMP swasta sudah tidak bisa menampung lagi, itu yang kemudian menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya. Jadi kalau dibilang kita menambah rombel tidak. PPDB kita tetap sesuai dengan Permendikbud,” ujar Tri Aji Nugroho.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/BozMFWVk4eg

Pemkot Surabaya Seimbangkan 5.135 Siswa SD Masuk SMP Negeri dan Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/calon-haji-didominasi-lulusan-sd_m_146404.jpeg" alt="Calon haji asal Tegal, Jateng." width="100%">
<figcaption>Calon haji asal Tegal, Jateng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah calon haji asal Kabupaten Tegal mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD). Jumlahnya mencapai 518 orang dari jumlah total 1.162 orang. Sementara untuk tingkat SMP 140 orang, dan tingkat SMA 227 orang. Plt Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tegal Nurrotib mengatakan, berdasarkan jenjang pendidikan calhaj di tahun ini didominasi lulusan SD. Sedangkan profesinya, sebagian besar swasta dan pedagang. Jumlah pegawai swasta sebanyak 345 orang dan pedagang 252 orang. Sementara calhaj yang berprofesi sebagai petani 159 orang, PNS 210 orang, dan TNI/Polri hanya 11 orang. "Jumlah total calhaj Kabupaten Tegal sebanyak 1.162 orang. Tapi, yang berangkat ke tanah suci hanya 1.153 orang," kata Nurrotib, usai acara penglepasan jamaah calhaj Kabupaten Tegal di Pendapa Pemkab Tegal, Senin (24/7) pagi. Acara itu dihadiri Wakil Bupati Tegal Umi Azizah dan anggota Forkopimda serta diikuti seluruh calhaj Kabupaten Tegal. Nurrotib menjelaskan, sebanyak 3 orang lainnya meninggal dunia, dan 6 orang lagi ditunda pemberangkatannya tahun depan. Menurut Nurrotib, usia calhaj di tahun ini cenderung berusia diatas 40 tahun. Jumlahnya mencapai 1.074 orang. Sedangkan usia dibawah 40 tahun, hanya 79 orang. Untuk usia termuda yakni 23 tahun atas nama Izza Ma'arivia warga Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna. Sedangkan usia tertua 83 tahun bernama Sukardi warga Desa Wangandawa Kecamatan Talang. "Pemberangkatan ini dibagi menjadi 4 kloter (kelompok terbang)," ujarnya kepada Radar Tegal (Jawa Pos Group). Untuk kloter 6 SOC, lanjut Nurrotib, berangkat pada 28 Juli 2017 pukul 08.30. Kemudian kloter 48 SOC, kloter 49 SOC, dan kloter 50 SOC berangkat pada 10 Agustus 2017 pukul 23.00. Pemberangkatan akan dipusatkan di Pemkab Tegal. "Setiap kloter akan didampingi petugas sebanyak lima orang," tukasnya. Wakil Bupati Tegal Umi Azizah mengimbau kepada seluruh jamaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Sebab, ibadah haji ini merupakan ibadah fisik dan mental. Artinya, diperlukan ketangguhan fisik yang prima terutama saat prosesi thawaf, sa'i, dan melontarkan jumrah. "Selama masa tunggu ini, manfaatkan untuk melatih fisik dengan jalan kaki di pagi hari. Jagalah kebugaran dan stamina tubuh," pesan Umi.

Calon Haji Didominasi Lulusan SD

lulusan sd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lulusan sd

Berita Terkini

Gubernur Pramono Ubah Aturan, Lulusan SD Bisa Jadi PPSU di Jakarta, Evaluasi Tahunan Dihapus

Inul Daratista Sebut Kerap Ditawari Terjun ke Dunia Politik meski Hanya Lulusan SD

Kabar Baik Buat Masyarakat, PPPK 2024 Dibuka untuk Honorer Lulusan SD

Pemkot Surabaya Seimbangkan 5.135 Siswa SD Masuk SMP Negeri dan Swasta

Calon Haji Didominasi Lulusan SD

Download Aplikasi JawaPos.com