<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu laporan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terkait putusan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Tipikor Jakarta , Senin (20/1). Dalam amar putusan, majelis hakim memerintahkan KPK untuk mengembalikan uang yang ditemukan dan disita oleh penyidik dari ruang kerja mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.  Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengaku belum bisa memutuskan langkah lembaganya untuk mengembalikan uang yang disita tersebut. Menurutnya, Direktur Penuntutan masih mengkaji amar putusan Rommy.  "Kami masih menunggu laporan JPU melalui jenjang Direktur Penuntutan mengenai putusan perkara tersebut secara menyeluruh, dalam arti tidak terbatas pada penetapan barang bukti uang tersebut tapi putusan secara keseluruhan," kata Nawawi dikonfirmasi Selasa (21/1).  Nawawi menyampaikan, lembaganya baru bisa memberikan kesimpulan setelah Jaksa menelaah secara keseluruhan hasil putusan. Dia belum mengetahui apakah KPK akan menerima atau mengajukan upaya hukum banding atas putusan Rommy.  "Sebaliknya jika kami mengajukan upaya hukum banding, dengan sendirinya, perintah dimaksud harus menunggu putusan di tingkat banding," jelas Nawawi.  Dalam pertimbangan majelis hakim terhadap barang bukti uang yang disita penyidik di ruang kerja Lukman Hakim Saifuddin, majelis hakim menyatakan, selama pemeriksaan di persidangan tidak ada fakta yang menerangkan bahwa uang tersebut ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa dalam perkara jual beli jabatan. Majelis hakim meminta uang tersebut harus dikembalikan kepada Lukman Hakim.  Sejumlah uang yang dimaksud di antaranya satu amplop cokelat yang di dalamnya terdapat uang Rp 70 juta terdiri atas pecahan Rp 100 ribu sebanyak 688 lembar dan pecahan Rp 50 ribu sebanyak 24 lembar.  Kemudian, satu amplop cokelat yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp 59,7 juta terdiri atas uang pecahan Rp 100 ribu rupiah sebanyak 597 lembar. Selanjutnya sebuah amplop yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp 30 juta rupiah terdiri atas pecahan Rp 100 ribu sebanyak 300 lembar.  Terkait dengan barang bukti yang diperoleh pada penangkapan Rommy oleh petugas KPK, yaitu satu amplop cokelat berisi uang tunai Rp 40 juta, satu amplop putih berisi uang Rp 5 juta, satu map kuning berisi dua amplop putih dengan uang tunai total Rp 20 juta, satu amplop putih berisi Rp 7 juta, dan satu amplop putih berisi uang tunai Rp 3,2 juta, dikembalikan kepada yang bersangkutan.  Sementara itu, pemberian uang mantan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin kepada Rommy sebesar Rp 250 juta yang telah dikembalikan melalui Norman Zein Nahdi selaku pengurus PPP Jawa Timur harus diserahkan ke kas negara.  "Pengembalian terdakwa melalui Norman Zein Nahdi tersebut di atas sebagai uang pengganti dalam perkara ini dan memerintahkan kepada penuntut umum agar uang tersebut disetorkan ke kas negara," tukas Hakim Ketua Fahzal Hendri membacakan amar putusan, Senin (20/1).  Sebagaimana diketahui, Rommy divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis Hakim menilai Rommy terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin.  Selain itu, Rommy juga dinilai terbukti menerima senilai Rp 50 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi. Aliran uang juga mengalir ke sepupu Rommy, Abdul Wahab yang turut serta menerima uang sebanyak Rp 41,4 juta.  Penerimaan suap itu berkaitan untuk memuluskan Haris dan Muafaq memperoleh posisi di lingkungan Kemenag. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini.  Putusan majelis hakim PN Tipikor ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Rommy dengan hukuman empat tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.  Rommy terbukti melanggar dakwaan pertama alternatif kedua dalam perkara suap dari Haris. Rommy dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Selain itu, mantan anggota DPR ini juga terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Respons KPK Usai Diminta Kembalikan Uang Sitaan dari Meja Kerja Lukman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/menag-milenial-umat-digital-senang-materi-agama-yang-dikemas-kreatif_m_.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat menghadiri Festival" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat menghadiri Festival</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyebut Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada 2045 mendatang. Menurutnya, tidak kurang dari 70 persen penduduk akan berada pada usia produktif. Oleh karena itu, kata dia, penting bagi pemerintah untuk menjadikan kaum muda milenial sebagai target dan sasaran utama moderasi beragama. Menurutnya, ini strategi yang sangat tepat untuk mempersiapkan masa depan kehidupan keagamaan Indonesia di masa kini dan mendatang. "Di antara mereka (70 persen penduduk usia produktif) adalah kaum muda yang saat ini berusia anak-anak atau remaja yang akan menentukan wajah Indonesia," ujar Lukman saat menghadiri Festival 'Meyakini dan Menghargai' yang digagas Convey Indonesia di Thamrin Nine, Jakarta Pusat, Rabu (20/2). Lukman menuturkan, masa depan dan wajah Indonesia sangat terkait dengan agama. Pasalnya, berbagai kajian mengkonfirmasi bahwa Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara yang warganya menempatkan agama sebagai faktor penting dan menentukan sikap hidupnya. "Itulah mengapa saya meyakini bahwa dalam konteks beragama dan bernegara di Indonesia. Sering saya mengatakan bahwa mengamalkan ajaran agama adalah cara kita menjaga Indonesia. Sebagaimana juga menunaikan kewajiban-kewajiban negara adalah hakekatnya wujud pengamalan ajaran agama yang kita peluk," tutur dia. Program-program moderasi bergama, kata dia, harus menyajikan tafsir agama yang cocok bagi kaum muda atau milenial. Sebab, seiring dengan era perkembangan teknologi informasi, karakter dan perilaku milenial juga semakin berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. "Mereka adalah umat digital, senang dengan materi keagamaan yang dikemas kreatif, inovatif, menyenangkan dan sekaligus mudah diakses," katanya. "Jika kita tidak hadir di tengah-tengah mereka untuk menyediakan materi atau konten keagamaan yang sejuk, damai, toleran, dan sesuai dengan watak milenialnya, maka jangan disalahkan kalau bandul keagamaan Indonesia di masa depan mengarah kepada sikap-sikap intoleran, eksklusi, ekstrem, penuh kekerasan, dan bahkan boleh jadi menjurus kepada tindakan ekstremisme," paparnya.

Menag: Milenial Umat Digital, Senang Materi Agama yang Dikemas Kreatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/katering-kesulitan-sediakan-makanan-berkuah-untuk-jamaah-haji_m_.jpg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memantau persiapan katering jamaah haji." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memantau persiapan katering jamaah haji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah haji gelombang dua bakal memasuki Madinah pada Jumat (31/8). Mereka akan tinggal selama delapan hari untuk menjalankan ibadah salat Arba'in dan ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Selama di Madinah, para jamaah haji bakal menerima jatah makan selama 16 kali yang dibagikan tiap siang dan malam. Namun, menu yang mereka terima tetap makanan kering. Sebab, pihak katering belum sanggup menyediakan menu berkuah yang diinginkan sebagian jamaah haji. Hal itu terungkap saat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memantau dua perusahaan katering di Madinah sore tadi waktu Arab Saudi (27/8). Yakni perusahaan katering Al Ahmadi dan Oriental Savouri. Lukman mengakui, memang ada sebagian jamaah yang meminta agar makanan yang disediakan Kementerian Agama (Kemenag) lebih variatif. Terutama dengan menyediakan sayuran berkuah. Namun, berdasar pengakuan pihak katering, ternyata tidak mudah merealisasikan permintaan tersebut. "Sebenarnya kami sudah berupaya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu," katanya. Menurut Lukman, makanan berkuah perlu kemasan khusus agar tidak gampang tumpah saat proses distribusi. Selain itu, kemasan tersebut harus membuat makanan berkuah tidak cepat basi. "Dalam kondisi yang panas seperti di sini, makanan berkuah lebih cepat basi," terangnya. Meski demikian, Lukman meminta jajarannya tetap mencarikan solusi yang tepat. "Kami sedang berpikir keras untuk memenuhi keinginan jamaah soal makanan berkuah itu," katanya. D ia juga berpesan agar bagian katering tetap memperhatikan aspek higienitas makanan. Sebab, selain selera makanan, higinitas juga menjadi salah satu prioritas yang harus diutamakan. Lukman juga mengatakan, kesulitan mendatangkan bahan baku makanan yang pernah terjadi pada jamaah haji gelombang satu telah teratasi. Waktu itu, salah satu bahan masak yang sulit didapat adalah kecap dan sambal asli Indonesia. "Alhamdulillah, sekarang tidak ada masalah itu," kata Menag. Di dua perusahaan katering yang didatangi, persediaan kecap dan bahan masak lain dari Indonesia sudah terpenuhi. "Tidak hanya kecap, juga ada sambal botol, kopi, lalu ada cokelat, gula dan yang lain," katanya. Lukman berharap, musim haji berikutnya bukan hanya bumbu masak yang berasal dari Indonesia. Dia ingin agar beras pun didatangkan dari dalam negeri. Saat ini, beras yang dimasak berasal dari Thailand, Vietnam, dan India. "Ini memang tantangan bagi pengusaha Indonesia, bagaimana bisa menghadirkan beras kita di Saudi," tandasnya. Namun, Menag tidak tahu secara pasti penyebab beras Indonesia tidak bisa masuk Saudi. "Yang tahu detail, mungkin yang mengurusi perdagangan dan ekspor impor," katanya.

Katering Kesulitan Sediakan Makanan Berkuah untuk Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2860_19871_DIBERI-PEMBINAAN.jpg" alt="Delapan remaja yang terjerat saat ngelem." width="100%">
<figcaption>Delapan remaja yang terjerat saat ngelem.</figcaption>
</figure>JawaPos.com--Warga kawasan Gunung Guntur, Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur menggerebek delapan remaja bawah umur yang sedang asyik ngelem. Dari delapan orang tersebut, dua di antaranya adalah perempuan. Awalnya, warga melihat remaja itu berkerumun. Lama-lama, tingkah mereka semakin mencurigakan sehingga warga pun penasaran. Setelah didekati, ternyata mereka sedang &#39;teler&#39; karena menghisap lem. Warga lalu memutuskan untuk menangkap mereka dan kemudian melapor ke polisi.&nbsp;Aiptu Adi Suhartoyo, KaSPK Polsek Balikpapan Utara mengungkapkan lokasi yang digerebek warga tersebut sebenarnya sudah lama menjadi incaran polisi. Soalnya, ada indikasi kuat bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat oleh remaja untuk ngelem. Adi menyatakan prihatin akan kenakalan remaja yang semakin menjadi-jadi. Ia berharap semua pihak dapat lebih memperhatikan masalah ini. Jika dibiarkan, ia khawatir kenakalan tersebut akan menjurus ke arah perilaku negatif lainnya, seperti mengonsumsi minuman keras, atau narkoba. &quot;Pengawasan dari para orang tua harus lebih ditingkatkan,&quot; katanya.&nbsp;Pihaknya lantas memberikan pembinaan kepada delapan remaja itu, dan menjelaskan tentang bahaya menghisap lem yang bisa merusak otak. &quot;Kami panggil orang tuanya, dan kami juga memberikan pembinaan kepada delapan anak tersebut, dan tak lama mereka kami pulangkan,&rdquo; kata Adi. Sebagian remaja tersebut mengaku hanya coba-coba karena penasaran akan rasa ngelem.&nbsp; Tetapi ada pula yang sudah lama melakukan aktivitas ngelem. Seorang remaja perempuan yang ditangkap mengaku sudah putus sekolah sejak dua bulan lalu. (bp-24/war/jpg)

Delapan Remaja Ini Digerebek Warga Saat Lagi Mabuk Lem