<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/LrVn0MhlvrPQTyfGBgABrxa41d9IV9eTKfxoiyau-1-674515742.jpg" alt="Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin bersama Murdaya Widyawimarta Poo (kiri) dalam suatu acara tahun 2020. (X @lukmansaifuddin)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin bersama Murdaya Widyawimarta Poo (kiri) dalam suatu acara tahun 2020. (X @lukmansaifuddin)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dunia bisnis Indonesia kembali berduka. Salah satu pengusaha kenamaan Indonesia, Murdaya Widyawimarta Poo, atau yang akrab disapa Murdaya Poo, tutup usia di Singapura pada Senin (7/4). .&nbsp; Pengusaha kawakan yang dikenal sebagai pemilik Pondok Indah Mall (PIM) dan pengembang Jakarta International Expo (JIExpo), itu mengembuskan napas terakhir pada usia 79 tahun setelah berjuang melawan komplikasi penyakit serta kanker yang dideritanya. Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan duka cita atas meninggalnya Murdaya. "Selamat berpulang sepenuh rela dan bahagia, Pak Murdaya Poo," tulis Lukman dalam akun media sosial X. Lukman mengenang sosok Murdaya sebagai pihak yang berjasa dalam melahirkan UU Kewarganegaraan dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Lukman turut mengunggah kembali kebersamaan dengan mendiang Murdaya dalam suatu acara. "Mendiang adalah sosok yang berjasa besar dalam melahirkan UU Kewarganegaraan dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Semoga terlahir kembali dengan bahagia di alam yang lebih tinggi," pungkasnya. &nbsp;

Murdaya Poo, pengusaha ternama pemilik PIM, meninggal dunia di Singapura, dikenang  sebagai sosok berjasa dalam UU Kewarganegaraan.

Pemilik PIM Murdaya Poo Tutup Usia, eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Kenang Sosok yang Berjasa Lahirkan UU Kewarganegaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/SDD-meninggal.jpg" alt="SANG MAESTRO: Sapardi Djoko Damono berpulang Minggu (19/7), Tangsel. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SANG MAESTRO: Sapardi Djoko Damono berpulang Minggu (19/7), Tangsel. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bangsa Indonesia sedang berduka. Khususnya dunia sastra. Maestro penyair Sapardi Djoko Damono meninggal dunia pada Minggu (19/7) di usia 80 tahun. Kenangan terhadap sosok almarhum Sapardi diantaranya disampaikan oleh mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.  "Mari kita semua mengenangnya dengan cara membaca dan merenungi kata-katanya," ujar Lukman mengenang sosok Pak Sapardi Djoko Damono (SDD). Ia pun mengenang almarhum dengan menulis sebuah puisi tulisan.  Menurut Lukman, jasa almarhum begitu luar biasa bagi dunia sastra kita. Ia nyaris paripurna hidup dalam sastra. Ia tak hanya mengarungi dan menyelami, tapi juga sekaligus menghirup dan menebarkan sastra menjadi nafas kehidupan sekelilingnya.  "Pak SDD tak hanya guru, dosen, dekan, dan guru besar di bidang sastra dengan jumlah anak didiknya yang tiada berbilang. Namun ia juga seorang master dan suhu di bidang kepenyairan dengan kecintaan para pengagumnya yang bukan alang kepalang," ujarnya.  Karya-karya puisinya nyaris tak pernah luput mengisi berbagai acara pagelaran dan lomba, untuk memperingati beragam peristiwa yang dibuat orang. Puisi cintanya tak hanya menjadi ungkapan wajib mereka yang kasmaran menunjukkan isi hati kepada sang pujaan, tapi juga sampai dituliskan dalam undangan pernikahan.  Termasuk, soal cara Pak SDD mengungkapkan cinta melalui puisi-puisinya amatlah sederhana dan apa adanya, tapi mengandung makna yang istimewa. "Seringkali saya membaca dan menerjemahkannya sebagai pengejawantahan cintanya pada kekasihnya, Sang Pencipta. Ia pernah terlibat dalam penerjemahan karya penulis asing berjudul 'Dimensi Mistik dalam Islam' yang indah sekali," ujarnya.  "Kita semua sungguh berduka. Pak SDD telah pergi menemui kekasihnya. Namun ia tetap membersamai kita. Ia terus membantu kita mengolah rasa dengan kata-kata tinggalannya. Selamat berpulang dengan sepenuh rela dan sukacita, Pak SDD."  Ada hujan di bulan Juni Pak SDD mengabadikannya dengan puisi Dan ketika Juli belum sempat berganti Beliau berpulang berselimut wangi bumi

Mengenang Sosok Sapardi, Lukman: Beliau Pulang Berselimut Wangi Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200409_204101.jpg" alt="Istri Glenn Fredly, Mutia Ayu (kanan kedua) saat mengikuti iring-iringa peti jenazah di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Sumber Kasih, Jakarta, Kamis (09/04/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Istri Glenn Fredly, Mutia Ayu (kanan kedua) saat mengikuti iring-iringa peti jenazah di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Sumber Kasih, Jakarta, Kamis (09/04/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>KALA itu, akhir Februari 2018. Seseorang menelepon saya, mengundang untuk membuka Konferensi Musik Indonesia di IAIN Ambon, Maluku. Saya terkejut sekali, bukan hanya karena diminta berbicara perkara yang saya tak terlalu dalami, tapi terlebih karena yang memintanya adalah Glenn Fredly, musisi kondang yang saya kagumi.  Respek saya terhadapnya kian dalam. Musisi kenamaan Kristiani meminta seorang menteri agama berbicara musik di perguruan tinggi negeri Islam. Pagi 5 Maret 2018, saya tiba di Ambon.  Ia berjanji menjemput saya di bandara. Saya sengaja tak berpeci, tampil informal, mencoba menyesuaikan diri dengannya yang saya bayangkan berpakaian kasual. Namun, ternyata ia berpenampilan necis. Berbatik lengan panjang dan mengenakan peci hitam bak santri modis.  Ia kenakan itu semata demi menghormati saya. Kepribadian Glenn memang terpuji. Terhadap nasib sesamanya amat peduli. Ia adalah oase di mata kerabat dan rekannya yang hidup susah.  Ia begitu cair, mudah menghibur siapa pun. Ia juga sering kali menuntun nurani menunjukkan jalan menuju hakikat kemanusiaan. Itulah Glenn.  Ia identik dengan musik. Ia adalah musik itu sendiri, yang hakikatnya oase yang menghibur, sekaligus jalan mengolah rasa yang mengantarkan menuju jati diri kemanusiaan.  Berinteraksi dengan Glenn layaknya kita bermusik. Pada dirinya mengandung unsur universal, harmoni, stimulan, ekspresi, dan komunikasi. Ia terbuka dan disukai semua kalangan lintas batas. Ibarat musik yang berciri universal, ia disukai kalangan mana pun. Seperti layaknya musik yang mengandung unsur harmoni, ia kerap berupaya menjaga serangkaian bunyi dan nada kehidupan dalam harmoni dan kesesuaian menuju ketenteraman, kedamaian, dan kebahagiaan.  Glenn mampu memberikan efek stimulasi yang tinggi. Bak musik, bersamanya kita bisa dibawanya tenang dan rileks. Semangat kita bisa ia kobarkan seperti saat mendengar musik cadas.  Namun, ia pun teramat mahir membuat kita mellow lantaran begitu syahdu menyikapi patah hati dan rindu. Lagu-lagu ciptaannya menunjukkan dirinya yang begitu piawai ungkapkan perjalanan cinta. Ada yang berseloroh menggambarkan sosoknya. Dikatakan bahwa Glenn itu begitu pandai menyembunyikan kesusahannya sendiri, sepandai dia menyembunyikan cintanya kepada seseorang.  Namun, bila sedang patah hati, ia serta-merta luncurkan lagu baru yang semua orang tahu. Di malam wafatnya dan setelahnya, kita bisa saksikan betapa luas pergaulannya.  Ia adalah sosok yang mudah berkomunikasi, bukan karena kepandaiannya, tetapi lantaran ketulusan dan kejujuran yang melandasinya. Lagi-lagi ibarat musik sebagai alat komunikasi.  Glenn kerap berkomunikasi melebihi luasnya ungkapan kata. Bahasanya mudah dicerna, semudah kita mendengar musik dengan hati dan rasa. Itulah kekhasannya. Kehadiran rasa pada dirinya menjadi jiwa kemanusiaannya.  Glenn tak hanya musisi andal. Ia sekaligus aktivis kemanusiaan yang gigih. Ia pendamping dan sahabat kaum marginal. Pembelaannya pada gerakan advokasi kemanusiaan terkait pelanggaran HAM (hak asasi manusia) tercatat panjang.  Jika kita membicarakan nasib masyarakat Indonesia bagian timur, nama Glenn akan dikenang. Ia tak hanya sangat peduli dengan kemajemukan yang menjadi ciri keindonesiaan, tetapi juga amat gandrung dengan nilai kemanusiaan.  Beberapa kali saya bersamanya dalam beragam program kemanusiaan. Dalam acara ”Ramadhan &amp; Human Rights”, misalnya. Atau juga ketika menjadi narasumber bersama dalam program ”Belajar dari Gus Dur”.  Begitu pula saat penggalangan dana untuk Museum Hak Asasi Manusia Omah Munir. Juga dalam acara ”Soulcialfest”, yang menghadirkan sejumlah tokoh agama dan artis, mengangkat tema When Religion Means Love.  Dalam setiap acara semacam itu, Glenn tak hanya pandai memainkan alat musik dan melantunkan suara merdunya. Ia juga amat fasih berbicara tentang keragaman, persaudaraan, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Sebagai pengagum Gus Dur, ia adalah sosok Gusdurian yang mampu menangkap dan menerapkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh tokoh idolanya itu.  Suatu saat, saya berkabar di Twitter tentang perjumpaan saya dengan rabi Yahudi dan pendeta Kristen. Kami berjumpa dalam acara konferensi internasional di Kairo, Mesir, yang memperjuangkan Jerusalem sebagai ibu kota Palestina.  Glenn menyahuti tweet saya itu dengan ungkapan: ”Luar biasa Pak Lukman. Ini soal kedaulatan dan kemanusiaan yang harus diperjuangkan di Palestina”.  ***  Kamis, 9 April 2020, saat pelepasan jenazah Glenn di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jakarta Selatan, sebelum tutup peti mati, saya didaulat kerabat untuk memberikan sambutan singkat. Saya lalu mengatakan dalam sambutan itu bahwa di malam wafatnya, di antara begitu banyak handai tolan yang menyampaikan berita duka, ada yang meminta klarifikasi dan konfirmasi ke saya mengenai apa agama yang dianut Glenn.  Saya katakan, ”Agama Glenn adalah kemanusiaan. Karena kemanusiaanlah yang selama ini menjadi spiritnya.” Dalam sambutan sesaat itu juga saya sampaikan bahwa ”Dengan musik, suara, dan hatinya, Glenn mengungkapkan rasa. Dan dengannya dia mengantarkan kita semua untuk senantiasa mencintai Indonesia, mencintai sesama.”  Selamat jalan sahabat Glenn, berpulanglah sepenuh damai. (*)  <hr />  *) Menteri Agama 2014–2019

Oase yang Berpulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari vonis hakim terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Sebab dalam amar putusan, mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin disebut turut menerima Rp 70 juta untuk memuluskan Haris Hasanudin duduk sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.  "Jaksa penuntut umum akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam putusan, tentunya putusan secara lengkap kita akan dapatkan dari majelis hakim," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/1) malam.  Ali menyampaikan, tak menutup kemungkinan KPK akan melakukan penyidikan baru dalam kasus ini. Sebab nama Lukman lagi-lagi muncul dalam amar putusan kasus jual beli jabatan. Ali pun menyinggung penerapan Pasal 55 UU Tipikor dalam vonis Rommy. Menurutnya, pasal tersebut berkaitan dengan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.  "Sebagai bahan majelis hakim dalam memutus terkait dengan Pasal 55, apakah itu berbeda, makanya itu kami pelajari lebih lanjut fakta-fakta dari putusan majelis hakim tersebut yang mengkaitkan dengan pak Lukman," tegas Ali.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ini-alasan-wacana-sertifikasi-penceramah-bisa-berdampak-buruk_m_107304.jpeg" alt="Menteri Agama, Lukam Hakim Saifudin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama, Lukam Hakim Saifudin</figcaption>
</figure> Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Sebelumnya, mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima aliran suap terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Uang senilai Rp 70 juta yang diterima Lukman itu untuk memuluskan Haris Hasanudin duduk sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.  "Lukman Hakim Saifuddin menerima sebesar Rp 70 juta yang diterima oleh Lukman Hakim tanggal 1 Maret 2019 sejumlah Rp 50 juta dan tanggal 9 Maret 2019 sejumlah Rp 20 juta melalui Heri Purwanto selaku ajudan Lukman Hakim Saifuddin," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Henderi membacakan amar putusan terhadap mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy di PN Tipikor Jakarta, Senin (20/1).  Dalam amar putusan, Hakim menilai perbuatan Rommy dilakukan bersama-sama dengan Lukman Hakim. Hal ini dilakukan karena Lukman yang merupakan kader PPP pun diduga punya kendali dalam seleksi jabatan yang diikuti Haris Hasanudin di lingkungan Kemenag.  "Intervensi yang mana terdakwa lakukan karena Lukman Hakim Saifuddin merupakan menteri agama republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dalam pengangkatan dan pemberhentian di lingkungan Kemenag," ujar Hakim Fahzal.  Dalam kesempatan berbeda, beberapa waktu lalu Lukman Hakim secara tegas membantah menerima suap senilai Rp 70 juta terkait kasus jual beli jabatan. Dia mengaku terkejut disebut menerima uang Rp 70 juta.  "Saya sungguh terkejut. Kenapa? Karena sungguh saya sama sekali tidak pernah menerima sebagaimana yang didakwakan, Rp 70 juta dalam dua kali pemberian katanya menurut dakwaan itu. Rp 20 juta dan 50 juta. Jadi sama sekali saya tidak pernah mengetahui apalagi menerima,” cetus Lukman.  Dalam amar putusan, Romahurmuziy divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis Hakim menilai, Rommy terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin.  Selain itu, Rommy juga dinilai terbukti menerima sejumlah Rp 50 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi. Aliran uang juga mengalir ke sepupu Rommy, Abdul Wahab yang turut serta menerima uang sebanyak Rp 41,4 juta.  Penerimaan suap itu berkaitan untuk memuluskan Haris dan Muafaq memperoleh posisi di lingkungan Kemenag. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini.  Putusan majelis hakim PN Tipikor ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Rommy dengan hukuman empat tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.  Rommy terbukti melanggar dakwaan pertama alternatif kedua dalam perkara suap dari Haris. Rommy dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Selain itu, mantan anggota DPR ini juga terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK Kaji Peran Eks Menag Lukman Hakim dalam Kasus Jual Beli Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-RIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-15.jpg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan bersaksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/12). Selain Lukman, sejumlah politikus PPP juga akan bersaksi untuk Rommy.  "Iya kami berencana menghadirkan Lukman Hakim Saifuddin," kata jaksa KPK, Wawan Yunarwanto dikonfirmasi, Rabu (4/12).  Selain Lukman, jaksa KPK juga menghadirkan Sekretaris DPW PPP Jawa Timur Norman Zein, mantan Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Noer, dan seorang saksi bernama Asep SC.  Sebelumnya, Lukman juga pernah dihadirkan sebagai saksi Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa yang merupakan pemberi suap dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, yakni mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin. Selain Haris, terdakwa yang sama dalam kasus ini yakni mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.  Pada perkara ini, Haris telah divonis 2 tahun penjara, karena dinilai terbukti menyuap anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat menjabat sebesar Rp 325 juta.  Sedangkan Muafaq, divonis 1,5 tahun penjara karena dinilai terbukti memberikan suap sejumlah Rp91,4 juta kepada Rommy dan caleg DPRD Gresik dari PPP Abdul Wahab.

Mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin Dijadwalkan Bersaksi untuk Rommy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Hari-santri-fedrik.jpg" alt="SYIAR DAN SYAIR: Malam puncak peringatan Hari Santri di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SYIAR DAN SYAIR: Malam puncak peringatan Hari Santri di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hari ini (22/10) Indonesia memperingati Hari Santri. Malam puncak Hari Santri 2019 dilaksanakan di Lapangan Banteng, Jakarta, tadi malam (21/10). Kementerian Agama (Kemenag) mengemas kegiatan tahunan itu dengan tajuk Syiar dan Syair Perdamaian.  Pengisi malam puncak Hari Santri, antara lain, kelompok salawatan Syubbanul Muslim dari Probolinggo. Sejumlah santriwati sempat histeris ketika Gus Azmi melantunkan salawat dengan diiringi alunan rebana yang mengentak. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin hadir pada malam puncak Hari Santri itu. Dibacakan juga renungan Hari Santri oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin.  Dia mengatakan, pesantren adalah pusat unggulan kebudayaan dan kebangsaan. ”Pesantren tempat memperkuat karakter bangsa,” Menag Lukman Hakim Saifuddin.  Kamaruddin menyatakan, pesantren harus menjadi pusat unggulan untuk membangun literasi media, literasi digital, bahkan literasi keuangan.  Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober. Penetapan Hari Santri merujuk pada Keppres 22/2015. Tanggal 22 Oktober dipilih karena bertepatan dengan terbitnya resolusi jihad.

Pesantren Tempat Memperkuat Karakter Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-11.jpg" alt="KPK PERIKSA MENAG LUKMAN-FEDRIK TARIGAN (11)" width="100%">
<figcaption>KPK PERIKSA MENAG LUKMAN-FEDRIK TARIGAN (11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Regulasi baru tentang sertifikasi atau jaminan produk halal berlaku efektif mulai hari ini (17/10). Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, penerapan jaminan produk halal akan bertahap. Tahap pertama berlaku untuk produk makanan dan minuman mulai 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. ’’Lima tahun (ke depan, Red) ini tidak ada penegakan hukum. Tetapi dengan persuasif melakukan pembinaan,’’ katanya.  Pendaftaran sertifikasi kini melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag. Setelah dokumen diperiksa, pelaku usaha memilih untuk menggunakan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang dikehendaki. Lantas, auditor pemeriksa halal di LPH melakukan penilaian.  ’’Hasilnya nanti diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk,’’ katanya.

Hari Ini Berlaku Sistem Baru Sertifikasi Produk Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/sidang-rommy-ridwan.jpg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy membacakan nota keberatan (eksepsi) terkait kasus yang menjeratnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (23/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy membacakan nota keberatan (eksepsi) terkait kasus yang menjeratnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (23/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan Romahurziy alias Rommy mengatakan, dakwaan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut bahwa dirinya bisa mengintervensi Manteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, salah. Mantan Ketua Umum ini berdalih, dalam struktur kepartaian maupun pemerintahan, ia tidak bisa mengintervensi keputusan Lukman Hakim.  Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut, bahwa dia bukan atasan Lukman, sehingga tidak mungkin melakukan intervensi. Rommy pun menyatakan, meski Lukman menjabat sebagai Ketua Majelis Pakar PPP, namun kedudukannya itu tidak berada di bawah ketua umum.  Rommy menjelaskan, ada tiga majelis di PPP. Pertama, Majelis Syariah yang diketuai oleh KH Maimun Zubair, saat Rommy menjadi Ketum PPP. Kedua, Majelis Pertimbangan, pada saat itu dipimpin oleh Suharso Monoarfa.  Ketiga, Majelis Pakar yang hingga saat ini dipimpin oleh Lukman Hakim. "Secara organisasi, ketiganya tidak di bawah Ketum dan karenanya tidak bisa diperintah oleh Ketua Umum. Sebagaimana tidak mungkinnya saya memerintah almarhum wal maghfurlah KH. Maimoen Zubair saat beliau masih menjabat," kata Rommy membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/9).  Sementara di kabinet, Lukman sebagai Menag tidak bertanggung jawab kepada Rommy. Tetapi, langsung kepada Presiden.  Apalagi, imbuh Rommy, Lukman merupakan politikus senior di PPP. Dia mengaku sudah bergabung di kepengurusan DPP PPP sejak 1992. Sedangkan Rommy baru gabung sebagai pengurus harian DPP PPP pada 2007.  "Dengan demikian dakwaan 'intervensi' itu sangat mengada-ada dan di luar akal sehat. Bagaimana seorang yang tidak memiliki kewenangan, baik formal berdasarkan aturan negara, maupun organisasional berdasarkan aturan partai, bisa mengintervensi kewenangan seorang Menteri?" ucap Rommy.  Sebelumnya, Rommy didakwa menerima suap sebesar Rp 325 juta dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. Perbuatan rasuah Rommy dilakukan bersama-sama dengan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.  Dalam dakwaan disebutkan, suap diterima Rommy dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2019. Perbuatan itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.  Suap sebesar Rp 420,4 juta itu dinilai untuk memuluskan Haris dan Muafaq sebagai Kakanwil Kemenag Jatim dan Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik. Atas perbuatannya, Rommy didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Seperti terhadap Mbah Moen, Rommy 'Ngaku' Tak Bisa Intervensi Lukman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rommy-kelar-sidang-11-sept.jpg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy merasa bingung atas dakwan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Sebab, dalam surat dakwaan tercantum, dia didakwa bersama-sama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.  "Di (dalam) dakwaan, saya didakwa bersama-sama Menag Lukman Hakim Saifuddin. Namun, dalam uraian saya membantu Haris. Jadi, saya ini bantu Lukman hakim atau bantu Haris? Jadi, saya ini bantu siapa? Karena dalam dakwaan saya bantu Lukman, tetapi di (dalam) uraian (disebutkan) saya bantu Haris," kata Rommy di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/9).  Mendengar hal itu, ketua majelis hakim Tipikor Jakarta memberikan kesempatan kepada Rommy untuk mengajukan nota keberatan (eksepsi). Sebab itu merupakan hak Rommy sebagai terdakwa.  "Sebetulnya Saudara ada ketidaksinkronan saja ya. Nanti Saudara akan diberikan kesempatan untuk ajukan eksepsi. Tapi, terhadap dakwaan ini mengerti enggak?" tanya Ketua Majelis Hakim.  "Secara umum mengerti, tapi enggak sinkron," jawab Rommy.  Setelah berkonsultasi dengan tim pengacara, Rommy menyatakan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa KPK. Rommy berdalih dakwaan Jaksa KPK membingungkan.  "Karena ada beberapa hal yang belum dimengerti, izinkan saya ajukan nota keberatan sendiri. Nanti penasihat hukum juga ada ajukan nota keberatan," jelas Rommy.  Mendengar pernyataan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/09/2019/rommy-dan-menag-lukman-didakwa-terima-suap/">Rommy</a>, majelis hakim kemudian mengagendakan sidang pembacaan eksepsi pada Rabu (18/9) mendatang. "Sidang kita tunda seminggu yang akan datang, 18 september 2019 dengan acara pembacaan eksepsi," tukas Hakim.

Bingung dengan Dakwaan Jaksa, Rommy: Jadi, Saya ini Membantu Siapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/rommy-ridwan.jpg" alt="Sidang pembacaan dakwaan Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy (Rommy), Rabu (11/9). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Sidang pembacaan dakwaan Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy (Rommy), Rabu (11/9). (ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy didakwa menerima suap sebesar Rp 325 juta dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi. Perbuatan rasuah Rommy diduga dilakukan bersama-sama dengan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.  Dalam dakwaan disebutkan, suap diterima Rommy dari Januari hingga Maret 2019. Perbuatan itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.  "Terdakwa (Rommy) mengetahui patut menduga uang tersebut diberikan karena terdakwa telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/9)  Perkara ini bermula saat Haris ingin menempati posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur yang tengah dibuka pendaftarannya pada 13 Desember 2018. Salah satu syaratnya, calon pendaftar tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin pegawai negeri sipil (PNS) selama lima tahun terakhir.  Namun, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin PNS berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Sanksi itu menjadi penghalang utama Haris untuk bisa menempati posisi strategis tersebut.  "Haris bermaksud meminta bantuan langsung kepada Menteri Lukman. Namun, karena terdakwa sulit menemuinya, Ketua DPP PPP Jawa Timur Musyaffa Noer menyarankan Haris bertemu dengan terdakwa. Mengingat Rommy merupakan Ketum PPP yang punya kedekatan khusus dengan Menteri Lukman," ucap Jaksa Wawan.  Kemudian pada 17 Desember 2018, Haris menemui Rommy dan meminta agar dia bisa menduduki Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur disampaikan ke Menteri Lukman. Rommy menyanggupi permintaan Haris tersebut.  Pada 26 Desember 2018, Rommy menerima kabar bahwa Haris telah melakukan pendaftaran dan mengirim berkas ke Kementerian Agama terkait pencalonannya. Haris juga mendesak Rommy untuk dapat diloloskan sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.  "Karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan Haris dan mempengaruhi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis Setiawan untuk tidak mendukung pencalonan Haris," ujar Jaksa Wawan.  Selanjutnya, pada 27 Desember 2018, berdasarkan Nota Dinas Nomor : P-36513/B.II.2/Kp.00.1/12/2018 Haris dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Atas dasar itu, ia dinyatakan tidak lolos seleksi tahap administrasi.  Namun, karena ada perintah dari Rommy kepada Menteri Lukman, Nur Kholis memerintahkan panitia pelaksana seleksi Ahmadi, menambah dua peserta yang lolos administrasi, salah satunya Haris.  Pada 6 Januari 2018, bertempat di kediamannya di Kramat Jati, Jakarta Timur, Rommy menerima Rp 5 juta dari Haris sebagai kompensasi atas kelolosan di tahap administrasi. Uang itu sekaligus sebagai komitmen awal dibantunya Haris untuk tembus sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.  Oleh karenanya, pada 10 Januari 2019, Haris dinyatakan resmi lolos tahap administrasi. Namun pada 29 Januari 2019 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyampaikan bahwa ada ketidaksesuaian syarat dari pencalonan Haris. KASN meminta Menag Lukman membatalkan pencalonan Haris.  Rommy sempat berkoordinasi dengan Menag Lukman agar tetap mengangkat Haris. Permintaan itu disanggupi Menag Lukman. Selanjutnya pada 6 Februari 2019, Haris kembali memberikan uang di rumah Rommy, kali ini nilainya Rp 250 juta.  "Pada tanggal 4 Maret 2019 Menag Lukman mengangkat Haris sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019," jelas Jaksa Wawan.  Tak hanya itu, Rommy juga turut membantu Muafaq Wirahadi untuk menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik. Hal ini karena nama Muafaq tidak disodorkan untuk menjabat pada jabatan strategis tersebut.  Muafaq kemudian menemui pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin guna memperoleh jabatan strategis tersebut. Muafaq juga menyampaikan hal yang sama kepada sepupu Romy, Abdul Rochim. Kemudian Abdul Rochim menyanggupi dan mengatur pertemuan Muafaq dengan Romy.  "Atas arahan Abdul Rochim, Muafaq pada pertengahan Oktober 2018 menemui terdakwa di sebuah hotel di Surabaya. Muafaq meminta untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Atas permintaan itu Rommy pun menyanggupinya," urai Jaksa Wawan.  Oleh karenanya, Rommy berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis Setiawan untuk segera menunjuk Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Pada 31 Desember 2018, Muafaq diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B.II/3/36927 yang ditandatangani Nur Kholis.  Sementara itu penyerahan uang haram kepada Romy dilakukan secara bertahap. Terhitung sejak Januari hingga Februari 2019 melalui sepupu Romy, Abdul Wahab, total Rp 41,4 juta. Kemudian pada 15 Maret 2019 sebesar Rp 50 juta dalam goodiebag warna hitam bertuliskan Mandiri Syariah priority yang diterima Romy melalui stafnya, Amin Nuryadi di Hotel Bumi Surabaya.  Atas perbuatannya, Rommy didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  Untuk diketahui, dalam perkara yang sama Majelis Hakim Tipikor Jakarta telah memutus bersalah dua pihak lainnya, yakni mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin dan mantan Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.  Sebagai penyuap Rommy, Muafaq dan Haris sudah divonis terlebih dahulu. Muafaq dijatuhi vonis pidana 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Sementara Haris di jatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.  Dalam putusan Haris, Majelis Hakim Tipikor menyatakan, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menerima uang Rp 70 juta dari Haris Hasanudin. Uang tersebut diberikan karena Haris ingin mendapatkan jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim).  Hakim menyebut Lukman Hakim menerima uang Rp 50 juta saat bertemu Haris Hasanudin di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur pada 1 Maret 2019. Kemudian Haris kembali memberikan uang Rp 20 juta kepada Lukman Hakim melalui ajudannya Herry Purwanto di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur pada 9 Maret 2019.

Rommy dan Menag Lukman Didakwa Terima Suap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lukman hakim saifuddin

Berita Terkini