<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-MENAG-ROMI-SAKSI-KAKANWIL-KEMENAG-JATIM-FED-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima aliran suap terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Uang senilai Rp 70 juta yang diterima Lukman itu untuk memuluskan Haris Hasanudin duduk sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.  "Lukman Hakim Saifuddin menerima sebesar Rp 70 juta yang diterima oleh Lukman Hakim tanggal 1 Maret 2019 sejumlah Rp 50 juta dan tanggal 9 Maret 2019 sejumlah Rp 20 juta melalui Heri Purwanto selaku ajudan Lukman Hakim Saifuddin," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Henderi, saat membacakan amar putusan terhadap mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy di PN Tipikor Jakarta, Senin (20/1).  Dalam amar putusan, Hakim menilai perbuatan Rommy dilakukan bersama-sama dengan Lukman Hakim. Hal ini dilakukan karena Lukman yang merupakan kader PPP pun diduga punya kendali dalam seleksi jabatan yang diikuti Haris Hasanudin di lingkungan Kemenag.  "Intervensi yang mana terdakwa lakukan karena Lukman Hakim Saifuddin merupakan Menteri Agama Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dalam pengangkatan dan pemberhentian di lingkungan Kemenag," ujar Hakim Fahzal.  Dalam kesempatan berbeda, beberapa waktu lalu, Lukman Hakim secara tegas membantah menerima suap senilai Rp 70 juta terkait kasus jual beli jabatan. Dia mengaku terkejut disebut menerima uang Rp 70 juta.  "Saya sungguh terkejut. Kenapa? Karena sungguh saya sama sekali tidak pernah menerima sebagaimana yang didakwakan, Rp 70 juta dalam dua kali pemberian katanya menurut dakwaan itu. Rp 20 juta dan 50 juta. Jadi sama sekali saya tidak pernah mengetahui apalagi menerima,” ucap Lukman.  Lukman pun membantah ada pertemuan khusus dengan Haris di Hotel Mercure. Lukman mengaku kedatangannya untuk pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag.  "Saya tidak pernah menghadiri atau pertemuan khusus bersama dia. Jadi pertemuan saya, saya datang ke Hotel Mercure untuk melakukan pembinaan pada sejumlah ASN Kementerian Agama itu langsung saya lakukan. Jadi tidak ada jeda waktu semenit pun untuk saya hanya berdua dengannya,” tukas Lukman.   Dalam sidang putusan ini, Rommy divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis Hakim menilai, Rommy terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin.   Selain itu, Rommy juga dinilai terbukti menerima sejumlah Rp 50 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi. Aliran uang juga mengalir ke sepupu Rommy, Abdul Wahab yang turut serta menerima uang sebanyak Rp 41,4 juta.  Penerimaan suap itu berkaitan untuk memuluskan Haris dan Muafaq memperoleh posisi di lingkungan Kemenag. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini.  Putusan majelis hakim PN Tipikor ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Rommy dengan hukuman empat tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.  Rommy terbukti melanggar dakwaan pertama alternatif kedua dalam perkara suap dari Haris. Rommy dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Selain itu, mantan anggota DPR ini juga terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP pada dakwaan kedua alternatif kedua, yakni menerima suap dari Muafaq.

Dalam Putusan Rommy, Eks Menag Lukman Disebut Terima Uang Rp 70 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT1-Raker-Menag-DPR-eca3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Disertasi “Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital” milik Abdul Aziz, mahasiswa S3 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta, terus menuai kontroversi. DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) tidak tutup mata dan segera mengambil tindakan tegas. Anggota Komisi VIII DPR RI Musthafa Bakri menilai, disertasi seks pranikah tersebut berpotensi menyebabkan kebebasan pemikiran yang berbahaya. Dikhawatirkan, ada pihak yang menjadikannya landasan untuk melakukan seks pranikah. ”Padahal, mendekati zina saja tidak boleh. Apalagi melakukannya,” ujar Bakri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (5/9). Musthafa mengaku heran. Bagaimana pembimbing dan penguji bisa meloloskan disertasi tersebut. Padahal, menurutnya, setelah ditelaah, penelitian tersebut tidak berdasarkan pada landasan-landasan konkret dalam bidang agama. ”Agar tidak terjadi hal yang sama, Kemenag harusnya bisa memperjelas apa kriteria penelitian dan penulisan. Perketat aturan agar tidak terulang,” tegasnya. Senada, Wakil Ketua Komisis VIII Sodik Mudjahid menilai, adanya kelalaian dari pihak kampus terhadap disertasi kontroversial tersebut. Menurutnya, lembaga yang harusnya bisa menjadi contoh, justru gagal memahami keresahan masyarakat terkait perilaku seks bebas yang semakin marak dewasa ini. ”Harusnya melakukan kegiatan ilmiah untuk mencegah, ini malah sebaliknya,” keluh Politisi Partai Gerindra tersebut. Dia pun mendorong agar Kemenag mencopot Direktur Pasca Sarjana dan Rektor UIN Sunan Kalijaga. Lalu, menggantinya dengan guru besar yang lebih kredibel, yang memiliki kepekaan sosial dan komitmen tinggi pada Pancasila. Menanggapi hal ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dirinya tidak bisa berkomentar banyak terkait urusan akademik. Ia pun enggan menyalahkan disertasi kontroversial itu karena meyakini adanya proses panjang di balik produk akademik itu. Apalagi, adanya campur tangan pembimbing dan penguji yang kompeten.   ”Saya membatasi diri untuk tidak melanggar kebebasan akademik,” tuturnya ditemui dalam kesempatan yang sama. Kendati demikian, Lukman menegaskan, pihaknya akan mendalami kasus tersebut agar tidak terulang di kemudian hari. Dia menyadari, sebebas apapun dunia kampus tetap tidak berada di ruang hampa. Artinya, ada norma dan etika yang harus jadi perhatian. Selain itu, ia pun menolak tegas kesimpulan dan rekomenasi dari disertasi milik Abdul Aziz. ”Saya pribadi tentu tidak menyetujuinya,” tegasnya.

Menag Tak Ingin Langgar Kebebasan Akademik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Menag-Lukmana-JQH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Pusat Jamiyyah Qurro’ wal Huffadh (JQH) Nahdlatul Ulama (NU) mengadakan Konferensi Alquran. Acara yang digelar di Hotel Sriwijaya Jakarta 21-22 Mei 2019 itu dibuka oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin.  Pada kesempatan tersebut, Lukman menyampaikan bahwa titik fokus Presiden Jokowi periode kedua ini adalah pembangunan Sumber Manusia. Menurut Lukman Pemahaman terhadap kandungan Alquran memiliki tingkat urgensi dan relevansi yang tinggi dengan kebutuhan bangsa saat ini.  Karena, lanjutnya, sebanyak apapun akademisi, ilmuwan dan para ahli yang nanti akan dilahirkan oleh sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia, itu akan nyaris tidak memiliki arti jika tidak memiliki pemahaman agama yang benar.  "Apalagi kita merasakan gejala fenomena akan adanya jalan pintas dalam memahami Islam, termasuk mempolitisasi agama," imbuh Lukman.  Oleh karena itu, dirinya ingin menitipkan empat hal kepada ulama di negeri ini. Pertama, umat Islam Indonesia harus disadarkan bagaimana menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat Alquran. Karena masih sering menghadapi kesalahpahaman seakan-akan terjemah Alquran atau Tafsir Alquran itu sendiri.  Kedua, lanjut Lukman, sebaiknya para ahli Alquran agar memberi penjelasan yang menyeluruh terkait dengan bagaimana mengkontekstualisasikan Alquran dengan realitas kekinian.  "Teks Alquran itu memiliki relevansi yang tinggi karena dia menjadi sumber rujukan utama pedoman hidup kita," tuturnya.  Ketiga, Ahli Alquran agar mensosialisasikan kandungan Alquran, sehingga tetap memiliki relevansinya dengan kekinian. Ia berharap agar isu-isu aktual dan isu klasik bisa dirujuk sumbernya dalam Alquran.  "Misalnya relasi antara negara dengan agama, Isu gender, isu hak asasi manusia," paparnya.  Terakhir, lanjut politikus PPP itu, mamahami Alquran itu tidak mudah, karena itu para ulama sebaiknya bisa menjelaskan kepada umat bahwa untuk menerjemahkan dan memahami Alquran itu harus bisa menguasai berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu kaidah bahasa Arab, ilmu Balaghag, Nasikh Mansukh, Ilmu Asbabun Nuzul dan lain sebagainya.  "Tujuannya agar umat islam tidak cenderung mengambil jalan pintas dalam memahami Alquran," pungkasnya.

Buka JQH NU, Menag Titip Empat Pesan untuk Ulama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MENPORA-SAKSI-SIDANG-OTT-1-FED-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga menteri yang menjadi pembantu Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla berada dalam pusaran dugaan kasus korupsi. Para menteri di Kabinet Kerja tersebut terseret dalam kasus yang berbeda.  Mereka adalah Mereka yakni Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.  Nama Imam muncul dalam sidang perkara dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional (KONI) pada Kamis (21/3) lalu. Dia disebut Sekertaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi ikut menerima aliran suap sebesar Rp 1,5 miliar.  Bahkan dalam sidang tuntutan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy, Imam juga disebut menerima Rp 11,5 miliar secara bertahap melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum.  Namun tuduhan itu dibantah oleh Soesilo Ariwibowo selaku pengacara Imam Nahrawi. "Saya sudah tanya pak Imam, enggak ada," tegas Soesilo, Senin (13/5).  Begitu juga dengan Menag Lukman Hakim. Namanya mencuat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.  Dalam pemeriksaan di KPK, Lukman mengakui dirinya menerima uang Rp 10 juta dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin. Dia mengklaim telah melaporkan uang itu KPK karena dianggap bagian dari gratifikasi.  Meski telah dilaporkan, KPK belum memproses laporan gratifikasi Lukman tersebut. Pasalnya, pelaporan gratifikasi itu dilakukan setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Rommy dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin.  "Itu dilaporkan sebagai gratifikasi tapi setelah kejadian OTT. Oleh karena itu, kami tidak proses sebagai pelaporan gratifikasi," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief belum lama ini.  Tak hanya itu, KPK juga menyita uang sebesar Rp 180 juta dan USD 30 ribu. Dari dua tuang kerja lain, KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait jual beli jabatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Enggar-Soal-Beras3-Sachril-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Dok. JawaPos.com)  Lain halnya dengan yang dialami Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Dia diduga terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. Saat penyidik menggeledah rumah Enggar, penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi.  Atas temuan tersebut, KPK membuka peluang untuk memeriksa Enggar sebagai saksi dalam kasus yang menyeret Bowo Sidik.  Kendati terdapat sejumlah nama menteri dalam beberapa kasus yang berbeda, lembaga antirasuah belum bisa menentukan sikap terkait kasus hukum yang menyeret tiga nama pembantu kabinet kerja tersebut. Pasalnya KPK masih mengumpulkan sejumlah bukti terkait kasus tersebut.  "Kita tunggu putusan pengadilannya nanti, Jaksa akan melakukan analisis apakah ada pelaku lain atau ada perbuatan lain yang berkembang yang perlu ditelusuri (dalam kasus suap dana hibah KONI). Sehingga ruang lingkup kasusnya itu bisa berkembang atau pelakunya bisa diproses lebih lanjut," ucap juru Bicara KPK Febri Diansyah belum lama ini.  Dengan fakta-fakta yang perkembangan itu, pakar hukum pidana Abdul Fikhar Hadjar meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam mengusut kasus pemberantasan korupsi. Sebab semuanya sama di mata hukum.  "Hukum itu harus berlaku pada siapa pun yang berkaitan dengan perbuatan yang mekawan hukum yang telah dilakukan, termasuk terhadap para menteri," ucap Fikhar kepada JawaPos.com, Minggu (19/5).  Akademisi Universitas Trisakti ini memandang, jika ketiga menteri tersebut mengetahui dan mendengar adanya praktik koruptif dalam lingkungan kerjanya, KPK bisa menaikan status ketiga menteri tersebut.  "Dalam kedudukannya sebagai pihak yang mengalami melihat dan mendengar peristiwanya, jika dipenuhi cukup alat bukti, dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka," tegas Fikhar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-10-750x1092.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat memenuhi panggilan KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Pendapat lain dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Dia memandang ketiga nama menteri yang ada di pusaran KPK tersebut bisa saja menggangu kinerja pemerintahan Jokowi. Apalagi Lukman Hakim Saifuddin dan Imam Nahrawi telah mendatangi KPK untuk diperikaa sebagai saksi.  Menurut Pangi, menteri yang berintegritas tidak pernah menjadi saksi di lembaga antirasuah. "Menteri yang berintegritas tentu tidak akan berurusan dengan KPK," tegas Pangi.  Oleh karena itu, Pangi menilai jika dari tiga nama menteri tersebut ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Jokowi disarankan segera mengganti posisi mereka.  "Kalau dengan status sekarang hanya sebagai saksi saya pikir tetap dipertahankan Jokowi, kecuali naik ke level tersangka. Jokowi saya yakin tak akan mempertahankan menteri yang tersandung kasus atau berlabel tersangka di KPK," jelas Pangi.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Enggar-Soal-Beras3-Sachril-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-10-750x1092.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Tiga Menteri Kabinet Jokowi di Pusaran Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan status uang Rp 10 juta yang diterima Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dari Haris Hasanudin, eks kepala Kantor Kemenag Jawa Timur. Uang itu kini menjadi barang bukti dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kementarian Agama (Kemenag).  Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menyatakan, uang Rp 10 juta yang dilaporkan Lukman Hakim Saefuddin sedang diproses di Deputi bidang Penindakan KPK. "Ya (jadi barang bukti tiga tersangka). Oleh karena itu rekomendasi dari pimpinan dan dari direktur Gratifikasi diserahkan pengurusan uang itu ke Kedeputian Penindakan," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).  Diketahui, Lukman menerima uang Rp 10 juta dari eks Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanudin. Uang tersebut akan menjadi salah satu barang bukti dari tiga orang tersangka dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag.  Dengan menjadi barang bukti dalam kasus jual beli jabatan, maka uang Rp 10 juta itu tidak akan diproses di bagian gratifikasi. Melainkan diproses oleh Deputi penindakan KPK.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-2-750x1075.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (tengah) saat memenuhi panggilan KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Tidak diprosesnya uang Rp 10 juta yang diterima Lukman Hakim itu, karena pelaporannya ke KPK setelah berlangsungya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Haris Hasanuddin. "Itu dilaporkan sebagai gratifikasi tapi setelah kejadian OTT. Oleh karena itu kami tidak proses sebagai pelaporan gratifikasi," ucap Laode.  Meski uang Rp 10 juta menjadi barang bukti, namun Laode enggan berspekulasi soal status hukum mantan wakil Ketua MPR itu. "Saya tidak mau menyebut itu. Tetapi, kami tidak proses sebagai pelaporan gratifikasi yang wajar karena dilaporkan setelah terjadinya operasi tangkap tangan," pungkasnya.  Sebelumnya Lukman mengakui telah menerima uang sebesar Rp 10 Juta dari Haris. Wakil Ketua Umum PPP itu mengklaim telah mengembalikan uang tersebut ke KPK.  "Jadi yang terkait dengan uang Rp 10 juta itu saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu. Uang itu sudah saya laporkan kepada KPK," kata Lukman seusai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).  Uang Rp 10 juta itu sebagai tanda terima kasih dari Haris. Dia memberikan tanda terima kasih karena telah mendapat posisinya sebagai kakanwil Kemenag Jawa Timur.  Pengakuan Haris itu diungkap pada sidang praperadilan eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/5) lalu.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-2-750x1075.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Uang Rp 10 Juta yang Diterima Menag Lukman Jadi Barang Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-14.jpg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat memenuhi panggilan KPK dalam lanjutan kasus jual beli jabatan di Kemenag. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat memenuhi panggilan KPK dalam lanjutan kasus jual beli jabatan di Kemenag. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) membeberkan alasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerim uang Rp 10 juta dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanudin. Uang tersebut dititipkan oleh Haris saat Menag Lukman melakukan kunjungan kerja ke Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada 9 Maret 2019.  Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenag, Mastuki menyebut Lukman baru melaporkan gratifikasi tersebut setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT). Ketika itu KPK menggelar OTT terhadap Haris Hasanuddin di Surabaya pada 15 Maret 2019.  "Pelaporan dilakukan pada 26 Maret 2019, atau selang 11 hari setelah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT)," kata Mastuki dalam keterangannya, Kamis (9/5).  Mastuki menuturkan, penyerahan uang Rp 10 juta ke KPK karena Lukman tidak mengetahui alasan pemberian uang tersebut teekait dengan honor atau jatah sebagai narasumber. Sehinga uang tersebut dilaporkan ke lembaga antirasuah.  "Menag tidak mau menerima dan meminta agar itu dilaporkan ke KPK. Makanya baru dilaporkan pada 26 Maret 2019," ucap Mastuki.  Mastuki menyebut, pelaporan uang Rp 10 juta itu sebagai bentuk komitmen Lukman terhadap pencegahan tindak gratifikasi. Lukman sebagai penyelenggara negara sadar akan adanya larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.  Larangan penerimaan gratifikasi itu tertuang jelas dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Pada pasal 2 ayat satu jelas mengatur bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.  Sebab laporan gratifikasi bisa dilakukan dalam rentang 30 hari kerja sejak diterima. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan KPK No 02 Tahun 2014 mengatur, pelaporan gratifikasi dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.  "Kalau disebutkan Menag menerima uang Rp 10 juta itu pada 9 Maret, selang 17 hari kalender nominal itu sudah dilaporkan ke KPK. Hitungannya Menag laporkan gratifikasi itu dalam 12 hari kerja," pungkasnya.  Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui jika dirinya menerima uang Rp 10 juta dari tersangka dugaan kasus jual beli jabatan Haris Hasanudin. Namun uang tersebut telah diserahkan ke KPK.  "Jadi yang terkait dengan uang Rp 10 juta itu sudah kembalikam kepada penyidik KPK. Bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepad KPK. Saya serahkan kepada KPK karena saya merasa tidak berhak untuk menerima uang itu, jadi itu yang bisa saya sampaikan," ujar Lukman di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (8/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-1-750x1051.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat memenuhi panggilan KPK dalam lanjutan kasus jual beli jabatan di Kemenag. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Mencuatnya penerimaan uang sebesar Rp 10 juta muncul dalam sidang praperadilan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, dalam kronologi kasus tersebut, dari pengintaian, operasi tangkap tangan (OTT) sampai penetapan tersangka dan penahanan ditemukan bukti berupa surat, dokumen, sadapan dan uang berjumlah 30 bukti.  "‎Serta keterangan dari sekurang-kurangnya tujuh orang termasuk keterangan pemohon (Rommy) yang diperoleh penyelidik termohon di tahap penyelidikan," kata anggota tim biro hukum KPK saat membacakan surat jawaban di sidang Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/5).  Dalam perkara ini, tersangka mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy diduga telah menerima uang suap senilai Rp300 juta. Uang itu diduga diberikan dari tersangka mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kab Gresik Muhamad Muafaq Wirahadi. Rinciannya, Rp250 juta dari Haris dan Rp50 juta dari Muafaq.  Suap itu diduga diberikan demi memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag Jatim. KPK juga menduga Rommy tak sendirian dalam menerima aliran suap itu.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-1-750x1051.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Menteri Lukman Laporkan Gratifikasi setelah si Pemberi Kena OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menag-pastikan-kasus-intoleransi-di-bantul-bukan-karena-ideologis_m_.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti percakapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dengan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Percakapan tersebut diduga terkait dengan skandal suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).  Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, isi percakapan itu telah dikonfirmasi langsung kepada Lukman dalam pemeriksaan di penyidikan. Bahkan uang Rp 10 juta yang diakui Lukman tersebut telah diserahkan ke KPK. Pasalnya itu merupakan gratifikasi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.  "KPK tentu perlu mendalami, mengklarifikasi juga mengenai pertemuan dan komunikasi yang terjadi antara Menag dengan tersangka RMY yang sudah diproses tahap penyidikan saat ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/5).  Tak hanya percakapan, penyidik juga mencecar soal uuang Rp180 juta dan USD 30 ribu yang disita penyidik dari ruang kerja Lukman. Termasuk, uang Rp 10 juta yang diterima Lukman dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin yang kini sudah menjadi tersangka.  Penerimaan gratifikasi uang Rp 10 juta itu dilaporkan Lukman seminggu setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Romny, Haris dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi.  "Jadi sekitar satu minggu setelah operasi tangkap tangan dilakukan, Menag melaporkan gratifikasi sejumlah Rp 10 juta, seperti yang kemarin di persidangan praperadilan," ucap Febri.  Kemudian, kata Febri, penyidik juga mengonfirmasi soal kewenangan Lukman selaku pimpinan Kemenag dalam proses seleksi jabatan. Penyidik ingin menggali lebih jauh aturan internal Kemenag soal seleksi jabatan tersebut.  "Apa kewenangan dan dasar hukum, serta aturan internal yang berlaku di Kementerian Agama terkait posisi Menag dan kewenangannya sebenarnya di mana, dalam proses seleksi pejabat tinggi di Kemenag tersebut," pungkas Febri.  KPK telah mengantongi nama-nama pejabat Kemenag yang ikut terlibat dalam kasus ini. Pejabat itu diduga bekerjasama dengan Rommy untuk mengatur jabatan pesanan di Kemenag.  Dalam upaya menajamkan dugaan itu, penyidik pun terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari unsur pejabat Kemenag. Mereka yakni beberapa staf khusus Menag dan panitia pelaksana seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag.  Termasuk, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan dan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Ahmadi. Selain memeriksa para saksi, penguatan bukti juga dilakukan penyidik dengan menggeledah sejumlah ruang kerja di Kemenag.  Ruangan yang digeledah ialah ruang kerja Lukman Hakim, ruang kerja Nur Kholis, dan ruang kerja Ahmadi. Dari ruang Lukman, penyidik menyita uang sebesar Rp180 juta dan USD 30 ribu. Sedangkan dari dua ruang kerja lain disita sejumlah dokumen terkait seleksi jabatan di Kemenag.  KPK kini menetapkan Rommy sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Karena diduga mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.  Rommy diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Rommy mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.  Rommy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Uang Rp 10 Juta yang Diterima Menag dari Tersangka Haris