<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/pengacara-enembe-tersangka-236145197.jpg" alt="KPK menahan mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan di Rutan KPK" width="100%">
<figcaption>KPK menahan mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan di Rutan KPK</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening. Tersangka kasus dugaan peritangan penyidikan alis obstruction of justice itu akan menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) KPK pada Markas Komando Puspomal, Jakarta Utara. "Menjadi bagian dari kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan SRR untuk 20 hari pertama, dari tanggal 9-28 Mei 2023 di cabang Rutan KPK pada Markas Komando Puspomal, Jakarta Utara," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/5). KPK menduga, Stefanus Roy Rening telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merintangi secara langsung atau pun tidak langsung proses penyidikan perkara Lukas. "Diduga SRR dengan itikad tidak baik dan menggunakan cara-cara melanggar hukum," ucap Ghufron Ghufron menjelaskan bahwa awal mula Stefanus Roy Rening kenal dengam Lukas Enembe pada 2006. Saat itu, Lukas maju dalam Pilkada Gubernur Papua. "Komunikasi hingga kedekatan keduanya masih berjalan sampai dengan saat ini," kata Ghufron. Singkat cerita, KPK pun menetapkan Lukas sebagai tersangka suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan infrastruktur di Provinsi Papua. Berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani Lukas, kemudian Lukas pun menunjuk tim penasihat hukum. Di mana, Stefanus ditunjuk untuk mendampingi Lukas selama proses hukum berlangsung di KPK.&nbsp; Untuk menghadapi proses hukum tersebut, diduga Stefanus menggunakan cara-cara melanggar hukum. Ghufron membeberkan, Stefanus diduga menyusun beberapa rangkaian skenario. Skenario itu dengan memberikan saran untuk mempengaruhi beberapa pihak yang akan dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik, agar tidak hadir memenuhi panggilan. "Padahal menurut hukum acara pidana kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum," tegas Ghufron. Selain itu, Stefanus juga diduga memerintahkan salah satu saksi agar membuat testimoni dan pernyataan yang berisi cerita tidak benar, terkait kronologis peristiwa dalam perkara Lukas Enembe. Hal ini bertujuan untuk menggalang opini publik, sehingga sangkaan yang ditujukan oleh KPK terhadap Lukas dan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dinarasikan sebagai kekeliruan. "Terlebih diduga penyusunan testimoni dilakukan ditempat ibadah agar menyakinkan dan menarik simpati masyarakat Papua yang dapat berpotensi menimbulkan konflik," papar Ghufron. Stefanus juga diduga menyarankan dan mempengaruhi para saksi, agar tidak menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselesaikan KPK. "Atas saran dan pengaruh SRR tersebut, pihak-pihak yang dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagai saksi menjadi tidak hadir tanpa alasan yang jelas," ungkap Ghufron. KPK menyebut akibat tindakan Stefanus itu, proses penyidikan perkara yang dilakukan tim penyidik KPK secara langsung maupun tidak langsung menjadi terintangi dan terhambat. Stefanus Roy Rening disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening

KPK Resmi Tahan Eks Pengacara Lukas Enembe Terkait Sangkaan Merintangi Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230112_171101.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Papua Lukas Enembe dibawa ke markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. Lukas tiba di gedung KPK dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.  Lukas yang terlihat mengenakan rompi oranye itu duduk di kursi roda saat memasuki gedung merah putih KPK. Politikus Partai Demokrat itu sebelumnya dibantarkan dari penahanan, karena harus menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto.  "Betul, hari ini (12/1) informasi yang kami peroleh tersangka LE sudah selesai menjalani pembantaran penahanannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (12/1).  Juru bicara KPK bidang penindakan itu mengutarakan, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tim dokter RSPAD, kondisi Lukas stabil. Sehingga KPK membutuhkan keterangannya, untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi Pemerintah Provinsi Papua.  "Dari pemeriksaan tim medis saat ini yang bersangkutan telah dinyatakan fit to stand trial sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dalam rangka kelengkapan berkas perkaranya," ucap Ali.  Ali memastikan, pihaknya mematuhi segala prosedur hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe. KPK juga memberikan hak-hak penuh terhadap Lukas, mengingat narasi yang berkembang sebelumnya Lukas dikabarkan sakit.  "Kami pastikan KPK penuhi seluruh prosedur hukumnya, namun demikian hak-hak tersangka juga tetap kami penuhi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku," tegas Ali.  Sebelumnya, KPK resmi menahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah Lukas berhasil ditangkap tim penyidik lembaga antirasuah, pada Selasa (10/1) kemarin.  KPK menahan Lukas Enembe untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 11-30 Januari 2023. Penahanan terhadap Lukas dilakukan, untuk kepentingan penyidikan.  "Terkait kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka Lukas Enembe, untuk 20 hari pertama terhitung mulai 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

Tak Lagi Dibantarkan, Lukas Enembe Jalani Pemeriksaan Perdana di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/firli-temui-enembe.jpg" alt="PICU SOROTAN: Firli Bahuri (dua dari kiri) berdialog dengan Lukas Enembe di kediaman pribadi Lukas di Kampung Koya Tengah, Jayapura, Papua kemarin (3/11). (CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>PICU SOROTAN: Firli Bahuri (dua dari kiri) berdialog dengan Lukas Enembe di kediaman pribadi Lukas di Kampung Koya Tengah, Jayapura, Papua kemarin (3/11). (CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, Ketua KPK Firli Bahuri tidak bisa dipidana setelah menemui tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, pertemuan Firli dengan Lukas telah lebih dulu melewati serangkaian diskusi di internal KPK, dalam hal ini melibatkan Kedeputian Penindakan termasuk pimpinan.  "Sehingga ketentuan Pasal 36 ini tidak berlaku, apa lagi kemudian di dalam KUHP ada Pasal 50 bahwa seseorang tidak bisa dipidana ketika menjalankan tugas jabatannya," kata Ali dalam keterangannya, Senin (7/11).  "Tugas jabatan di sini adalah tugas pokok pimpinan KPK, tugas pokok KPK, diantaranya tentu melakukan upaya-upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi, Pasal 6 UU Tindak Pidana Korupsi. Artinya secara aturan itu clear, tidak ada yang bisa dipersoalkan secara hukum menurut hemat kami," sambungnya.  Sebagaimana diketahui, sejumlah pihak mengkritik langkah Firli yang menemui Gubernur Papua Lukas Enembe di kediamannya, Kota Jayapura, Kamis (3/11) lalu. Firli dinilai telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 36 juncto UU Nomor 19 Tahun 2019.  Pasal 36 juncto UU Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan, pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tipikor yang ditangani KPK dengan alasan apapun. Selain itu, pimpinan KPK juga dilarang menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan anggota KPK yang bersangkutan.  Bahkan, dalam poin c disebutkan, pimpinan KPK dilarang menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 36 ini juga berlaku untuk tim penasihat dan pegawai yang bertugas pada KPK.  Apabila setiap anggota KPK diketahui dan terbukti melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 36 ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Secara harfiah, menurut Ali, Pasal 36 tidak bisa dimaknai apabila pertemuan dilakukan di tempat terbuka, dihadiri pihak lain, dan tidak ada pembicaraan rahasia.  "Secara letterlijk, maka kita tidak bisa memaknai kalau kemudian proses-proses yang sangat terbuka kemarin boleh dilihat oleh siapapun, tidak ada hal yang ditutupi, tidak ada pembicaraan-pembicaraan khusus. Yang dilarang adalah ketika pimpinan KPK misalnya bertemu pihak beperkara langsung atau tidak langsung dalam hal sembunyi-sembunyi, di tempat-tempat yang tidak wajar, bukan dalam melaksanakan tugasnya, nah filosofisnya kan di situ," tegas Ali.  "Letterlijk ya betul dengan alasan apapun, tapi kita harus ingat dengan aturan-aturan turunannya, misalnya di kode etik KPK, itu ada pengecualian, ketika menjalankan tugas dan itu diketahui oleh seluruh pimpinan KPK, maka itu bisa dibenarkan," tegas Ali.

KPK Tegaskan Firli Bahuri Tak Bisa Dipidana Usai Temui Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-detik-detik-rombongan-pejabat-papua-pukuli-dua-penyidik-kpk_m_.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe yang ada di hotel Borobudur pada saat kejadian itu menyuruh kedua penyidik KPK agar dibawa ke Polda Metro Jaya." width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe yang ada di hotel Borobudur pada saat kejadian itu menyuruh kedua penyidik KPK agar dibawa ke Polda Metro Jaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe agar diperiksa di lapangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat banyak penolakan. Kali ini tokoh masyarakat Jayapura, Nikolaus Demetouwm menilai permintaan pihak Lukas mengada-ada. Dia juga mempertanyakan masyarakat adat yang disebut oleh pengacara Lukas.  “Kalau masyarakat adat pasti mereka mengerti aturan adat dan budaya. Dalam budaya orang Papua, saya belum pernah lihat dan dengar ada orang diperiksa di lapangan terbuka,” kata Niko kepada wartawan, Sabtu (5/10).  Niko menyebut, dalam budaya masyarakat pesisir di Papua dikenal istilah ‘batu lingkar’. Orang yang dituduh bersalah diperiksa oleh tua-tua adat dipimpin Ondoafi yang duduk melingkar di area batu lingkar tersebut.  ‘’Jika terbukti bersalah, orang tersebut membayar denda adat atau melaksanakan hukuman yang dijatuhkan kepadanya disaksikan oleh warga kampung, supaya masyarakat sama-sama tahu dan tidak lagi mengulangi perbuatan orang yang dihukum tersebut,” jelasnya.  Eksekusi hukuman atau pembayaran denda adat di lapangan terbuka bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, pelaku diajarkan sebuah prinsip hidup yakni berani berbuat salah, berani bertanggung jawab. Kesalahan yang sudah dilakukan harus ditebus dengan membayar denda adat.  Kaitannya dengan tuntutan keluarga Lukas Enembe tersebut, Niko justru melihat tidak ada niat baik dari Lukas untuk menghormati adat. Dia menilai adat dijadikan tameng bagi Lukas dan para pendukungnya untuk berlindung dari jeratan hukum.  Niko mengimbau, masyarakat Papua khususnya warga Jayapura untuk tidak terlibat dalam manuver yang dimainkan kelompok pendukung Lukas. Karena akan semakin memperkeruh situasi.  “Mari kita jaga Papua supaya tetap damai dan aman bagi semua orang, lebih-lebih karena sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah Kongres Masyarakat Adat Nusantara, di mana banyak tokoh-tokoh adat akan datang dari berbagai daerah di Indonesia,” pinta Niko.  Sebelumnya, KPK menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe. Seharusnya, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Senin (26/9).  Namun, tim penasihat hukum Lukas mendatangi KPK untuk mengabarkan bahwa orang nomor satu di Provinsi Papua itu tidak bisa hadir, dengan alasan sakit. “Hari ini, Senin 26 September 2022, KPK sedianya melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE Gubernur Papua, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan.  “Kami tentu menyayangkan sikap saudara LE yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan tim prnyidik KPK,” sambungnya.  Meski pihak kuasa hukum Lukas Enembe telah menyampaikan rencana ketidakhadiran tersebut dengan alasan kondisi kesehatan kliennya. Namun, KPK belum mendapatkan informasi yang benar dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi Lukas Enembe.  &nbsp;

Pemeriksaan Lukas Enembe Di Lapangan Dianggap Tak Sesuai Adat Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Gubernur-Papua-Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)</figcaption>
</figure>JawaPos. com - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Herman Yoku meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih serius menangani kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal ini menyusul adanya keresahan masyarakat atas pengangkatan sepihak Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala suku besar. Pengangkatan itu dinilai sebagai upaya untuk menghindari pemeriksaan KPK dengan berlindung dari adat masyarakat Papua. “Negara tidak boleh kalah dari koruptor," katanya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (15/10) dikutip dari Antara. Herman yang juga Ketua Suku Besar Wikaya di Papua, bahkan mempertanyakan legalitas Dominikus Sorabut yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) yang melantik Lukas Enembe. “Dewan adat ini adalah organisasi yang saya bentuk, saya pernah menjadi ketua dewan adat, jadi, DAP itu rumah saya. Saya baru kaget bahwa ada dewan adat pergi lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain. Bagi saya tidak masuk akal," katanya menjelaskan. Dia menjelaskan pula Dominikus Sorabut adalah Ketua DAP versi KLB Papua merdeka, KLB yang diinisiasi kelompok Forkorus Yaboisembut tahun 2011, sehingga Herman hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga, yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana tahun 2021 yang lalu. Karena itu, bagi Herman, pengukuhan Lukas Enembe oleh Dominikus Sorabut perlu diluruskan, yaitu Lukas sebagai kepala suku besar di wilayah pegunungan. "Bagi saya Bapak Lukas adalah kepala suku di kampungnya. Kepala suku di Puncak Jaya atau di Tolikara atau di Nduga. Tetapi setahu saya, Kepala Suku Jaya Wijaya hanya satu, yaitu Silo Karno Doga, anak dari Obahorok," katanya lagi. Dia menegaskan pengukuhan seorang kepala suku selalu dilakukan di wilayah adatnya sendiri, bukan di wilayah adat orang lain. Orang yang melakukan ritual pengukuhan pun juga bukan orang lain, tetapi harus memiliki garis keturunan secara langsung dengan orang yang dilantik tersebut. "Seperti saya, saya dikukuhkan oleh saya punya moyang. Tidak boleh oleh orang lain, karena harus dari keturunannya,” katanya menegaskan lagi.

Pengangkatan Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan keresahan di masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom Bonefasius A. Muenda mengatakan, keresahan muncul terkait masalah dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.  “Kenyataan yang terjadi terkait dana Otsus, masyarakat menyalahkan Pusat dan menyatakan Otsus tidak berhasil,” kata Bonefasius kepada wartawan, Rabu (5/10).  Ketua Komisi C DPRD Keerom ini mengatakan, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana dan memberikan kewenangan kepada kepala-kepala daerah untuk kelola dana tersebut.  “Pusat sudah memberikan hati, mau jantung lagi. Sebagai anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, kami sering memperdebatkan kemana dana Otsus ini pergi. Otsus itu mengalir dari saku ke saku. Saku orang-orang yang memangku jabatan,” imbuhnya.  Karena itu, mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom ini meminta kepada KPK tidak hanya menangkap Lukas Enembe, tetapi kepala daerah lainnya yang terindikasi melakukan korupsi dana otsus juga harus disasar.  “Kalau hanya Gubernur yang ditangkap berarti ada pembiaran di kabupaten-kabupaten. Kalau pembiaran ini terjadi maka proses pembinaan politik di Papua akan mandeg,’’ tegas Bonefasius.  Kepada kelompok pendukung Lukas Enembe yang hingga saat ini masih menjaga rumah Lukas Enembe, Bonefasius mengimbau untuk membubarkan diri. Warga tidak boleh menghalang-halangi KPK penegakan hukum.  “Masyarakat harus bisa menerima KPK ambil Lukas untuk memberikan keterangan. Bukan malah melarang Lukas atau menghalang-halangi. Lukas sebagai seorang intelektual harus bisa menghadapi proses hukum,” pungkas Bonefasius.  Sebelumnya, KPK menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe. Seharusnya, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Senin (26/9).  Namun, tim penasihat hukum Lukas mendatangi KPK untuk mengabarkan bahwa orang nomor satu di Provinsi Papua itu tidak bisa hadir, dengan alasan sakit. “Hari ini, Senin 26 September 2022, KPK sedianya melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE Gubernur Papua, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan. “Kami tentu menyayangkan sikap saudara LE yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan tim prnyidik KPK,” sambungnya.  Meski pihak kuasa hukum Lukas Enembe telah menyampaikan rencana ketidakhadiran tersebut dengan alasan kondisi kesehatan kliennya. Namun, KPK belum mendapatkan informasi yang benar dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi Lukas Enembe.

Selamatkan Dana Otsus, KPK Diminta Tidak Hanya Kejar Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-detik-detik-rombongan-pejabat-papua-pukuli-dua-penyidik-kpk_m_.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe yang ada di hotel Borobudur pada saat kejadian itu menyuruh kedua penyidik KPK agar dibawa ke Polda Metro Jaya." width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe yang ada di hotel Borobudur pada saat kejadian itu menyuruh kedua penyidik KPK agar dibawa ke Polda Metro Jaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Papua Lukas Enembe didesak patuh terhadap proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diminta tidak terus-terusan mangkir dari panggilan penyidik. Lukas diminta meniru sikap eks Gubernur Papua Barnabas Suebu yang kooperatif mengikuti proses hukum hingga menuntaskan hukuman 8 tahun penjara.  "Lukas Enembe harus berjiwa besar seperti gubernur sebelumnya Barnabas Suebu jangan bersembunyi di belakang rakyat dan seharusnya berdiri didepan rakyat serta patuh terhadap proses hukum," kata Ketua DPW Partai Ummat Papua, Haris Yoku kepada wartawan, Sabtu (1/10).  Haris mengatakan, masyarakat Papua juga harus tahu dasar penatapan tersangka kepada Lukas. Sehingga tidak termakan provokasi yang bisa memicu terjadinya kerusuhan.  Di sisi lain, masyarakat Papua harus lebih kritis terkait hasil pembangunan di Papua. Sebab, dana yang dikucurkan pemerintah sudah sangat besar namun, pembangunan tidak terlalu terlihat.  "Seharusnya masyarakat tersebut membiarkan proses hukum berjalan sehingga kebenaran terlihat dan hormati hukum yang berlaku," jelas Haris.  "Negara ini negara hukum siapapun harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan apalagi ini kasus korupsi, jika tidak ada bukti dapat dinyatakan tidak bersalah namun jika terbukti harus berada didepan untuk menghadapi proses hukum," tutupnya.  Sebelumnya, KPK menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe. Seharusnya, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Senin (26/9).  Namun, tim penasihat hukum Lukas mendatangi KPK untuk mengabarkan bahwa orang nomor satu di Provinsi Papua itu tidak bisa hadir, dengan alasan sakit. “Hari ini, Senin 26 September 2022, KPK sedianya melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE Gubernur Papua, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan. “Kami tentu menyayangkan sikap saudara LE yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan tim prnyidik KPK,” sambungnya.  Meski pihak kuasa hukum Lukas Enembe telah menyampaikan rencana ketidakhadiran tersebut dengan alasan kondisi kesehatan kliennya. Namun, KPK belum mendapatkan informasi yang benar dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi Lukas Enembe.

Didesak Taat Hukum, Lukas Enembe Diminta Berjiwa Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/surya-paloh-senang-anak-buah-sby-ajak-kepala-daerah-dukung-capres-01_m_.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di provinsi itu juga." width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di provinsi itu juga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketidakpatuhan Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik. Sejumlah tokoh dari Papua pun mendesak agar Lukas kooperatif.  Tokoh muda Papua, Steve Mara menilai, tak kooperatifnya Lukas bisa berdampak buruk pada nama baik Papua. Sebab, dana otonomi khusus (otsus) yang digelontorkan pemerintah jumlahnya sangat besar.  ‘’Sejak tahun 2001 hingga 2022 pemerintah pusat sudah cukup banyak memberikan anggaran untuk membangun Papua yang sebenarnya sudah cukup untuk membangun Papua agar menjadi lebih baik. Namun dalam kenyataannya, hari ini kita lihat bahwa Papua berada di level paling bawah dengan angka kemiskinan yang tinggi, serta banyak yang kurang sejahtera," ujar Steve kepada wartawan, Rabu (28/9).  Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pertahanan DPP KNPI itu mengatakan, dengan ditetapkan Lukas Enembe bisa membuka celah untuk menelisik dana otsus sehingga lebih transparan. ‘’Masyarakat tidak sejahtera karena kesalahan para pejabat Papua sendiri," imbuhnya.  Pihaknya berharap KPK bekerja secara profesional dan transparan kepada publik sehingga masyarakat Papua mengerti alasan bahwa selama ini tidak sejahtera. "Kuasa hukum Lukas Enembe harus bekerja secara profesional dan tidak melakukan politisasi, tidak perlu membawa nama lain dalam kasus ini karena kasus ini termasuk kasus hukum yaitu gratifikasi," jelasnya.  Steve menambahkan, Lukas Enembe saat ini masih tersangka belum menjadi terdakwa. Artinya proses hukum masih berjalan panjang. Butuh pengawasan agar kasus ini diusut tuntas.  "Masyarakat Papua tidak boleh terprovokasi oleh isu kriminalisasi karena kasus ini murni hukum yang disertai bukti dari KPK maupun PPATK," pungkasnya.  Sebelumnya, KPK akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas pun dicegah keluar negeri selama enam bulan, oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengacara Lukas Enembe pun mengakui kliennya sudah menyandang status tersangka KPK.  ’’Ini sudah disampaikan, kami tidak bisa menutupi info dari luar, bahkan pengacara yang bersangkutan (Lukas Enembe) sudah menunjukan SPDP-nya, kan seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).  KPK sebelumnya memang belum membuka suara terkait jeratan hukum terhadap Lukas Enembe. Karena itu, Alex mengakui Lukas telah menyandang status sebagai tersangka.

Tak Kooperatif, Tindakan Lukas Enembe Dianggap Bisa Rugikan Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/surya-paloh-senang-anak-buah-sby-ajak-kepala-daerah-dukung-capres-01_m_.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di provinsi itu juga." width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di provinsi itu juga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Saat ini, Lukas telah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.  Dugaan TPPU ini setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi aliran uang permainan judi Lukas Enembe senilai Rp 560 miliar di luar negeri. Tentu KPK akan mengusut dugaan tersebut.  "Tentu tidak hanya dugaan suap dan gratifikasi yang diduga diterima tersangka Lukas Enembe dengan nilai miliaran tersebut. KPK terus kembangkan penyidikan perkara dengan tersangka Lukas Enembe," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (26/9).  Ali menjelaskan, seringkali dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi berkembang pada penerapan TPPU. Hal ini tentu harus memenuhi alat bukti, terutama unsur pasal sebagaimana kecukupan alat buktinya.  "Kita tahu, modus TPPU inilah berbagai macam dan cara, satu diantaranya membelanjakan ataupun menempatkan uang hasil korupsi pada kegiatan lain, sehingga seolah-olah merupakan hasil bersih baik yang legal ataupun kejahatan lainnya yang bisa jadi masuk ranah pidana umum seperti halnya judi," tegas Ali.  Terkait dugaan permainan judi Lukas Enembe ini sempat dibongkar Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, Lukas Enembe memiliki sejumlah tempat langganan untuk bermain judi di luar negeri di antaranya Malaysia, Singapura, dan Filipina.  "Tempat-tempat judi yang menjadi langganan Lukas Enembe misalnya di Solaire Resort and Casino di Manila, Genting Highland otomatis, itu di Malaysia dan Singapura itu adalah kasino di Crockford Sentosa," ucap Boyamin, Minggu (25/9).  "Saya punya punya fotonya, dan juga ada beberapa, baik laki-laki dan perempuan, itu udah jadi pengikutnya Pak Lukas Enembe di luar negeri," sambungnya.  Selain video, Boyamin juga membagikan sejumlah foto yang memperlihatkan Enembe tengah bermain judi di Casino Genting Highland, Malaysia pada 19 Juli 2022. Boyamin pun memiliki catatan aktivitas orang-orang di lingkaran Lukas Enembe beserta manifes pesawat pribadi dari Jakarta ke Jayapura.  "Termasuk kegiatan orang-orangnya yang baru bulan September tanggal 10-15 itu ada aktivitas pesawat pribadi dari Jakarta menuju Jayapura, ada manifes pesawatnya," ungkap Boyamin.  Merespons ini, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyatakan, permainan judi Lukas Enembe bukan termasuk dari proses penyidikan yang dilakukan KPK.

KPK Duga Permainan Judi Lukas Enembe di Luar Negeri Bagian dari TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/surya-paloh-senang-anak-buah-sby-ajak-kepala-daerah-dukung-capres-01_m_.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di provinsi itu juga." width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di provinsi itu juga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan punya bukti dugaan penyamaran atau penyembunyian hasil tindak pidana korupsi Gubernur Papua, <a href="https://www.jawapos.com/tag/lukas-enembe/">Lukas Enembe</a>. Diduga, salah satu modus pencucian uang itu melalui sarana judi kasino di Singapura.  Lembaga antirasuah sedang mendalami dugaan pencucian uang tersebut. Salah satu acuan dalam mengusut hal itu merujuk pada hasil deteksi dan analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  "Karena selama ini mungkin nyata-nyata ter-ditect (terditeksi) ini yang disampaikan oleh PPATK yang di kasino ini yang salah satu cara yang cukup unik, tidak biasa," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, Rabu (21/9).  PPATK sebelumnya mengungkap temuan transaksi Lukas Enembe ke judi kasino. Bahkan, jumlahnya sekitar SGD 55 juta atau senilai Rp 560 miliar.  Oleh karena itu, KPK akan mendalami dugaan tersebut dengan saksi-saksi. Hal ini dilakukan untuk membuat terang dugaan tersebut.  "Kemarin juga salah satu terkait mungkin yang masih diduga sebagai penghubung di Singapura itu sudah ada nama, ya nanti upayakan untuk pemeriksaan atau pemanggilan," tegas Karyoto.  Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pihaknya telah menelusuri keuangan Lukas sejak 2017 lalu. PPATK sudah menyampaikan 12 hasil analisis ke KPK, terkait kasus Lukas yang dia sebut memiliki banyak variasi dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar.  "Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai SGD 55 juta atau Rp 560 miliar itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu," ucap Ivan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9) kemarin.  Ivan mengungkapkan, dalam satu periode waktu ada setoran tunai dengan nilai fantastis mencapai SGD 5 juta. PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai Rp 550 juta oleh Lukas.  "PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan sudah PPATK sampaikan kepada KPK," tutur Ivan.  PPATK juga sudah membekukan transaksi sejumlah pihak pada 11 penyedia jasa keuangan. Para pihak tersebut diduga memiliki kaitan dengan kasus Lukas.  "PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan (PJK), ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada Rp 71 miliar lebih, dan ada juga transaksi di Rp 71 miliar tadi itu mayoritas dilakukan di anak yang bersangkutan di putra yang bersangkutan," pungkasnya.

KPK Punya Bukti Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe di Kasino Singapura

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lukas Enembe tersangka

Berita Terkini