<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/LUKAS-ENEMBE-DIPERIKSA-KPK-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Gubernur Non Aktif Papua Lukas Enembe tiba menggunakan kursi roda di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Lukas menjalani pemeriksaan perdana dan langsung di Tahan di rutan Pomdan Jaya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Gubernur Non Aktif Papua Lukas Enembe tiba menggunakan kursi roda di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Lukas menjalani pemeriksaan perdana dan langsung di Tahan di rutan Pomdan Jaya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe mendapat pembelaan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Juru bicara kelompok teroris Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom menyebut, Lukas Enembe diperlakukan seperti kriminal.  Merespons ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan, pihaknya saat ini belum akan menelusuri aliran dana korupsi Lukas Enembe ke KKB. Sebab, KPK masih berfokus mengusut adanya penerimaan suap dan gratifikasi kepada Lukas.  "KPK saat ini hanya akan berfokus untuk melakukan pemeriksaaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka LE," kata Ghufron dikonfirmasi, Minggu (15/1).  Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini membuka setiap kemungkinan tersebut. KPK akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya jika ditemukan adanya bukti aliran uang korupsi Lukas Enembe ke KKB.  "Sedangkan jika dalam pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana lain tentu KPK akan menindaklanjuti kepada pihak yag berwenang," ungkap Ghufron.  KPK kini telah menahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah Lukas berhasil ditangkap tim penyidik lembaga antirasuah, pada Selasa (10/1).  KPK menetapkan Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).  Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.  Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.  Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi-years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 miliar.  Kemudian, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi-years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar.  KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.

KPK Respons soal Kabar Dugaan Aliran Uang Lukas Enembe ke KKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/JKT-1-LUKAS-ENEMBE-TIBA-DI-KPK-FED-1.jpg" alt="Gubernur Non Aktif Papua Lukas Enembe tiba menggunakan kursi roda di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Lukas menjalani pemeriksaan perdana dan langsung di Tahan di rutan Pomdan Jaya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Gubernur Non Aktif Papua Lukas Enembe tiba menggunakan kursi roda di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Lukas menjalani pemeriksaan perdana dan langsung di Tahan di rutan Pomdan Jaya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons protes dari pihak keluarga, terkait Gubernur Papua Lukas Enembe saat dibawa ke Jakarta tidak menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Lukas yang ditangkap di Papua, dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat Trigana Air, pada Selasa (10/1).  "Kami sarankan, lebih baik fokuskan pada hal yang substantif seperti pembelaan terhadap hak-hak tersangka maupun membuktikan sebaliknya atas apa yang kami tersangkakan terhadap diri tersangka LE (ukas Enembe). Namun tentu dilakukan harus sesuai koridor hukum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (12/1).  Ali memastikan, pihaknya mematuhi seluruh aturan yang berlaku dalam setiap proses penanganan perkara. Hal itu termasuk ketika menangkap dan membawa politikus Partai Demokrat itu ke Jakarta.  Juru bicara KPK bidang penindakan itu pun menegaskan, KPK dalam perjalanan membawa Lukas ke Jakarta mengajak orang yang mengaku sebagai keluarga. Selain itu, tenaga medis juga diikutsertakan guna memastikan kondisi kesehatan Lukas selama dibawa ke Jakarta.  "Bahkan kami juga ikutkan pihak yang mengaku sebagai keluarga dalam penerbangan tersebut dengan harapan dapat menyaksikan bahwa semua proses-proses yang dilakukan KPK telah taat pada aturan hukum," ucap Ali.  Pihak keluarga Lukas Enembe, Elius Enembe menyayangkan tindakan penangakapan KPK terhadap kakaknya itu. Menurutnya, Lukas tidak dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia saat perjalanan dari Jayapura, Papua ke Jakarta.  Lukas Enembe diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Salah satunya, dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka.  Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di enam lokasi yang tersebar di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang dan Batam. KPK juga menyita aset berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar. Bahkan, KPK juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp 76,2 miliar.

Respons KPK Soal Lukas Enembe Tak Diterbangkan Pakai Garuda Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Gubernur-Papua-Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe dikawal ketat saat tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/1/2022). Lukas Enembe menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkan Lukas Enembe tersang" width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe dikawal ketat saat tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/1/2022). Lukas Enembe menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkan Lukas Enembe tersang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan, pihak-pihak lain tidak melakukan tindakan-tindakan destruktif pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe. Mahfud menegaskan, penangkapan Lukas murni bagian dari penegakkan hukum atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas.  “Kepada yang lain, saya juga ingin mengatakan jangan melakukan langkah-langkah destruktif. Karena ini murni penegakan hukum dan tidak akan berhenti di Lukas,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (11/1).  Mahfud menegaskan, penanganan kasus Lukas Enembe sudah dilakukan secara terbuka oleh KPK. Bahkan, KPK sudah mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses penangkapan tersebut termasuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) Lukas Enembe.  “Jadi, ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum, kasusnya sudah terbuka, terang benderang masalahnya apa, sudah diumumkan oleh KPK. Oleh karena itu, semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM,” tegas Mahfud.  Karena itu, semua pihak perlu menahan diri dan memahami penegakan hukum, sehingga tidak melakukan pengrusakan-pengrusakan fasilitas publik atas nama pembelaan terhadap Lukas Enembe. Pasalnya, hukum pasti ditegakkan tanpa pandang bulu.  “Oleh sebab itu, saya minta kepada yang lain-lain supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif, misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya, lalu melakukan pengrusakan-pengrusakan, hukum akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu,” pungkas Mahfud MD.

Masyarakat Diminta Tak Lakukan Tindakan Anarkis Usai Penangkapan Lukas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe dikawal ketat saat tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/1/2022). Lukas Enembe menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkan Lukas Enembe tersang" width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe dikawal ketat saat tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/1/2022). Lukas Enembe menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkan Lukas Enembe tersang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri bersama TNI masih bersiaga mengantisipasi terjadinya kerusuhan susulan pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Meskipun saat ini kondisi sudah mulai kondusif, aparat tetap berjaga.  "Aparat keamanan TNI-Polri tetap bersiaga dalam mengantisipasi pasca kejadian hari ini," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/1).  Dedi mengatakan, kerusuhan sudah berhasil diredam. Aktivitas di wilayah Papua sudah kondusif. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.  "Secara umum sudah kondusif info terakhir dari Wakapolda," jelasnya.  Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan, pihaknya melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Penangkapan terhadap Lukas dilakukan di Provinsi Papua.  “Benar, hari ini, Selasa (10/1) Tim Penyidik telah melakukan upaya paksa penangkapan pada tersangka Lukas Enembe di Papua,” ujar Ali.  Dalam proses penangkapan tersebut, kata Ali, KPK dibantu oleh Brimob Polda Papua. Dipastikan, Lukas Enembe kooperatif dalam penangkapan itu.  “Informasi yang kami terima yang bersangkutan kooperatif saat dilakukan penangkapan,” ungkap Ali.  “Perlu kami sampaikan, bahwa penyidikan perkara ini sepenuhnya berdasarkan ketentuan hukum, tidak ada kepentingan lain, tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak-hak tersangka pun kami penuhi menurut ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Ali.

Papua Kondusif Pasca Penangkapan Lukas Enembe, Polri Tetap Berjaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Gubernur-Papua-Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi Kota Jayapura terlihat normal usai penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe di Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Lalu lalang kendaraan pada pukul 15.06 Waktu Indonesia Timur (WIT) masih seperti biasanya, meski sempat terjadi bentrokan antara massa pendukung Lukas dengan aparat kepolisian yang mengawal tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi.  Salah satu masyarakat Indri Rabiah di Jayapura, Smengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe, sehingga ia beraktivitas seperti biasa.  "Kami baru tau informasi penangkapan tersebut, diharapkan tidak ada gangguan sehingga prosesnya dapat berjalan lancar," katanya usai berbelanja di salah satu toko, dikutip dari Antara, Selasa (10/1).  Hal senada juga disampaikan salah satu karyawan di kafe Kopi Tiam di Ruko Dok II Jayapura. Luko Lopis mengatakan tidak mengetahui adanya informasi tersebut, karena pihaknya tetap bekerja seperti biasa. "“Saya tidak tau informasi apa-apa," ucapnya.  Sebelumnya, penyidik KPK mengamankan tersangka kasus gratifikasi Lukas Enembe di Jayapura  "Benar, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah diamankan KPK, Selasa ini di Jayapura,” kata Kapolda Papua Irjen Pol.Mathius D, Fakhiri.  Dikatakan, setelah diamankan Gubernur Enembe dibawa ke Mako Brimob Polda Papua.

Sempat Ricuh, Situasi Kota Jayapura Normal Usai Lukas Ditangkap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Lukas-Ditangkap.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Papua Lukas Enembe, diterbangkan ke Jakarta usai diamankan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jayapura, Selasa (10/1). Lukas dibawa dengan menggunakan pesawat carter.  Berdasarkan video yang didapatkan JawaPos.com, selain tim penindakan lembaga antirasuah, Lukas juga dikawal ketat aparat kepolisian. Hal ini mengingat massa pendukungnya sempat menggeruduk Mako Brimob Kotaraja, Jayapura, Papua.  Selanjutnya, Lukas langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Manado dengan menggunakan pesawat carter.  Kepala Trigana Jayapura Toro membenarkan pesawatnya disewa, namun tidak diketahui siapa saja penumpangnya.  "Memang pesawat kami yang disewa, namun siapa saja penumpangnya, saya tidak mengetahui dengan pasti," ucapnya.  "Setahu saya pesawat akan singgah di Manado," jelas Toro yang dihubungi dari Jayapura.  Pesawat Trigana yang digunakan adalah jenis Donier DO-328-100 dengan kapasitas penumpang 30 orang.  Sebelumnya KPK dalam keterangannya Kamis (5/1) menyatakan telah menetapkan dua tersangka dalam kasus gratifikasi yaitu RL (Direktur PT TBP) dan LE Gubernur Papua periode 2013--2018 dan periode 2018--2023.  Tim Penyidik menahan tersangka RL, untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih.  Sementara itu situasi di Kota Jayapura terutama di sekitar Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja yang sempat ricuh kini kembali kondusif. Aktivitas masyarakat nampak kembali normal.

Dikawal Ketat KPK-Polri, Lukas Diterbangkan ke Jakarta Via Manado

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Lukas-Ditangkap.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi Kota Papua memanas usai Lukas Enembe diamankan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Massa pendukung Lukas menyerbu Mako Brimob Papua, usai sang gubernur dibawa ke markas polisi tersebut, untuk menjalani pemeriksaan.  Dari video penangkapan yang diterima JawaPos.com, tampak aparat keamanan berupaya membubarkan massa pendukung Lukas, agar kembali ke kediaman masing-masing pada Selasa (10/1).  Namun, karena tak mengindahkan imbauan tersebut, aparat keamanan pun mengelurkan tembakan peringatan berkali-kali ke atas udara. Bentrokan pun tak terelakan antara kedua belah pihak.  Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Gubernur Papua, Lukas Enembe, Selasa (10/1). Informasi penangkapan itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo.  "Informasi yang saya dapat adalah KPK yang melakukan penangkapan," kata Benny dikonfirmasi.  Sementara itu, pihak dari KPK belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penangkapan Lukas Enembe. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini Lukas dalam perjalanan menuju gedung merah putih KPK di Jakarta.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menyatakan, KPK membutuhkan strategi dalam menangkap Lukas Enembe. Hal ini penting, agar tidak terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.  "Dalam penanganan perkara ini, KPK tidak bergerak sendiri. Kami melakukan koordinasi dengan aparat setempat dari Kapolda Papua, Kodim, dan Kabinda untuk mengakses situasi kondisi di Jayapura tempat yang bersangkutan tinggal," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/1).  Alex mengungkapkan, pihaknya tidak ingin terjadi konflik horizontal dari upaya paksa penjemputan Lukas Enembe. Karena itu, koordinasi dengan penegak hukum setempat sangat penting, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.  "Kami tidak menghendaki adanya efek-efek yang semacam konflik horizontal dari penjemputan paksa yang bersangkutan. Tentu yang memahami situasi setempat yaitu aparat setempat, kami terus melakukan koordinasi," ucap Alex.  Pimpinan KPK dua periode ini membantah dirinya tidak tegas dalam mengusut dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe. KPK sejatinya ingin melakukan penahanan, tetapi melihat situasi wilayah setempat.  "Bukan kami nggak tegas, bisa saja kami jemput paksa. Terkait dengan efek sampingannya nanti, kalau masyarakat nanti yang dirugikan terjadi konflik, tentu itu yang nggak kami kehendaki. Karena itu kami menunggu informasi dari aparat septempat apakah memungkinkan untuk dilakukan penahanan dan seterusnya termasuk penjemputan," tegas Alex.  Diketahui Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah terkait berbagai proyek di lingkungan Pemprov Papua. Lukas salah satunya menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka.

Bentrokan Terjadi di Depan Mako Brimob Usai Lukas Enembe Diamankan