<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/30/b33b421b-1fdc-47e6-9e7a-422676c4c039-264366257.jpeg" alt="Luhut Binsar Panjaitan. (Dok. Kemenko Marves)" width="100%">
<figcaption>Luhut Binsar Panjaitan. (Dok. Kemenko Marves)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI)&nbsp; akan menyelenggarakan Kongres. Agendanya, pemilihan Ketua Umum Masa Bakti 2025-2029 dan juga Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Sekretaris Umum PB PASI Tigor Tanjung menyatakan, sebagai bagian dari tahapan pemilihan, PB PASI telah membentuk Tim Penjaringan Calon Ketua Umum PB PASI yang diketuai oleh Umaryono selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah. Tahapan penjaringan dimulai dengan proses sosialisasi pada 23&ndash;30 Juni dan dilanjutkan dengan masa pendaftaran bakal calon pada 1&ndash;15 Juli. Selanjutnya, tim akan melakukan verifikasi sebelum menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon resmi pada 30 Juli. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/016209568/kejurnas-dan-kongres-pasi-akan-diselenggarakan-di-solo">Kejurnas dan Kongres PASI Akan Diselenggarakan di Solo</a> Tim Penjaringan juga menetapkan syarat, bahwa setiap calon Ketua Umum wajib memperoleh dukungan dari minimal 15 (lima belas) Pengurus Provinsi PASI. Dikatakannya, seluruh mekanisme ini dirancang sesuai dengan arahan Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan. &ldquo;Pak Luhut menekankan pentingnya proses yang transparan dan demokratis dalam pemilihan Ketua Umum. Beliau sangat terbuka terhadap siapa pun yang ingin mencalonkan diri, selama memiliki niat tulus dan visi yang kuat untuk memajukan atletik Indonesia,&rdquo; ujar Tigor. Tigor menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang secara resmi menghubungi PB PASI untuk mendaftarkan diri sebagai calon. Sementara itu, Luhut telah menyatakan kesiapannya untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum apabila diminta dan didukung oleh mayoritas Pengurus Provinsi (Pengprov) PASI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015191010/dibuka-pb-pasi-atlet-nasional-hingga-pelari-mancanegara-ramaikan-marathon-jakarta-running-festival-2024">Dibuka PB PASI, Atlet Nasional hingga Pelari Mancanegara Ramaikan Marathon Jakarta Running Festival 2024</a> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 436px; top: 685.75px;">&nbsp;</div>

Sekretaris Umum PB PASI Tigor Tanjung menyatakan, sebagai bagian dari tahapan pemilihan, PB PASI telah membentuk Tim Penjaringan Calon Ketua

Kongres PB PASI: Atletik Indonesia Mencari Penantang Luhut Pandjaitan, Waijb Dapat Dukungan 15 Pengurus Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/Menteri-luhut-1483302350.jpeg" alt="Menko Marves bersama Presiden Jokowi, dan para rombongan Menteri Kabinet Indonesia Maju, pada peresmian KCJB Whoosh. (maritim.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menko Marves bersama Presiden Jokowi, dan para rombongan Menteri Kabinet Indonesia Maju, pada peresmian KCJB Whoosh. (maritim.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), Whoosh, resmi disahkan Presiden Joko Widodo pada&nbsp;Senin (2/10) di stasiun Halim, Cawang, Jakarta. Disela &ndash; sela peresmian, Presiden mengungkapkan, Whoosh merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Nama Whoosh sendiri terinspirasi dari suara kereta berkecepatan tinggi. Presiden menambahkan, KCJB merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam modernisasi transportasi massal di Tanah Air yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya maupun dengan TOD (Transit Oriented Development) Usai menekan tombol sirine sebagai tanda peresmian operasional KCJB Whoosh, Presiden Joko Widodo dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Padalarang, Bandung Barat. Seperti diketahui, dalam rangka sesi perkenalan, uji coba gratis Kereta Api Whoosh dilakukan pada 14 September hingga 30 September 2023 lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013038118/gratis-kereta-cepat-indonesia-kembali-membuka-kesempatan-masyarakat-yang-ingin-mencoba-whoosh">Gratis! Kereta Cepat Indonesia Kembali Membuka Kesempatan Masyarakat yang Ingin Mencoba Whoosh</a> Meskipun telah resmi beroperasi, pemerintah akan menambah kembali tanggal uji coba gratis hingga pertengahan Oktober mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan meyakini, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung akan menambah lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan&nbsp;ekonomi bagi warga daerah sekitar lintasan. "Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal menghadirkan&nbsp;multiplier&nbsp;effect&nbsp;terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan - kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat." Ujar Luhut. Selain itu, menurut Luhut, Bangsa Indonesia akan memperoleh manfaat peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari transfer teknologi modern yang digunakan dalam kereta api cepat. Technology transfer&nbsp;yang mutakhir, terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretaapian,&rdquo; imbuh Menko Marves. Sebagai informasi tambahan, Whoosh merupakan kereta api cepat berkecepatan tinggi pertama di Indonesia, dan Asia Tenggara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013037907/kabar-gembira-naik-kereta-cepat-whoosh-masih-gratis-ini-link-dan-cara-daftarnya">Kabar Gembira, Naik Kereta Cepat Whoosh Masih Gratis, Ini Link dan Cara Daftarnya</a> Kecepatan kereta tersebut mencapai hingga 350 Kilometer per jam. Rute yang menghubungkan Kereta Jakarta Bandung memiliki jalur sepanjang 142,3 Km. Terdapat empat stasiun untuk lokasi pemberhentian yakni Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar. Untuk mencapai stasiun Bandung Kota, penumpang harus turun di stasiun Padalarang yang memakan waktu 28 menit dari stasiun Halim, Jakarta. Selanjutnya, dari stasiun Padalarang ke Bandung Kota, pemerintah menyediakan&nbsp;feeder&nbsp;yang membutuhkan waktu sekitar 22 menit. Total keseluruhan dari Jakarta menuju stasiun Bandung Kota adalah sekitar kurang lebih 50 menit.&nbsp; &nbsp;***

Menko Marves Luhut Panjaitan meyakini, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung akan menambah lapangan pekerjaan baru.

Menko Marves Luhut: Kereta Cepat Jakarta Bandung Diprediksi akan Membuka Lapangan Pekerjaan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/InShot_20230615_155800865-362299168.jpg" alt="CEO Tiktok Shou Zi Chew menyampaikan beberapa update penting bagi platformnya di Indonesia." width="100%">
<figcaption>CEO Tiktok Shou Zi Chew menyampaikan beberapa update penting bagi platformnya di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sudah bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew. Pertemuan itu dilakukan setelah dirilisnya aturan pemerintah yang melarang sosial media seperti TikTok untuk berjualan, kecuali promosi barang dan jasa. Luhut mengatakan, dalam pertemuan itu CEO TikTok menerima soal pelarangan tersebut. Adapun pertemuan itu telah dilakukan pada Selasa, 27 September 2023. "Kemarin (Selasa), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut kepada wartawan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, ditulis Jumat (29/9). Selain mengklaim TikTok menerima aturan pemerintah RI, Luhut juga mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak akan mengganggu investasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013027372/akui-tanah-abang-sepi-haji-faisal-apresiasi-pemerintah-gerak-cepat-atur-tiktok-shop-dan-platform-sejenisnya">Akui Tanah Abang Sepi, Haji Faisal Apresiasi Pemerintah Gerak Cepat Atur TikTok Shop dan Platform Sejenisnya</a> "Saya kira enggak ada masalah (soal investasi TikTok di dalam negeri)," sambungnya. Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa pemerintah bukan melarang TikTok beroperasi di Indonesia. Akant tetapi, pemerintah hanya ingin memisahkan sosial media dengan aplikasi perdagangan atau e-commerce. "Kita tidak pernah melarang TikTok, loh. Jadi, yang kita larang adalah, jangan dicampuradukkan perdagangan dengan sosial media," tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013024566/6-poin-utama-permendag-ppmse-yang-baru-regulasi-untuk-tiktok-dan-platform-sejenisnya">6 Poin Utama Permendag PPMSE yang Baru, Regulasi untuk TikTok dan Platform Sejenisnya</a> Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa social commerce seperti TikTok, tidak boleh berjualan. Melainkan hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa. "Social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya dan hanya dapat melakukan penawaran/promosi barang dan/jasa," tegas Mendag Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (27/9). Lebih lanjut, Zulhas mengatakan peraturan ini diterbitkan guna menjawab berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Atas hal itu, Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat. Mendag menyebut, Permendag ini merupakan revisi dari Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013026757/bagi-bagi-duit-di-pasar-tanah-abang-zulhas-berdalih-biar-pedagang-nggak-ngamuk-kita-datang-cuma-nonton">Bagi-bagi Duit di Pasar Tanah Abang, Zulhas Berdalih Biar Pedagang Nggak Ngamuk Kita Datang Cuma Nonton</a> Revisi ini dilatarbelakangi peredaran barang di platform PMSE masih banyak belum memenuhi standar, baik Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnya. Selain itu, terdapat indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha luar negeri. Pelaku usaha tersebut disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia. "Revisi Permendag 50/2020 juga dilatarbelakangi kesetaraan dalam persaingan berusaha dan ekosistem PMSE yang belum terwujud serta berkembangnya model bisnis PMSE yang berpotensi mengganggu, yakni dengan memanfaatkan data dan informasi media sosial," tambah Mendag Zulkifli Hasan.

"Kita tidak pernah melarang TikTok, loh. Jadi, yang kita larang adalah, jangan dicampuradukkan perdagangan dengan sosial media," kata Luhut.

CEO TikTok Temui Luhut, Bilang Tak Masalah soal Pemisahan Sosmed dan E-Commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/luhut-whoosh-729260534.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan soft launching&nbsp;atau peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023. "Kereta api cepat, Presiden mungkin akan lakukan&nbsp;sotf launching&nbsp;1 Oktober," kata Luhut setelah rapat terbatas Integrasi Moda Transportasi Publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9). Setelah soft launching, kata Luhut, kereta cepat Jakarta-Bandung yang bernama 'Whoosh' itu dapat digunakan oleh publik. Sementara itu,&nbsp;harga tiket kereta cepat, Luhut mengatakan kemungkinan akan juga diumumkan pada 1 Oktober 2023. Menurut Luhut, Presiden Jokowi akan memberikan diskon harga tiket kereta cepat dalam periode tertentu agar dapat digunakan masyarakat luas.&nbsp;"Tadi baru dibicarakan akan memberikan diskon berapa lama dulu nanti bertahap. Jadi&nbsp;basically,&nbsp;Presiden itu ingin supaya semua kita bisa menikmati dengan harga yang bagus tapi ini juga jalan," kata Luhut. Presiden Jokowi pada 13 September 2023 &nbsp;melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden melakukan uji coba kereta cepat dengan titik awal perjalanan dari Stasiun Halim, Jakarta, yang berakhir di Stasiun Padalarang, Jawa Barat. Hanya butuh waktu 28 menit untuk tiba di stasiun Padalarang dari Halim. Kemudian, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Bandung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan kereta api pengumpan atau&nbsp;feeder. Operator kereta cepat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga telah membuka partisipasi masyarakat untuk mengikuti uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Uji coba kereta cepat tahap dua bagi masyarakat akan dilakukan pada 25-30 September 2023. Dalam uji coba terbatas, KCIC melayani empat jadwal perjalanan pulang pergi (PP) Jakarta-Bandung, sehingga total terdapat 8 perjalanan yang beroperasi setiap hari. Kereta cepat Jakarta-Bandung dapat melaju hingga 350 kilometer per jam sehingga waktu tempuh Jakarta-Bandung dapat dipangkas menjadi hanya sekitar 45 menit.

Menurut Luhut, Presiden Jokowi akan memberikan diskon harga tiket kereta cepat dalam periode tertentu agar dapat digunakan masyarakat luas.

Luhut Sebut Presiden akan 'Soft Launching' Kereta Cepat Whoosh 1 Oktober, Bakal Ada Diskon?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marimves) Luhut Binsar Panjaitan tidak alergi dengan kritik. Apalagi sampai menganggap remeh fungsi pengawasan yang merupakan mandat konstitusi DPR.  Hal itu disampaikan Deddy menanggapi pernyataan Luhut di rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 9 Juni 2022, mengenai polemik kenaikan harga tiket Borobudur hingga Rp 750.000. Luhut meminta agar anggota DPR tak menyerang dirinya demi mencari popularitas.  Deddy yang merupakan politikus PDIP itu juga mengingatkan Luhut soal tugas dan fungsi Anggota DPR.  “Pak Luhut kan harusnya tahu bahwa sudah tugasnya Anggota DPR melakukan pengawasan dan bentuknya bisa berupa kritik atau masukan”, ujar Deddy, pada Jumat (10/6).  “Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper, tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka,” tukasnya.  Sejak awal sebagai Anggota Komisi VI DPR yang menjadi mitra TWC dan Injourney, Deddy mengaku tahu persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan selama ini. Selama ini pengelolaan Candi Borobudur memang terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.  Pihaknya juga paham Manajemen pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi dan sebagainya.  Padahal pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multi media.  “Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah,” tegas Deddy.  Lebih jauh ia juga mengatakan, yang menjadi persoalan adalah ketika Kemenko Marimves berencana menaikkan tiket naik ke Candi menggunakan dalih konservasi.  “Kalau masalahnya adalah konservasi maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke Candi, bukan dengan menaikkan tiket sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik,” ujarnya.  Menurut Deddy, dirinya tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik itu dibatasi. Tetapi bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung. Sebab seharusnya volume orang yang dikurangi, menurunkan jumlah titik atau spot yang boleh diakses wisatawan, mengurangi frekewensi dimana orang boleh naik ke Candi.  “Jadi bukan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Kalau mau ditutup pun silakan kalau itu untuk kepentingan Candi Borobudur sebagai situs warisan untuk dunia. Atau hanya boleh digunakan untuk upacara keagamaan secara terbatas juga tidak masalah, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan,” kata Deddy.  “Tapi lagi-lagi, tolong jangan diskriminasi pengunjung yang boleh naik berdasarkan kemampuan membeli tiket yang mahal, itu tidak masuk akal,” tegas Deddy.  Deddy juga menegaskan, dirinya tetap berpendapat bahwa rumusan kenaikan harga tiket menjadi Rp.750.000 dan USD 100 untuk wisatawan asing itu cenderung pertimbangan komersialisasi dan bukan konservasi atau preservasi.  “Apakah motifnya untuk pengumpulan dana buat pemeliharaan atau profit, saya tidak tahu pasti. Nanti pada saatnya kami akan memanggil TWC dan Injourney yang bertanggung jawab sebagai pengelola Candi Borobudur,” ujar Deddy.  Ia berharap Luhut bisa berpikir secara jernih soal tiket itu. Jika hanya untuk biaya naik ke atas Candi, jelas itu yang termahal dibanding situs manapun yang ada di dunia ini.  "Saya sudah mendapat data dan membandingkan harga tiket itu, terlalu mahal,” pungkasnya.

Elite PDIP Minta Luhut Panjaitan Tak Mudah Baper ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/20210511_160319_1-1.jpg" alt="Ilustrasi pemulangan PMI dari Malaysia melalui pelabuhan SBP Tanjungpinang, Kepri. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemulangan PMI dari Malaysia melalui pelabuhan SBP Tanjungpinang, Kepri. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi kinerja Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad dan jajaran dalam menangani masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) melalui daerah tersebut.  ”Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan jajaran, karena bekerja keras membantu pemerintah pusat menangani PMI,” kata Luhut seperti dilansir dari Antara, Minggu (19/9).  Luhut menekankan prosedur kesehatan terhadap kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) harus diperketat agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya Kepri. Kepri merupakan bagian dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menjadi pintu keluar-masuk PMI dari dan ke Malaysia hingga Singapura.  Luhut menilai penanganan PMI yang masuk ke Kepri sudah sangat bagus. Mulai dari tes usap PCR, penanganan PMI yang terkonfirmasi Covid-19 dan yang tidak. Semua dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.  Luhut juga mendukung sekaligus mengapresiasi para petugas karantina di lapangan yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Petugas di lapangan adalah garda terdepan dalam menjaga agar penyebaran Covid-19 di Kepri bisa dihentikan.  ”Penanganan yang serius harus dilakukan agar kasus Covid-19 di Kepri yang terus menurun tetap terjaga dan para PMI terkonfirmasi tidak menimbulkan kasus baru,” sebut Luhut.  Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad berharap agar pemulangan PMI melalui pelabuhan laut dilakukan tidak hanya di Kota Batam, melainkan juga Kota Tanjungpinang. ”Kami memohon pemerintah pusat agar pemulangan PMI nanti tetap dua pintu seperti sebelumnya, yakni lewat Batam dan Tanjungpinang. Tidak dipusatkan di Batam saja,” kata Ansar Ahmad.  Dia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan untuk hanya membuka pintu masuk PMI ke tanah air melalui laut, lewat Batam. Apabila pintu masuk PMI hanya melalui Batam, dikhawatirkan akan timbul masalah baru, juga biaya dan fasilitas.  Menurut Gubernur, Kota Tanjungpinang lebih siap menangani penerimaan PMI, karena ibu kota provinsi itu memiliki fasilitas yang memadai dan ditangani kementerian sosial secara langsung. ”Sedangkan di Batam, relatif tidak ada ada penanganan dari kemensos,” ucap Ansar.

Menko Luhut Apresiasi Kinerja Gubernur Kepri Tangani PMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Logo-Hyundai.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengakhiri bulan Agustus PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) bersama dengan perwakilan Pemerintah Indonesia secara resmi memulai proses produksi oksigen yang berlokasi di area pabrik Hyundai.  Komitmen untuk memproduksi oksigen ini diumumkan oleh Hyundai Motor di akhir Juli lalu sebagai upaya bersama dalam menekan dampak pandemi COVID-19.  Perwakilan pemerintahan yang menghadiri kegiatan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; serta Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae-Sung.  Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan, keseriusan Hyundai Motor dalam membangun industri otomotif dan berpartisipasi dalam memulihkan Indonesia di masa pandemi adalah komitmen yang patut kita apresiasi bersama.  "Sejak awal, Hyundai Motor dan Pemerintah Indonesia juga memiliki visi yang sama. Yaitu berkeinginan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Tentunya kami mengharapkan kerja sama dan kolaborasi yang erat ini dapat terjalin selamanya,” ujarnya dalam keterangan resminya di Jakarta (31/8).  YoungTack Lee, President of Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters berterima kasih dan merasa terhormat atas dukungan aktif dari Pemerintah Indonesia sejak awal kehadiran di Indonesia.  "Kehadiran Hyundai Motor di Indonesia lebih dari sekedar memproduksi kendaraan, namun juga untuk bekerja keras bersama semua pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah Indonesia, dalam memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat luas, di mana hal ini sejalan dengan visi kami yaitu Progress for Humanity,” katanya.  YoungTack Lee menambahkan Hyundai Motor memutuskan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat dengan cara memproduksi oksigen. Sehingga turut mendukung pemerintah yang tengah membantu pasien kritis COVID-19.  Dukungan tersebut diwujudkan dengan cara mendirikan fasilitas produksi oksigen dalam waktu singkat. Hanya membutuhkan waktu satu bulan hingga akhirnya dapat memulai produksi oksigen untuk kebutuhan pasokan tahap pertama.  Fasilitas produksi oksigen ini memanfaatkan fasilitas pabrik mobil Hyundai yang saat ini telah tersedia. Bertempat di kawasan pabrik Hyundai, para tamu kehormatan menyaksikan dimulainya proses produksi pertama oksigen medis menggunakan fasilitas yang disiapkan untuk perakitan mobil.  HMMI mengalokasikan pendanaan senilai USD 700 ribu untuk mempersiapkan fasilitas ini agar mampu memasok kebutuhan oksigen masyarakat Indonesia dan membantu pasien kritis COVID-19.  Hyundai Motor berencana memproduksi oksigen untuk kebutuhan medis ini hingga akhir tahun 2021, namun akan terus menjalankan fungsi fasilitas produksi tersebut jika ada peningkatan permintaan yang signifikan.  Selain fasilitas produksi oksigen, Hyundai Motor juga memberikan donasi lainnya berupa peralatan medis yang juga sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini, yaitu mencakup 24 unit ventilator, 43 unit oksigen konsentrator, dan 100 unit tabung oksigen.  Donasi senilai USD 200 ribu ini telah mulai disalurkan secara bertahap pada Agustus 2021. Hal ini menjadikan komitmen dari Hyundai Motor untuk membantu Indonesia melewati masa krisis pandemi mencapai USD 900 ribu yang mencakup produksi oksigen dan juga peralatan medis.  Pabrik HMMI rencananya secara paralel akan memproduksi kendaraan B-SUV, B-MPV, dan kendaraan listrik, serta akan mengekspor lebih dari 50% kendaraan hasil produksinya untuk memenuhi permintaan pasar di negara-negara ASEAN.

Pemerintah Indonesia dan Hyundai Secara Resmi Memulai Produksi Oksigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-05-at-18.42.56_1.jpeg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat, khususnya pegawai pemerintah membeli produk buatan lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut juga bertujuan untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi.  “Untuk itu saya berharap pada pemerintah daerah Jatim, Gubernur, Wali Kota, Bupati, serta jajarannya semua mari kita dukung pata artisan lokal untuk menjadi grand ambassador produk ini. Ajak semua ASN beli keperluan sehari-hari produk dalam negeri,” ujarnya dalam acara Lokal Keren Jatim BRIlian Preneur 2021 secara virtual, Sabtu (7/8).  Menurutnya, membeli produk UMKM merupakan bentuk kerja sama dan sinergi dari semua pihak untuk dapat keluar dari situasi dampak Covid-19. Dengan begitu perekonomian dapat terus berputar.  “Saya lihat semangat Belanja Buatan Indonesia (BBI) konsisten hadir bagi UMKM. Ini juga menjadi semangat kita untuk keluar dari situasi Covid-19,” ucapnya.  Luhut meminta agar semua pihak dapat mendorong pengembangan UMKM, seperti para perusahaan e-commerce agar dapat membantu UMKM dari segi peningkatan transaksi perdagangan dan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemanfaatan teknologi untuk pemasaran. “Mari berbelanja sekaligus mendukung pelaku UMKM. Jatim kualitasnya premium lalu kita dorong akses pasarnya,” tuturnya.  Luhut mengungkapkan, sepanjang Mei 2020 hingga Juni 2021 sebanyak 6,5 juta unit UMKM sudah merambah digitalisasi. Sehingga totalnya menjadi sebanyak 14,5 juta unit.  Pengembangan UMKM go digital diharapkan dapat membantu target pemerintah mendorong 15,5 juta unit UMKM masuk ekosistem digital. Sehingga pada 2023 mendatang akan ada 30 juta unit UMKM terdigitalisasi.  “Mari kita capai target tersebut dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Bagi pelaku UMKM semangat, teruslah berkarya. Karena Anda semakin hebat, karena Anda tulang punggung ekonomi,” pungkasnya.

Luhut Minta PNS Perbanyak Beli Produk UMKM Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BHS-COVID4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kalangan meminta Pemerintah agar meninjau ulang penerapan PPKM Darurat. Pasalnya dianggao kurang efektif dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan cenderung membebani masyarakat.  Penilaian itu juga diungkapkan oleh politikus Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono yang menilai PPKM Darurat yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ini tidak berhasil.  "Faktanya justru terjadi lonjakan kasus di hampir semua daerah. Kasus Covid-19 tidak turun, justru naik terus ke level tertinggi sepanjang pandemi. Ini berarti PPKM Darurat tidak efektif sehingga harus segera dievaluasi pemerintah. Pejabat yang diberi wewenang sebaiknya mundur sebagai bentuk tanggungjawab kepada publik,” ujar anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, Kamis (15/7).  Berdasarkan data Satgas Covid-19, Indonesia mencatatkan 56.757 kasus baru pada Kamis (15/7), tertinggi di dunia. Meskipun PPKM Darurat diterapkan sejak 3 Juli, jumlah kasus positif terus naik hingga totalnya saat ini mencapai 2.726.803 kasus.  Bambang juga menilai, PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah terkesan reaktif, tanpa mitigasi bencana dan sosialisasi yang memadai sehingga membuat masyarakat resah. Padahal, pemerintah dengan kemampuan riset dan sumber daya yang besar seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan kasus supaya korban masyarakat bisa diminimalisir.  Menurut dia, PPKM Darurat tidak perlu disertai dengan penyekatan antar-wilayah, tetapi cukup dengan memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes) di dalam wilayah masing-masing yang sebagian besar sudah masuk zona merah Covid-19.  “Justru yang penting adalah penyadaran masyarakat untuk menerapkan prokes. Libatkan seluruh ASN (aparatur sipil negara) yang jumlahnya 4 juta untuk mengawal jalannya prokes. Bukan dengan penyekatan-penyekatan yang mengakibatkan ekonomi mandeg dan masyarakat menjadi stress sehingga imunnya turun,” jelasnya.  Bambang juga juga mempertanyakan, apakah benar lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian Delta yang tidak bisa dikendalikan. Karena itu Pemerintah harus menunjukkan bukti hasil risetnya yang meyakinkan.  "Apakah benar lonjakan kasus saat ini akibat varian Delta atau sebab lain, misalnya mutasi virus Korona, sperti apa,” ungkapnya.  Pertanyaan tersebut perlu dijelaskan oleh pemerintah sebab India sendiri membantah lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian Delta India. Selain itu, masyarakat butuh klarifikasi mengapa kasus Covid-19 justru melonjak setelah pemerintah gencar melakukan vaksinasi.  “Masyarakat perlu diyakinkan bahwa vaksin yang dipakai oleh pemerintah berkualitas dengan efikasi tinggi, sebab banyak yang sudah divaksin penuh tetapi masih tertular Covid-19. Lalu apa bedanya antara yang sudah divaksin dan belum divaksin,” ujar Bambang. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai efikasi vaksin, terutama vaksin Sinovac yang diandalkan pemerintah. Riset ini dinilai penting untuk meyakinkan masyarakat dan mencegah korban Covid-19 di kemudian hari.  "Beberapa negara kini meragukan keandalan vaksin asal China itu, terutama terhadap varian baru virus corona seperti Delta. Malaysia, misalnya, memutuskan tidak menggunakan lagi Sinovac untuk vaksinasi nasional," ujarnya.  Thailand juga, lanjutnya, ragu Sinovac bisa melawan varian baru dan menawarkan sintikan ketiga atau booster dengan vaksi Pfizer, terutama untuk tenaga kesehatan. Bahkan, China sendiri sedang mempertimbangkan untuk menyuntikkan vaksin booster.

Kasus Covid-19 Naik Terus, Bambang Minta PPKM Darurat Ditinjau Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/HMS-baksos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dianggap tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan soal larangan mudik lebaran dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Pernyatan itu banyak muncul dari elemen masyarakat Sipil.  Salah satunya, Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho. Ia menganggap pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan soal larangan mudik lebaran dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.  Hal ini terlihat dari mencuatnya pandangan berbeda bahkan berseberangan antar beberapa pejabat pemerintah pusat serta berubah-ubah aturan mudik yang sedang mengemuka di ruang publik.  Menurutnya, silang pendapat antar pejabat pemerintah ini menunjukkan manajemen komunikasi pemerintah penanganan Covid-19 belum tertangani dengan baik.  "Saya melihat, persoalan elementer saat ini, tidak konsistennya kebijakan satu sama lain. Inkonsistensi kebijakan menggambarkan buruknya koordinasi," ujar Hardjuno disela-sela Bakti Sosial (Baksos) di Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (10/5).  Menurut Hardjuno, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pemerintah harus menekan persebaran virus Korona ke daerah maka pemerintah harus bersikap tegas untuk melarang aktivitas mudik Lebaran. Jangan bersikap ambigu dan inkonsisten.  Sebelumnya diketahui, Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.  Kebijakan itu resmi diundangkan pada 23 April 2020 meliputi 28 pasal. Namun, peraturan tersebut hanya seumur jagung. Beleid tersebut direvisi, yang isinya merelaksasi atau melonggarkan larangan mudik per 7 Mei 2020.  "Saya pastikan, pelonggaran semacam ini membuat makin masifnya persebaran virus Korona ke daerah," tegas Hardjuno.  Karena itu, dia mendesak pemerintah harus berani secara tegas memberlakukan larangan mudik demi perlindungan terhadap warga secara keseluruhan. Karena jika virus Korona sampai menyebar ke daerah-daerah secara masif hanya harga yang harus dibayar bangsa ini sangat besar sekali.  Lebih lanjut Hardjuno berharap, pemerintah sebaiknya segera memperbaiki koordinasi lintas sektoral yang sangat buruk. Hal ini disebabkan manajemen pengelolaan mudik tidak berbasis data yang akurat.  "Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi terkait. Ini bisa menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah," paparnya.  Sementara itu, pada tataran paling ekstrem, lanjutnya rangkaian inkonsistensi kebijakan akan menimbulkan ketidakpercayaan sosial. Karena itu, dia meminta pemerintah merancang ulang design manajemen dan strategi komunikasi penangan Covid-19 ke depan, yang belum berbatas waktu kapan berakhir.  "Jika tidak, ini bisa menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan berpotensi membuat gaduh dan muncul persepsi liar di ruang publik," ujarnya.  Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru mengatakan sejak diberlakukannya kebijakan mengenai PSBB di Jakarta maupun kota lainnya, membuat perekonomian berbagai bidang industri menjadi surut. Ini jelas mengancam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.  "Sudah banyak masyarakat ekonomi lemah yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Karena itulah, HMS Center terus hadir di tengah masyarakat, berikhtiar demi kemaslahatan umat," pungkasnya.  Hadir dalam acara Baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Dewan Pembina Gerakan HMS Ibu Lily Wahid , Bendahara Umum HMS Center, Drs. Pambudi Pamungkas Karyo serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, Dr Ir D`Hiru, MMD, MM.  Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bogor, Tangerang dan Banten.

HMS Anggap Pemerintah Inkonsisten Soal Aturan Mudik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#luhut panjaitan

Berita Terkini