<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/Screenshot_2026-03-02-12-26-09-179_comandroidchrome-edit-860877756.jpg" alt="Personel militer membawa foto almarhum Wapres ke-6 RI Try Sutrisno di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com) " width="100%">
<figcaption>Personel militer membawa foto almarhum Wapres ke-6 RI Try Sutrisno di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jenazah Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI Try Sutrisno diberangkat dari rumah duka di Jalan Purwakarta 6, Menteng, Jakarta Pusat, untuk disalatkan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Jenazah dibawa menggunakan mobil jenazah yang diantar oleh pihak keluarga dan sejumlah kerabat. Pantauan JawaPos.com, jenazah almarhum Try Sutrisno diberangkatkan dari rumah duka sekitar pukul 11.08 WIB. Terlihat, beberapa tokoh nasional hadir untuk melayat ke rumah duka di antaranya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Panglima TNI Yudo Margono, hingga mantan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Setelah disalatkan, jenazah langsung dikebumikan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Pemakaman akan berlangsung secara kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengaku sangat kehilangan sosok Try Sutrisno. Menurutnya, Try Sutrisno merupakan sosok patriot sejati semasa aktif di TNI. "Memang sangat luar biasa, kontribusi dan menginspirasi ya, bagaimana memberikan motivasi kepada seluruh prajurit menjadi prajurit yang patriot sejati. Itu nilai-nilai yang saya pedomani dari beliau adalah nilai kejujuran dan nilai patriotismenya ya. Ini sungguh luar biasa," ujar Moeldoko di rumah duka. Moeldoko menyatakan bahwa Try Sutrisno selalu memegang teguh delapan wajib TNI. "Bagaimana beliau selalu menekankan kehadiran prajurit di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau ada Delapan Wajib TNI, beliau selalu menekankan prajurit selalu hadir di tengah-tengah masyarakat apabila masyarakat memerlukan," pungkasnya. &nbsp;

Jenazah Wapres ke-6 RI Try Sutrisno disalatkan di Masjid Sunda Kelapa Jakarta. Upacara dihadiri tokoh nasional.

Jenazah Wapres ke-6 RI Try Sutrisno Disalatkan di Masjid Sunda Kelapa Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/Screenshot_20251204_093615-2839503800.jpg" alt="PT Toba Pulp Lestari (TPL) (Dok. Instagram @tobapulplestari)" width="100%">
<figcaption>PT Toba Pulp Lestari (TPL) (Dok. Instagram @tobapulplestari)</figcaption>
</figure> <div align="left">&nbsp;</div> <div align="left"> JawaPos.com &nbsp;- Nama PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut dituding sebagai biangkerok berbagai bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara belum lama ini. Bukan tanpa alasan, tuntutan ini muncul seiring maraknya banjir, longsor, hingga kerusakan ekosistem yang disebut-sebut terkait dengan aktivitas industri kehutanan di wilayah operasional PT Toba Pulp Lestari. Namun di tengah derasnya kritik masyarakat, muncul pula berbagai fakta dan penjelasan mengenai operasional TPL serta sosok pemilik perusahaan yang selama ini jarang tersorot. Mengetahui informasi yang akurat tentu akan menjadi penting agar masyarakat dapat memahami apakah perusahaan tersebut benar-benar berperan dalam memicu bencana, atau justru ada faktor lain yang perlu diberitahukan. Dirangkum Jawa Pos dari laman resmi Toba Pulp Lestari, berikut fakta-fakta kunci, profil kepemilikan, serta konteks tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. Seperti diketahui, dari narasi yang tengah beredar, PT Toba Pulp Lestari belakangan menjadi perhatian karena terseret-seret dalam bencana alam yang melanda Sumatera Utara (Sumut). Aktivitas dan operasional perusahaan yang bergerak di bidang bubur kayu atau pulp disebut-sebut ikut memicu terjadinya banjir bandang dan longsor yang menelan ratusan korban jiwa. </div> <div align="left"> Lalu siapa pemilik perusahaan tersebut dan apakah benar keterkaitannya dengan sosok pejabat publik Luhut Binsar Pandjaitan selaku menteri koordinator bidang maritim dan investasi di era Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo? Untuk diketahui, PT Toba Pulp Lestari dikenal sebelumnya sebagai PT Inti Indorayon Utama (INRU), perusahaan bubur kertas yang didirikan Sukanto Tanoto pada tahun 1983. Meski demikian, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Sukanto Tanoto tidak lagi menjadi pemilik perusahaan. Berdasar data terbuka yang dapat diakses oleh publik, Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya kini dipegang oleh perusahaan asal Hong Kong, Allied Hill Limited. Saat ini, pemegang saham mayoritas TPL adalah Allied Hill Limited (AHL), perusahaan berbasis di Hong Kong yang memiliki 92,54 persen saham. Sisanya dimiliki masyarakat sebesar 2,14 persen dan 5,32 persen. AHL diketahui dimiliki oleh pengusaha Singapura, Joseph Oetomo. Dengan struktur ini, perusahaan tidak terkait dengan Luhut Binsar Pandjaitan, seperti yang sering beredar di ruang publik. </div> <div align="left"> Kendati demikian, Toba Pulp Lestari dan PT Toba Sejahtera merupakan 2 entitas berbeda. Dari laman resmi Toba Pulp Lestari, disampaikan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan global yang memiliki lisensi untuk mengelola 167.912 hektare hutan tanaman industri di Sumut. </div> <div align="left"> Persisnya di Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele. Sebagai perusahaan tbk, Toba Pulp Lestari komitmen terhadap prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. </div> <div align="left"> Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jumlah aktivitas Toba Pulp Lestari turut berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem Batang Taro yang meliputi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. </div> <div align="left"> Akibatnya, bencana alam dahsyat terjadi ketika cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar terjadi di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar pada pekan lalu. </div> <div align="left"> &rdquo;Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,&rdquo; tutur Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba dalam keterangannya kepada awak media. </div> <div align="left"> Meski demikian, Toba Pulp Lestari menepis tudingan itu. Melalui dokumen keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menyampaikan bahwa kejadian tersebut bukan penyebab bencana ekologis yang terjadi di Sumut. </div> <div align="left"> Menurut dia, pemadaman sudah menjalankan operasional sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. </div> <div align="left"> &rdquo;Perseroan dengan tegas menyatakan tuduhan bahwa operasional menyebabkan bencana ekologi. Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari,&rdquo; ungkap Anwar, dikutip Rabu (3/12). </div> <div align="left"> Dari total areal 167.912 hektar, lanjut dia, Toba Pulp Lestari menyatakan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46 ribu hektar, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi. </div> <div align="left"> Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, dia dengan tegas menyebutkan, perusahaannya selalu menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh, akademisi, dan masyarakat organisasi sipil.&nbsp; </div> <div align="left"> &rdquo;Perseroan menyampaikan aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang akurat dan dapat berfungsi. Perseroan tetap membuka ruang dialog,&rdquo; tutupnya. </div> <div align="left"> *** </div>

berikut fakta-fakta kunci, profil kepemilikan, serta konteks tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dituding Jadi Biangkerok Bencana di Sumatera Utara, Simak Deretan Fakta dan Pemilik PT Tuba Pulp Lestari!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/WhatsApp-Image-2025-12-02-at-154050-2932965583.jpg" alt="Alat berat dikerahkan untuk membuka akses dari Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang, Selasa (2/12). hingga Selasa, jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 774 jiwa. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Alat berat dikerahkan untuk membuka akses dari Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang, Selasa (2/12). hingga Selasa, jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 774 jiwa. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menjadi perhatian nasional. Bahkan, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut hingga saat ini dilaporkan hampir mencapai 1.000 jiwa.&nbsp; Selain itu, ratusan orang masih dinyatakan hilang dan luka-luka, sementara puluhan ribu rumah warga mengalami kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Kerusakan infrastruktur juga tercatat sangat parah. Data awal mencatat bahwa sekitar 271 jembatan dan 282 fasilitas pendidikan rusak akibat terjangan banjir dan longsor. Kondisi ini membuat penanganan darurat di sejumlah wilayah terkendala dan akses ke daerah terisolasi menjadi semakin sulit. Bencana besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini tidak hanya dipicu oleh tingginya curah hujan. Sejumlah pihak menilai, faktor aktivitas manusia turut memperburuk dampak banjir, terutama praktik penebangan pohon ilegal yang merusak hutan dan menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Salah satu perusahaan yang turut dituding publik memiliki keterkaitan dengan bencana banjir besar di Sumatra Utara adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan industri kertas tersebut menuai sorotan akibat dugaan aktivitas yang dinilai memengaruhi keseimbangan lingkungan. Di tengah sorotan publik terkait dugaan kerusakan lingkungan yang memperparah banjir besar di Sumatra Utara, nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret dalam perbincangan warganet.&nbsp; Banyak pihak mengaitkan Luhut dengan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Namun, berdasarkan data resmi, nama Luhut Binsar Pandjaitan tidak tercatat sebagai pemilik PT Toba Pulp Lestari.&nbsp; Perusahaan tersebut, yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk (INRU), didirikan oleh konglomerat Sukanto Tanoto pada 1983. Meski begitu, jejak kepemilikan Sukanto Tanoto kini juga tidak lagi muncul dalam struktur kepemilikan TPL. Saat ini, Allied Hill Limited tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di PT Toba Pulp Lestari. Sementara itu, kepemilikan saham publik berada pada angka 2,14 persen, dan porsi lainnya mencapai 5,32 persen. Dengan struktur tersebut, kendali legal-formal atas operasional dan arah strategis TPL berada di tangan Allied Hill Limited, bukan pada tokoh publik maupun pejabat pemerintah yang namanya ikut terseret. <h2>Kelola Lahan Nyaris 168 Ribu Hektare</h2> PT Toba Pulp Lestari memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sejak 1992.&nbsp; Sejak mendapatkan izin tersebut, perusahaan beroperasi secara masif di lima wilayah utama, yaitu Aek Nauli 20.360 hektare, Habinsaran 26.765 hektare, Tapanuli Selatan 28.340 hektare, Aek Raja 45.562 hektare, dan Tele 46.885 hektare. Operasi berskala besar ini kemudian menjadi perhatian publik, terutama ketika banjir bandang dan longsor di Sumatera menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Meski dituding sebagai salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana, pihak TPL membantah keras tudingan tersebut.&nbsp; Mereka menyatakan bahwa berdasarkan audit menyeluruh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022&ndash;2023, TPL dinyatakan patuh terhadap regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran lingkungan yang dituduhkan.

Banjir bandang di Sumatera Tengah memicu sorotan terhadap PT Toba Pulp Lestari, Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam isu lingkungan.

Sempat Seret Nama Luhut Binsar Pandjaitan, Begini Fakta soal Pemilik PT Toba Pulp Lestari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/88MjY3uLBEEcb4eAAxjDtWvUvztgdoYw0MLkqxmc-3798791170.jpg" alt="Ribuan prajurit TNI melaksanakan latihan terintegrasi di bandara IMIP, Morowali, Sulteng, pada Kamis pekan lalu (20/11). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Ribuan prajurit TNI melaksanakan latihan terintegrasi di bandara IMIP, Morowali, Sulteng, pada Kamis pekan lalu (20/11). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Bandara Khusus di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau Bandara IMIP, Sulawesi Tengah, tidak diperuntukkan untuk melayani penerbangan internasional.&nbsp; Ia menegaskan, bandara yang berada di kawasan industri hilirisasi nikel itu hanya diizinkan untuk melayani penerbangan domestik. Itu sebabnya, kata dia, tidak diperlukan kehadiran petugas imigrasi dan bea cukai.&nbsp; Tak hanya Bandara IMIP, Luhut juga memastikan bahwa peraturan yang sama juga berlaku untuk bandara khusus yang berada di kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.&nbsp; "Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," ujar Luhut melalui keterangan tertulis, Senin (1/12).&nbsp; "Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan," tambahnya.&nbsp; Sebelumnya, viral di media sosial soal kehadiran sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah bernama IMIP Private Airport yang disebut-sebut ilegal lantaran tidak difasilitasi kelengkapan internasional. Meliputi, layanan keimigrasian hingga bea dan cukai. &nbsp; Bahkan ada salah seorang warganet yang menyebut, operasional bandara tersebut seolah-olah menjadi bentuk keberadaan negara dalam negara. Lantaran ramai disebut ilegal, warganet pun menguliti soal bandara khusus yang ternyata keberadaannya diresmikan langsung pada era Presiden Joko Widodo. &nbsp; Terkait itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kesiapannya untuk menempatkan petugas Bea dan Cukai di bandara Kawasan PT IMIP yang viral disebut-sebut sebagai bandara ilegal.&nbsp; Meski begitu, Purbaya menyampaikan pihaknya akan lebih dulu melihat aturan dan permintaan dari kementerian yang terkait. Bendahara Negara ini mengakui bahwa bandara di kawasan pabrik itu sebagai bandara khusus.&nbsp; "Kelihatannya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya. Harusnya ada apa nggak. Kalau nggak salah mereka dapet izin khusus dulu waktu itu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11).&nbsp;

Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Bandara IMIP tidak melayani penerbangan internasional, hanya domestik.

Luhut: Kebijakan Bandara Khusus IMIP Morowali, Hanya Layani Penerbangan Domestik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/MBG-luhut-2500951808.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki serapan anggaran sekaligus membangun&nbsp;ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Saya sudah sampaikan ke Dadan (Kepala BGN) waktu ke kantor, datanya harus diperbaiki. Ke depannya bukan hanya sekadar menghabiskan uang, tapi juga terbangun atau nggak ekosistemnya," kata Luhut usai kegiatan '1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth' di Jakarta, Kamis (16/10). Luhut berpendapat MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat potensinya yang bisa menciptakan simpul-simpul ekonomi baru. Sebab, MBG melibatkan ekosistem ekonomi besar, mulai dari produsen bahan makanan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang ia yakini dapat membawa kesetaraan. Ketua DEN mengakui masih ada kekurangan dari pelaksanaan MBG. Maka dari itu, kata dia, implementasi program perlu terus diperbaiki. Luhut pun menilai program ini perlu diterapkan untuk periode jangka panjang.&nbsp;"Menurut saya harus dipelihara Makan Bergizi Gratis ini, mungkin paling tidak 10 tahun. Mungkin setelah itu bertahap kita lihat, kita evaluasi mau bagaimana," ujar Luhut. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk Program MBG telah mencapai Rp 20,6 triliun hingga 3 Oktober 2025, atau 29 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan lembaganya tidak dapat menyerap seluruh anggaran yang disediakan tahun ini. Dana sebesar Rp 70 triliun dari dana cadangan akan dikembalikan kepada Pemerintah karena kemungkinan tidak terserap. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa dana Rp 70 triliun itu sebenarnya belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Justru, Purbaya bakal terus memantau penyerapan anggaran yang memang sudah ditetapkan tahun ini, yakni sebesar Rp 71 triliun agar terserap secara efektif. Ia juga menekankan bahwa MBG merupakan program prioritas pemerintah yang penting untuk didorong agar penyerapan anggarannya optimal menjelang akhir tahun.

"Menurut saya harus dipelihara Makan Bergizi Gratis ini, mungkin paling tidak 10 tahun. Mungkin setelah itu bertahap kita evaluasi," katanya

Luhut Minta BGN Perbaiki Serapan Anggaran dan Bangun Ekosistem MBG

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-07JPG-379425763.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan pujian terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena sudah menerapkan kebijakan ekonomi sesuai dengan mazhabnya yang ia kenal sejak era Presiden Joko Widodo.&nbsp;Salah satu, kebijakan yang Luhut puji yakni perihal kebijakan Purbaya mengguyur cash terhadap sistem perekonomian, sehingga bisa menggerakkan pasar dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian. "Dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan (ekonomi RI) 5,2 mudah-mudahan kita 5,1-5,2 bisa didapat. Nah ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya Kepala Staf Presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ," kata Luhut dalam acara bertajuk '1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' di Jakarta Selatan, Kamis (16/10). "Bagaimana market itu diguyur dengan cash, dengan dana, uang yang berputar di market," tambahnya. Lebih lanjut, Luhut juga menyampaikan sejak pemerintahan Jokowi, dirinya sudah menilai ada sesuatu hal yang tidak baik-baik saja terhadap sistem keuangan Indonesia.&nbsp;Namun, kata dia, hal yang tidak baik itu sedikit demi sedikit sudah memudar. Seiring dengan kebijakan Purbaya yang mengguyur dana pemerintah senilai Rp 200 triliun kepada lima bank milik negara. "Saya sudah bersampaikan waktu itu pada Presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan Republik ini, dengan sistem keuangan kita. Di mana APBN masuk keluar, tapi nanti disedot lagi oleh Bank Sentral. Dan, itu yang terjadi, sehingga M0-nya rendah," jelas Luhut. "Nah, sekarang saya lihat dengan kesempatan ini, saya lihat Menteri Keuangan yang baru, dia mendorong betul mazhabnya dia ini untuk mengguyur market itu dengan tadi dia taruh Rp 200 triliun di perbankan. Dan itu saya kira langkah yang sangat bagus," tambahnya. Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Jokowi ini mengaku bahwa Purbaya dulunya merupakan deputi dalam lembaga yang ia pimpin. Melalui kebijakan Rp 200 triliun yang dinilainya bagus, diakui Luhut, banyak kebijakan-kebijakan di era Jokowi yang memang bersumber darinya. "Karena saya ngalamin dengan dia, karena itu Presiden waktu itu Pak Jokowi, tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya, dia yang saran kepada saya, Pak harus begini, menurut dia. Tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir, benar juga," ujarnya. Luhut juga menilai bahwa kebijakan Menkeu Purbaya untuk mengguyur bank Himbara dengan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun adalah salah satu langkah yang tepat. Bahkan, ia menilai saat ini sudah menunjukkan hasilnya. "Injeksi ideal pemerintah di Rp 200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini, sudah mulai kita lihat menunjukkan hasil," tambahnya. &nbsp;

Luhut Binsar Pandjaitan puji Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas kebijakan ekonomi yang dorong pertumbuhan.

Luhut Puji Mazhab Purbaya Guyur Himbara Rp 200 Triliun: Itu Langkah yang Sangat Bagus!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/tempImage6TaoEL-3389313173.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Imamatul Silfia)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Imamatul Silfia)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merasa kesal lantaran usulannya soal Family Office dibenturkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diurus oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Luhut memastikan Family Office usulannya yang akan dibangun di Bali itu tidak ada urusannya dengan APBN. Ia pun menegaskan dirinya sama sekali tak pernah meminta kas negara untuk membiayai proyek itu. Justru ia mengatakan, keberadaan Family Office akan membantu pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Terlebih peran APBN hanya bisa mencapai 15 persen saja. "Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini, tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah, APBN kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector," kata Luhut dalam acara bertajuk &lsquo;1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran&rsquo; di Jakarta Selatan, Kamis (16/10). "Nah untuk itu, kita harus friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulin, buatlah family office. Family office itu gak ada urusan dengan APBN. Sebenarnya enggak ada urusannya," tambahnya. Lebih lanjut, Luhut menyampaikan, urusan Family Office dengan pemerintah bukanlah dari sisi pembiayaan APBN. Melainkan, bagaimana agar para investor dalam negeri dan asing masih mau menempatkan uangnya di Indonesia. Itu sebabnya, kata dia, pemerintah perlu merumuskan sejumlah kebijakan. Mulai dari zero tax, kemudian nanti setelah baru kena tax saat melakukan investasi hingga termasuk kepastian terkait sistem hukum atau common law. "Terus ribut. Ini bilang, apa ditubrukin lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan, gak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Gak ada urusannya APBN sama sekali di situ," tegasnya. Menurutnya, saat ini yang diperlukan dari pemerintah juga berupa joint study antara beberapa kementerian. Salah satunya, mulai dari Menteri Investasi hingga Mahkamah Agung. Di sisi lain, Luhut juga menyoroti alasan banyak warga dunia termasuk Indonesia, justru menanamkan modalnya di Singapura hingga Abu Dhabi, bahkan Singapura. Luhut berambisi untuk menarik orang kaya itu untuk menanamkan modal di tanah air, itu sebabnya ia mengusulkan kehadiran Family Office. "Kenapa orang asing tuh bikin family office, banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hongkong, banyak sekali sekarang di Abu Dhabi. Tapi mereka juga pengen. Kenapa di Singapura aja? Proyeknya kurang. Di Indonesia proyeknya banyak. Ya kenapa gak kita tarik ke mari? Logikanya di situ," tukasnya.

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan usulan Family Office tidak ada hubungannya dengan APBN. Justru mendukung tercapainya PDB 8 persen.

Usulannya soal Family Office Dibenturkan Purbaya, Luhut: Siapa yang Minta APBN? Nggak Ada Urusannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/airlangga-luhut-935606160.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (12/3)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (12/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tampak tidak khawatir dengan perhitungan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang memangkas proyeksi&nbsp;pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5 persen menjadi 4,9 persen. Menurut Luhut, koreksi ramalan ADB ini justru harus dilihat sebagai kesempatan emas&nbsp;(golden opportunity). "Ya silakan saja (ADB pangkas proyeksi). Tapi, kalau saya lihatnya ini kan dunia ini memang bergerak banyak ya. Jadi, kita juga jangan terlalu pesimis melihat itu. Menurut saya, ini semua kan buah daripada makan bergizi ini (Makan Bergizi Gratis/MBG) kan belum kelihatan. Tapi akan segera kelihatan," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, di Jakarta, Jumat (3/10). Luhut menekankan, saat ini Indonesia sedang berada pada momentum penting karena beberapa program pemerintah, termasuk program MBG, mulai berjalan dan memberi dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang ditempatkan ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diyakini bisa memperlancar pembiayaan kredit, sehingga menggerakkan ekonomi di tingkat bawah. Menurut Luhut, kondisi global yang penuh ketidakpastian justru membuka ruang lebih besar bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan dukungan likuiditas perbankan dan arah kebijakan pemerintah yang menjaga keberlanjutan pertumbuhan, ia optimistis prospek ekonomi Indonesia akan tetap positif. "Dana yang diberikan oleh Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) itu kan juga belum semua mengalir. Kalau saya pribadi, ini adalah golden opportunity untuk orang investasi di Indonesia ke investasi-investasi yang&nbsp;captive. Misalnya (sektor) listrik, makanan tadi seperti (Makan Bergizi Gratis) gizi," ujarnya lagi. Selain ADB yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) justru menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,9 persen. "Kita harus lihat dari sisi positif,&nbsp;golden opportunity&nbsp;buat kita, buat bangsa Indonesia atau investor-investor muda Indonesia untuk investasi. (Dana) Rp 200 triliun sekarang diturunkan di perbankan, itu kan sangat bagus untuk masyarakat," katanya pula.

Menurut Luhut, koreksi ramalan ADB ini justru harus dilihat sebagai kesempatan emas (golden opportunity).

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Luhut: Ya Silakan Aja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/VewOiOtrnwJXZBkZqGOVrMDEsZWvzKH36ctGH85v-423533428.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan, meskipun sempat terjadi kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Menurutnya, saat ini pemerintah sudah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan dalam implementasi program tersebut. "Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini, kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita tentu sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan," kata Luhut dalam konferensi pers, usai rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di Jakarta, Jumat (3/10). Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi desakan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG, karena dinilai menyedot anggaran besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa keracunan. Menurut Luhut, program MBG justru memiliki manfaat jangka panjang karena membangun rantai pasok baru bagi kebutuhan pangan lokal, mulai dari telur, ikan, hingga pisang. "Ini kan baru sembilan bulan (berjalan) Pak Dadan. Jadi, kita jangan terus buru-buru kritik sana, kritik sini. Ya kritik bolehlah, (kritik) enggak ada masalah. Tapi maksud saya ini membangun simpul-simpul ekonomi baru," ujarnya. Luhut menyampaikan pentingnya perluasan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program tersebut. Sebab, keterlibatan pemda, menurutnya perlu diperluas agar distribusi makanan lebih tepat sasaran. Maka dari itu, ia meminta publik tidak terburu-buru menilai negatif program MBG. Dalam tiga bulan ke depan, dengan perbaikan data dan sistem, pelaksanaan program MBG akan semakin baik. "Kita lihat tiga bulan ke depan menurut saya pasti akan lebih baik, karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan, kami lakukan pengecekan fisik, kami membangun tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat, sehingga kita tidak hanya menerima laporan. Sehingga Bapak Presiden dapat laporan yang dengan data akurat, sehingga proses pengambilan keputusan juga bisa akurat," ujarnya lagi. Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) melalui perwakilannya menilai program MBG sebaiknya dihentikan sementara, karena dinilai sarat misalokasi anggaran. "Dengan mengubah penerima MBG dari yang bersifat universal menjadi&nbsp;targeted,&nbsp;pemerintah dapat memperbaiki misalokasi anggaran serta menyesuaikan program dengan tujuan kebijakan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif,&rdquo; ujar Ekonom Lili Yan Ing. Senada, Ekonom Milda Irhamni dari AEI juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi program sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen untuk menghindari konflik kepentingan.&nbsp;

Luhut menyampaikan pentingnya perluasan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program tersebut.

Luhut Nilai Program MBG Tak Perlu Dihentikan: Kalau Kurang di Sana Sini, Kita Perbaiki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/CoV8HfzP7NrlNxqRkmqUjxp2fRMizrIyLwQB4RMP-959621649.jpg" alt="Luhut Binsar Pandjaitan terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB PASI untuk periode 2025&ndash;2029. (Dok. PB PASI)" width="100%">
<figcaption>Luhut Binsar Pandjaitan terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB PASI untuk periode 2025&ndash;2029. (Dok. PB PASI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Luhut Binsar Pandjaitan resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) periode 2025&ndash;2029. Luhut terpilih dalam Kongres PASI yang digelar hari ini (30/8) di Solo, Jawa Tengah.&nbsp; Penetapan ini merupakan hasil dari proses penjaringan yang berlangsung sejak awal Juli dan diikuti dengan dukungan penuh dari seluruh 38 Pengurus Provinsi PASI di Indonesia. Luhut menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kembali memimpin organisasi atletik nasional.&nbsp; &ldquo;Tugas kali ini bukan hanya melanjutkan apa yang telah dicapai, tetapi membawa atletik Indonesia naik ke level yang lebih tinggi. Apa yang kita raih adalah awal, bukan akhir. Saya rasa SEA Games sudah tidak cukup dijadikan target. Tantangan kita berikutnya adalah Asian Games,&rdquo; ujar Luhut dalam keterangan yang diterima Jawa Pos. Luhut menyebut bahwa periode kepemimpinannya kali ini akan dijalani dengan arah yang lebih fokus dan terukur. Dia menekankan lima agenda strategis yang akan menjadi prioritas PB PASI selama empat tahun ke depan.&nbsp; &ldquo;Pertama, menjadikan atlet sebagai pusat utama dalam seluruh kebijakan, program, dan alokasi sumber daya. Kedua, memusatkan perhatian pada nomor-nomor potensial yang memiliki peluang riil untuk meraih prestasi di Asian Games bahkan Olimpiade. Ketiga, memperkuat sistem pelatihan berbasis sport science, mulai dari aspek pelatih, nutrisi, biomekanik, hingga pemulihan,&rdquo; ujar Luhut. Selanjutnya, Luhut menekankan pentingnya membentuk tim pencari bakat nasional yang aktif menelusuri potensi atlet dari seluruh penjuru daerah. Dan terakhir, memastikan setiap provinsi memiliki kalender kompetisi yang terjadwal secara berkala seperti Kejurda, demi membangun kesinambungan pembinaan dan pengalaman bertanding bagi para atlet. Selain menyampaikan arah kebijakan utama, Luhut juga menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pembentukan susunan kepengurusan baru. Dia mengajak seluruh elemen dalam tubuh PASI untuk membuka ruang diskusi dan kolaborasi yang sehat agar organisasi mampu bergerak lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman. Sebagai penutup, Luhut menyerukan semangat kolektif untuk menjadikan periode 2025&ndash;2029 sebagai era kebangkitan atletik Indonesia. Dia mengajak seluruh pengurus, pelatih, atlet, dan mitra pendukung untuk bersama-sama melahirkan generasi juara baru dan mengibarkan Merah Putih di podium dunia.&nbsp; &ldquo;Mari kita ukir sejarah baru bersama. Atletik Indonesia harus menjadi kekuatan yang disegani, bukan hanya di kawasan, tapi juga di panggung global,&rdquo; tegas Luhut. Dengan arah baru dan dukungan penuh dari seluruh komponen organisasi, PB PASI menatap masa depan dengan keyakinan bahwa prestasi yang lebih besar bukan hanya mungkin, tetapi bisa dicapai dengan kerja bersama yang terarah dan berkelanjutan.

Luhut Binsar Pandjaitan terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB PASI untuk periode 2025–2029, fokus pada prestasi atletik Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#luhut binsar pandjaitan

Berita Terkini