<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/LUHUT-05-4079570676.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan beserta Anggota Dewan konomi Nasional usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (4/11). (Foto: IG Luhut)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan beserta Anggota Dewan konomi Nasional usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (4/11). (Foto: IG Luhut).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah resmi memberi restu pada jajaran DEN yang telah diajukannya. Hal ini ditandai dengan dilantiknya lima orang pilihan Luhut di Istana Negara Jakarta, Selasa (4/11). &ldquo;Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan konomi Nasional yang telah saya ajukan,&rdquo; kata Luhut melalui akun Instagram pribadinya. Dia mengungkapkan, sebelum dilantik pada hari ini, timnya sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Selain itu, tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Presiden untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional. Ia memastikan bahwa kelima orang yang dipilih dan dilantik ini adalah para pakar dan praktisi profesional dan sarat pengalaman di bidangnya. &ldquo;Seperti Ibu Marie Elka Pangestu, Seorang Ekonom, Ahli Moneter dan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia yang sering membantu saya terkait Global Blended Finance Alliance, beliau saya minta kesediaannya sebagai Wakil Ketua,&rdquo; ujar Luhut. Kemudian, ada Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan sekaligus pakar ekonomi makro terkemuka Indonesia. Lalu, ada Arief Anshory Yusuf, seorang ekonom yang berfokus pada pembangunan ekonomi khususnya kemiskinan dan kesenjangan. Keempat ada Haryanto Adikoesumo, seorang pengusaha manufaktur bahan kimia yang telah menekuni usahanya sejak 32 tahun lalu. Selain itu, ada pula Heryanto Irawan sosok Ekonom dari Verdhana Sekuritas yang selalu memberikan update terkini khususnya data-data terkait market global. &ldquo;Disamping itu, saya didampingi dua mantan Deputi saya dahulu yang selalu menjadi kompas bagi saya, yakni Septian Hario Seto dan Firman Hidayat,&rdquo; jelasnya. Ke depan, luhut berkeinginan Dewan Ekonomi Nasional yang ramping secara organisasi bisa punya kredibilitas yang nyata. Sehingga kehadirannya bukan sekedar dibentuk saja, tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang solutif bagi arah kebijakan perekonomian bangsa. &ldquo;Saya meyakini bahwa masukkan dari kami nantinya akan disusun berdasarkan data yang terverifikasi dan melalui proses penelaahan yang ketat. Dengan perumusan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, kami bertekad mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kelima orang yang dipilih dan dilantik ini adalah para pakar dan praktisi profesional dan sarat pengalaman di bidangnya.

Luhut Happy Prabowo Beri Restu dan Lantik Jajaran Dewan Ekonomi Nasional Pilihannya, Ada Marie Elka hingga Chatib Basri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/LUHUT-3424846901.jpg" alt="Menko Marves Luhut B Pandjaitan yang kini dalam perawatan di Rumah Sakir di Singapura" width="100%">
<figcaption>Menko Marves Luhut B Pandjaitan yang kini dalam perawatan di Rumah Sakir di Singapura</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar di jagat maya foto Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terbaring di rumah sakit dalam kondisi terpasang banyak selang. Terkait itu, Jubir Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar alias hoaks. &ldquo;(Foto beredar soal Luhut di medsos) hoaks,&rdquo; kata Jodi Mahardi saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (25/10). Dia memastikan bahwa kondisi Luhut yang sedang berada di Singapura telah memasuki fase pemulihan. Bahkan ia&nbsp; membenarkan bahwa saat ini Luhut telah diizinkan dokter untuk melihat dan mendengar laporan dari beberapa pekerjaan yang telah ditinggalkan. &ldquo;Betul (kondisi Luhut saat ini sedang dalam pemulihan dan telah diizinkan mendengar laporan pekerjaan),&rdquo; ujarnya. Hal yang sama juga pernah disampaikan Luhut melalui pesan suara dalam unggahan di Instagram pribadinya. Dia meminta kepada masyarakat untuk tidak percaya foto-foto aneh yang berseliweran di media sosial mengenai kondisi kesehatannya. Pasalnya, Luhut menyebut bahwa kondisinya saat ini telah menunjukkan progres yang baik. Bahkan maju sangat signifikan. &ldquo;Dan kalau boleh teman-teman tidak usah percaya terhadap foto-foto yang banyak bertebaran berseliweran yang aneh-aneh gitu. Saya overall dari hasil tim dokter tadi melaporkan progres saya maju sangat signifikan," ujar Luhut di akun Instagramnya, dikutip Rabu (25/10). Adapun per hari ini, kondisi yang membaik pula secara tidak langsung disampaikan Luhut melalui akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Luhut turut merespons soal hiruk pikuk dinamika pemilihan presiden (pilpres). Melalui unggahannya, Luhut mengucapkan selamat kepada Menkopolhukam Mahfud MD yang telah resmi mendampingi Ganjar Pranowo. Bahkan, dia pun turut bangga kepada Anies Baswedan dan Cak Imin yang telah lebih dulu berada di garis start pemilihan. &ldquo;Dari ruang pemulihan di Singapura yang tenang, berbagai hiruk-pikuk Informasi dari Tanah Air masih tak lepas darl pendengaran saya, khususnya mengenai dinamika Pilpres 2024,&rdquo; kata Luhut. Namun, kabar yang sungguh menyita perhatian Luhut adalah bersatunya Pak Prabowo dan Gibran sebagai pasangan Capres-Cawapres. Dia mengatakan, banyak orang yang ragu terhadap pasangan tersebut, namun baginya itu hal yang biasa dan lumrah di sebuah negara demokrasi seperti indonesia. Luhut menyampaikan keoptimisan kepada pasangan Prabowo dan Gibran, pasalnya kejadian serupa pernah dialami oleh Presiden Joko Widodo sebelum akhirnya menjadi panutan banyak pihak, termasuk dirinya. &ldquo;Setiap warganya mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda. Namun, saya berharap agar setiap perbedaan pendapat sebaiknya bisa disampaikan dengan penuh adab, jauh dari caci maki dan ujaran fitnah yang tak berdasar,&rdquo; tuturnya. &nbsp; &nbsp;

Jubir Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan kondisi Luhut B Pandjaitan yang sedang berada di Singapura telah memasuki fase pemulihan.

Beredar Foto Luhut Terbaring di Rumah Sakit, Jubir Menko Marves: Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/luhut.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta pemanfaatan katalog elektronik.  Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri Pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional <a href="https://www.jawapos.com/tag/bangga-buatan-indonesia/">Bangga Buatan Indonesia</a> (BBI) di Jakarta Convention Center, Selasa (25/5).  "Per 23 Mei 2022, dari Rencana Umum Pengadaan melalui Penyedia sebesar Rp 586 triliun, telah terealisasi belanja PDN Rp 109,3 triliun. Kami terus mempercepat realisasi belanja PDN sesuai arahan Bapak Presiden," kata Luhut.  "Kami mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar semua Pemda berkomitmen menggunakan produk dalam negeri," ujarnya.  Luhut juga melaporkan bahwa saat ini pihaknya telah mengkoordinasikan adanya perubahan signifikan dan besar-besaran pada sistem belanja negara, termasuk di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).  Pihaknya mengawal pemangkasan tahapan birokrasi pada sistem katalog elektronik, dari delapan tahap menjadi dua tahap untuk e-Katalog Nasional, dan dari sembilan tahap menjadi dua tahap untuk e-Katalog Lokal.  "Saat ini, jumlah produk yang tayang pada Katalog Elektronik mencapai 340.342 produk dan sesuai arahan Bapak Presiden, akan bisa mencapai 1 juta produk pada akhir 2022," tambahnya.  Lebih lanjut, Luhut menyampaikan progres pembenahan yang lain yaitu setelah 15 tahun lamanya, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Keuangan akhirnya bisa terintegrasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). "Kami juga terus mengawal penyamaan harmonisasi sistem kodefikasi bersama BPS," jelasnya.  Sembari menunggu harmonisasi kodefikasi tuntas, Luhut mengatakan pihaknya akan mulai menyiapkan konsolidasi belanja negara.  "Konsolidasi belanja membuat penggunaan APBN/APBD lebih efisien, sehingga dananya bisa semakin optimal digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat," pungkas Luhut.

Luhut Dorong Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-05-at-18.42.56_1.jpeg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sejumlah negara berminat melakukan investasi di Indonesia. Bahkan, daya tarik investasi nasional tidak memudar meskipun masih diselimuti pandemi Covid-19.  Luhut mengungkapkan, beberapa negara telah menyampaikan minatnya untuk menanamkan modalnya ke Indonesia seperti Korea Selatan, Tiongkok, hingga Uni Emirat Arab (UEA).  "Kemarin Samsung, Hyundai, pengusaha Tiongkok dan Abu Dhabi juga menyampaikan kepada saya mereka mau investasi,” ujarnya secara virtual, Rabu (8/9).  Luhut menjelaskan, alasan banyaknya negara yang masih tertarik berinvestasi di Indonesia karena penanganan Covid-19 RI yang dinilai baik. “Mereka ini melihat bagaimana kita tangani Covid-19 sangat baik," imbuhnya.  Luhut memaparkan, saat ini pembahasan dengan Samsung sudah cukup dalam. Bahkan Luhut menawarkan Samsung agar menyuntikkan investasi ke dalam industri teknologi tinggi dan pihak Samsung merespons kesediaannya.  "Saya dorong Samsung untuk investasi industri high tech. Mereka menyampaikan kesiapannya. Saya sampaikan kau mau insentif apa sampaikan kita akan berikan. Mereka mau," ungkapnya.  Bahkan, tambah Luhut, dalam waktu dekat, wakil dari Uni Emirat Arab akan datang ke Indonesia menemui pemerintah untuk melakukan pembahasan lanjutan untuk investasi di Singkil, Aceh.

Pandemi Tak Surutnya Minat Sejumlah Negara Berinvestasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/LUHUT-OKE-JAWA-POS.jpeg" alt="Menko Maritim dan Investasi Luhut b Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Maritim dan Investasi Luhut b Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Langkah tersebut dengan mempertimbangkan bahwa kondisi beberapa danau di Indonesia saat ini telah mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan kualitas air.  Selain itu juga mengalami penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi atau sedimentasi, pendangkalan, dan punahnya jenis biota endemik, yang menjadi ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat;  Menurut Perpres tersebut, untuk percepatan pengendalian kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi danau, perlu dilakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan secara terpadu melalui penyelamatan danau prioritas nasional.  Dengan demikian, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Selanjutnya, Presiden juga menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pengarah.  Lalu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Ketua Harian I serta Ketua Harian II yaitu Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa. Selain itu, Presiden juga menetapkan sejumlah menteri menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, diantaranya ;  1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy 2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD 3. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil 5. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo 6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno 7. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono 8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar 9. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim 12. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko 13. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto 14. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Haryono 15. Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh. Aris Marfai  Adapun Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap perencanaan dan penganggaran strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.  Tim tersebut juga memastikan pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, pemantauan dan evaluasi strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.  Tim tersebut juga merumuskan laporan pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional untuk disampaikan kepada Dewan Pengarah. Presiden Jokowi selanjutnya meminta Ketua Harian Dewan Pengarah menetapkan susunan keanggotaan, tugas serta mekanisme dan tata kerja Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat.  Sementara, ke-15 Danau Prioritas Nasional tersebut diantaranya ; 1. Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara 2. Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat 3. Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat 4. Danau Kerinci di Provinsi Jambi 5. Danau Rawa Danau di Provinsi Banten 6. Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah 7. Danau Batur di Provinsi Bali 8. Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara 9. Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Provinsi Kalimantan Timur 10. Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat 11. Danau Limboto di Provinsi Gorontalo 12. Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah 13. Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan 14. Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan 15. Danau Sentani di Provinsi Papua.

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Awasi 15 Danau Prioritas Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Penyekatan-PPKM-Darurat-Jakarta-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat" width="100%">
<figcaption>Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang saat ini juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengatakan bahwa dalam menghadapi virus Covid-19 varian delta tidaklah mudah. Sebab, tingkat penularan Covid-19 varian delta sangat cepat.  Sehingga, pemerintah melalukan upaya menerapkan kebijakan PPKM Darurat yang telah berlangsung selama 15 hari terhitung sejak 3 Juli 2021 lalu. Tujuannya untuk menurunkan mobilitas masyarakat dan mengendalikan Covid-19 varian delta.  “Kira-kira 7 kali lebih cepat menular dibandingkan varian sebelumnya,” ujarnya secara virtual, Sabtu (17/7).  Pihaknya sendiri, kata Luhut, menggunakan berbagai alat untuk memantau mobilitas masyarakat seperti indikator Google traffic, Facebook mobility dan indeks cahaya malam. Ia mengklaim telah terjadi penurunan aktivitas atau mobilitas masyarakat yang cukup signifikan.  "Hasil monitoring kami terhadap telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat," ucapnya.  Sehingga, Luhut menyebut, kondisi ini memberikan harapan untuk menurunkan penularan varian Delta. "Ini terus terang saja yang memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan varian Delta ini bisa kita turunkan,” imbuhnya.  Luhut juga mengatakan, harapannya penurunan kasus dapat terlihat dalam tiga hari ke kedepannya sudah membaik. Hal itu seiring dengan masa inkubasi Covid-19 varian delta yang berlangsung sekitar 2 hingga 3 minggu.  Luhut menambahkan, masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19 secara konsisten selama PPKM Darurat berlangsung.  "Hasil penelitian dari berbagai institusi dibutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 21 hari untuk kemudian penambahan kasus ini bisa mulai rata dan menurun hal itu sangat bisa terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini," pungkasnya.

PPKM Darurat Tekan Mobilitas, Luhut Berharap Kasus Positif Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Posko-Darurat-Oxygen-Rescue-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah petugas menurunkan tabung oksigen dari truk di Posko Darurat Oxygen Rescue, kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (5/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan posko tersebut untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit, m" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas menurunkan tabung oksigen dari truk di Posko Darurat Oxygen Rescue, kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (5/7/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan posko tersebut untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit, m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Kemaritiman dan Investasi yang sekaligus menjabat sebagai koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan memastikan saat ini persediaan oksigen untuk kebutuhan penderita Covid-19 sudah aman.  Luhut mengaku, memang sempat terjadi kelangkaan oksigen seiring dengan meningkatnya angka penularan kasus Covid-19. Namun, setelah pemerintah melakukan impor oksigen menjadi lebih baik. Harapannya beberapa hari kedepan stok oksigen akan aman.  "Kami sudah mampu mengidentifikasi mengalokasikan lebih baik, tentu di sana sini masih ada masalah, tapi saya yakin dalam 4 hari ke depan mestinya kita sudah tambah baik," ujarnya dalam acara deklarasi gotong royong Selasa (13/7).  Luhut merincikan, pemerintah mengimpor 50 ribu oksigen konsentrator, dan 10 ribu di antaranya sudah tiba. Alat tersebut dapat digunakan untuk pasien Covid-19 bergejala ringan. Sementara, di rumah sakit pemerintah sudah menyiapkan tambahan oksigen berbentuk likuid.  Luhut menekankan, terkait impor, keputusan tersebut atas intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penanganan pasien Covid-19. “Sekarang prosesnya sedang berjalan. Kita berharap dalam 3-4 hari ke depan sudah mulai masuk Indonesia," pungkasnya.  Sebelumnya, Pemerintah terus berupaya menangani Covid-19 yang salah satunya menambah SDM tenaga kesehatan, baik untuk perawat dan dokter untuk mempersiapkan skenario terburuk. Untuk menarik minat relawan dokter dari dokter paska magang, diperlukan penyediaan fasilitas istirahat yang layak, memperoleh BPJS kesehatan, mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, dan alokasi biaya komunikasi.  “Kita akan tambah perawat dan dokter yang baru lulus dan akan di training terlebih dahulu selama tiga hari,” tuturnya.

Impor Oksigen, Luhut Pastikan 3 Hari Kedepan Stok Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-05-at-18.42.56_1.jpeg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, telah terjadi penurunan aktivitas pergerakan atau mobilitas masyarakat. Selama periode 3 hingga 10 Juli 2021 penerapan PPKM darurat, mobilitas masyarakat turun 10 hingga 15 persen.  “Dan hasil yang kami dapat 3-10 Juli provinsi Jawa Bali sudah menunjukan penurunan mobilitas 10-15 persen dari target 20 persen lebih,” ujarnya secara virtual usai rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (12/7).  Luhut memaparkan, penurunan tersebut berdasarkan pantauan indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic, Facebook Mobility serta Indeks Cahaya Malam NASA.  "Impementasi di lapangan kami lihat semakin baik dan kami berharap satu minggu ke depan mobilitas kegiatan masyarakat juga semakin turun sesuai harapan kita," tuturnya.  Luhut berharap agar penularan kasus Covid-19 harian tidak lebih dari 30 ribu. Meskipun dalam tiga hari terakhir kasus harian masih berada di kisaran 30 ribu. Namun, terdapat secerca harapan karena tingkat kesembuhan pasien Covid-19 erus meningkat.  "Jadi kami berharap minggu depan sudah mulai, mungkin kalau semua berjalan kita disiplin akan mulai flattening atau mulai akan merata dan kita harap nanti cenderung akan terkendali," ungkapnya.  Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan penanganan pasien Covid-19 dengan menambah persiapan Rumah Sakit (RS) terhadap pasien yang terpapar dengan memanfaatkan lapangan sebagai pengganti ruang rawat inap.  “Persiapan RS tempat tidur saya kira PUPR dan Kemenkes sudah membaik, penambahan Jakarta terus dan Jawa Barat di Bandung, Semarang, Jawa Timur, dan Bali juga membuka RS lapangan,” ucapnya.  Luhut menambahkan, pemerintah berharap melalui kedisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan pelaksanaa vaksinasi yang terus berjalan membuat keadaan menjadi semakin baik.  "Dan kita berharap juga dengan disiplin kita semua dan program vaksin berjalan, prokes jalan, kombinasi semua ini, pematuhan pada PPKM Darurat, kita akan bisa bertambah baik," pungkasnya.

Luhut: Penerapan PPKM Turunkan Mobilitas Masyarakat Hingga 15 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210226-WA0000.jpg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Luhut Binsar Panjaitan telah meminta Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar mengawasi program percepatan pengadaan produk farmasi dan alat kesehatan pada masa PPKM Darurat.  “Ini masa genting, bukan saatnya mengambil kesempatan pribadi. Sekali lagi, hukuman pasti menanti. Saya ulangi lagi hukuman pasti menanti bagi mereka yang melanggar hukum dan mengeksploitasi masa darurat untuk kepentingan pribadi,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (5/7).  Luhut meminta masyarakat umum yang sedang tidak menghadapi situasi kritis atau merawat pasien Covid-19 untuk tidak menimbun oksigen. Saat ini tengah diprioritaskan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia. “Distributor dan pelaku penimbun oksigen dan obat-obatan penting untuk perawatan Covid-19 adalah musuh masyarakat. Akan ada ganjarannya,” tuturnya.  Seperti diketahui, pada Minggu (4/7), pasien positif Covid-19 kembali mencatat rekor 27.233 dengan 555 kematian. Menghadapi situasi ini, pemerintah menyiapkan beberapa tempat untuk penanganan pasien Covid-19. Di antaranya adalah Rumah Susun Nagrak, Rumah Susun Pasar Rumput, Wisma Atlet, dan Asrama Haji.  Menurutnya, Peruntukan fasilitas tersebut akan ditentukan Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19 berdasarkan kriteria urgensi penanganan pasien Covid-19. Pemerintah juga mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 dengan menyiapkan rumah sakit lapangan baru di beberapa titik kritis di berbagai wilayah. Pembangunan tenda pleton yang dimiliki kepolisian, TNI, Kementerian dan Lembaga yang akan didirikan di seluruh Pulau Jawa dan Bali.  Pemerintah menyadari ketersediaan oksigen terbatas, maka dari itu pemerintah akan terus mengusahakan dan mencari jumlah oksigen secara maksimal dengan berbagai cara baik di industri lokal maupun menyiapkan opsi impor oksigen. “Saat ini keselamatan rakyat adalah hukum utama,” ujarnya.  Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi meminta, masyarakat untuk mendapatkan panduan praktis pertolongan pertama pada pasien yang kadar oksigen pada oximeternya di bawah 90 dari Kementerian Kesehatan dan para dokter atau perawat yang dikenal. Bisa juga lewat telemedis dan berbagai konten edukatif di bermacam saluran media sosial, pelajari dan praktikkan agar kita dapat segera mendapatkan pertolongan awal.  Sementara terkait kebutuhan jumlah obat-obatan dan alat farmasi yang meningkat selama PPKM Darurat, Jodi menjelaskan Kemenkes terus berkoordinasi dengan Kemenperin, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan POM untuk percepatan pemenuhan kebutuhan nasional melalui industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri pada masa PPKM Darurat.

Luhut Tegaskan Penimbun Oksigen Masa PPKM Darurat Pasti Akan Dihukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/whatsapp-image-2020-09-15-at-15.16.33-1.jpg" alt="Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara mengenai Tingkat  Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pembelian barang pada anggaran belanja  pemerintah. Ia menyebut, sebenarnya dari anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan produk lokal.  Luhut membeberkan, belanja modal dan barang pemerintah totalnya mencapai Rp 1.300 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut ada sekitar 45 item besar yang digunakan untuk membeli barang impor.  "Kita punya belanja modal dan barang Rp 1.300 triliun satu tahun. Itu kami identifikasi itu ada 45 item yang besar, nilainya kira-kira USD 34 miliar. Itu kita impor," ujarnya secara virtual, Selasa (13/4).  Luhut melanjutkan, ternyata setelah dihitung kembali sebenarnya ada 17 item yang dapat diproduksi di dalam negeri. Barang tersebut senilai mencapai USD 17 miliar atau setara dengan Rp 225 triliun.  Menurutnya, anggaran tersebut dapat diinvestasikan dan dibelanjakan pada produk lokal yang dapat berujung pada penyerapan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara melalui setoran pajak.  "Kalau dibuat dalam negeri, diinvestasikan di dalam negeri, itu pasti akan ciptakan lapangan kerja dan mendapatkan pajak," tuturnya.  Selain itu, Luhut mengimbau agar anggaran belanja negara tidak dijadikan bancakan korupsi bagi beberapa pihak. Karena itu, Ia meminta KPK memantau proses penggunaan TKDN pada belanja barang pemerintah.  "Maka ayo mari sama-sama diawasi proses TKDN ini, kalau dilaksanakan dengan baik ini akan bagus," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=joM2d6Cp0dQ

Luhut Minta KPK Pelototi Proses TKDN Pada Anggaran Belanja Pemerintah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#luhut b panjaitan

Berita Terkini