<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_-Pekerja-Bergaji-di-Atas-UMR-Wajib-Ikut-Tapera_Salman-Toyibi-1-3217190229.jpg" alt="Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasil rapat dewan gubernur Bank Indonesia (RDG BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6 persen, kemarin (16/10). Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit maupun pembiayaan. Termasuk, sektor properti perumahan. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, arah bauran kebijakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satunya, mempertahankan rasio&nbsp;loan to value/financing to value&nbsp;(LTV/FTV) kredit maupun pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100 persen. Yang berlaku efektif 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Dia memastikan likuiditas perbankan memadai. Sejalan dengan implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) berupa pemotongan setoran giro wajib minimum (GWM). "Nah, besarnya penurunan GWM, tergantung sektornya, tergantung besarnya kredit. Semakin kemringet berupaya keras mendorong kredit, kami kasih lebih insentifnya," ujar Perry. Tujuannya, agar perbankan mau menyalurkan kredit sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk sektor perumahan, konstruksi, dan perumahan rakyat yang merupakan program pemerintah. Hingga pekan kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp 256,5 triliun. "Kepada kelompok bank BUMN (badan usaha milik negara) sebesar Rp 119 triliun, bank BUSN (bank umum swasta nasional) senilai Rp 110,2 triliun,&nbsp;BPD (bank pembangunan daerah) sebesar Rp 24,6 triliun, dan KCBA (kantor cabang bank asing) Rp 2,7 triliun," beber alumnus Iowa State University itu. Perry menekankan, prioritas pemberian insentif KLM untuk kredit sektor-sektor padat karya. Yang mana berpeluang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. "Sektor pro-job. Dengan memastikan NPL (non-performing loan) tidak lebih dari 5 persen. Dengan demikian, BI meyakini pertumbuhan kredit 2024 bisa mendekati batas atas pada kisaran 10 sampai 12 persen year-on-year (YoY). Sedangkan untuk pertumbuhan kredit 2025 berkisar 11 hingga 13 persen YoY. Sementara itu, kinerja fungsi intermediasi perbankan pada September 2024 mencapai 10,85 persen YoY. Terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengusulkan, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah desa, dan rumah urban. Khusus untuk rumah urban, premi asuransi&nbsp;atau penjaminannya&nbsp;ditanggung negara. "Kalau itu semua dibebasin, 20 persen biaya di depan (saat beli rumah) itu hilang. Yang menyebabkan orang&nbsp;nggak bisa beli rumah bukan DP (down payment) karena sudah 0. Tapi biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang tidak bisa pakai kredit. Mesti cash," ungkapnya. Menurut dia, pembebasan pajak dan biaya tersebut tidak lantas membuat negara kehilangan pendapatan. Sebab, masyarakat akan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun. Sehingga, keberlanjutan penerimaaan negara tetap terjaga. "Itu idenya, bukan snapshot di depan. Tapi mikirnya sustain, akan ada 3 juta masyarakat bayar PBB setiap tahunnya. Sedangkan PPN cuma sekali doang," terang Nixon.

Rasio LTV/FTV kredit maupun pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100 persen. Yang berlaku efektif 1 Januari sampai 31 Desember 2025.

BI Tahan Rasio LTV/FTV, Bos BTN Pastikan Program KPR DP 0 Persen Berlanjut sampai 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Maket-Perumahan-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Antisipasi Masyarakat Sulit Beli Tempat Tinggal karena Lonjakan Inflasi  JawaPos.com – Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) mulai meningkat. Perbankan menargetkan pekerja milenial sebagai sasaran pasar. Namun, tren inflasi yang tinggi berpotensi menyulitkan masyarakat memiliki tempat tinggal.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, lonjakan inflasi bakal memicu Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan. Kondisi itu tentu berimbas terhadap suku bunga KPR. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan mendorong pasar pembiayaan perumahan di tanah air.  BI sebagai regulator bisa membuat kebijakan makroprudensial dengan menurunkan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk sektor perumahan. Juga lebih melonggarkan loan to value (LTV).  "Tujuannya adalah lebih banyak yang berani mendanai sektor perumahan karena risikonya diturunkan bobotnya oleh bank sentral kita di dalam prudential frame-nya," paparnya.  Sinergi BI, OJK, dan Kemenkeu menjadi sangat penting untuk menggairahkan sektor perumahan. Peran industri dan para investor juga cukup vital.  Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan penyaluran KPR tumbuh 7,68 persen year-on-year (YoY) hingga Juni 2022. Selain itu, berdasar data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada Mei 2022, penyaluran KPR berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) didominasi BTN dan UUS BTN Syariah. Masing-masing sebesar 56,09 persen dan 11,38 persen.  "Angka terbaik pertumbuhan kredit BTN selama pandemi, yang mayoritas dalam bentuk KPR. Sebelum pandemi, kami bicaranya belasan persen," kata Wakil Direktur BTN Nixon L.P. Napitupulu Jumat (8/7).  Dia optimistis tren pertumbuhan bisa dijaga hingga akhir tahun. Berkisar 9–10 persen sepanjang 2022. Salah satu strateginya, menggenjot KPR ke segmen milenial.  "Menyasar nasabah berusia 21 tahun hingga 39 tahun," ujarnya.  Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyebutkan, pihaknya telah menyalurkan dana FLPP untuk 81.846 unit rumah senilai Rp 9,09 triliun per 3 Juni 2022. Minat masyarakat terhadap dana FLPP cukup tinggi. Terlihat dari banyaknya bank penyalur yang mengajukan pencairan dana FLPP.  Meski demikian, lanjut Adi, dana FLPP tidak hanya disalurkan. Tetapi juga memperhatikan ketepatan sasaran dan kualitas bangunan.  "Kami berfokus pada ketepatan sasaran, kualitas bangunan, dan perbaikan proses bisnis dengan melibatkan perbankan dan pengembang. Semua ini kami lakukan untuk memperbaiki kualitas layanan terhadap masyarakat," jelasnya.  CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyatakan, properti sebenarnya masih cukup bertahan dan menjadi salah satu andalan untuk menggerakkan sektor realestat. Tecermin dari peminat properti sebesar 58,6 persen.  Rumah masih menjadi primadona dengan kontribusi 51,8 persen. Milenial yang aktif membeli rumah berusia di kisaran 27–39 tahun dengan penghasilan rata-rata Rp 8,5 juta per bulan.  KINERJA PEMBIAYAAN SEKTOR PROPERTI (PER APRIL 2022)  Jenis Kredit | Pertumbuhan  Properti | 6,1 persen YoY  KPR/KPA | 10,5 persen YoY  Realestat | 4,3 persen YoY  Konstruksi | 0,5 persen YoY  Penyaluran FLPP Per 3 Juni 2022  - Realisasi: 81.846 unit rumah  - Nilai: Rp 9,09 triliun  Sumber: BI, BP Tapera

Longgarkan LTV Agar Milenial Nggak Numpang di Rumah Mertua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rumah-Pondok-Candra-Frizal.jpg" alt="MEMBAIK: Jenny Sugiharto dan Edward Sugiharto berpose di ruang makan rumah contoh Topaz, Selasa (24/9). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MEMBAIK: Jenny Sugiharto dan Edward Sugiharto berpose di ruang makan rumah contoh Topaz, Selasa (24/9). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sinyal properti pada semester kedua tahun ini makin positif. Para pengembang pun tidak ragu lagi meluncurkan produk baru mereka. Selasa (24/9) PT Pondok Tjandra Indah menawarkan 50 unit rumah baru cluster Topaz ke pasaran. Dua klaster sebelumnya, Opal dan Ruby, dijadwalkan serah terima pada tahun depan dan 2021.  Komisaris PT Pondok Tjandra Indah Jenny Sugiharto menyatakan, kebijakan pemerintah kian menggairahkan sektor properti. Salah satunya adalah relaksasi aturan loan to value (LTV). Sejalan dengan penurunan suku bunga acuan, beberapa perbankan juga menurunkan suku bunga kredit.  "Terendah, ada perbankan yang mematok suku bunga 6,75 persen yang berlaku fixed hingga tiga tahun," katanya.  Jenny mengungkapkan, mayoritas konsumen Pondok Tjandra Indah bertransaksi dengan memanfaatkan kredit perbankan. Persentasenya sekitar 70 persen. Dengan penurunan suku bunga KPR, sebagian pembeli memilih segera melunasi uang muka agar bisa akad kredit.  "Apalagi, sebagian besar pembeli kami end user. Tipe rumah yang paling diminati adalah yang besar," jelasnya.  Kemarin Pondok Tjandra Indah meluncurkan 50 unit rumah dengan total luas bangunan 110 meter persegi. Rumah dua lantai itu berdiri di atas lahan seluas 90 meter persegi. Pembelian hunian anyar tersebut diawali dengan skema nomor urut pemesanan (NUP).  "Rencananya, pelaksanaan NUP pada 6 Oktober 2019. Kami optimistis satu hari itu semuanya habis terjual," tegas Direktur Pondok Tjandra Indah Edward Sugiharto.  Sejak Mei lalu, Pondok Tjandra Indah terhubung dengan middle east ring road (MERR) untuk satu sisi jalan. Kini Edward menunggu penyelesaian proyek di sisi jalan yang lain. Infrastruktur itu akan membuat kinerja penjualan Pondok Tjandra Indah makin gemilang.  Tahun lalu Pondok Tjandra Indah memasarkan cluster Opal dan Ruby. Masing-masing berjumlah 250 unit. Serah terima Opal bakal bertahap pada Oktober 2020, sedangkan Ruby pada awal 2021.  "Kami ingin menjadi kawasan kota mandiri. Selain didukung fasilitas yang lengkap, juga infrastruktur jalan," pungkas Edward.

Relaksasi LTV Gairahkan Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-strategi-intiland-bertahan-dalam-gempuran-kenaikan-suku-bunga_m_.jpg" alt="Perumahan Graha Natura Surabaya yang dikembangkan PT Intiland Development Tbk" width="100%">
<figcaption>Perumahan Graha Natura Surabaya yang dikembangkan PT Intiland Development Tbk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Intiland Tbk (DILD) mengaku, sebagai pengembang keberatan dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang saat ini sudah naik di posisi 5,5 persen. Hal tersebut menambah beban industri properti yang masih melesu. Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan tersebut akan menahan permintaan akan hunian. Namun pihaknya melakukan strategi dengan berkolaborasi bersama perbankan untuk memberikan diskon bunga. "Kami berikan banyak sekali subsidi bunga. Itu strategi kami untuk antisipasi kenaikan suku bunga," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (28/8). Disisi lain, pihaknya menyambut baik relaksasi kebijakan uang muka pembelian hunian oleh BI melalui penyesuaian loan to value (LTV). Melalui kebijakan itu, BI memberikan keleluasaan bagi perbankan untuk menyalurkan KPR dengan DP hingga 0 persen. "Regulator cukup membantu untuk dukung konsumsi sektor properti ini. Jadi pintar-pintarnya kita saja bisa mem-package produk," tututnya. Archied juga menambahkan, perusahaan juga dibantu dengan aturan OJK yang akan memberikan relaksasi dengan memperbolehkan perbankan memberikan kredit untuk pembelian lahan. Meskipun syaratnya dalam waktu satu tahun sejak kredit cair, lahan tersebut harus sudah mulai dibangun. "Itu bagus ya menurut kami, tapi itu kan saya rasa untuk perumahan subsidi. Kalau kami land bank sudah cukup, tapi nanti kita lihat," tambahnya. Intiland sendiri akan menggenjot penjualan properti pada semester II tahun ini. Salah satunya dengan program penjualan Smart Deal Fest. Melalui program itu, Intiland akan memberikan beberapa promo seperti cicilan panjang, bunga kredit fixed 10 tahun dan diskon spesial. Program ini akan dilakukan mulai 1 September hingga 30 November 2018.

Begini Strategi Intiland Bertahan Dalam Gempuran Kenaikan Suku Bunga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-balik-ltv-ini-tantangan-realisasikan-kebutuhan-rumah-indonesia_m_227504.jpg" alt="ndonesia masih memiliki kebutuhan rumah atau backlog sebesar 11,38 juta unit." width="100%">
<figcaption>ndonesia masih memiliki kebutuhan rumah atau backlog sebesar 11,38 juta unit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan plat merah yang berfokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mengaku, banyak peluang dan tantangan sektor perumahan tahun ini setelah Bank Indonesia (BI) melonggarkan Loan To Value (LTV) Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Direktur Consumer Banking BTN, Budi Satria mengungkapkan, perhatian dan dukungan Pemerintah sangat tinggi.  Indonesia juga diuntungkan oleh bonus demografi yang mendorong pertumbuhan nasabah kelas menengah dan affluent. Menurutnya, Kontribusi sektor perumahan terhadap PDB berkisar antara 2,5 persen hingga 2,8 persen.  “Dengan kontribusi 2,8 persen di Indonesia, berarti masih banyak ruang bisnis yang bisa dikembangkan," ujarnya seperti diberitakan Jumat (13/7). Kemudian, Budi menuturkan, Indonesia masih memiliki kebutuhan rumah atau backlog sebesar 11,38 juta unit. Hal itu dipicu adanya kesenjangan antara kebutuhan rumah baru dengan kapasitas bangun serta masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, kata Budi, banyak juga masyarakat yang masih buta terkait manfaat bank atau unbankable. Pasalnya untuk membeli rumah bagi MBR dibutuhkan pembiayaan kredit dari perbankan. Budi menambahkan, ketersediaan lahan pun menjadi kendala para pengembang dalam membangun unit. Selama ini, belum ada landbank yang selaras dengan stabilitas harga. “Proses perizinan juga membutuhkan waktu yang lama,” tandasnya.

Di Balik LTV, Ini Tantangan Merealisasikan Kebutuhan Rumah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengembang-sesuaikan-strategi-bisnis-dengan-adanya-program-ltv_m_225913.jpg" alt="Pengembang siapkan strategi bisnis baru dengan adanya kebijakan LTV." width="100%">
<figcaption>Pengembang siapkan strategi bisnis baru dengan adanya kebijakan LTV.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program relaksasasi loan to value (LTV) yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diharapkan para pengembang dapat mendongkrak penjualan properti. Pasalnya, tahun politik yang berlangsung selama ini berdampak pada penjualan properti. Baik di sektor subsidi maupun nonsubsidi. Permata Graha Land (PGL), salah satu pengembang properti nonsubsidi pun mencoba mengadu peruntungan dengan program LTV. CEO PGL Frendcis Halim mengungkapkan, untuk menghadapi kelesuan properti di tahun politik, pihaknya berharap bisa mendapatkan peningkatan penjualan dari program relaksasi LTV. Program itu diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap stategis bisnis. "Kebijakan tersebut dapat menstiumulus konsumen untuk membeli produk properti pada tahun pemilik. Kami mencoba menangkap peluang" ucap Frendcis kepada JawaPos.com, Sabtu (7/7). Sebagaimana diketahui sebelumnya BI mengkaji untuk melonggarkan uang muka hingga 0 persen bagi pembelian rumah pertama. Hal tersebut masuk dalam kebijakan pelonggaran loan to value (LTV). Sementara itu, selama ini PGL merupakan pengembang yang bermain di pasar properti komersial. Pengembang ini umumnya mengambil lokasi propertinya di kawasan elite, seperti Kelapa Gading, Jakarta. Baru-baru ini pengembang ini baru saja memasarkan Cluster Woodland di Perumahan Cluster Woodland di Permata Gading Residence. Untuk tahap 1 sudah terjual 70 persen. "Salah satu inovasi pada proyek Permata Gading Residence, sebuah hunian terjangkau di kawasan elite Kelapa Gading," imbuh Frendcis. "Salah satu inovasi pada proyek Permata Gading Residence, sebuah hunian terjangkau di kawasan elite Kelapa Gading," sebut Frendcis.

Pengembang Sesuaikan Strategi Bisnis Dengan Adanya Program LTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/relaksasi-ltv-diklaim-permudah-milenial-ambil-kpr_m_224654.jpeg" alt="Keputusan Bank Indonesia memberikan kebebasan perbankan menawarkan uang muka rumah pertama sampai nol persen diklaim memudahkan kaum milenial." width="100%">
<figcaption>Keputusan Bank Indonesia memberikan kebebasan perbankan menawarkan uang muka rumah pertama sampai nol persen diklaim memudahkan kaum milenial.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelonggaran aturan Loan To Value (LTV) dan Financing To Value (FTV) untuk sektor properti diyakini dapat meningkatkan permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, risiko rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang masih tinggi tetap patut diwaspadai. Dosen Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Madani Balikpapan Bambang Saputra mengatakan, pelonggaran LTV dapat mendorong permintaan properti lantaran uang muka yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Selain itu, relaksasi kebijakan juga dapat mendorong masyarakat yang ingin melakukan investasi di sektor perumahan. Diketahui, investasi perumahan dan permintaan rumah komersial di Bumi Etam saat ini masih sepi. Bahkan, beberapa pengembang enggan berinvestasi perumahan komersial. Mereka lebih memilih mengembangkan rumah murah karena melihat pasar yang sudah jelas. Menurut Bambang, relaksasi ini juga akan memberikan dampak positif bagi pihak pengembang atau developer karena mereka tidak perlu membutuhkan modal yang terlalu besar untuk membangun rumah. Pihak pengembang pun juga bisa mendapatkan keuntungan lebih cepat untuk menambah modal. "Namun semua akan kembali ke perbankan berkaitan dengan profil risiko (manajemen risiko) nasabah dan developer. Ujung tombak kebijakan ini tentu perbankan. Ini kan bukan aturan wajib. Hanya BI memperbolehkan uang muka 0 persen," katanya dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Selasa (3/7). Ditambahkan Bambang, kebijakan ini juga perlu dipertimbangkan perbankan dengan NPL di atas 5 persen. Sebab ada risiko yang besar di sini. Kalau di bawah 5 persen akan lebih aman bagi ekonomi daerah. Perbankan, sambung Bambang bisa meraup pasar baru, khususnya anak muda yang terkendala uang muka akan lebih meringankan mereka untuk mengambil rumah. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, dengan kemungkinan mendapat down payment (DP) murah, cicilan bulanan bakal lebih besar. Tingkat risiko juga cenderung meningkat karena besarnya cicilan tidak disertai naiknya pendapatan debitor. "Menurut saya, efek pelonggaran LTV ini masih jangka menengah. Ada kenaikan kredit KPR, khususnya rumah pertama, tapi tidak akan terlalu tinggi," jelasnya. Dia memproyeksikan pertumbuhan kredit tahun ini berada di kisaran 9 persen. Angka itu masih lebih rendah daripada proyeksi 10&ndash;12 persen yang dicanangkan Bank Indonesia (BI). Bhima menyatakan, seharusnya fokus BI maupun pemerintah adalah memperbaiki daya beli yang masih stagnan, bahkan cenderung menurun. Selain itu, kepercayaan pelaku usaha harus dipulihkan. Dia mencontohkan, terkait dengan pajak, diperlukan relaksasi di beberapa sektor padat karya seperti makanan dan minuman, tekstil, serta alas kaki. Misalnya, penurunan tarif PPh badan dan PPN. "Jadi, pelaku usaha dengan rupiah yang lemah dan bunga pinjaman yang mahal tidak langsung naikkan harga jual barangnya. Karena menaikkan harga jual bisa menjadi inflasi yang ditransmisikan ke konsumen," terangnya. Sementara itu, perbankan masih cukup berhati-hati dalam menyikapi pelonggaran LTV. Bank tidak serta-merta menerapkan DP 0 persen untuk pembiayaan properti. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengakui, kebijakan tersebut cukup baik karena bank bisa menyesuaikan dengan pertimbangan masing-masing dalam memberikan kredit properti. Namun, Jahja mengungkapkan bahwa pemberian fasilitas DP 0 persen bergantung pada risiko kredit nasabah. Pertimbangan lainnya adalah lokasi dan kecukupan cash flow. "Supaya jumlah kredit meningkat dengan risiko tetap terjaga," kata Jahja. Jahja menjelaskan, pelonggaran itu membuat bank berwenang melakukan penilaian berdasar banyak kriteria dan saat yang tepat. "Kalau belum bisa kan tidak harus 0 persen. Kalau suku bunga tinggi, bergantung yang mau ambil <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/03/07/2018/simak-plus-minus-beli-rumah-pakai-cicilan-kpr-atau-kta" target="_blank">KPR</a> mampu atau tidak," ujar Jahja. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Maryono mengungkapkan, untuk mengimbangi kebijakan kenaikan bunga, BI memberikan dua kebijakan. Yakni, kelonggaran likuiditas dan pemberian kredit. "Diharapkan, kredit tidak bakal turun dengan kenaikan bunga acuan," tuturnya. Sejauh ini, lanjut Maryono, BTN tidak akan mengubah rencana bisnis bank (RBB). Maryono yakin, dengan DP 1 persen, target pertumbuhan kredit hingga 22 persen pada tahun ini bisa terpenuhi. "Kami optimistis di awal dapat tercapai. Jadi, kami tidak melakukan perubahan," katanya. Diketahui, BI merealisasikan rencana pelonggaran aturan uang muka KPR secara signifikan. Perbankan dimungkinkan menawarkan fasilitas uang muka hingga 0 persen kepada debitor. Kebijakan tersebut termuat dalam pengaturan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/25/06/2018/sentimen-relaksasi-ltv-bisa-jadi-amunisi-baru-penguatan-rupiah" target="_blank">loan to value (LTV)</a> dan financing to value (FTV). Itulah rasio pinjaman yang diterima debitor KPR. Besar kecilnya LTV akan memengaruhi uang muka. Namun, tidak semua bank diperbolehkan menawarkan uang muka atau down payment (DP) 0 persen. Pelonggaran hanya berlaku untuk bank dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) net di bawah 5 persen. Khusus untuk KPR, NPL gross-nya juga mesti kurang dari 5 persen. Dalam aturan sebelumnya, bank sentral menetapkan besar uang muka pembelian rumah pertama minimal 10 persen dari harga rumah. LTV rumah kedua adalah 80 persen (uang muka 20 persen). Rumah berikutnya berlaku di interval lebih tinggi 5 persen. BI juga melonggarkan fasilitas kredit melalui mekanisme inden menjadi maksimal lima tahun tanpa melihat urutan. BI juga menyesuaikan pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit properti inden dengan lebih ringan. Jika sebelumnya pencairan kredit baru bisa dilakukan setelah pembangunan fondasi selesai, kini hal itu dapat dilakukan setelah akad kredit. Besaran pencairannya 30 persen. Setelah pembangunan fondasi, kredit bisa cair 50 persen. Kemudian, setelah tutup atap, kredit dapat dikucurkan 90 persen.

Relaksasi LTV Diklaim Permudah Milenial Ambil KPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dp-nol-persen-bi-masyarakat-harus-pintar-pilih-program-kpr_m_224567.jpeg" alt="Konsumen harus pintar membandingkan program yang ditawarkan bank. Mana program yang lebih meringankan." width="100%">
<figcaption>Konsumen harus pintar membandingkan program yang ditawarkan bank. Mana program yang lebih meringankan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sehubungan dengan aturan pembayaran down payment (DP) atau uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama&nbsp;melalui relaksasi kebijakan maksimum nilai kredit atau Loan To Value (LTV), BI meminta masyarakat agar memperhitungkan tawaran bank terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Asisten Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, uang muka rendah dapat membuat cicilan menjadi lebih tinggi. Terutama bagi pembeli rumah pertama yang memiliki kemampuan mengangsur rendah. "Maka sebagai konsumen harus pintar membandingkan program yang ditawarkan bank. Mana program yang lebih meringankan," ujarnya dalam diskusi bersama media di Gedung BI, Jakarta, Senin (2/7). Filianingsih menuturkan, besaran nilai cicilan yang harus ditanggung debitur diserahkan pada kebijakan perbankan. Hal ini untuk memberikan keleluasaan pada bank mengatur saluran kredit. Disamping itu, Ia juga mengatakan, pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dapat mendorong kompetisi yang sehat dalam penyaluran KPR. "Karena kita ciptakan kompetisi yang sehat, kita beri pilihan supaya masyarakat lebih pandai dalam memilih investasi atau pembiayaan," tandasnya.

DP Nol Persen, BI: Masyarakat Harus Pintar Pilih Program KPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dp-rumah-sesuai-wilayah-rei-kota-malang-tunggu-realisasinya_m_169902.jpeg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) bakal menerapkan loan to value (LTV) atau nilai kredit sesuai dengan wilayah atau geografis. Sehingga setiap daerah nantinya mempunyai batas minimal down payment (DP) rumah yang berbeda-beda. Rencana kebijakan tersebut mendapat respon positif dari pengembang perumahan. Pasalnya, bisa jadi DP&nbsp;rumah di Kota Malang nantinya menjadi lebih murah. Tidak menutup kemungkinan, minat masyarakat dalam kepemilikan properti akan meningkat. Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kota Malang Suwoko mengatakan, kebijakan tersebut merupakan angin segar untuk para pengembang properti. Sebab belakangan ini, tingkat daya beli masyarakat di wilayah Malang Raya dirasa masih stagnan, lebih tepatnya belum ada peningkatan. &ldquo;Mungkin karena kebutuhan ekonomi masing-masing orang berbeda," ujarnya, Selasa (21/11). Oleh karena itu, Suwoko sangat mendukung kebijakan baru tersebut. Dia berharap kebijakan DP rumah sesuai wilayah mampu mendorong calon user untuk membeli unit di sektor properti. Kini, tinggal menunggu kebijakan tersebut direalisasikan. REI Kota Malang juga berharap adanya konsistensi dari pihak pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Apalagi investasi di Malang cukup menjanjikan. &ldquo;Saat ini, investasi untuk sektor properti di Malang Raya cukup baik. Para user lebih tertarik pada unit yang lokasi dan akses jalannya mudah dijangkau,&rdquo; tuturnya. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa keuangan (OJK), pertumbuhan kredit di sektor Real Estate memang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada Desember 2016, target penerimaannya Rp 843 triliun. Sedangkan pada September 2016, realisasinya mencapai Rp 857 triliun. Selanjutnya pada September 2017, realisari target mencapai Rp 773 triliun. Hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 7,84 persen secara year to date.

DP Rumah Sesuai Wilayah, REI Kota Malang Tunggu Realisasinya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ltv

Berita Terkini