<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/pilkada-ilustrasi_1-173745944.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI)&nbsp;Adjie Alfaraby mengatakan, berdasar riset, masyarakat memberikan sentimen positif atas putusan MK yang membolehkan setiap partai politik mengajukan calon presiden. &rdquo;Agar sebangun dengan aturan pilpres yang baru, aturan pilkada harus pula diubah. Bukan kepala daerah dipilih DPRD, tapi sebagaimana pilpres, pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, dan setiap partai politik dibolehkan mengajukan calon kepala daerah,&rdquo; ungkap Adjie dalam keterangan yang diterima, Rabu (15/1). Riset LSI Denny JA menggunakan&nbsp;aplikasi yang membaca percakapan di media sosial dan media online di internet. Informasi dikumpulkan dari berbagai platform digital seperti media sosial, berita online, blog, forum, video, hingga podcast. Adjie Alfaraby menjelaskan, mayoritas percakapan melihat keputusan MK pada 2024 soal pilpres sebagai langkah berani, yang membawa demokrasi ke arah yang lebih inklusif. &rdquo;Setiap partai kini memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden, membuka ruang yang lebih luas bagi representasi rakyat. Dalam sistem yang baru ini, kompetisi politik tidak lagi menjadi arena dominasi partai besar,&rdquo; tutur Adjie. Momentum itu, menurut Adjie, seharusnya tidak berhenti di tingkat nasional. Pilkada, sebagai cerminan demokrasi lokal, juga perlu mengikuti model pilpres tersebut. &rdquo;Biarkan setiap partai, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mencalonkan kepala daerah. Inilah wajah demokrasi yang sejati,&rdquo; ungkap Adjie Alfaraby. Dari 7.079 percakapan digital yang dikaji LSI Denny JA, lanjut dia, mayoritas bersumber dari berita online dan video, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap isu ini. Terhadap putusan MK soal pilpres itu, hanya 31,81 persen responden menunjukkan sentimen negatif. &rdquo;Kekhawatiran mereka, jika setiap partai dibolehkan mencalonkan capres, ada risiko fragmentasi politik. Artinya akan hadir banyak kandidat presiden yang dapat memecah suara rakyat,&rdquo; papar Adjie Alfaraby. Tetapi, menurut Adjie,&nbsp;demokrasi yang sejati justru seharusnya memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih dari banyak pilihan. Risiko ini, jika dikelola dengan baik, justru dapat menjadi peluang untuk memperkaya debat publik dan memperdalam kedewasaan demokrasi. Menurut dia, secara umum ada lima alasan utama mendukung penghapusan presidential threshold. Pertama, demokrasi menjadi lebih inklusif karena semua partai memiliki hak yang sama untuk mencalonkan kandidat. &rdquo;Kedua, kompetisi politik menjadi lebih sehat karena dominasi partai besar berkurang Ketiga, peluang bagi pemimpin baru terbuka lebar, memberikan harapan kepada tokoh-tokoh muda dan inovatif,&rdquo; jelas Adjie Alfaraby. Keempat, menurut dia, politik transaksional, yang selama ini menjadi momok dalam sistem politik dapat diminimalkan. Kelima, partisipasi publik meningkat karena rakyat merasa suara mereka benar-benar berarti. &nbsp; Sementara itu, terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD untuk efisiensi biaya, menurut riset LSI Denny JA&nbsp;justru memunculkan sentimen yang sangat negatif. &rdquo;Publik khawatir transparansi akan menjadi korban, dan politik transaksional di DPRD akan meningkat. Sebab&nbsp;hanya 23,7 persen yang mendukung wacana ini, dengan alasan efisiensi biaya,&rdquo; ungkap&nbsp;Adjie. Adjie menambahkan, demokrasi bukan sekadar soal efisiensi, demokrasi adalah investasi dalam legitimasi, keterwakilan, dan kepercayaan rakyat. &rdquo;Solusi untuk perbaikan pilkada justru tetap dengan pemilihan langsung oleh rakyat, tapi setiap partai dibolehkan mencalonkan kepala daerah,&rdquo; kata Adjie. Adjie&nbsp;memberikan contoh penerapan di negara Swiss, Kanada, maupun Prancis. Di Swiss partai kecil memiliki peluang besar untuk mencalonkan kandidat, memberikan representasi politik yang lebih luas. Di Kanada, sistem tanpa ambang batas berhasil mengurangi korupsi politik. Di Prancis, model ini melahirkan pemimpin inovatif seperti Emmanuel Macron. &rdquo;Indonesia, dengan segala keberagamannya, juga memiliki potensi untuk melangkah ke arah yang sama. Demokrasi yang inklusif dan kompetitif bukan hanya mimpi, tetapi tujuan yang dapat dicapai dengan keberanian untuk berubah,&rdquo; papar Adjie Alfaraby. Adjie Alfaraby menyatakan, penghapusan ambang batas tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi. Baik di tingkat nasional maupun lokal, sistem ini memberikan ruang yang lebih besar bagi rakyat untuk menjadi aktor utama dalam demokrasi.

masyarakat memberikan sentimen positif atas putusan MK yang membolehkan setiap partai politik mengajukan calon presiden

Demi Demokrasi yang Inklusif, Sebaikanya Pilkada Mengikuti Model Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/Pramono-Rano-Tanggapi-Hasil-Hitung-Cepat-Pikada-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5JPG-1261257614.jpg" alt="Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno foto Bersama usai menyampaikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat Pilkada di Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno foto Bersama usai menyampaikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat Pilkada di Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno hampir dipastikan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Pasalnya, hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menyatakan pasangan ini mendapat suara sekitar 49-50 persen. Data quick count di empat lembaga survei hingga Rabu (27/11) pukul 19.00 WIB menunjukkan secara rata-rata sudah mendekati 98 sampai 100 persen. Paslon Pramono-Rano masih unggul atas dengan rata-rata perolehan suara mencapai 50 persen. Sedangkan untuk paslon Ridwan-Suswono berada di urutan kedua dengan rata-rata suara mencapai 39 persen, dan paslon Dharma-Kun rata-rata mencapai 10 persen. Keempat lembaga survei yang dimaksud adalah, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia (Indikator), Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dan Saiful Mujani Research &amp; Consulting (SMRC).&nbsp; Dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) (data masuk 99,5 persen), RK - Suswono 39,28 persen, Dharma-Kun 10,6 persen, sedangkan Pramono-Rano 50,11 persen. Sedangkan Indikator Politik Indonesia (data masuk 99 persen), RK-Suswono 39,54 persen, Dharma-Kun 10,6 persen, dan Pramono-Rano 49,86 persen. Sementara itu, LSI Denny JA (data masuk 98,29 persen) meliputi, RK - Suswono 39,18 persen, Dharma-Kun 10,68 persen, dan Pramono-Rano 50,14 persen. Kalau SMRC (data masuk 100 persen) meliputi RK - Suswono 38,8 persen, Dharma-Kun 10,17 persen, dan Pramono-Rano 51,03 persen. &nbsp;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno hampir dipastikan memenangkan Pilkada Jakarta.

Hasil Quick Count Pilkada Jakarta Pukul 19.00 WIB, Pramono Urutan Pertama, Ridwan Kamil Belum Menyalip

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) tak banyak berkomentar terkait lembaga survei Poltracking, yang disanksi karena mengeluarkan hasil survei berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait Pilgub Jakarta 2024. Namun, ia mengaku menghormati putusan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persapi) tersebut.&nbsp; Poltracking beberapa waktu lalu menerbitkan hasil survei yang memenangkan pasangan RK-Suswono. Sedangkan LSI mengeluarkan hasil survei yang menyebut pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul. Padahal keduanya melakukan survei dalam waktu yang bersamaan.&nbsp; "Kalau urusan internal organisasi, saya menghormati aturan hukum dan aturan organisasi. Jadi, bukan wilayah saya untuk berkomentar terlalu jauh," ujar RK kepada wartawan, Selasa (5/11). Meski begitu, ia berharap bahwa sanksi yang diberikan kepada Poltracking itu menjadi evaluasi untuk ke depannya. "Karena itu kewenangan dari organisasi masing-masing. Mudah-mudahan jadi evaluasi," pungkas RK.&nbsp; Sebelumnya, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. Sanksi tersebut diberikan sebagaimana keterangan resmi yang disampaikan oleh Persepi pada Senin (4/11). Menurut Persepi, sanksi tersebut diberikan setelah mereka melakukan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei. Penyelidikan dilakukan secara langsung oleh Dewan Etik Persepi yang terdiri dari Asep Saefuddin, Hamdi Muluk, dan Saiful Mujani. Mereka mengambil langkah penyelidikan setelah dua lembaga survei kenamaan mempublikasi hasil survei Pilkada Jakarta. Yakni hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Kedua lembaga survei itu mempublikasi hasil survei yang berbeda. &rdquo;Dewan etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,&rdquo; tulis keterangan resmi Persepi yang dikutip oleh JawaPos.com pada Selasa (5/11).

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) berharap bahwa sanksi yang diberikan Persepi kepada Poltracking menjadi evaluasi.

Poltracking Disanksi Buntut Keluarkan Hasil Survei Beda dengan LSI di Pilkada Jakarta 2024, RK: Semoga Jadi Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/27/JKT_DEBAT-KEDUA-PILKADA-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_27102024-4-1656299126.jpg" alt="Suasana debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Beach City Int. Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Beach City Int. Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) memanggil Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltacking Indonesia terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Kedua pihak akan menjalani klarifikasi dalam rapat dewan etik. Anggota Dewan Etik Persepsi, Saiful Mujani membenarkan adanya pemanggilan terhadap kedua belah pihak. Rapat akan dilakukan secara tertutup malam ini, Senin (28/10) malam, dengan sejumlah materi pembahasan. &ldquo;Presentasi perbedaan elektabilitas, lalu bentuk pertanyaan elektabilitas, lalu metodologi,&rdquo; tutur Saiful saat dihubungi perihal rapat dewan etik tersebut. Menurut dia, pihaknya akan mengecek secara foresnik data-data mentah sebagai bukti survei, seperti kesesuain antara responden, lokasi, dan alamat, dengan Standar Operasional Prosedur alias SOP. &ldquo;Dasarnya itu. Pasti tidak selesai sehari. Harapan kami selesai seminggu,&rdquo; ungkapnya. Saiful menegaskan jajaran dewan etik bekerja secara profesional dan objektif dalam proses klarifikasi tersebut. Dia pun memastikan pihaknya netral dan objektif dalam menentukan keputusan yang nantinya akan diambil &ldquo;Sebagai asosiasi profesi, Persepi seperti asosiasi lain, punya Dewan Etik. Apakah akan objektif? Ya, kami profesional. Nanti ditunjukkan transparansi kerja dewan ini,&rdquo; ungkapnya. Dia menegaskan, jika ada anggotanya yang meragukan kerja Dewan Etik dan keberatan dengan hasil yang akan diputuskan, maka dapat melalui jalur musyawarah untuk kemudian disepakati pergantian jabatan Anggota Dewan Etik. &ldquo;Penggantian ini di rapat khusus, bukan sekarang. Karena yang sekarang hasil musyawarah sebelumnya. Sekarang waktunya memakai tiga dewan etik yang pelaku survei reguler, punya lembaga survei, dan profesor politik kuantitatif adalah Saiful Mujani, Prof Hamdi Muluk pelaku survei di Fakuktas Psikologi UI, dan Asep Saefuddin adalah profesor statistik IPB,&rdquo; ujar Saiful. Diketahui LSI pada Rabu (18/10) merilis hasil survei yang hasilnya elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono&nbsp;unggul dibanding paslon lain sebesar 51,8 persen. Sementara dibawahnya, Pramono Rano berapa pada angka 28,4 persen, disusul posisi terakhir Dharma-Kun memperoleh 3,2 persen. Selang satu bulan kemudian, hasil perbedaan terjadi di survei LSI pada Rabu&nbsp;(23/10). Survei tersebut menempatkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 41,6%, disusul Ridwan Kamil-Suswono 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%. Dari dua hasil survei yang dirilis LSI itu terjadi penurunan elektabilitas RK-Suswono dalam satu bulan sebesar kurang lebih sekitar 14 persen. Sedangkan, sehari setelahnya atau Kamis (24/10), Poltracking Indonesia juga merilis hal yang di sama. Hanya berbeda, di mana mereka mempoposikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di posisi teratas dengan Raihan 51,6%, kemudian diikuti Pramono Anung-Rano Karno 36,4%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto 3,9%.

Persepi memanggil Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltacking Indonesia terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta.

Dewan Etik Akan Objektif Soal Pemanggilan LSI dan Poltracking Terkait Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/ridwan-kamil-5-2262103207.jpg" alt="Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). (Royyan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). (Royyan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) lebih memilih membahas survei yang dikeluarkan Poltracking dibanding Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait Pilgub Jakarta 2024. Dua lembaga survei itu memiliki hasil berbeda terkait elektabilitas paslon di Pilgub Jakarta 2024. <div dir="auto">LSI dalam rilis terbarunya mengungkap hasil bahwa paslon Pramono Anung-Rano Karno menyalip elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Sementara menurut Poltracking hasilnya pasangan RIDO masih menempati elektabilitas tertinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mending bahas survei Poltracking, udah itu aja," ujar RK kepada wartawan, Kamis (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia lantas menanyai wartawan tentang survei yang sudah dikeluarkan Poltracking alih-alih survei LSI. "Udah liput poltracking belum? Saya tanya itu dulu nanti gak relevan jawabannya," pungkas mantan Gubernur Jawa Barat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015233857/7-pilihan-buah-kaya-kalsium-untuk-kesehatan-tulang-dan-gigi-cocok-untuk-cukupi-asupan-harian">7 Pilihan Buah Kaya Kalsium untuk Kesehatan Tulang dan Gigi, Cocok untuk Cukupi Asupan Harian</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru yang digelar 10-17 Oktober 2024 dan dirilis Rabu (23/10/2024), Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 41,6%, disusul Ridwan-Suswono 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketika responden ditanya kalau Pilkada DKI Jakarta diadakan hari ini, siapa yang akan ibu dan bapak pilih? Hasilnya Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas paling tinggi, disusul tempat kedua Ridwan-Suswono dan tempat ketiga Dharma-Kun,&rdquo; kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, saat merilis hasil survei LSI di Channel YouTube LSI Live, Rabu (23/10/2024) siang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menyusul temuan itu, berdasarkan survei yang dilakukan Poltracking pada pertengahan Oktober 2024, dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 10 &ndash; 16 Oktober 2024 mengungkap hasil berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tren terbaru elektabilitas tiga calon Gubernur &ndash; Wakil Gubernur Jakarta menunjukan pasangan M. Ridwan Kamil - Suswono mengalami kecenderungan naik (4.1%).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015233851/punya-kepribadian-kuat-dan-mandiri-perempuan-dengan-tanggal-lahir-ini-sulit-jatuh-cinta">Punya Kepribadian Kuat dan Mandiri, Perempuan dengan Tanggal Lahir Ini Sulit Jatuh Cinta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan pasangan Dharma Pongrekun - Kun Wardana Abyoto mengalami kecenderungan turun (1.2%). Sementara pasangan Pramono Anung - Rano Karno (Si Doel) mengalami kecenderungan naik (4.9%).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pada simulasi surat suara pasangan Gubernur &ndash; Wakil Gubernur Jakarta, M. Ridwan Kamil &ndash; Suswono memperoleh angka elektabilitas (51.6%), diikuti Pramono Anung - Rano Karno (Si Doel) (36.4%) dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana Abyoto (3.9%).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ridwan Kamil (RK) lebih memilih membahas survei yang dikeluarkan Poltracking dibanding Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait Pilgub Jakarta

Ridwan Kamil Lebih Memilih Membahas Survei Poltracking Dibandingkan LSI, Karena Disalip Pramono-Rano?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/umbu-1349028186.png" alt="UMBU TW PARIANGU" width="100%">
<figcaption>UMBU TW PARIANGU</figcaption>
</figure> Rencana pemberian penghargaan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019&ndash;2024 menuai kritik dan sinisme masyarakat. Bagaimana tidak, penghargaan tersebut justru diberikan kepada diri sendiri. Rencana itu mencuat setelah DPR resmi mengesahkan aturan pemberian tanda penghargaan dan piagam kepada seluruh anggota pada akhir masa jabatan mereka. Hal tersebut disepakati lewat rapat paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19 September 2024). Bagi publik, rencana itu terang saja menyerang logika mandat rakyat dalam prinsip kontrak politik. Rakyat selaku pemberi mandat pada pemilu awalnya menaruh kepercayaan kepada wakil mereka untuk duduk di kursi DPR guna memperjuangkan suara dan kepentingan rakyat. Dalam proses menjalankan madat tersebut, rakyat memiliki obligasi moral-politik untuk mengontrol serta mengevaluasi kinerja wakil-wakil itu. Catatan Minor Dari evaluasi tersebut akan diketahui apakah anggota DPR sudah amanah menjadi penyuara kepentingan rakyat atau malah sebaliknya. Karena itu, sejatinya yang lebih layak memberikan pengakuan atas kinerja anggota DPR adalah rakyat itu sendiri. Harus diakui, selama ini DPR mendapat banyak catatan minor. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal Maret 2023 menempatkan partai politik dan DPR/DPRD sebagai lembaga terendah yang dipercaya masyarakat (bertengger di urutan ke-14). Lebih buruk daripada partai politik di urutan ke-13. Rendahnya trust (kepercayaan) masyarakat terhadap DPR tentu bisa dilihat dari performa mereka dalam menjalankan tiga fungsi. Dalam fungsi legislasi, misalnya. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengungkap, DPR periode ini baru menyelesaikan 27 rancangan undang-undang (RUU) dari total 259 RUU yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019&ndash;2024. DPR hanya bisa menyelesaikan 5 UU dari 37 RUU yang masuk RUU prioritas. Artinya, ada 32 RUU yang tak diselesaikan hingga 2024. DPR juga hanya mengesahkan satu RUU prioritas, yaitu RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal, pada masa Sidang I Tahun 2023&ndash;2024, DPR masih bisa mengesahkan dua RUU prioritas. Hal tersebut, antara lain, dipicu terpecahnya fokus DPR menjelang musim Pemilu 2024 lalu. Pada pemilu lalu, misalnya, dari 575 anggota DPR, ada 521 orang yang kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Konsekuensinya, para anggota DPR lebih sering wira-wiri berkampanye ketimbang hadir dalam sidang-sidang yang membahas persoalan rakyat. DPR juga kepayahan dalam pengawasan terhadap kekuasaan. Tak ada suara kritis yang &rdquo;menggigit&rdquo; berbagai kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin selama ini. Belakangan, seiring dengan berambisinya koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul lawan-lawan politiknya, birokrasi bakal makin &rdquo;bengkak&rdquo;. Sebab, banyak partai politik yang dulu berada di barisan oposisi kini berubah menjadi pendukung kekuasaan. Nyaris tidak ada lagi oposisi yang mengingatkan pemerintah. Halaman gedung DPR pun lebih banyak diisi barisan protes serta suara kemarahan rakyat terhadap kebijakan atau undang-undang yang tidak memihak mereka. Dalam hal penganggaran, menyitir Formappi, DPR pun tidak serius membahas serapan anggaran. Terbukti, misalnya, pada Masa Sidang II Tahun 2023&ndash;2024, hanya sekali DPR mengevaluasi serapan APBN 2023 dan hanya lima komisi yang mengevaluasi serapan APBN 2023 bersama mitra kerja mereka. Membancak Diri Kinerja DPR sejauh ini masih diidentikkan dengan pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Contoh, sinyalemen bancakan dalam proyek rumah dinas DPR senilai Rp 39,7 miliar. Menurut penyidik KPK, ada dugaan penggelembungan (markup) harga di balik proyek tersebut (Seknas Fitra, 24/3/2024). Sejumlah perlengkapan rumah jabatan, mulai ruang tamu hingga kamar tidur, diduga dipatok dengan harga lebih tinggi daripada harga di pasaran. Ironisnya, praktik bancakan tersebut juga melibatkan para politikus di parlemen. Mereka seolah membancak rumah mereka sendiri. Fenomena itu semestinya sudah cukup bagi rakyat untuk mengganjar anggota DPR dengan nilai merah. Kengototan DPR untuk memberikan penghargaan terhadap diri sendiri juga kian memperlihatkan betapa kuatnya kebutuhan mereka akan status sosial, kekuasaan, dan rasa memiliki &ndash;yang disebut narsisme politik (Zeigler-Hill &amp; Dehaghi, 2023). Mereka benar-benar terlihat tak berdaya di hadapan prestise jabatan dan kekuasaan yang telanjur memabukkan dan membuat mereka &rdquo;gila hormat&rdquo;. Mereka tidak lagi menggubris perlunya rasa malu atau etika, moralitas, dan kepekaan terhadap persoalan rakyat. Yang ada di pikiran mereka hanyalah hasrat berkuasa dengan segala ke-narsis-annya demi kepentingan sendiri. Ironisnya, di tengah asyiknya para wakil rakyat memburu kehormatan, pada saat yang sama, rakyat justru sedang terhina oleh berbagai kebijakan yang tidak adil dan makin menyengsarakan. Sungguh miris.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;UMBU T.W. PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

Rencana pemberian penghargaan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019–2024 menuai kritik dan sinisme masyarakat.

Narsisme Politik DPR

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/media-asing-2035227473.jpg" alt="Ilustrasi pemilu di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu di Indonesia.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dinilai turun. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada 19-21 Februari itu menunjukkan sebanyak 83,6 persen responden mengaku puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014370712/armada-bus-listrik-damri-trans-semanggi-surabaya-resmi-beroperasi-berikut-tarif-jam-operasional-dan-rute-perjalanannya">Armada Bus Listrik Damri Trans Semanggi Surabaya Resmi Beroperasi, Berikut Tarif, Jam Operasional, dan Rute Perjalanannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, angka itu turun dibandingkan dengan hasil exit poll LSI saat hari pemungutan suara, 14 Februari 2024 lalu. Saat itu, sebanyak 94 persen pemilih mengaku puas dengan pelaksanaan Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita bandingkan jawaban terhadap pertanyaan ketika di exit poll dengan jawaban 5 sampai dengan 10 hari setelah exit poll. Ketika exit poll, 94,5 persen pemilih menyatakan bahwa dia puas dengan penyelenggaraan pemilu Februari itu, tetapi 5 sampai 10 hari kemudian kita tanyakan lagi pertanyaan yang sama, tingkat kepuasaannya turun," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari 94,5 persen menjadi 83,6 persen. Hanya dalam waktu 5 sampai 10 hari itu ada penurunan yang signifikan sampai 10 persen lebih dari tingkat kepuasan atas penyelenggaraan pemilu," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Djayadi, salah satu penyebab turunnya tingkat kepuasan terhadap penyelenggara pemilu, karena masyarakat terekspos pemberitaan mengenai sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Beberapa di antaranya terkait persoalan Sirekap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan pemilu itu menurun dari 94,5 persen pada hari H, turun menjadi 83,6 persen setelah 5-10 hari pelaksanaan hari H itu," ungkap Djayadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurunnya kepuasan masyarakat selaras dengan turunnya kepercayaan masyarakat bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Sebab pada hari H, masyarakat yang menilai pemiu berjalan jujur dan adil sebanyak 94,3 persen. Namun, saat ini hanya 76,4 persen responden yang menilai pemilu berjalan jujur dan adil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Oleh karena itu, Djayadi meminta KPU untuk memberikan perhatian terhadap persepsi masyarakat ini. Apalagi, dalam survei yang sama, LSI menemukan sebanyak 31,4 persen responden setuju banyak kecurangan terjadi pada Pemilu 2024.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi turun hampir 20 persen, 20 poin. Penurunan yang signifikan. Jadi ada penurunan tingkat keyakinan masyarakat terhadap jurdilnya pelaksanaan pemilu," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sisi-lain/014370637/imam-shalat-berjamaah-harus-perhatikan-ini-rasulullah-marah-terhadap-imam-yang-memanjangkan-bacaan-shalatnya">Imam Shalat Berjama&rsquo;ah harus Perhatikan ini! Rasulullah Marah Terhadap Imam yang Memanjangkan Bacaan Shalatnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, survei LSI itu dilakukan terhadap 1.211 responden melalui metode random digit dialing. Margin of error survei +-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. (*)</div>

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dinilai turun. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI

LSI Sebut Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Turun 

<h1 class="title"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/WhatsApp-Image-2024-02-14-at-195640-1-4026113387.jpeg" alt="Denny Januar Ali selaku Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA saat konferensi pers hasil analisis temuan exit poll dan Quick Count pemilu 2024 di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Ra" width="100%">
<figcaption>Denny Januar Ali selaku Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA saat konferensi pers hasil analisis temuan exit poll dan Quick Count pemilu 2024 di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Ra</figcaption>
</figure> </h1> JawaPos.com - Hasil perhitungan cepat atau quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul satu putaran di angka 58,47 persen. Pendiri LSI, Denny Januar Ali (JA) mengungkapkan alasan Prabowo - Gibran bisa menang satu putaran saja tanpa harus melakukan satu kecurangan yang masif, sistematik dan terstruktur. Menurutnya, faktor tingkat pengenalan dan kesukaan total pemilih kepada Prabowo dan dan Gibran menjadi kunci. Pada survei terakhir LSI Denny JA itu (Februari 2024), Prabowo dan Gibran dikenal dan disukai pada puncaknya. Dua tokoh ini mencapai status variabel elektabilitas kelas premium. "Variabel elektabilitas itu terminologi untuk kondisi pembentuk elektabilitas. Yaitu tingkat pengenalan dan tingkat kesukaan. Yang mengenal Prabowo dan Gibran sudah di atas 90 persen populasi Indonesia. Dan yang menyukai Prabowo dan menyukai Gibran juga di atas 80 persen," kata Denny JA dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/2/2024). Artinya dengan variabel elektabilitas premium itu, menurut Denny JA, tak diperlukan kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis untuk menang telak satu putaran saja. "Mengapa saya yakin pascaelection ini walaupun begitu banyak protes, politik nasional akan baik-baik saja? Tak akan terjadi kerusuhan model 1998? Ini bisa diprediksi cukup dengan dua indikator. Pertama tingkat kepuasan, approval rating publik kepada Jokowi," tambahnya. Sejak bulan Juni 2023 hingga Februari 2024, approval rating Jokowi, kepuasan publik pada Jokowi, berkisar antara 75-82 persen. "Itu karena mayoritas publik puas pada Jokowi," kata Denny JA. Meski begitu, Denny menyakini, walau ada kritik di sana sini, tak akan meluas dan mengarah pada kegelisahan massal yang masif model 1998. "Tapi satu hal yang harus juga kita katakan. Kritik, kesaksian, dan protes dari teman- teman intelektual, akademisi, para guru besar, itu berharga untuk direnungkan. Itu semua bagian yang penting dari civic education. Itu semua menu yang dibutuhkan untuk pematangan demokrasi," ungkapnya. Untuk diketahui, berdasarkan quick count LSI Denny JA yang sudah 100 persen, menyusul pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran yang meraih 58,47 persen, di posisi kedua, pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar&nbsp;meraih suara 24,99 persen&nbsp;dan posisi ketiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih&nbsp;16,55 persen.

Paslon 02, Prabowo - Gibran bisa menang satu putaran  di pilpres karena  faktor tingkat pengenalan dan kesukaan menjadi kunci utamanya.

Data Quick Count LSI Denny JA Sudah 100 Persen , Prabowo-Gibran Raih 58,47 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/WhatsApp-Image-2024-01-27-at-215803-776931643.jpeg" alt="Capres cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo-Gibran, Menjemput Kemenangan Indonesia Maju di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (27/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo-Gibran, Menjemput Kemenangan Indonesia Maju di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beberapa lembaga survei menampilkan data secara tepat dan akurat mengenai penghitungan suara pada Pemilu 2024. Hasil quick count dari dua lembaga survei yaitu Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia untuk sementara menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul. Dua lembaga survei tersebut memiliki tingkat kredibilitas tinggi yang bisa dijadikan acuan. Terpantau pada pukul 15.00 WIB, dilansir dari quick count yang dilakukan oleh LSI dan Indikator Politik Indonesia hasilnya adalah: LSI - Suara Masuk: 23,70 Persen Anies-Muhaimin: 23,57 Persen Prabowo-Gibran: 58,15 Persen Ganjar-Mahfud: 18,29 Persen Indikator Politik Indonesia - Suara Masuk: 27,67 persen Anies-Muhaimin: 23,53 Persen Prabowo-Gibran: 59,68 Persen Ganjar-Mahfud: 16,71 Persen Hasil tersebut akan terus di-update setiap jam hingga perhitungan suara mencapai 100 persen.

Hasil quick count dari LSI dan Indikator Politik Indonesia untuk sementara menunjukkan Prabowo-Gibran unggul.

Quick Count Versi LSI dan Indikator Politik Indonesia Pukul 15.00 WIB: Prabowo-Gibran Unggul Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/jokowi-719673701.jpg" alt="Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto santap siang bersama di kios Bakso dan Mie Ayam Pak Sholeh Bandongan, Kabupaten Magelang, Senin (29/1)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto santap siang bersama di kios Bakso dan Mie Ayam Pak Sholeh Bandongan, Kabupaten Magelang, Senin (29/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru, di mana salah satunya mencatat tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai 80,8%. Persentase kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus mengalami kenaikan, yaitu 78,6% (awal November 2023); 79,1% (akhir November 2023); 82,2% (awal Desember 2023); 78,2% (akhir Desember 2023); 81,9% (awal Januari 2024); dan 80,8% (akhir Januari 2024). Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Al Faraby menjelaskan, tingginya angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi juga menjadi salah satu alasan mengapa elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka meningkat. "Alasan ketiga mengapa elektabilitas Prabowo-Gibran naik dan menuju ambang satu putaran, karena memang mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi ini semakin terasosiasi dengan Prabowo-Gibran," kata Adjie dalam rilis daring, Selasa (30/1). Selanjutnya, responden yang puas atas kinerja Jokowi memiliki tendensi untuk berpindah suara ke paslon Prabowo-Gibran. "Yang tadi puas terhadap kinerja Pak Jokowi semakin banyak yang pindah ke pasangan Prabowo-Gibran. Kalau kita lihat datanya di awal Januari 2024 itu di angka 50,5%, sekarang naik lagi di angka 55,5%. Kalau kita bandingkan sama Desember akhir, ini 47,7% naik ke 50,5%, naik lagi ke 55,5%," jelas Adjie. "Jadi, sebelumnya memang (suara) terpecah ke pasangan Ganjar Mahfud, tapi semakin mendekati pemilu, semakin banyak pemilih yang pindah untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran," katanya. Hasil survei yang sama turut mengungkap tingkat elektabilitas ketiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Hasilnya, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka kokoh di posisi pertama dengan 50,7%. Sementara itu, paslon nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan perolehan suara sebanyak 22%, dan menyusul di belakangannya terdapat paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD di persentase 19,7%. Lebih lanjut, Adjie mengungkapkan semua pemilih Capres yang akan berkontestasi saat ini mayoritas menginginkan Pilpres 2024 satu putaran sebanyak 84%. Sementara, publik yang tidak menginginkan Pilpres 2024 satu putaran sebanyak 10,8%, dan yang tidak jawab 5,2%. Adjie juga memprediksi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran jika tren kenaikan elektabilitasnya terjaga dan konsisten. "Kalau tren kenaikannya minimal konsisten 4-5 persen saja, maka kita bisa memprediksi dengan tren kenaikan terjaga dan konsisten, maka memang potensi satu putaran sangat terbuka lebar," ungkap Adjie. "Karena kita membaca tren kenaikannya ya, walaupun memang angka 50,7% kalau kita hitung dengan margin of error survei kurang lebih 2,9%, kalau kita ambil angka optimisnya, angka elektabilitas Prabowo bisa mencapai kurang lebih 53% angka optimisnya, pesimisnya 48%," tambahnya. Tren elektabilitas Prabowo-Gibran terus naik dan stagnan di survei LSI Denny JA. Pada November awal 2023 mencapai 40,3% dan November akhir 2023 42,9%. Lalu, masuk Desember awal 2023 41,2% dan Desember akhir 2023 43,3%. Kemudian, pada Januari awal 2024 46,6%, dan Januari akhir 2024 50,7%. "Kalau asumsi kenaikannya sama, kenaikannya konsisten, maka memang pasangan ini pada 14 Februari sangat besar potensi menang satu putaran," ucap Adjie. Apalagi, kata Adjie generasi muda berusia di bawah 30 tahun yakni generasi Y atau milenial dan Z, condong memilih paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Angka tersebut bahkan telah melampaui 55%. Di mana, generasi Y yakni warga berusia 30-39 tahun, Prabowo-Gibran meraup dukungan hingga 56,4% dan sebesar 58,6% pada generasi Z yang kini berusia di bawah 30 tahun. "Pasangan Prabowo-Gibran paling telak, unggul justru di pemilih generasi milenial ke bawah," kata Adjie dalam paparannya. "Namun kalo kita liat secara total, Prabowo-Gibran unggul di semua segmen usia, baik yang di bawah 30 tahun atau pemilih lansia," sambungnya. Adjie pun memaparkan sejumlah hal yang membuat Prabowo-Gibran dapat menjangkau suara muda. Salah satunya adalah gaya kampanye yang kini lebih terasa humanis. "Pertama ada faktor Gibran sendiri karena merepresentasikan generasi milenial. Kemudian gaya kampanye Prabowo-Gibran semakin berubah, semakin terlihat humanis, ada yang lebih masuk di kalangan pemilih muda," tutur Adjie. Selain unggul di generasi muda, suara untuk Prabowo-Gibran juga tinggi di kalangan pengguna media sosial dengan angka dukungan sebesar 49,5% dan masyarakat bukan pengguna sosial media sebanyak 52,8%. "Jadi Prabowo-Gibran unggul di mereka yang punya media sosial, atau yang tidak punya media sosial," tegasnya.

Tingginya angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menjadi salah satu alasan mengapa elektabilitas Prabowo -Gibran meningkat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lsi

Berita Terkini