<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/Udi-utomo-2306043815.png" alt="Udi Utomo" width="100%">
<figcaption>Udi Utomo</figcaption>
</figure> MENJELANG&nbsp;peringatan Hari Guru ke-78, profesi guru masih digelayuti berbagai problematika. Selain persoalan kesejahteraan, kompetensi, dan perlindungan hukum, lulusan guru juga terancam tidak terserap lapangan kerja. Ini terjadi lantaran ada ketimpangan supply and demand guru. Dari berbagai program studi (prodi), jumlah mahasiswa pendidikan mendominasi. Misalnya, jumlah mahasiswa baru saat ini, seperlimanya merupakan mahasiswa prodi pendidikan, diikuti oleh ekonomi, sosial, dan teknik. Sedangkan sepersepuluh merupakan mahasiswa prodi kesehatan dan pertanian. Jumlah total mahasiswa di Indonesia sebanyak 8,5 juta orang tersebar di 29.413 prodi. Pada jenjang sarjana (S-1), prodi manajemen memiliki jumlah mahasiswa terbanyak dengan 1 juta mahasiswa. Sedangkan prodi pendidikan guru SD (PGSD) memiliki jumlah mahasiswa terbanyak kedua dengan jumlah separuh dari jumlah mahasiswa prodi manajemen, diikuti prodi akuntansi dan ilmu hukum. Sementara itu, prodi teknik informatika dan teknik sipil memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di jurusan teknik (Badri Munir Sukoco, 2023). Sebagai gambaran terjadi overload lulusan pendidikan dapat dilihat data jumlah lulusan tahun 2020. Pada tahun itu jumlah lulusan PT sebanyak 1,5 juta orang. Dari jumlah itu, seperlima lebih lulusan merupakan lulusan pendidikan, diikuti lulusan ekonomi, teknik, kesehatan, dan sosial. Untuk pertanian, kurang dari 5 persen. Jika jumlah lulusan pendidikan konsisten seperti tahun 2020, maka pada 2025 akan terdapat calon guru untuk pendidikan dasar dan menengah sekitar 2 juta orang. Padahal, jumlah sekolah dasar hingga menengah hanya 275.000 sekolah. Sementara kebutuhan guru di sekolah negeri, menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani, sebanyak 2.161.791 orang. Sedangkan rerata masa bakti guru sekitar 30 tahun. Jika mendasari kondisi tersebut, dipastikan akan terjadi kelebihan guru di masa depan. Problem Kualitas Fenomena meningkatnya mahasiswa prodi pendidikan tidak lepas dari membaiknya kesejahteraan guru. Terutama setelah ada pemberian tunjangan profesi guru (TPG). Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 16 ayat 1 menyatakan pemerintah memberikan TPG bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan ayat 2 menyebutkan besaran TPG adalah satu kali gaji pokok. Kehidupan guru berubah lebih sejahtera. Jika sebelumnya guru digambarkan sebagai &rsquo;&rsquo;Oemar Bakri&rsquo;&rsquo; yang miskin dan sederhana, kini menjadi sosok &rsquo;&rsquo;kaya&rsquo;&rsquo; yang mampu membiayai kuliah anak hingga jenjang perguruan tinggi, memiliki rumah bagus, bahkan mampu membeli mobil bagus. Perubahan kesejahteraan itu menjadi daya tarik dari meningkatnya minat mahasiswa memilih prodi pendidikan. Implikasinya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) berlomba-lomba membentuk prodi pendidikan. Data Kemendikbudristek (2018) menyebutkan sebelum pemberlakuan UU No 14 Tahun 2005 hanya ada sekitar 90 LPTK. Namun, setelah 2005, jumlah LPTK terus bertambah. Pada 2012 ada sebanyak 374 LPTK, tahun 2014 sebanyak 381 LPTK, dan tahun 2016 ada 421 LPTK dengan jumlah keseluruhan prodi pendidikan sebanyak 5.724 prodi. Sementara jumlah lulusan terus meningkat, di sisi lain ada kendala tersendatnya keterserapan lulusan guru. Kendala tersebut, antara lain, syarat untuk dapat mengajar yaitu lulusan pendidikan harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat itu diperoleh melalui pendidikan profesi guru (PPG). Sementara kuota PPG terbatas, pada tahun 2023 ini pemerintah menyediakan kuota sebanyak 59.019 mahasiswa. Kendala lainnya, sudah tidak diperbolehkan lagi sekolah merekrut guru honorer. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan hanya ada dua jenis status pegawai, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bahkan, melalui Surat Edaran (SE) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, guru honorer akan dihapus per November 2023. Sementara itu, perekrutan 1 juta guru PPPK tak kunjung tuntas. Berbagai masalah masih menghambat guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi PPPK. Pada seleksi tahun 2021 hanya mampu merekrut 293.860 orang dan seleksi 2022 sebanyak 250.432 orang. Sayang, seleksi tahun 2023 dari total kebutuhan 601.174 formasi PPPK guru, pemda hanya mampu memenuhi 296.059 formasi. Solusi Menurut penulis, ada langkah untuk mengantisipasi pengangguran guru. Pertama, moratorium pendirian prodi pendidikan. Pemerintah harus mengevaluasi proporsi prodi. Jikapun menambah prodi, harus melalui verifakasi yang ketat. Kedua, sistem perekrutan guru ASN yang real time. Sistem perekrutan saat ini terpusat dan tidak setiap waktu. Ide Kemendikbudristek menerapkan marketplace guru atau platform ruang talenta guru dapat dipertimbangkan dan disempurnakan. Terutama pada pengawasan pihak yang diserahi merekrut guru, apakah pemda atau kepala sekolah. Ketiga, mempercepat target 1 juta guru PPPK. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 ada 800 ribu guru PPPK. Ketersendatan rekrutmen guru PPPK karena pemda &rsquo;&rsquo;enggan&rsquo;&rsquo; memenuhi kuota. Pemda khawatir gaji guru PPPK akan membebani anggaran daerah. Political will pemda dan komunikasi pemerintah pusat untuk meyakinkan pemda amat dibutuhkan.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;UDI UTOMO,&nbsp;Guru SMPN 5 Pati, Alumnus Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

Selain persoalan kesejahteraan, kompetensi, dan perlindungan hukum, lulusan guru juga terancam tidak terserap lapangan kerja.

Ancaman Pengangguran (Lulusan) Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/NIZAM-ANTARA.jpg" alt="Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus terus berbenah untuk meningkatkan kualitas dan relevansinya. Pasalnya, kualitas pendidikan di Indonesia bergantung pada pendidikan di LPTK sebagai lembaga penghasil guru. Di samping itu, peran pendidik dan tenaga kependidikan sangat besar dalam berjuang memberikan ilmu dan membentuk karakter generasi yang akan datang demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Pada bonus demografi nanti, apakah anak-anak sekarang akan menjadi intan berlian atau menjadi bom waktu, itu kita yang tentukan dengan cara bekerja keras mendidik dan mengasah generasi penerus bangsa," ucap Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Nizam, Minggu (12/12). Dirinya kembali menekankan bahwa pendidik adalah sosok yang menyiapkan pondasi pembangunan negara. Menurutnya, setiap guru yang lahir dari jenjang pendidikan tinggi harus memiliki satu tekad, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, menjadi pendidik yang hebat juga dituntut memiliki semangat dan pemikiran yang terbuka. Hal ini diperlukan guna mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi yang juga digunakan oleh anak-anak saat ini. "Pendidikan menjadi harapan kita agar anak-anak yang menggunakan teknologi tidak kehilangan jati dirinya. Meskipun mereka nantinya menjadi warga global namun perlu kita pastikan agar akar budaya mereka tidak tercabut," tutur dia. Nizam menambahkan, saat ini potensi kreativitas untuk memahami teknologi terbuka luas dengan program Kampus Merdeka melalui pertukaran dosen atau mahasiswa. Program ini dianggap sebagai salah satu jalan mewujudkan mimpi membangun negeri. "Kampus perli terus menjaga kualitas pembelajaran bagi mahasiswanya, menciptakan relevansi ajaran untuk saat ini dan masa depan, serta tata kelola manajemen yang baik," tandasnya.

LPTK Diminta Tingkatkan Kualitas Cetak Generasi Emas 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Ujian-Seleksi-P3K-Untuk-Calon-Guru-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Peserta ujian saat mengikuti pelaksanaan ujian seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru di SMKN 2, depok, jawa Barat, Selasa (14/09/2021). Kemendikbud Ristek mulai Senin (13/9) secara serentak di Indonesia dilaksanakan uji" width="100%">
<figcaption>Peserta ujian saat mengikuti pelaksanaan ujian seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru di SMKN 2, depok, jawa Barat, Selasa (14/09/2021). Kemendikbud Ristek mulai Senin (13/9) secara serentak di Indonesia dilaksanakan uji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti IKIP, FKIP, dan STKIP diminta untuk lebih cermat dalam memperhitungkan kebutuhan program studi (prodi). Sebab, jika prodi hanya dibuka tanpa arah tujuan yang jelas, itu akan percuma.  Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Stafsus Menko PMK) Ravik Karsidi. Ia mengatakan bahwa sebagai lembaga penghasil guru, LPTK sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.  "Sekarang ini LPTK kecenderungannya tanpa perencanaan. Hanya mementingkan jumlah, akhirnya lulusannya tidak tertampung di dunia kerja," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (14/11).  Menurutnya, menyiapkan guru seharusnya seperti sekolah kedinasan. Adakalanya menerapkan sistem On/Off sehingga ada jaminan bagi lulusan LPTK nantinya benar-benar terserap dunia kerja.  "Itulah yang kita sebut demand driven. Jangan karena jurusan A ramai peminat kemudian LPTK ramai-ramai buka prodi itu. Harusnya dihitung setelah lulus akan kemana bekerjanya," tegas Ravik.  Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau Kementerian Agama (Kemenag) juga diimbau untuk mengingatkan penyelenggara pendidikan dalam hal ini LPTK terkait pentingnya perhitungan tersebut.  Ibarat pedagang, ucap Ravik, harus memperhitungkan betul kebutuhannya. Negara pun, harus mengoptimalkan peran terutama melalui pemberian beasiswa atau lain sebagainya. "Ini saat yang tepat bagi LPTK untuk merefleksi. Orientasi supply driven harus diubah menjadi demand driven. Hitunglah dengan cermat membuka prodi yang memang dibutuhkan," pungkasnya.  Ia juga berpesan kepada calon guru yang menimba ilmu di LPTK agar tidak asal menginginkan lulus dengan gelar sarjana. Namun yang paling penting harus sudah memikirkan setelah lulus akan menjadi guru di bidang apa sehingga bisa benar-benar mengabdi dalam membangun generasi Indonesia unggul di masa mendatang.

Banyak yang Nganggur, LPTK Jangan Asal Buka Prodi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/enggar-antara.jpg" alt="Ketua Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dr (HC) Enggartiasto Lukita (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)" width="100%">
<figcaption>Ketua Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dr (HC) Enggartiasto Lukita (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) Enggartiasto Lukita meminta pemerintah menertibkan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) abal-abal. Karena sebagai prasyarat, pendidikan berkualitas diperlukan guru-guru berkualitas yang lahir dari lembaga pendidikan guru berkualitas pula.  "Saya ingin bicara dengan sangat terang, Benahi dulu LPTK! Dalam artian, Pak Dirjen tolong melaporkan kepada Mas Menteri harus ada keberanian untuk menghentikan atau mentutup LPTK abal-abal itu. Tentukanlah parameternya. Kita harus berani melawan arus. Kita harus berani karena kalau tidak, sulit rasanya kita untuk berbenah diri," tegas Enggar lewat keterangan tertulisnya, Rabu (13/5).  Selain menyoroti keberadaan LPTK "unqualified", Enggar juga mengkritik PPG yang menempatkan sarjana pendidikan pada posisi yang sama dengan sarjana non-kependidikan. Menurutnya, menyamakan sarjana pendidikan dan non-kependidikan dalam kegiatan PPG merupakan kekeliriuan.  Pasalnya, sarjana pendidikan tegas Enggar, sudah terlebih dahulu ditempa ilmu pendidikan selama perkualihan. Proses itu seolah-olah tidak ada artinya pada saat PPG dipersamakan dengan lulusan non-kependidikan.  "Kami tidak ingin membedakan antara LPTK negeri dan swasta. Ada banyak juga LPTK swasta yang bagus. Tapi yang abal-abal tadi kelewat banyak," ujar mantan Menteri Perdagangan yang juga doktor kehormatan bidang pendidikan kewirausahaan dari UPI itu.  Di bagian lain, Enggar mengingatkan, kebijakan "Merdeka Belajar" yang menekankan pada pengembangan potensi murid harus turut mempertimbangkan banyak aspek. Proses belajar berkualitas membutuhkan prasyarat tidak mudah karena terdapat ketimpangan kualitas guru dan perbedaan daya dukung daerah.  "Indonesia bukan Jakarta, Indonesia bukan Jawa. Apakah seluruh daerah bagian dari Repubik ini sudah puya akses yang sama? Karena harusnya teknologi informasi ini harus terjangkau sampai ke pelosok,” tandas aktivis mahasiswa generasi 1970-an ini.  Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Iwan Syahril mengungkapkan, sertifikasi dalam jabatan yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir sukses mengantarkan sekitar 1,8 juta guru mendapatkan sertifikat pendidik.  Program ini menghabiskan tidak kurang dari Rp 5,5 triliun dan Rp 523 triliun lainnya sebagai tunjangna profesi guru atau tunjangan sertifikasi sejak 2006 hingga 2019. Dalam lima tahun terakhir, tunjangan profesi guru mencapai 12-18 persen dari total anggaran pendidikan nasional.  Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah program tersebut sudah menghasilkan dampak atau outcomes yang diinginkan? Mengutip laporan studi randomized experiment berskala besar yang dilakukan The World Bank, Iwan menyebut program sertifikasi guru Indonesia tidak berdampak pada hasil belajar siswa. Padahal, sambung Iwan, siswa merupakan puncak dari hasil kegiatan pendidikan.  "Meminjam analogi Pak Presiden Jokowi, menjalankan program pemerintah itu seperti menggunakan aplikasi WhatsApp. Sebuah pesan akan terkirim, lalu kemudian sampai atau delivered. Program harus lebih banyak delivered, dari sekadar sent," tegas Iwan.  Tak hanya itu, mengutip Studi Video TIMSS pada 2015 lalu, Iwan menilai tidak adanya perbedaan praktik mengajar dan hasil belajar siswa antara guru-guru bersertifikasi dengan guru-guru bersertifikasi. Malah guru-guru bersertifikasi cenderung menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru.  Rendahnya outcomes juga tampak jelas dari skor assesmen internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA). Hasil assesmen menunjukkan tidak adanya peningkatan secara konsisten dan signifikan pada performa siswa Indonesia. Bahkan, performa siswa Indonesia pada PISA 2018 menurun dibanding 2015 lalu.  "Ini kami dilakukan Kemendikbud, melakukan inovasi seperti ditekankan oleh Pak Enggar tadi. Kita harus melakukan ekperimentasi dengan ide-ide baru dan keberanian meninggalkan pola-pola lama, cara-cara lama, yang kita sudah tahu bahwa hasilnya tidak mencapai pada delivered kualitas yang kita inginkan," tambah Iwan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg

IKA UPI Minta Pemerintah Tertibkan LPTK Abal-abal

LPTK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LPTK

Berita Terkini

Ancaman Pengangguran (Lulusan) Guru

LPTK Diminta Tingkatkan Kualitas Cetak Generasi Emas 2045

Banyak yang Nganggur, LPTK Jangan Asal Buka Prodi

IKA UPI Minta Pemerintah Tertibkan LPTK Abal-abal

Download Aplikasi JawaPos.com