<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/07/LPS4-1415813892.jpg" alt="Direktur Eksekutif Surveilans, Data dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba dan Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Surveilans, Data dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba dan Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Program Penjaminan Polis (PPP) yang menjadi mandat baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 dipastikan bakal menjadi penguat kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Nantinya, bila PPP tersebut sudah dijalankan, maka premi industri asuransi akan meningkat. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba mengatakan, lembaganya siap menjalankan program tersebut lebih cepat, yakni mulai 2027. Padahal, dalam ketentuan UU P2SK, PPP semestinya mulai berlaku 2028. "Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan," kata Purba dalam acara Literasi Keuangan dan Berasuransi di Bandung, Sabtu (6/12).&nbsp; Ferdinan menjelaskan, pengalaman LPS dalam menjalankan penjaminan simpanan menjadi bukti bahwa kehadiran skema penjaminan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dana pihak ketiga (DPK) perbankan juga naik setelah LPS beroperasi. Pertumbuhannya meningkat dari rata-rata 7,7 persen sebelum LPS beroperasi menjadi 15,3 persen setelahnya setelah beroperasi.&nbsp; Contoh serupa juga terlihat di Malaysia, di mana pertumbuhan premi asuransi meningkat dari 5,5 persen per tahun menjadi 9,7 persen per tahun setelah program penjaminan polis diberlakukan. Melihat contoh di tersebut, LPS meyakini, pemberlakuan program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan publik sehingga pendapatan premi asuransi akan meningkat. Ferdinan memaparkan tiga jenis jaminan yang disiapkan LPS dalam PPP. Pertama, jaminan pembayaran klaim polis secara penuh atau sebagian jika perusahaan asuransi mengalami masalah. Kedua, pengalihan portofolio polis ke perusahaan asuransi yang sehat sehingga manfaat bagi nasabah tetap berlanjut. Ketiga, pengembalian polis apabila pengalihan tidak memungkinkan, LPS akan membayar polis sesuai batas penjaminan. Nilai penjaminan diperkirakan berada di kisaran Rp 500 juta-Rp 700 juta, yang mencakup sekitar 90 persen rata-rata nilai polis di Indonesia. "Skema ini akan otomatis dilakukan oleh LPS tanpa perlu pilihan dari pemegang polis," terangnya. PPP akan diformalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang kini tengah disiapkan pemerintah. Regulasi teknis seperti batas penjaminan dan jenis produk yang dijamin akan diatur lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang P2SK, program ini mulai berjalan 2028. Namun, LPS menyatakan siap jika ada percepatan menjadi 2027. "Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan," tambah Purba. Di sisi lain, tingkat penetrasi industri asuransi Indonesia masih rendah dibanding negara ASEAN lain. Penetrasi asuransi nasional tercatat hanya 1,40 persen pada akhir 2024, relatif tak banyak berubah bahkan sejak sebelum krisis keuangan Asia melanda. Angka ini jauh di bawah Filipina (1,80 persen), Malaysia (3,80 persen), Thailand (5,10 persen), dan Singapura (7,40 persen).&nbsp; Sementara itu, Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi menyebut, deretan kasus gagal bayar dan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi menjadi faktor utama lemahnya kepercayaan masyarakat. Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dia menambahkan, beberapa kasus besar yang turut menggerus kepercayaan publik antara lain Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, Wanaartha Life, Kresna Life, hingga Berdikari Insurance yang ditutup pada Januari 2025. "Perusahaan-perusahaan tersebut ditutup karena masalah solvabilitas dan gagal bayar klaim, sementara Jiwasraya resmi ditutup setelah bertahun-tahun bermasalah," imbuhnya.

Program Penjaminan Polis (PPP) LPS dipercepat menjadi 2027 untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pertumbuhan premi asuransi.

LPS Siap Jalankan Penjaminan Polis pada 2027, Klaim Asuransi Dijamin hingga Rp 700 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/JKT_Raker-Perdana-Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa_SALMAN-TOYIBI_-9JPG-1338638274.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan curahan hatinya soal gajinya yang saat ini lebih kecil dibandingkan saat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia mengakui, meskipun gajinya kecil. Tetapi kata dia, gengsi dan tanggung jawabnya lebih besar. &nbsp; "Waktu dilantik jadi Menteri Keuangan, saya tanya Sekjen gaji saya berapa? Sekian. Waduh, turun. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil," curhat Purbaya dalam acara Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9).&nbsp; Meski begitu, Purbaya mengaku bersyukur karena telah dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi bendahara negara. Pasalnya, dengan jabatan baru ini justru ia bisa banyak berkontribusi terhadap negara secara langsung.&nbsp; Hal itu, kata dia, sangat berbanding terbalik saat menjadi Ketua LPS yang cenderung banyak "nganggurnya". Bukan tanpa alasan, menurutnya LPS baru bekerja keras saat ada bank besar di tanah air yang mengalami bangkrut.&nbsp; Sedangkan, kata dia, sepanjang dirinya di sana, belum pernah terjadi perbankan di tanah air yang bangkrut dan perlu mendapat jaminan dari lembaga pimpinannya.&nbsp; "LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang, kalau bank-bank jatuh baru kita kerja keras. Tapi di sana gajinya gede. Saya menikmati betul di LPS 5 tahun, nggak ada bank gede bangkrut, lima tahun 'nganggur' saya," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk dan mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa yang merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).&nbsp; "Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan," kata pembawa acara saat membacakan keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9).&nbsp; Kabat reshuffle sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Terdapat lima nama menteri terdampak pada reshuffle kabinet di awal masa pemerintahan Prabowo.&nbsp; Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan perasaannya tentang gaji kecil namun tanggung jawab besar di Kemenkeu.

Menkeu Purbaya Curhat Gaji Menkeu Lebih Kecil Dibandingkan saat Jabat Ketua DK LPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/HCDEjZIjfQA30eWmWVb5jATG6c6CeMQKAwrUxOwa-1-165149019.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok setelah Presiden Prabowo Subianto merombak (reshuffle) Kabinet Merah Putih dapat segera berbalik naik setidaknya dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Sebagaimana diketahui, hingga penutupan perdagangan bursa pukul 16.00,&nbsp;IHSG&nbsp;tergelincir 100,50 poin atau 1,28 persen ke posisi 7.766,85. Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, melantik Purbaya sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati, serta tiga menteri dan satu wakil menteri lainnya. Presiden kemudian memberhentikan Budi Gunawan sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam), serta&nbsp;Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai menteri pemuda dan olah raga. "IHSG anjlok biasa, mungkin (investor, red.) takut, tetapi&nbsp;kan&nbsp;saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi, saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi," kata Purbaya merespons pertanyaan mengenai IHSG yang anjlok saat penutupan pasar sore ini saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin. Purbaya kemudian mengungkap optimismenya dalam waktu seminggu sampai dua minggu ke depan IHSG bakal&nbsp;rebound&nbsp;kembali ke zona hijau. "Dalam seminggu, 2 minggu pasti akan balik," ujar Purbaya. Purbaya, selepas dilantik sebagai menteri keuangan, menyebutkan salah satu prioritasnya dalam waktu dekat ini ialah mengatasi masalah perlambatan ekonomi sehingga target meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat segera dicapai. "Sekarang&nbsp;kan&nbsp;bisa dibilang ekonomi agak melambat, kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan kita perbaiki. Jadi itu enggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya, anda lihat nanti mungkin 2-3 bulan dari sekarang, Indonesia cerah akan kelihatan lagi," kata Purbaya. Terkait strategi menggenjot perekonomian yang melambat dalam beberapa bulan ke depan, Purbaya mengungkap salah satu strateginya. "Jadi&nbsp;gini,&nbsp;kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal. Kita akan perbaiki itu. Jadi, walaupun anggarannya, misalnya terserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi tidak usah khawatir. Pengalaman ini sudah kita kerjakan tahun 2021, 2020, 2015, 2008, 2009. Jadi, Anda&nbsp;nggak&nbsp;usah&nbsp;takut. Saya di sana pada waktu semua peristiwa (krisis, red.) itu," ujar Purbaya. Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga mengungkap pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada dirinya setelah pelantikan. "Pokoknya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita&nbsp;gak&nbsp;boleh gagal dengan program-program yang menyejahterakan rakyat kita. Itu yang akan saya kerjakan," sambung dia.

"Kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi, saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi," kata Purbaya.

IHSG Amblas 100,50 Poin setelah Sri Mulyani Tak lagi jadi Menkeu, Purbaya: Saya Tahu Betul Bagaimana Memperbaiki Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/lps-3350456892.jpg" alt="ILUSTRASI Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Lembaga Umum Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan di bank umum sebesar 4,25 persen untuk periode 1 Februari-31 Mei 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, LPS juga mempertahankan tingkat suku bunga penjaminan di Badan Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 6,75 persen. Lalu, suku bunga penjaminan untuk valas di bank umum juga tetap 2,25 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Umum dan BPR," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Purbaya menjelaskan, keputusan untuk mempertahankannya karena melihat penurunan suku bunga simpanan masih terbatas hingga memperkuat stabilitas sistem keuangan dan antisipasi risiko terhadap volatilitas di pasar keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015537254/inflasi-domestik-rendah-dan-arah-kebijakan-as-mulai-terlihat-jelas-bi-waktu-tepat-pangkas-suku-bunga">Inflasi Domestik Rendah dan Arah Kebijakan AS Mulai Terlihat Jelas, BI: Waktu Tepat Pangkas Suku Bunga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, mencermati dinamika kinerja perekonomian, perbankan dan pasar keuangan, serta mempertimbangkan hal-hal respon penurunan suku bunga simpanan yang masih terbatas, kondisi likuiditas dan upaya memberikan ruang pengelolaan suku bunga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sisi lain, tingkat perlindungan penjaminan simpanan yang masih memadai (nominal dan rekening), serta memperkuat Stabilitas sistem keuangan dan antisipasi risiko terhadap volatilitas di pasar keuangan," jelas Purbaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dalam menetapkan tingkat bunga penjaminan, LPS antara lain memperhatikan arah pergerakan suku bunga simpanan di industri perbankan, ruang untuk intensitas persaingan yang sehat antar bank dalam menghimpun dana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015530380/bank-indonesia-pangkas-suku-bunga-acuan-25-bps-jadi-575-persen">Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps jadi 5,75 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta mempertimbangkan faktor-faktor ke depan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. "Kami mengimbau kepada bank agar secara transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah calon dan nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini," tutur Purbaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya juga memastikan bahwa tingkat bunga penjaminan ini akan dievaluasi secara berkala, dan dapat diubah sewaktu-waktu. "Dalam hal terdapat perubahan atas suku bunga pasar, kelinian diperbankan, dan kondisi perekonomian yang signifikan," pungkasnya.</div>

LPS juga mempertahankan tingkat suku bunga penjaminan di Badan Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 6,75 persen.

LPS Resmi Pertahankan Suku Bunga Penjaminan Simpanan di Bank Umum di Level 4,25 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/lps-508936940.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. (Agas Putra Hartanto/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. (Agas Putra Hartanto/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan positif terkait keputusan pemerintah yang mengenakan kenaikan PPN 12 persen hanya pada barang mewah. Menurut dia, kebijakan tersebut menunjukkan perubahan arah yang signifikan. Juga lebih mengutamakan pemberian stimulus untuk perekonomian. "Jika kita melihat kebijakan fiskalnya, sepertinya agak berubah. Sebelumnya memang terkesan fokus pada peningkatan pendapatan negara (melalui) kenaikan pajak. Namun setelah disampaikan oleh Menteri Keuangan, arahnya kini lebih kepada menambah stimulus untuk ekonomi," ujarnya saat ditanyai Jawa Pos di Bursa Efek Indonesia (BEI),&nbsp;Kamis (2/1). Purbaya menjelaskan, meskipun PPN tidak dinaikkan sebagian, pemerintah tetap memberikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari penghapusan pemotongan untuk mengurangi dampak dari kebijakan kenaikan PPN sebelumnya, yang justru dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian. "Pajak PPN-nya tidak naik, hanya barang mewah yang dikenakan pajak lebih tinggi. Yang sudah dihitung untuk mengurangi dampak kenaikan PPN sebelumnya tetap dikeluarkan tanpa dipotong, malah menambah stimulus. Dampaknya akan sangat positif untuk perekonomian," terangnya. Dia juga melihat potensi besar dalam kebijakan ini untuk meningkatkan jumlah tabungan masyarakat. Tidak hanya masyarakat bawah, tapi juga masyarakat kelas atas. Yang mana akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan barang dan jasa juga akan tumbuh, yang pada gilirannya mempercepat pemulihan ekonomi. "Cerita kebijakan ini berubah. Bukan hanya menaikkan pendapatan negara, tapi memberikan stimulus yang dapat menunjang daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, otomatis ekonomi tumbuh lebih cepat. Ini akan membawa dampak positif yang lebih kuat dibandingkan prediksi sebelumnya," beber Purbaya. Dalam kesempatan yang sama, dia juga memberikan pandangan tentang prospek Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di 2025. Konsolidasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap BPR adalah langkah positif. Untuk memastikan hanya bank yang sehat yang tetap beroperasi. Dengan demikian, BPR yang tersisa nanti adalah yang betul-betul baik. Di sisi lain, BPR yang lainnya harus belajar jika manajemennya tidak jelas, OJK akan bertindak. "Ini positif dalam pengertian ada konsolidasi menuju ke arah yang lebih baik," ungkapnya. Purbaya menegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Karena LPS pasti menjamin dana mereka di bank BPR. "Masyarakat juga tidak usah takut, kan ada LPS. Pasti kita bayar. Uang kami masih cukup banyak untuk bayar dana-dana mereka di bank BPR," celetuknya. BEI turut menyampaikan tambahan informasi atas penyesuaian tarif PPN di 2025. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/2024, tarif PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah sebesar 11/12 dari nilai Invoice. "Tarif tetap sesuai UU (undang-undang) yaitu 12 persen. Nilai obyek pajak yg dikalikan 11/12. Jadi finalnya sama dgn PPN 11 persen. Karena menutut saya ini terkait konstruksi perundang-undangan," terang Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy. Untuk pernyataan lebih lanjut, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik memastikan ketentuan terkait jasa layanan transaksi saham mengacu pada PMK 131/2024. Mengacu pasal 3 PMK 131/2024 tertuang bahwa nilai lain dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Yang kemudian diperjelas pada pasal 5 bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. "Kami mengacu sesuai pada PMK," tegasnya.

Purbaya menegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Karena LPS pasti menjamin dana mereka di bank BPR.

Revisi PPN 12 Persen Bikin Ekonomi Optimistis, Simpanan Tumbuh, dan Pasar Modal Bergairah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-bojonegoro-beri-beasiswa-untuk-mahasiswa-kurang-mampu_m_213452.jpeg" alt="Ilustrasi Beasiswa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Beasiswa</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Beasiswa merupakan bantuan finansial yang ditujukan untuk siswa dan mahasiswa di segala tingkatan pendidikan, baik itu tingkat menengah atau tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Beasiswa memiliki berbagai jenis tergantung pada lembaga yang menyediakannya. Beasiswa ini biasanya diberikan oleh yayasan atau pemerintah kepada siswa yang memiliki prestasi akademik terbaik. Saat ini,&nbsp;Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga sedang membuka beasiswa bagi mahasiswa program sarjana atau S1 dari segala jurusan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013214681/masa-kecil-hidup-sederhana-mampu-bangkit-dapat-beasiswa-unggulan-kemendikbudristek">Masa Kecil Hidup Sederhana, Mampu Bangkit Dapat Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek</a> Dikutip dari Direktorat Kemahasiswaan UGM pada Sabtu (4/11), bantuan yang diberikan LPS ini mencapai&nbsp;Rp1,5 juta setiap bulannya selama periode Desember 2023 hingga Desember 2024. Selain dukungan finansial, mahasiswa juga berkesempatan untuk mengikuti program pengembangan kemampuan yang pastinya akan sangat berguna. Perlu diingat, kesempatan mendapat Beasiswa LPS 2023 ini hanya tersedia bagi mahasiswa dari sepuluh universitas berikut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013100347/wali-kota-eri-cahyadi-sampaikan-peran-besar-santri-bagi-surabaya-hingga-janjikan-beasiswa-saat-peringatan-hsn">Wali Kota Eri Cahyadi Sampaikan Peran Besar Santri bagi Surabaya hingga Janjikan Beasiswa saat Peringatan HSN</a> <ol> <li style="font-weight: 400;">Universitas Sebelas Maret (UNS)</li> <li style="font-weight: 400;">Universitas Airlangga (Unair)</li> <li style="font-weight: 400;">Universitas Hasanuddin (Unhas)</li> <li style="font-weight: 400;">Universitas Sumatera Utara (USU)</li> <li style="font-weight: 400;">Universitas Udayana (Unud)</li> <li style="font-weight: 400;">Universitas Gadjah Mada (UGM)</li> <li style="font-weight: 400;">Universitas Sam Ratulangi</li> <li style="font-weight: 400;">Universitas Indonesia (UI)</li> <li style="font-weight: 400;">Universitas Brawijaya (UB)</li> <li style="font-weight: 400;">Universitas Andalas (Unand)</li> </ol> Cara Daftar Calon pendaftar harus mengumpulkan dokumen melalui situs web beasiswa atau departemen kemahasiswaan yang dikelola oleh kampus masing-masing. Setelah itu, pengumuman mengenai hasil seleksi administrasi dan wawancara akan diumumkan oleh kampus. Hasil akhir akan diserahkan kepada lembaga pemberi beasiswa, dalam hal ini adalah LPS. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013076354/terbang-ke-jerman-menko-pmk-lakukan-monitoring-dan-evaluasi-beasiswa-lpdp">Terbang ke Jerman, Menko PMK Lakukan Monitoring dan Evaluasi Beasiswa LPDP</a> &nbsp; Persyaratan Umum <ol> <li style="font-weight: 400;">Usia pendaftar tidak lebih dari 24 tahun</li> <li style="font-weight: 400;">Mahasiswa pada tingkat pendidikan S1</li> <li style="font-weight: 400;">Sudah menyelesaikan minimal 40 SKS</li> <li style="font-weight: 400;">Sedang berada di semester 3 dan maksimal di semester 5</li> <li style="font-weight: 400;">Skor TOEFL minimal 500</li> <li style="font-weight: 400;">Memenuhi berkas pendukung, seperti surat rekomendasi dari universitas, surat pernyataan yang berisi bahwa pendaftar tidak sedang menerima beasiswa lain, danmotivation letterberbahasa Inggris.</li> </ol> Namun di luar persyaratan di atas, calon pendaftar juga harus melihat kriteria khusus yang diberikan universitas pada laman web masing-masing universitas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013071696/bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-tegaskan-program-beasiswa-pendidikan-harus-transparan">Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tegaskan Program Beasiswa Pendidikan Harus Transparan </a> Alur Kegiatan - Promosi kegiatan: 30 Oktober - 10 November 2023 - Pengumpulan dokumen: 6 -10 November 2023 - Seleksi di universitas: 13 - 23 November 2023 - Pengumumam peserta lolos seleksi oleh universitas: 24 November 2023 - Pengumuman penerima beasiswa oleh LPS: 30 November 2023 - Program peningkatan kemampuan: 15 - 17 Desember 2023.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang membuka beasiswa bagi mahasiswa program sarjana dari segala jurusan.

Beasiswa LPS 2023 segera Dibuka, Simak Cara dan Syarat Pendaftarannya serta Kampus Mitra yang Terdaftar