<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/lppom-2-2412879703.jpg" alt="LPPOM MUI dalam ajang AOAC Southeast Asia (SEA) Annual Conference 2025 yang berlangsung di The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LPPOM MUI dalam ajang AOAC Southeast Asia (SEA) Annual Conference 2025 yang berlangsung di The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Laboratorium LPPOM MUI memperkuat posisinya sebagai pionir standar halal global dan keamanan pangan. Bahkan, dengan forum AOAC International, LPPOM mampu menghadirkan kolaborasi sains dan syariah untuk membangun sistem pengujian halal yang kredibel, harmonis, dan diakui oleh dunia.</p> <p>Laboratorium LPPOM MUI kembali menunjukkan kiprahnya di kancah internasional. Dalam ajang AOAC Southeast Asia (SEA) Annual Conference 2025 yang berlangsung di The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand, pada 28&ndash;30 Oktober 2025, LPPOM MUI berperan sebagai salah satu pembicara utama di antara para ahli dari lembaga metrologi, regulator pangan, industri, dan akademisi se-Asia Tenggara.</p> <p>AOAC sendiri dikenal sebagai lembaga internasional yang menetapkan standar metode pengujian untuk pangan, obat-obatan, dan lingkungan di lebih dari 90 negara.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, General Manager LPPOM MUI Laboratory, Heryani, mengungkapkan bahwa LPPOM mengajak para ahli di forum AOAC untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya standarisasi pengujian halal di level regional dan global, mengingat perkembangan teknologi analisis yang semakin pesat dan kompleksitas produk pangan yang terus meningkat.</p> <p>&ldquo;Inter-laboratory variability adalah hal yang nyata, sehingga dibutuhkan mekanisme ilmiah dan syariah yang selaras untuk memastikan keputusan halal yang adil dan kredibel,&rdquo; jelas Heryani.</p> <p>Dia menegaskan bahwa LPPOM mendorong pembentukan Halal Testing Harmonization Working Group di bawah AOAC SEA section sebagai langkah awal menuju harmonisasi standar pengujian halal antar negara di Asia Tenggara dan dunia.</p> <p>Topik yang diangkat oleh Laboratorium LPPOM MUI mendapat perhatian besar karena menjadi bagian dari agenda utama konferensi yang turut membahas isu-isu global seperti PFAS, mikotoksin, pestisida, hingga keamanan pangan lintas batas. Beragam persoalan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara untuk menjaga mutu dan keamanan pangan dunia.</p> <p>Dalam forum tersebut, LPPOM MUI menampilkan pengalaman Indonesia sebagai pelopor sertifikasi halal di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kontribusi ini sekaligus mendukung misi AOAC dalam memastikan integritas data laboratorium serta kesetaraan hasil uji antarnegara dalam perdagangan internasional produk halal.</p> <p>Sebelum tampil di Bangkok, tim Laboratorium LPPOM MUI juga berpartisipasi dalam AOAC International Annual Meeting &amp; Exposition 2025 di San Diego, California, Amerika Serikat. Pada forum bergengsi itu, LPPOM menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia dengan dua presentasi ilmiah yang berhasil lolos seleksi.</p> <p>Riset pertama berjudul &ldquo;Overcoming Matrix Challenges: A Sensitive GC-MS/MS Headspace Method for Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol Residues in Multicomponent Spice Seasonings&rdquo;. Sedangkan riset kedua, berjudul &ldquo;Custom TaqMan PCR for Indigenous Salmonella Strains: A Rapid, Sensitive, and Robust Alternative to Conventional and Commercial Assays&rdquo;.</p> <p>Kedua penelitian tersebut mempertegas posisi LPPOM MUI sebagai laboratorium Indonesia yang kompetitif secara global dan berbasis riset, terutama di bidang keamanan pangan, pengujian halal, dan bioteknologi molekuler.&nbsp;</p> <p>Partisipasi aktif di dua forum AOAC itu membuktikan bahwa LPPOM tidak hanya berperan penting di tingkat nasional, tetapi juga diakui secara internasional sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan komitmen terhadap inovasi ilmiah.</p> <p>Kehadiran LPPOM MUI di dua ajang besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif berkontribusi dalam pengembangan metode ilmiah dan sistem halal global. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi halal dunia, sekaligus mencerminkan kemampuan lembaga nasional dalam menjalin kolaborasi internasional bersama AOAC.</p> <p class="class-paragraph">Inisiatif pembentukan Halal Testing Harmonization Working Group yang diinisiasi bersama AOAC SEA termasuk pula langkah penting menuju terwujudnya Standar Global Pengujian Halal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kredibilitas laboratorium halal internasional serta mendorong perdagangan halal yang lebih transparan dan terpercaya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Laboratorium LPPOM MUI berperan penting dalam standarisasi halal global di konferensi AOAC 2025 di Bangkok.

LPPOM MUI Tampilkan Inovasi Halal di AOAC SEA Annual Conference 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/NAIK-KELAS-2396366767.jpg" alt="Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, dalam webinar bertajuk &ldquo;Naik Kelas: Strategi UMK Tembus Pasar Retail Modern&rdquo; yang digelar dalam rangkaian Festival Syawal tahun ini. (Dok. MUI)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, dalam webinar bertajuk &ldquo;Naik Kelas: Strategi UMK Tembus Pasar Retail Modern&rdquo; yang digelar dalam rangkaian Festival Syawal tahun ini. (Dok. MUI).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &mdash;</strong> Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, menekankan pentingnya proses dan standar halal sebagai bagian dari strategi mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk naik kelas dan menembus pasar retail modern hingga pasar ekspor.</p> <p>Menurutnya, UMK mendominasi jumlah pelaku usaha di Indonesia. Oleh karena itu, penting sekali mendorong atau mendukung agar UMK ini terus berkembang menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar, dan tentunya bisa mengakses pasar-pasar yang lebih luas lagi.</p> <p>&ldquo;Tidak hanya pasar tradisional tapi juga pasar modern, dan bahkan harapan kami tentunya terus bisa mensuport UMK bahkan bisa masuk ke pasar internasional atau dalam arti bisa melakukan ekspor ke luar negeri,&rdquo; ujar Muti Arintawati dalam sambutannya dalam webinar bertajuk &ldquo;Naik Kelas: Strategi UMK Tembus Pasar Retail Modern&rdquo; yang digelar dalam rangkaian Festival Syawal tahun ini, dikutip dari website MUI, Senin (21/4).</p> <p>Sebagai lembaga pemeriksa halal yang telah beroperasi selama 36 tahun, LPPOM MUI berkomitmen mendampingi UMK dalam proses sertifikasi. Saat ini, LPPOM memiliki jaringan di 34 provinsi dengan sekitar 1.000 auditor halal di seluruh Indonesia, serta perwakilan di Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan.</p> <p>Muti mengakui bahwa banyak UMK menganggap proses sertifikasi halal rumit. Namun, LPPOM siap memberikan pendampingan teknis untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaannya. &ldquo;Kami sangat memahami bahwa untuk UMK proses sertifikasi halal itu kadang dirasa masih sulit, dirasa ribet, katanya begitu ya. Oleh karena itu kami ingin memberikan bimbingan teknis kepada Bapak dan Ibu sekalian, juga memberikan arahan, memberikan panduan agar bisa memahami bagaimana proses sertifikasi itu berjalan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ia juga menegaskan bahwa sertifikat halal bukanlah titik akhir, melainkan awal dari komitmen menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan. &ldquo;Sertifikat halal itu bukan merupakan akhir dari suatu proses. Jadi kalau kita bertanding, tidak berarti kemudian setelah mendapatkan sertifikat halal itu kita finish. Tapi sesungguhnya, sertifikat halal sendiri itu merupakan satu awal dari proses panjang,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Dalam webinar tersebut, Muti mendorong pelaku UMK untuk memanfaatkan pengetahuan dari para narasumber kompeten guna memahami tidak hanya sertifikasi halal, tetapi juga strategi memasuki pasar ritel modern.</p> <p>Festival Syawal, menurut Muti, merupakan wujud dukungan LPPOM bagi peningkatan daya saing UMK. &ldquo;Program ini kami dedikasikan untuk UMK sebagai bentuk kepedulian kami dalam meningkatkan nilai tambah produk halal,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Ia menambahkan, inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal global. &ldquo;Dengan besarnya jumlah UMK, mereka perlu mendapat perhatian khusus agar cita-cita Indonesia sebagai pusat halal dunia dapat terwujud,&rdquo; tutup Muti.</p> <p>&nbsp;</p>

Proses dan standar halal sangat penting untuk mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) naik kelas dan menembus pasar retail modern.

 LPPOM MUI Tekankan Pentingnya Pelaku UMK Punya Sertifikasi Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/lppom-2957116420.jpg" alt="Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati (dua dari kanan) di Festival Syawal 1445 H di Labuan Bajo." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati (dua dari kanan) di Festival Syawal 1445 H di Labuan Bajo.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Pemerintah memutuskan menunda pemberlakuan wajib sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Tidak tanggung-tanggung, penundaannya mencapai dua tahun. LPPOM MUI mengatakan di masa penundaan itu, pelaku UMK tidak boleh santai-santai atau berleha-leha.&nbsp;</p> <div dir="auto">Seperti diketahui aturan awal menyebut seluruh makanan, minuman, jasa sembelihan wajib bersertifikat halal pada 18 Oktober 2024. Tetapi karena masih banyak yang belum mengantongi sertifikat halal, aturan itu ditunda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah menunda wajib halal, khusus untuk UMK, hingga oktober 2026 nanti. Pemerintah tidak ingin pengusaha gurem atau kecil tersangkut masalah hukum, gara-gara belum bersertifikat halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk daya resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH Kemenag sejak 2019 untuk semua jenis produk yang baru mencapai 4.418.343 produk (per 15 Mei 2024). Masih jauh dari target BPJPH Kemenag yang dipatok 10 juta produk. Sementara itu, total jumlah UMK sekitar 28 juta unit usaha.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati, menyampaikan keputusan pemerintah itu pasti melegakan banyak pihak. Melihat jumlah pelaku usaha dan sisa waktu penerapan wajib halal Oktober 2024, harus diakui bahwa UMK akan sulit dapat memenuhi tenggat waktu itu. Sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meski begitu, penundaan ini tentunya tidak menjadikan UMK bisa berleha-leha," katanya Sabtu (17/5). Muti menjelaskan untuk sampai ke batas waktu Oktober 2026, perlu dibuat program dan target antara yang diterapkan secara tegas. Sehingga, pelaku usaha tidak menunda-nunda pengurusan sertifikat halal, dengan menunggu akhir masa penahapan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LPPOM MUI menekankan bahwa prioritas target kategori wajib halal hendaknya tidak hanya menimbang skala usahanya saja. Tetapi juga fokus ke tingkat kekritisan produknya. Jika produk kritis tersebut merupakan bahan baku untuk membuat produk lain, maka luasnya cakupan penggunaan bahan ini juga perlu jadi perhatian. "Kita perlu melihat secara jeli akar masalah yang ada," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang perlu disoroti hendaknya tidak sekadar skala usaha di sektor UMK, melainkan perlunya fokus ke pelaku usaha yang memasok bahan yang tergolong kritis dan dipakai di industri lain. Pasalnya pasokan bahan dan jasa terkait makanan minuman tidak hanya dari pelaku usaha besar. Tetapi juga dapat berasal dari pelaku usaha yang masuk dalam kategori kecil dan mikro.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait daging, misalnya. Ketersediaan produk sembelihan yang dihasilkan oleh Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/U) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya, daging dan turunannya digunakan dalam pembuatan berbagai jenis produk usaha kuliner. Di sisi lain, tidak semua produk sembelihan dihasilkan oleh pelaku usaha menengah dan besar. Banyak daging yang dipasok oleh rumah potong yang tergolong usaha mikro dan kecil (UMK). Termasuk yang dihasilkan oleh Tempat Penyembelihan Unggas (TPU) yang ada di pasar dan pemukiman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelonggaran UMK tanpa disertai komitmen halal yang serius akan memperlama ketersediaan daging halal. Sehingga akhirnya menghambat usaha lain yang menggunakan daging yang dibeli dari dari pelaku usaha UKM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, produk kemas ulang ukuran kecil untuk bumbu dan bahan kue, termasuk untuk bahan impor, banyak juga dilakukan oleh UMKM. Adapula jasa terkait makanan dan minuman yang juga banyak dioperasikan oleh UMKM, seperti penjualan dan penggilingan daging. "Ketersediaan bahan dan jasa yang halal, akan memudahkan pelaku UMKM dalam membuat produk akhir makanan dan minuman yang halal. Ini seperti efek domino," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muti menuturkan jika persoalan di hulu selesai, maka sebagian besar persoalan kehalalan produk di Indonesia juga akan rampung. Proses sertifikasi halal produk juga akan lebih mudah dan jaminan kehalalannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, LPPOM MUI mendorong pemerintah untuk tetap fokus pada penyelesaian permasalahan halal di sektor hulu terlebih dahulu. Baik yang diproduksi oleh perusahaan besar, menengah maupun UMK.</div>

Melihat jumlah pelaku usaha dan sisa waktu penerapan wajib halal Oktober 2024, harus diakui UMK akan sulit dapat memenuhi tenggat waktu.

LPPOM MUI Minta Pelaku Usaha Tak Leha-leha Meskipun Kewajiban Sertifikasi Halal Ditunda jadi Mulai 2026

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/wisata-halal-3278067554.jpg" alt="Staf Ahli Menparekraf Bidang Pengembangan Usaha Masruroh (kanan) pada Festival Syawal LPPOM MUI di Labuan Bajo (8/5)." width="100%">
<figcaption>Staf Ahli Menparekraf Bidang Pengembangan Usaha Masruroh (kanan) pada Festival Syawal LPPOM MUI di Labuan Bajo (8/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan masih terdapat kerancuan di masyarakat terkait wisata halal. Sebagian masyarakat masih mempersepsikan wisata halal sama dengan wisata religi. Padahal keduanya berbeda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi tersebut disampaikan Staf Ahli Menparekraf Bidang Pengembangan Usaha Masruroh di Festival Syawal LPPOM MUI di Labuan Bajo pada Rabu (8/5). "Pariwisata atau wisata halal masih rancu. Disamakan dengan wisata religi," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masruroh menjelaskan wisata halal berbeda dari wisata religi, khususnya wisata religi untuk umat Islam. Dia mengatakan, mispersepsi itu justru menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku industri wisata. Padahal dengan menerapkan wisata halal dengan benar, akan memunculkan nilai tambah tersendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia lantas menjelaskan bahwa wisata halal itu bukan islamisasi destinasi wisata. Bukan juga sebuah destinasi yang harus dilayani oleh umat Islam semuanya. Menurut dia, wisata halal adalah destinasi wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya wisatawan muslim mudah mengakses tempat untuk ibadah. Hotel tidak harus menyediakan masjid yang megah, tetapi bisa musala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang penting bersih dan nyaman untuk ibadah salat," katanya. Contoh lainnya wisatawan muslim mudah mencari kuliner atau restoran yang menyajikan makanan halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Masruroh Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk bergama Islam. Sehingga jumlah wisatawan domestiknya, juga mayoritas Islam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan catatan Kemenparekraf, jumlah wisatawan nusantara yang muslim mencapai 80 persen. Dengan menerapkan wisatawan halal, bisa meningkatkan kenyamanannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan tersebut, Direktur Kemitraan dan Pelayanan Audit LPPOM MUI menyampaikan urusan sertifikat halal terus berkembang. Tidak hanya pada produk saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi juga untuk layanan jasa. Dia mengatakan, dengan adanya sertifikat halal, akan meningkatkan nilai dari sebuah produk maupun jasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sertifikat halal di Indonesia itu wajib. Sudah jadi regulasi pemerintah," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jadi mau tidak mau, pelaku usaha di bidang makanan dan minuman atau produk gunaan lain juga harus mengikuti regulasi tersebut. Dia mengatakan, LPPOM MUI siap berkolaborasi untuk pengurusan sertifikat halal.</div>

Wisata halal itu bukan islamisasi destinasi wisata. Bukan juga sebuah destinasi yang harus dilayani oleh umat Islam semuanya.

Masih Rancu di Masyarakat Beda Wisata Halal dari Wisata Religi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/05/pdam-amdk-3935111704.png" alt="ILUSTRASI. Petugas PDAM memantau pompa reservoir." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Petugas PDAM memantau pompa reservoir.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Produk air minum dalam kemasan (AMDK) yang telah disertifikasi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dijamin halal dan aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan isu kandungan Bromat yang terdapat dalam AMDK.</p> <p>"Kalau sudah terverifikasi BPOM dan halal dari MUI, produk apapun artinya Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi masyarakat," kata Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati dalam keterangan tertulis yang diterima.</p> <p>Lebih lanjut, Muti juga bahwa semua lembaga yang terkait perlu mengedepankan kepentingan dan kesehatan masyarakat. Bagaimanapun produk yang dihasilkan produsen sudah tentu harus memberikan manfaat kebaikan pada manusia. Dia meminta agar pemerintah dan BPOM segera mengambil langkah agar masyarakat mendapat kepastian akan keamanan pangan yang mereka konsumsi.</p> <p>Di sisi lain, dia melanjutkan, produsen juga harus bertanggung jawab akan keamanan pangan atas produk yang mereka buat. "Setahu saya, mestinya ada pelaporan secara berkala oleh produsen bahwa memang mereka masih memenuhi standar," katanya.</p> <p>Sebelumnya, dorongan agar BPOM melakukan uji laboratorium terhadap kandungan Bromat dalam AMDK juga diminta oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Keduanya meminta agar BPOM segera melakukan uji lab independen untuk membuktikan kandungan bromat yang berangkat dari laporan masyarakat ini.</p> <p>Sementara, BPOM akan mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan keamanan pangan di Indonesia. BPOM tidak segan untuk memberikan sanksi keras.</p> <p>"Sanksi tersebut dapat berupa penarikan produk dari peredaran hingga pencabutan izin edar," kata Kepala Biro Kerja Sama dan Humas, Noorman Effendi.</p> <p>Hal tersebut disampaikan berkenaan dengan kandungan Bromat berlebih pada salah satu produk AMDK. BPOM juga meminta masyarakat melapor apabila mendapat AMDK yang kedapatan memiliki kandungan Brotam melebihi ambang batas.</p> <p>"Laporkan ke BPOM jika menemukan AMDK yang diduga tidak&nbsp;aman,"&nbsp;katanya.</p>

"Kalau sudah terverifikasi BPOM dan halal dari MUI, produk apapun artinya Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi masyarakat,"

LPPOM MUI Jamin Produk Kehalalan dan Keamanan AMDK Bersertifikat Halal

<div id="m#msg-f:1788429332906336448" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/InShot_20240118_191224475-2579379941.jpg" alt="Dirut LPPOM-MUI Muti Arintawati di kantor MUI Pusat di Jakarta (18/1)." width="100%">
<figcaption>Dirut LPPOM-MUI Muti Arintawati di kantor MUI Pusat di Jakarta (18/1).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sertifikat halal tidak hanya untuk produk konsumsi. Tetapi juga untuk beberapa barang gunaan lainnya. Termasuk untuk tinta pemilu, yang digunakan setelah warga mencoblos surat suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan tinta pemilu wajib bersertifikat halal itu, disampaikan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Muti Arintawati di kantor MUI Pusat di Jakarta pada Kamis (18/1). Dia mengatakan salah satu syarat tender tinda pemilu adalah sertifikat halal. Ketentuan ini menjadi kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak produsen yang mengajukan sertifikat halal ke MUI," kata Muti. Dia mengatakan ketentuan penggunaan tinta bersertifikat halal untuk pemilu, berjalan sejak sekitar 2000 lalu. Menurut dia ketentuan halal pada tinta halal tersebut sangat penting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui setiap selesai mencoblos, masyarakat wajib mencelupkan jarinya ke tinta pemilu. Sebagai tanda sudah mencoblos. Sehingga tidak bisa mencoblos untuk kedua kali. Biasanya masyarakat memasukkan jari kelingkingnya ke botol tinta pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muti mengatakan, kehalalan tinta pemilu ada pada dua aspek. "Pertama tidak boleh ada unsur najis dalam produk titanya," katanya. Kemudian yang kedua, tinta tidak boleh resisten terhadap air. Sehingga air tetap bisa menembus tinta dan tembus ke kulit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini penting supaya tidak menganggu wudu. Supaya wudunya tetap sah," katanya. Seperti diketahui saat wudu, air harus mengenai bagian-bagian yang ditentukan. Jadi meskipun masih ada tinta pemu, wudu tetap sah. Karena tinta yang digunakan tembus air.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muti mengatakan untuk mengetahui sebuah tinta itu tembus air atau tidak, diperlukan kajian laboratorium. Dia menuturkan LPPOM-MUI sudah memiliki fasilitas laboratorium yang bisa mengetahui tinta tembus air atau tidak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan tidak semua pengecekan kehalalan sebuah produk membutuhkan laboratorium. Muti mencontohkan untuk mengetahui ayam halal atau tidak, bisa dilihat saat tata cara penyembelihan. Karena ayam yang disembelih sesuai syariat atau tidak, hasilnya sama saja ketika dibawa ke laboratorium.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pengecekan bahan baku makanan mengandung babi atau tidak, harus dicek di laboratorium. Jadi dia menegaskan pengecekan halal ada kalanya membutuhkan fasilitas laboratorium dan kadang tidak perlu.</div> </div> </div> </div> </div>

Muti mengatakan, kehalalan tinta pemilu ada pada dua aspek. "Pertama tidak boleh ada unsur najis dalam produk titanya," katanya.

LPPOM-MUI Ingatkan Tinta Pemilu Harus Bersertifikat Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/WhatsApp-Image-2023-09-07-at-182441-460017079.jpg" alt="Ilustrasi: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI menjelaskan yang diharamkan adalah mendukung agresi Israel, bukan produknya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI menjelaskan yang diharamkan adalah mendukung agresi Israel, bukan produknya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram membeli produk-produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Fatwa ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. <br /> <br />"Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Jumat (10/11) lalu.</p> <p>Menanggapi hal tersebut, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) meminta masyarakat jangan salah dalam memahami fatwa MUI tersebut. Menurut LPPOM MUI, yang diharamkan adalah mendukung agresi Israel, bukan produknya. Karena produk-produk makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal tetap halal untuk dikonsumsi.</p> <p>&ldquo;Sepemahaman saya, fatwa MUI tidak mengharamkan produknya tapi mengharamkan perbuatan yang mendukung Israel,&rdquo; ujar Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati seperti dikutip dari <em>Fajar.co.id (Jawa Pos Group)</em>.</p> <p>Muti menambahkan, produk bersertifikat halal akan menjadi haram jika ada penggunaan bahan haram saat proses produksi. "Kalau secara zatnya atau produknya, perubahan halal menjadi haram terjadi jika ada penggunaan bahan haram atau ada kontaminasi dari fasilitas atau lingkungan yang menyebabkan masuknya bahan haram ke produknya," imbuh Muti.</p> <p>Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda. Dia juga menyatakan bahwa yang diharamkan MUI itu bukan produknya atau zatnya.</p> <p>&ldquo;Produknya itu tetap halal selama masih memenuhi kriteria kehalalan. Tapi, yang diharamkan itu aktivitasnya, perbuatannya,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Miftahul menambahkan, masyarakat diminta memahami bahwa di dalam Fatwa MUI itu, hanya dituliskan bagi yang mendukung aksi agresi, baik secara langsung dan tidak langsung itu yang diharamkan.</p> <p>&ldquo;Jadi, yang diharamkan adalah perbuatan dukungan tersebut dan bukan barang yang diproduksi. Jadi, jangan salah dalam memahaminya,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sebagai informasi, fatwa MUI tentang larangan menggunakan produk Israel tertuang dalam Rekomendasi nomor tiga, yang berbunyi, "Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme".</p> <p><strong>Berikut isi lengkap fatwa MUI tentang larangan menggunakan produk Israel:</strong><br /> <br /><strong>Ketentuan Hukum</strong><br /> <br />1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.<br /> <br />2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada poin (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.<br /> <br />3. Pada dasarnya dana zakat harus di distribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.<br /> <br />4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.<br /> <br /><strong>Rekomendasi</strong><br /> <br />1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.<br /> <br />2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menekan Israel menghentikan agresi.<br /> <br />3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.</p>

LPPOM MUI menyatakan masyarakat jangan salah kaprah dalam menanggapi fatwa haram MUI terkait mengoonsumsi produk-produk yang pro Israel.

Soal Fatwa Haram Produk Pro Israel, LPPOM MUI: Produk Bersertifikat Halal Tetap Halal untuk Dikonsumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/WhatsApp-Image-2023-09-07-at-182441-460017079.jpg" alt="Ilustrasi: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI menjelaskan yang diharamkan adalah mendukung agresi Israel, bukan produknya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI menjelaskan yang diharamkan adalah mendukung agresi Israel, bukan produknya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menggelar Halal Award 2023. Acara dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.</p> <p>Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati menuturkan, pemberian penghargaan itu mendorong terciptanya ekosistem halal di Indonesia. Diharapkan para peraih <em>award</em> terus bersemangat menyediakan produk halal yang berkualitas.</p> <p>&rdquo;Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal pertama di Indonesia, LPPOM MUI akan terus berusaha untuk mendampingi dan memberikan solusi kepada seluruh pelaku usaha mitra LPPOM MUI,&rdquo; ujar Muti.</p> <p>Muti menambahkan, LPPOM MUI&nbsp;Halal Award&ensp;2023 digelar dalam sejumlah rangkaian aktivitas sejak Juni. Yakni, dari&nbsp;<em>kick off</em>&nbsp;LPPOM MUI Halal Award 2023 (12 Juni), yang secara bersamaan dilakukan dengan kegiatan webinar Update Informasi Sertifikasi Halal di Era Pasca Pandemi kepada mitra LPPOM MUI hingga peluncuran LPPOM MUI Halal Award 2023 ke publik (29 Juli).</p> <p>Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menegaskan, peluang ekonomi halal di Indonesia sangat besar. Pengeluaran umat muslim Indonesia untuk sektor halal diprediksi meningkat 7,8 persen tahun mendatang.</p> <p>&rdquo;Potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha Indonesia,&rdquo; ujar Airlangga.</p> <p>Dalam pemberian <em>award</em>, masyarakat juga bisa memberikan voting. Nah, hal itu masuk ke dalam klasifikasi atau kategori Favorit Halal Brand. Ada puluhan <em>brand</em> yang memborong kategori Favorit Halal Brand.</p> <p>Pada ajang Halal Award 2023, Dexa turut meraih penghargaan untuk kategori Best Social Contribution on Halal Ecosystem. Presiden Direktur PT Dexa Medica V. Hery Sutanto mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bukti komitmen Dexa Medica dalam mewujudkan ekosistem halal di Indonesia.</p> <p>&rdquo;Dexa Medica mendukung pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia yang sangat besar peluangnya. Dexa Medica secara konsisten memproduksi produk-produk farmasi halal yang dikembangkan berbasis riset, sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan nyaman,&rdquo; ungkap Hery dalam webinar yang digelar.</p> <p>Dexa Medica memiliki ribuan produk yang telah tersertifikasi halal. Produk Dexa yang sudah tersertifikasi halal mencapai 97 persen atau lebih dari 1.300 produk. Produk-produk tersebut tersebar di lebih dari 13.000 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.</p> <p>Selanjutnya untuk kategori Best Halal System Implementation diberikan Dirut LPPOM MUI kepada Direktur Utama PT Anugrah Argon Medica Juliwaty. Juliwaty menyampaikan, pihaknya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. AAM merupakan distributor farmasi pertama di Indonesia yang menerapkan Sistem Jaminan Halal dalam sistem penyimpanan dan penyaluran produk farmasi.</p>

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menggelar Halal Award 2023

LPPOM MUI Gelar Halal Award, Banyak Brand Borong Penghargaan

<p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/waroeng-steak-penghargaan-halal-award-mui-2023-4081762570.jpg" alt="CEO &amp; Founder PT Waroeng Steak Indonesia Jody Broto Suseno menerima penghargaan dari Direktur Utama LPPOM Pusat Ir. Hj. Muti Arintawati, M. Si." width="100%">
<figcaption>CEO &amp; Founder PT Waroeng Steak Indonesia Jody Broto Suseno menerima penghargaan dari Direktur Utama LPPOM Pusat Ir. Hj. Muti Arintawati, M. Si.</figcaption>
</figure> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><strong><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">JawaPos.com</span></strong><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">&ndash;Pioner restoran steak dengan harga terjangkau, Waroeng Steak &amp; Shake kembali mendapat penghargaan dari salah satu lembaga besar di Indonesia.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">Tepat di HUT ke-23 tahun, restoran yang memiliki </span><em><span style="white-space: pre-wrap;">tagline</span></em><span style="white-space: pre-wrap;"> <em>Steaknya Indonesia</em> tersebut mendapatkan penghargaan dari acara Halal Award 2023 yang diadakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di IPB International Convention Center, Bogor, pada Senin (4/8).</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">Ada beberapa kategori dalam Halal Award 2023. Di antaranya <em>Best Halal System Implementation, Best New-Comer, Long Live Achievement, Fastest Growth on Halal Product, Favorite Halal Brand, Best Social Contribution on Halal Ecosystem, Promising Halal SME. </em></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;"><em> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/Waroeng-steak-halal-award-MUI-1423093503.jpg" alt="Waroeng Steak &amp; Shake mendapatkan penghargaan Halal Award 2023 kategori Best Social Contribution on Halal Ecosystem dari LPPOM MUI." width="100%">
<figcaption>Waroeng Steak &amp; Shake mendapatkan penghargaan Halal Award 2023 kategori Best Social Contribution on Halal Ecosystem dari LPPOM MUI.</figcaption>
</figure> </em></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;"><em><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/011808325/apa-rasanya-saat-es-krim-bertemu-steak-waroeng-steak-shake-punya-jawabannya">Apa Rasanya Saat Es Krim Bertemu Steak? Waroeng Steak &amp; Shake Punya Jawabannya</a></strong></em></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">Dilansir dari website resmi MUI, penentuan nominasi dilakukan komite penilai independen yang mengedepankan asas objektivitas dan sportivitas tanpa dipungut biaya.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">Waroeng Steak &amp; Shake berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori </span><em><span style="white-space: pre-wrap;">Best Social Contribution on Halal Ecosystem</span></em><span style="white-space: pre-wrap;"> yang diberikan Direktur Utama LPPOM Pusat Ir. Hj. Muti Arintawati, M. Si kepada Jody Broto Suseno selaku </span><em><span style="white-space: pre-wrap;">CEO &amp; Founder</span></em><span style="white-space: pre-wrap;"> dari PT Waroeng Steak Indonesia.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">Kontribusi sosial Waroeng Steak dalam ekosistem halal ditandai komitmen dan keseriusan dalam menjalankan sistem dan sertifikasi halal produk. Hal tersebut dibuktikan dengan didapatkannya nilai A atau sangat baik dalam penerapan Sistem Jaminan dari LPPOM MUI tahun lalu. </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012906608/pelatihan-dan-pendampingan-bagi-ratusan-umkm-semarang-untuk-go-digital-hingga-sertifikat-halal">Pelatihan dan Pendampingan Bagi Ratusan UMKM Semarang untuk Go Digital Hingga Sertifikat Halal</a></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">Tidak cukup hanya itu, Waroeng Steak &amp; Shake juga mendapatkan rekor dunia MURI sebagai restoran steak halal dengan <em>outlet</em> terbanyak.</span> <span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">Selain itu, Waroeng Steak &amp; Shake juga turut berpartisipasi dalam memberikan edukasi terkait halal produk terhadap para pelaku UMKM dengan mengadakan seminar baik secara luring maupun daring melalui program <em>Waroeng Academy</em>.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">&rdquo;Kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Ini merupakan kado yang istimewa buat kami seluruh tim PT Waroeng Steak Indonesia karena tepat di momen ulang tahun Waroeng Steak ke-23 mendapatkan penghargaan ini,&rdquo; ujar Jody Broto Suseno</span>.</p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; color: black;">&rdquo;Penghargaan ini tentu menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara dalam upaya membantu memperkuat ekosistem halal,&rdquo; tambah Jody. <br /></span></p>

Waroeng Steak & Shake kembali mendapat penghargaan Halal Award 2023 dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI

Waroeng Steak & Shake Raih Penghargaan Atas Kontribusi Sosial pada Ekosistem Halal di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Polpem-dewan-minta-walikota-ubah-kebijakan-jam-oprasi-PKL-saat-PPKM-Darurat-alfian-rizal3-1.jpg" alt="Ilustrasi perekonomian warga PKL di Jalan Kedungdoro. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perekonomian warga PKL di Jalan Kedungdoro. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Masa toleransi atau tahapan pertama kewajiban sertifikat halal bakal berakhir pada 17 Oktober 2024. Artinya mulai tahun depan, sejumlah kelompok produk wajib bersertifikat halal. Data dari Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan ada tiga kelompok produk yang wajib bersertifikat halal.</p> <p>Ketiga kelompok produk itu adalah produk makanan dan minuman. Lalu yang kedua adalah bahan baku atau bahan tambahan pangan, serta bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Lalu yang ketiga adalah produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan atau rumah potong hewan dan unggas (RPHU).</p> <p>Direktur LPPOM MUI Pusat Muslich menuturkan salah satu layanan yang didorong untuk mendapatkan sertifikat halal saat ini adalah RPHU. Menurut dia sertifikasi halal untuk RPHU sangat strategis dan penting.</p> <p>"Karena RPHU ini merupakan hulu dari proses sertifikasi halal," katanya dalam penyerahan sertifikasi halal untuk sejumlah pelaku usaha RPHU di wilayah DKI Jakarta pada Rabu (2/8) sore.</p> <p>Muslich mengatakan, RPHU adalah hulu dari proses sertifikasi halal untuk makanan yang berbahan baku daging. Ketika daging yang digunakan hasil dari pemotongan di RPHU bersertifikat halal, maka proses berikutnya akan berjalan dengan lancar. Apalagi untuk pelaku UMKM seperti pecel ayam dan sejenisnya.</p> <p>Dengan demikian pelaksanaan sertifikasi halal untuk RPHU ini mendesak untuk dilaksanakan. Selain itu, secara langsung akan menggerakkan perekonomian UMKM di DKI Jakarta.</p> <p>Muslich menyampaikan juga bahwa pemberian Sertifikasi Halal ini, merupakan upaya semua pihak dalam melaksanakan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU itu mewajibkan seluruh makanan dan minuman yang beredar, serta produk sembelihan untuk disertifikasi halal.</p> <p>Pada kesempatan itu diserahkan sertifikat halal untuk 13 RPHU yang dikelola Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta. Secara keseluruhan, saat ini ada 36 unit RPHU di seluruh wilayah DKI Jakarta yang sudah mengantongi sertifikat halal. Semakin banyak RPHU yang bersertifikat halal, diharapkan bisa mempermudah akses para pelaku UMKM untuk mendapatkan bahan baku yang halal.</p> <p>Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta Deden Edi S. menyampaikan apresiasi atas respons dan dukungan dari berbagai pihak. Ia menyebut proses dari pengisian formulir hingga terbitnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha RPHU Rorotan sekitar dua pekan.</p> <p>Hal tersebut dapat tercapai karena upaya dan respon yang sangat baik dari semua pihak yang terlibat, utamanya para pelaku usaha. "Semoga sertifikat halal yang diterima dapat memberikan kemanfaatan yang optimal bagi semua pihak," pesannya.</p>

Pemberian Sertifikasi Halal ini, merupakan upaya semua pihak dalam melaksanakan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lppom mui

Berita Terkini