<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/Komisioner-Lolly-Suhenty-memberi-pengetahuan-mengenai-Bawaslu-3323579451.jpg" alt="Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty ." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty .</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam beberapa hari ke depan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menargetkan kajian atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi tidak wajar untuk kampanye tuntas. Saat ini pendalaman dilakukan dengan hati-hati. &rdquo;Rencananya memang kami akan sampaikan di pekan ini kepada publik ya,&rdquo; kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di CFD Jakarta kemarin (17/12). Dia menjelaskan, kajian harus dilakukan secara cermat. Sebab, jika ada kekeliruan, justru bisa memicu kegaduhan. Mengingat, situasi politik tanah air mulai menghangat. Meski begitu, dari sisi potensi pelanggaran, Lolly mengakui bahwa hal itu ada. Bagi Bawaslu, setiap kasus selalu memiliki potensi pelanggaran. &rdquo;Dalam kepala Bawaslu, konsep berpikirnya pengawas pemilu seluruh hal itu berpotensi terjadi pelanggaran,&rdquo; jelasnya. Secara prinsip, kata dia, dana kampanye memang diperbolehkan. Namun, penggunaannya harus wajar sesuai batasan yang diatur dalam peraturan KPU. &rdquo;Soal apa yang disampaikan PPATK, tentu kacamata kami harus dilihat berkenaan dengan aturan dana kampanye,&rdquo; terang Lolly. Terkait peluang kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, perempuan berdarah Sunda itu menyebut sebagai hal yang pasti dilakukan. Jika hasil kajian menunjukkan dugaan pelanggaran pidana pemilu, akan diproses di sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Selain Bawaslu, di sana ada unsur kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana diberitakan, PPATK mengendus kenaikan angka transaksi keuangan dengan nilai triliunan rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Diduga, itu terkait keperluan pembiayaan kampanye. Sesuai ketentuan UU 7/2017, sumbangan dana kampanye memiliki batasan. Untuk sumbangan yang bersumber dari perorangan, batasannya Rp 2,5 miliar. Sementara itu, sumbangan dari lembaga berbadan hukum dibatasi maksimal Rp 25 miliar. Komisioner KPU Idham Holik mengingatkan agar semua peserta pemilu menaati batasan sumbangan dana kampanye. Jika terbukti ada sumbangan melebihi batasan, ada konsekuensi hukum. &rdquo;Sudah pasti akan terkena sanksi pidana pemilu,&rdquo; tegasnya. KPU nanti melakukan audit terhadap dana kampanye. Sesuai ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 18 Tahun 2023, semua peserta pemilu wajib melaporkan tiga jenis laporan. Yakni, laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). (far/c19/fal)

Dalam beberapa hari ke depan, Bawaslu menargetkan kajian atas temuan PPATK terkait dugaan transaksi tidak wajar untuk kampanye tuntas.

Bakal Gandeng Kepolisian-Kejaksaan, Bawaslu Tuntaskan Kajian Temuan PPATK Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sandiaga-Uno-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pilpres 2019. Penyerahan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan di Ruang Sumba Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (2/5).  Penyerahan laporan LPPDK final tersebut dilakukan langsung oleh Bendahara Umum BPN Thomas Djiwandono bersama calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno.  Thomas mengungkapkan, dana kampanye yang berhasil dikumpulkan oleh BPN berjumlah Rp 213,2 miliar dan tercatat sebagai dana penerimaan.  "Dari total penerimaan tersebut, pengeluaran kami di angka 210,7 miliar rupiah," kata Thomas.  Thomas juga menguraikan, penerimaan yang paling besar berasal dari paslon yakni sebesar Rp 192,5 miliar. Sementara itu ada sumbangan perseorangan Rp 9,3 miliar, sumbangan kelompok Rp 1,1 miliar dan sumbangan gabungan partai politik Rp 4,8 miliar.  "Ini banyak sumbangan dari masyarakat, angkanya Rp 9,3 M. Kami berterima kasih sekali kepada masyarakat yang sudah membantu," ucap Thomas.  Dia menambahkan, dari jumlah tersebut, pengeluaran terbesar BPN dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan alat peraga kampanye (APK) sebesar Rp 60,8 miliar sampai dengan pembuatan desain alat peraga Rp 8,8 miliar. Total pengeluaran selama kampanye pun mencapai Rp 211 Miliar.  Sementara itu, calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan, penyerahan LPPDK kepada KPU tersebut merupakan komitmen paslon nomor urut 02 dalam mewujudkan kontestasi demokrasi yang transparan, akuntabel dan terang benderang.  "Sesuai dengan komitmen kami, kami ingin mengikuti sebuah proses kontestasi demokrasi yang transparan, akuntabel, dan terang-benderang," ujarnya.  Sandi juga memastikan setiap bulan kami melaporkan dana kampanye kubu 02 walaupun tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU.  "Hari ini kami menyerahkan laporan akhir dana kampanye kami," pungkasnya.  Berikut rincian sumbangan selama pilpres Prabowo-Sandi berdasarkan data BPN:   1. Sumbangan dari Prabowo dan Sandi: Rp 192.515.335.542 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik: Rp 4.779.624.949 3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan: Rp 9.290.095.055 4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok: Rp 1.159.688.510 5. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah: Rp 2.925.000.000 6. Sumbangan Lain-lain: Rp 111.230.925 7. Sumbangan Dana Awal Kampanye: Rp Rp 2.503.243.879  Total Sumbangan paslon 02: Rp 213.284.218.405   Berikut Rincian pengeluaran selama pilpres Prabowo-Sandi berdasarkan data BPN:   1. Pertemuan Terbatas Rp 5.328.192.958 2. Pertemuan Tatap Muka: Rp 21.072.696.805 3. Pembuatan/Produksi Iklan Di Media Massa: Rp 396.135.000 4. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye: Rp 8.824.743.200 5. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum: Rp 60.824.891.733 6. Rapat Umum Rp: 33.706.066.541 7. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye: Rp 40.696.122.808 8. Lain-Lain: Rp 39.930.051.764 9. Pembelian Peralatan: Rp 115.667.649 10. Lain-Lain: Rp 3.570.202.355  Total Pengeluaran: Rp 211.464.770.813

Serahkan LPPDK ke KPU, Prabowo-Sandi Habiskan Rp 211 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/gerindra-biaya-kampanye-jokowi-dulu-dari-hasil-kelola-lahan-prabowo_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Partai Gerindra" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Partai Gerindra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerindra menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total dana yang terkumpul, lebih dari Rp 134 Miliar.  Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono dan wakilnya, Satrio Dimas Adityo berupa 11 boks kontainer yang langsung dibawanya dari Kantor DPP Partai Gerindra.  Thomas mengungkapkan, dana kampanye yang berhasil dikumpulkan oleh partainya tersebut berjumlah Rp 134.715.077,635, dan tercatat sebagai dana penerimaan.  "Kami dari Partai Gerindra datang hari ini dan menyelesaikan tugas berdasarkan UU yang berlaku mengenai laporan keuangan Partai Gerindra untuk pemilu legislatif," ujar Thomas M Djiwandono di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (30/4).  Ia juga menjelaskan, dari jumlah tersebut, pengeluaran terbesar partainya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan alat peraga kampanye (APK).  "Mayoritas pengeluaran yakni 72,5 persen itu untuk APK," terangnya.  Dana yang terkumpul tersebut lanjut Thomas, hampir seluruhnya berasal dari kader Gerindra khususnya yang maju sebagai calon legislatif di seluruh wilayah Indonesia. Atau tanpa sepeserpun bantuan dari pihak luar partai.  "Hampir 95 persen dari caleg. Dan sekitar Rp 1 miliar berasal dari kas partai kami. Jadi tidak ada dana dari luar," tegasnya.  Ia pun sempat menguraikan penerimaan dana kampanye Partai Gerindra yang berasal dari kadernya. Setidaknya terdapat 366 caleg Gerindra yang menyumbang di bawah angka Rp 500 juta.  Kemudian, ada 45 caleg yang menyumbang dikisaran angka Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Serta, 32 caleg yang menyumbang di atas Rp 1 miliar.  "Semua laporannya sudah kita bawa dalam 11 boks. Semua bukti-bukti itu sudah kita sampaikan ke KPU. Dan nanti akan diaudit selama sebulan oleh auditor publik, dan dalam hal itu kita akan bekerja sama," pungkasnya.

Serahkan Laporan ke KPU, Dana Kampanye Gerindra Rp 134 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JKT-2-PENGGIAT-KEPEMILUAN-DAN-KPU-FED-5.jpg" alt="Ketua KPU Arif Budiman (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arif Budiman (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta, partai politik peserta pemilu untuk segera menyegerakan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pasalnya, apabila ada parpol yang tidak melaporkan itu, maka keterpilihannya di Pemilu 2019 dapat dibatalkan.  "Laporan akhir dana kampanye itu wajib, kalau partai tidak menyerahkan maka keterpilihannya itu bisa dibatalkan," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (26/4).  Menurut Arief, penyerahan LPPDK itu wajib hukumnya. Itu sama seperti awal-awal silam. Apabila tidak menyerahan awal LPPDK maka partai politik bisa digugurkan sebagai peserta pemilu.  Sementara, terpisah Komisioner KPU Hasyim As'yari mengatakan tanggal 2 Mei 2019 adalah batas partai politik peserta pemilu menyerahkan PPDK.  "Jadi maksimal 15 hari setelah pemungutan suara, maksimal 2 Mei harus sudah setor semua," kata Hasyim.  Berikut ini adalah ‎aturan atau kewajiban partai politik menyerahkan LPPDK merukjuk pada  UU 7/2017 tentang Pemilu:  Pasal 335   1. laporan dana kampanye Pasangan calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara  2. Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang dihrnjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.  3. laporan dana kampanye calon anggota DPD peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara  4. Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi  (5) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).   6. KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.   7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupate n/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik pating lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.  Sanksinya:   Pasal 338  (3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.  (4) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak,menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih. ‎

Jika Parpol Tak Setor LPPDK, Kemenangannya Bisa Dibatalkan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lppdk-4-paslon-gubernur-sulsel-diterima-kpu-mulai-audit_m_222589.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU Sulawesi Selatan telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari empat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur. Nantinya, KPU akan melakukan audit. Mereka masing-masing nomor urut 1 Nurdin Halid-Aziz Qahhar (NH-Aziz), nomor urut 2 Agus Arifin Nu&rsquo;mang-Tanribali Lamo (Agus-TBL), nomor urut 3 Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) dan nomor urut 4 Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar (IYL-Cakka) "Kami sudah menerima LPPDK dari semua paslon, jadi mulai sekarang kita mulai menyusun berita acara dan verifikasi dokumennya untuk melihat siapa diantaranya yang paling besar," terang Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulsel, Upi Hastati di kantor KPU Sulsel, jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (25/6). Dokumen tersebut akan diserahkan ke akuntan publik untuk diteliti. Mengacu pasal 34 PKPU nomor 5 tahun 2017, kata Upi, paslon diwajibkan menyetorkan LPPDK kepada KPU Provinsi paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir. LPPDK sendiri masing-masing diserahkan melalui bendahara tim paslon sejak Minggu (24/6) malam tadi. Tepatnya, pukul 18.00 Wita. Dalam LPPDK memuat semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masing-masing pasangan calon baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Hanya saja, Upi belum bisa membeberkan jumlah dana kampanye yang paling digunakan oleh masing-masing pasangan calon karena belum diverifikasi internal oleh KPU. Dia hanya menyebutkan, dokumen LPPDK akan diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit. Proses audit oleh akuntan publik dimulai hari ini hingga (9/7) mendatang dan akan dilaporkan kembali ke KPU (10/7) keesokan harinya. Sedangkan pengumuman dan penyampaian hasil audit kepada pasangan calon pada (11/7) sampai (13/7) mendatang. "Proses selanjutnya mulai dari sekarang kami akan menyusun berita acaranya kemudian akan dirapikan dokumennya dan besok sudah kami serahkan ke tim KAP yang sudah ditunjuk melalui prosedur lelang," terangnya. KPU Sulsel sebelumnya memberi batasan dana kampanye kepada masing-masing paslon. Besaran dana kampanye untuk satu pasangan calon sampai Rp74 miliar. Selain membatasi dana kampanye, KPU Sulsel juga membatasi sumbangan langsung perseorangan dan lembaga maupun organisasi. Untuk perseorangan sebanyak Rp75 juta. Sedangkan lembaga maupun organisasi hanya Rp750 juta.

LPPDK 4 Paslon Gubernur Sulsel Diterima, KPU Mulai Audit

lppdk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lppdk

Berita Terkini

Bakal Gandeng Kepolisian-Kejaksaan, Bawaslu Tuntaskan Kajian Temuan PPATK Pekan Ini

Serahkan LPPDK ke KPU, Prabowo-Sandi Habiskan Rp 211 Miliar

Serahkan Laporan ke KPU, Dana Kampanye Gerindra Rp 134 Miliar

Jika Parpol Tak Setor LPPDK, Kemenangannya Bisa Dibatalkan

LPPDK 4 Paslon Gubernur Sulsel Diterima, KPU Mulai Audit

Download Aplikasi JawaPos.com