<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/said-aqil-2426782472.jpg" alt="Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj (dua dari kiri) dalam tadarus futuristik persahabatan Indonesia-Tiongkok di Jakarta (14/3). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj (dua dari kiri) dalam tadarus futuristik persahabatan Indonesia-Tiongkok di Jakarta (14/3). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) sekaligus mantan Ketun PBNU Said Aqil Siroj mengutuk praktik pengurangan takaran Minyakita. Baginya pelaku pengurangan takaran itu sebagai penghianat bangsa Indonesia. Kegeraman Kiai Said disampaikan di depan Dubes Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong dalam tadarus futuristik persahabatan Indonesia-Tiongkok di Jakarta pada Jumat (14/3) malam. Kiai Said mengatakan, secara hukum negara maupun hukum Islam, pengurangan timbangan tidak boleh dilakukan. Dia mengatakan dalam berbisnis harus menjunjung tinggi kejujuran. "Tidak boleh ada kecurangan-kecurangan," kata dia. Mengurangi takaran Minyakita yang seharusnya satu liter menjadi 700 mililiter atau 800 mililiter atau sebagainya, tidak boleh dilakukan. Ketika tertera&nbsp;satu liter, maka isinya harus&nbsp;satu liter. Kiai Said menegakkan rasa keprihatinannya dan kekecewaannya yang mendalam atas fenomena pengurangan takaran Minyakita. Dia juga menyoroti praktik pengoplosan BBM. "Kita beli Pertamax, isinya diplos," katanya. Sama seperti pengurangan takaran Minyakita, praktik pengoplosan BBM juga sebagai penghianat bangsa. "Kami melihat tindakan tersebut adalah sindikasi jahat yang bergerak sistematis yang sangat merugikan rakyat dan negara," katanya. Kiai Said mengatakan kejahatan tersebut tidak boleh di biarkan, karena bagian dari korupsi. Baginya pembiaran terhadap koruptor adalah awal kehancuran negara. Dalam Kesempatan yang sama Duta Besar Tiongkok Untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan, sekarang saatnya untuk membangkitkan dan memperkuat Kembali Jalur Sutra Indonesia-Tiongkok. Serta menghidupkan Kembali Jalur Sutra Islam di Indonesia dan Islam di Tiongkok. "Agar dapat menjadi jembatan yang menghubungkan Persahabatan Indonesia, Tiongkok dan dengan Dunia Islam," katanya.&nbsp; Dia mengatakan, persahabatan Indonesia-Tiongkok dan Relasinya dengan Dunia Islam, bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya saling melengkapi dan memberi nilai tambah. Kedepan dengan semakin terkonsolidasikannya jalur diplomasi kultural dan spiritual diharapkan dapat menjadi perekat peradaban Dunia. Sehingga Indonesia dan Tiongkok bisa maju bersama. Sehingga dunia semakin damai dan lebih baik.

Mengurangi takaran Minyakita yang seharusnya satu liter menjadi 700 mililiter atau 800 mililiter atau sebagainya, tidak boleh dilakukan.

Kutuk Pelaku Pengurangan Takaran Minyakita, Said Aqil Siroj Sebut sebagai Penghianatan Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/IMG-20250206-WA0069-3408044323.jpg" alt="Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj di Jakarta (6/2). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj di Jakarta (6/2). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar kedua di dunia. Namun untuk urusan sertifikasi dan produk halal, masih kalah dengan negara lain. Bahkan kalah dari&nbsp;Malaysia. Sejumlah kalangan meminta pemerintah berani merombak monopoli sertifikasi halal di Indonesia. Seruan tersebut disampaikan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) sekaligus mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. Dia mengatakan, untuk kepentingan nasional, sertifikasi halal dapat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan upaya filterisasi keberadaan produk berkualitas. Kemudian juga untuk meningkatkan pendapatan negara, memberi rasa aman dan nyaman bagi warga bangsa. "Khususnya kaum muslimin dan juga sebagai role model ekonomi halal yang terpercaya di mata dunia," kata dia.&nbsp; Meskipun begitu Kiai Said menyayangkan karena sampai hari ini, proses sertifikasi halal di Indonesia belum bisa menjadi mercusuar dunia. Klaim dan branding halal di Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Padahal kalau bicara kualitas dan kuantitas Indonesia jauh lebih unggul dalam semua hal.&nbsp;Kiai Said berharap ke depan sertifikasi halal di Indonesia bisa menjadi hal yang menyenangkan. Serta menguntungkan bagi semuanya. Bukan dalam skema yang sulit, ribet, lama serta membingungkan.&nbsp; LPOI mendesak kepada penyelenggara negara agar segera merombak dan merevisi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat proses percepatan Investasi, Industri dan ekosistem halal. Sehingga halal dapat menjadi panglima ekonomi bangsa Indonesia Selain itu LPOI menyampaikan pernyataan sikapnya untuk pemerintah. Mereka dengan tegas menolak monopoli pengelolaan sertifikasi halal. Termasuk menolak monopoli fatwa halal/monopoli penetapan kehalalan produk yang dilakukan organisasi tertentu. Kemudian juga mendesak penyelenggara negara untuk segera mencabut kewenangan monopoli fatwa halal atau monopoli penetapan kehalalan produk. Untuk mewujudkan tuntutan itu, perlu segera dilakukan Judicial Review terhadap UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024. Bagi LPOI sangat diperlukan produk kebijakan khusus untuk menghapus praktek praktek monopoli dalam penyelenggaran system jaminan produk halal.

Untuk mewujudkan tuntutan itu, perlu segera dilakukan Judicial Review terhadap UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP 42/2024.

Indonesia Masih Kalah dari Malaysia, Said Aqil Minta Pemerintah Hapus Monopoli Sertifikasi Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/lpoi-4227334163.jpg" alt="Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj (dua dari kiri) memberikan pidato refleksi akhir tahun di Jakarta (25/12). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj (dua dari kiri) memberikan pidato refleksi akhir tahun di Jakarta (25/12). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Jagat perpolitikan nasional sedang menghangat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah kalangan menyampaikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah&nbsp;Air.&nbsp; Diantaranya disampaikan oleh sejumlah ulama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj mengatakan semua sepakat, bahwa korupsi harus diberantas. Apalagi korupsi sudah menjadi persoalan laten di Indonesia.&nbsp; Dia menegaskan, sejatinya keberadaan KPK sudah cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia. "Sebenarnya kalau KPK berfungsi dengan benar dan sesuai dengan cita-cita pembentukannya itu sudah cukup," katanya di Jakarta pada Rabu (25/12). Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan, dalam menjalankan tugasnya KPK tidak boleh tebang pilih. "Jangan ada tendensi politik, tendensi balas dendam, atau tendensi lainnya," katanya. Pengusutan kasus korupsi, termasuk penetapan tersangka harus benar-benar sesuai dengan koridor hukum.&nbsp;Said mengatakan, KPK harus adil. Termasuk para aparat penegak hukum lainnya juga harus adil. Bahkan kepada para hakim, Said juga mengatakan harus adil. Dia mengutip ajaran agama Islam soal berbuat adil. Said menegaskan sikap adil juga harus diterapkan kepada orang atau pihak yang tidak mendukung atau di luar kelompoknya.&nbsp; Dalam kesempatan itu, LPOI menyampaikan beberapa butir seruan untuk pemerintah, khususnya Presiden Prabowo. Mulai dari masalah korupsi, ekonomi, pajak, sampai hubungan luar negeri.&nbsp; LPOI diantaranya memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat implementasi penegakan keadilan. Kemudian membersihkan negara dari bahaya laten korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mengarahkan kebijakan pada hal yang lebih populis. Serta lebih memihak kepada rakyat kecil dengan menurunkan pajak, menurunkan harga-harga sembako, menumbuhkan lapangan kerja dan mempercepat pengentasan kemiskinan.&nbsp; LPOI juga berharap pemerintah melakukan refocusing anggaran belanja negara untuk Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis proyek padat karya dan inovasi dalam negeri. Merajut dan memperkuat solidaritas kebhinnekaan serta lebih memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat.

Pengusutan kasus korupsi, termasuk penetapan tersangka harus benar-benar sesuai dengan koridor hukum. Said mengatakan, KPK harus adil.

KPK Tetapkan Hasto Tersangka, Mantan Ketum PBNU Ingatkan Pemberantasan Korupsi Tidak Tebang Pilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/mahfud-291103957.jpeg" alt="Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kyai Said Aqil Siradj (kiri)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kyai Said Aqil Siradj (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj menilai, Pondok Pesantren Al Zaytun dapat melahirkan gerakan yang radikal, ekstrem, dan intoleran. &rdquo;Al Zaytun harus ditelisik sebagai komunitas dan ekosistem tertutup dan eksklusif yang memiliki tata cara hidup dan kehidupan yang terpisah dengan masyarakat pada umumnya,&rdquo; ucap Said Aqil Siradj seperti dilansir dari Antara, Senin (17/7). Sehingga, menurut dia, bukan tidak mungkin dengan ketertutupan melahirkan banyak kamuflase dan eksklusivitas menggerakkan tata nilai yang radikal, ekstrem, dan intoleran. &rdquo;Yang pada saatnya bukan tidak mungkin menjadi embrio gerakan anti-NKRI, apalagi bila dilihat dari background dan behaviour pimpinan pesantren yang memiliki latar belakang NII (Negara Islam Indonesia) dan beberapa fakta gerakan, jejaring, dan alumninya,&rdquo; ucap Said Aqil Siradj. Menurut Said Aqil Siradj, fenomena Al Zaytun harusnya tidak saja dilihat sebagai lembaga pendidikan murni pada umumnya, tetapi harus dilihat secara mendalam. Proses indoktrinasi patut dicurigai sebagai fenomena proses ideologisasi, kaderisasi, dan gerakan anti Pancasila dan/atau anti-NKRI. &rdquo;Jangan terkecoh bungkus rapi pembelajaran berbasis pendidikan formal dengan kurikulum terstandar pemerintah dan pembelajaran agama yang ditanamkan karena bukan tidak mungkin itu hanya sebagai kamuflase belaka,&rdquo; papar Said Aqil Siradj. Pernyataan tersebut berdasar pada banyaknya kesaksian tentang adanya sekolah dalam sekolah, kaderisasi dalam kaderisasi, bahkan layak dicurigai bahwa ekosistem, tata laksana, dan organ gerakan yang mereka ciptakan mengarah pada pembentukan negara dalam negara. &rdquo;Negara tidak boleh kalah dengan sindikasi Al Zaytun,&rdquo; tambah&nbsp;Said Aqil Siradj. Dia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas melakukan penyelidikan komprehensif&nbsp;dan melakukan penyidikan atas kasus yang ada serta membuka fenomena itu seterang-terangnya kepada masyarakat. &rdquo;Negara harus segera mengambil alih Al Zaytun, membenahi dan me-reinstall sistem pendidikan Al Zaytun agar tidak bertentangan dengan cita-cita NKRI dan menjaga secara ketat agar tidak menjadi tempat bersemainya benih-benih Negara Islam Indonesia (NII),&rdquo; kata Said Aqil Siradj.

Ketua Umum LPOI Said Aqil Siradj menilai, Pondok Pesantren Al Zaytun dapat melahirkan gerakan radikal, ekstrem, dan intoleran

Said Aqil Nilai Al Zaytun Dapat Lahirkan Gerakan Radikal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Buka-Puasa-Bersama-Masjid-Istiqlal-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski menimbulkan kegaduhan, belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo akan mencabut surat edaran larangan buka bersama (bukber) bagi para pejabat dan ASN. Karena hanya surat edaran, aturan tersebut tidak rumit jika hendak dicabut.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, larangan bukber untuk para pejabat dan ASN itu bukan keputusan presiden atau sejenisnya.  Melainkan surat edaran dari sekretaris kabinet (Seskab). Seskab mengeluarkan surat tersebut atas arahan presiden. "Kalau mau dicabut, ya dicabut. Artinya, saya tidak harus tahu juga kan," ujar Mahfud saat menghadiri Tadarus Kebangsaan yang diadakan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Jakarta kemarin (25/3).  Namun, hingga kemarin, dia belum mendengar rencana pencabutan surat edaran tersebut. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, kalaupun ada rencana tersebut, pencabutan SE cukup sederhana. Tidak sampai dibahas tingkat menteri. "Main cabut saja," katanya. Kalaupun tetap dilaksanakan, ya tinggal dijalankan terus.  Dia menceritakan, sebelum surat edaran itu keluar, sejumlah pejabat menyusun agenda bukber. Termasuk dengan dirinya. Mahfud bahkan sudah menyiapkan bukber dalam beberapa sesi. Sampai akhirnya, saat ini dia hanya buka bersama dengan istri.  Pada forum itu, Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj juga menyoroti kebijakan larangan bukber tersebut. Mantan ketua umum PBNU itu menjelaskan, kebijakan tersebut memunculkan kesan pemerintah overintervensi terhadap kehidupan keagamaan. Seharusnya hal itu menjadi kewenangan atau domain pemimpin agama beserta ormas-ormas keagamaan.  "Fakta pelarangan buka puasa bersama meski sudah ada penjelasan. Kemudian, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain," ungkapnya.  Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPR mendukung keputusan Presiden Jokowi melarang para pejabat dan ASN bukber. Anggota DPR dari Golkar Firman Soebagyo mengapresiasi kebijakan Jokowi.  Pandemi Covid-19 yang menjadi alasan larangan bukber sudah tepat. Firman menuturkan, semua pihak hendaknya mencermati kondisi dan mewaspadai ancaman Covid-19 yang bisa saja terjadi lagi. ”Karena kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi lagi,” ujarnya.

Mahfud MD Sebut Pencabutan Larangan Bukber Cukup Gampang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/1679721151919.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah, dinilai terlalu masuk pada ranah kehidupan keagamaan. Akibatnya pemerintah dicap over intervensi terhadap kehidupan keagamaan, yang seharusnya menjadi kewenangan pemuka agama.  Sorotan tersebut disampaikan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan, ada upaya pengambilalihan kehidupan beragama oleh pemerintah.  Menurut dia praktik over intervensi oleh pemerintah tersebut, sudah masuk pada ruang-ruang kehidupan beragama. "Yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan," kata Said.  Dia mengatakan, otoritas menjaga dan mengatur kehidupan beragama tersebut, dicoba diambil alih oleh pemerintah. Kemudian juga ada upaya memaksakan sebuah aturan melalui intervensi kebijakan yang cenderung represif secara psikologi bagi umat beragama.  "Fakta pelarangan buka puasa bersama, meskipun sudah ada penjelasan. Kemudian juga rencana pembentukan komisi fatwa," ungkap Said.  Dia mengatakan, adanya over intervensi kehidupan beragama itu berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sampai pada titik tertentu, melahirkan rasa tidak percaya oleh umat beragama.  Dia berharap over intervensi tersebut tidak terus dilakukan. "Hal ini harus diluruskan," tandasnya.  Otoritas keagamaan supaya tetap menjadi domain ulama atau pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan. Acara Tadarus Kebangsaan tersebut dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD.  Dia tidak mempersoalkan adanya tudingan pemerintah telah over intervensi kehidupan beragama. "Terima kasih, sebagai kritik itu harus selalu ada," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  "Selain itu sebagai sebuah wujud negara demokrasi. Kemudian sebagai rasa memiliki dari umat beragama terhadap bangsa," pungkasnya.

Pemerintah Dicap Over Intervensi Kehidupan Keagamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Peringatan-Maulid-Nabi-di-Markas-FPI-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Ratusan Jamaah memadati Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020). Jamaah berdatangan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab." width="100%">
<figcaption>Ratusan Jamaah memadati Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020). Jamaah berdatangan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) merespons situasi tanah air di tengah pandemi Covid-19. LPOI menyoroti sejumlah kerumunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir yang tengah diperbincangkan publik.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) LPOI/LPOK, Denny Sanusi mengungkapkan kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.  “Kami mengimbau kepada masyarakat luas untuk menjauhi kerumunan, melaksanakan protokol kesehatan, dengan melakukan 3M (Mencuci tangan, Menjaga jarak dan Memakai masker),” kata Denny Sanusi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11).  Denny juga mendukung upaya penegak hukum untuk menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan. Ia meminta aparat keamanan tidak pandang bulu terhadap pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan dari pemerintah.  “Mendukung penegak hukum untuk menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan yang tidak mentaati aturan pemerintah,” ujarnya.  Lebih lanjut, Denny meminta agar tidak ada pihak-pihak yang menggunakan simbol agama untuk kepentingan kelompok tertentu. Terakhir, ia mengajak seluruh masyarakat tanah air untuk menjaga persatuan dan kesalahan bangsa di tengah pandemi Covid-19.  “Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hargai para pendiri bangsa yang telah membentuk NKRI dengan susah payah,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ynO1EDKkSCk

Soroti Kerumunan saat Pandemi, LPOI: Aparat Keamanan Harus Tegas

LPOI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LPOI

Berita Terkini