<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/IMG-20241203-WA0026-2028427231.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dengan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPl) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dengan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPl) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dengan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPl) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan dilakukan dalam rangka konsultasi antara Pansel dengan DPR untuk membahas pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami bertemu dalam rangka konsultasi antara Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dengan Pimpinan DPR untuk membahas calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dari unsur profesional," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan itu dalam rangka pemberian nama calon anggota Dewas LPI yang telah disepakati Pansel kepada DPR untuk dikonsultasikan sebelum calon terpilih nantinya dilantik oleh Presiden. Dua calon anggota Dewas LPI yang telah dijaring Pansel, yakni Erwandi Hendarta dan Timur Sukimo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015382333/profil-claudia-scheunemann-remaja-15-tahun-berdarah-jerman-yang-jadi-andalan-timnas-putri-indonesia">Profil Claudia Scheunemann, Remaja 15 Tahun Berdarah Jerman yang Jadi Andalan Timnas Putri Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, dua calon Anggota Dewas LPI dari unsur profesional yang telah dipilih Pansel memiliki pengalaman masing-masing di bidangnya. Erwandi Hendarta saat ini menjabat sebagai senior partner and the Head of Finance &amp; Projects Practice Group in Hadiputranto, Hadinoto &amp; Partners diketahui memiliki pengalaman mendalam di bidang hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Timur Sukimo memiliki pengalaman di bidang hukum dan pengawasan antara lain sebagai komisaris independen Garuda Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Puan berpesan bagi siapa saja yang terpilih nanti sebagai anggota Dewas untuk membantu menunjang kinerja LPI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"LPI didirikan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan nasional, yang dikelola secara korporasi dan profesional. Sehingga LPI membutuhkan orang profesional yang ahli di bidangnya tersebut," ucap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja,&rdquo; ucap Puan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan berharap anggota Dewas baru nanti dapat memberi pengawasan terbaik kepada LPI dalam upaya meningkatkan investasi Indonesia dan menggerakkan perekonomian Indonesia, serta menyerap tenaga kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"LPI harus bisa menarik dana investasi untuk negara dan membantu menggerakkan ekonomi Indonesia, serta mengatasi pengangguran sesuai semangat UU Cipta Kerja," pungkas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Adapun, dua calon Anggota Dewas LPI dari unsur profesional yang telah dipilih Pansel memiliki pengalaman masing-masing di bidangnya.

Soal Calon Dewas LPI, Puan Tekankan Pentingnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/Kantor-BRIN-Fedrik-Tarigan-2-3638783131.jpg" alt="Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). PP Muhammadiyah sampaikan surat pengaduan pelanggaran kode etik ASN terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terkait ancaman Halalkan" width="100%">
<figcaption>Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). PP Muhammadiyah sampaikan surat pengaduan pelanggaran kode etik ASN terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terkait ancaman Halalkan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Politik Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mochamad Nurhasim meyakini, 24 partai politik peserta Pemilu 2024 berideologi Pancasila. Sebab, aturan UU sudah menegaskan bahwa parpol harus berideologi Pancasila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun ke-24 parpol peserta pemilu itu di antaranya PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Hanura, Partai Garda Perubahan Indonesia, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PPP, Partai Nangroe Aceh Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh&nbsp;Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh, dan&nbsp;Partai Ummat.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hampir semua partai di Indonesia itu koridornya adalah Pancasila. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan, karena menurut UU semua partai harus berideologi Pancasila," kata Nurhasim dalam acara survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk 'Menakar Nasionalisme Partai Politik Menurut Pandangan Kelas Menengah Intelektual' di Aryaduta Hotel, Semanggi, Jakarta, Senin (12/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nurhasim tak memungkiri, terdapat dikotomi di tengah masyarakat terkait parpol yang berideologi Pancasila dan keagamaan. Hal ini terlihat dari prilaku partai di tengah masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01681784/ditjen-pemdes-kemendagri-gandeng-big-brin-dan-nmc-p3pd-susun-modul-pelatihan-aparatur-desa">Ditjen Pemdes Kemendagri Gandeng BIG, BRIN, dan NMC P3PD Susun Modul Pelatihan Aparatur Desa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01633516/ibu-peneliti-brin-ap-hasanuddin-sampaikan-maaf-ke-muhammadiyah">Ibu Peneliti BRIN AP Hasanuddin Sampaikan Maaf ke Muhammadiyah</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi persepsinya apa yang terjadi di masyarakat itu pasti dengan perkembangan dengan situasi politik," ucap Nurhasim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengakui, hal yang sah jika partai politik mengakomodir nilai-nilai Pancasila dan religiusitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin implementasinya diangap masyarakat belum terlihat. Karena ideologi ini abstrak ya, antara ideologi nasionalis dan Pancasilais. Saya kira parpol yang ikut peserta Pemilu semua pancasilais karena kalau tidak susah untuk ikut Pemilu," ujar Nurhasim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Nurhasim memandang isu politik identitas akan kembali bergaung pada Pemilu 2024. Namun, isu politisaai identitas itu diyakini masih dalam tahap yang positif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kecenderungan politik identitas positif ya, misalkan di satu wilayah ada yang mendukung A, tapi di wilayah lain ada yang dukungan teehadap kelompok nasionalisnya tinggi. Jadi sangat berimbang, kedua-duanya juga digunakan untuk mendekatkan kedekatan politik, kedekatan identitas," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pakar pertahanan dan keamanan Universitas Pertahanan (Unhas) Kusnanto Anggoro meminta partai politik bisa mengendalikan politisasi agama atau politik identitas di Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, hal tersebut sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu waspada terhadap distorsi terhadap demokrasi, seperti politik identitas atau politisasi agama. Partai politik harus mengendalikan politisasi agama, bukan tidak mungkin, politisasi agama dilakukan oleh orang-orang di luar partai yang merupakan simpatisan partai," pungkas Kusnanto.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Terdapat dikotomi di tengah masyarakat terkait parpol yang berideologi Pancasila dan keagamaan. Hal ini terlihat dari prilaku partai.

BRIN Prediksi Politisasi SARA Kembali Mencuat di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bamsoet-anang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengapresiasi konsep vaksinasi ideologi yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam merespon kebangkitan radikalisme di Indonesia. Apalagi, kata Boni, pasca kemenangan Taliban di Afghanistan yang telah membangkitkan militansi kelompok radikal dan teroris.<br /> <br /> “Konsep vaksinasi ideologi dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo, merupakan terobosan berpikir yang cerdas dalam merespons kebangkitan radikalisme di Indonesia,” kata Boni dalam Webinar Kebangsaan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di, Jakarta, Senin (6/9).<br /> <br /> Kemenangan Taliban di Afghanistan, kata Boni, telah meningkatkan militansi kelompok radikal dan teroris di tanah air. Bahkan sel-sel tidur ISIS, dalam banyak studi para ahli terorisme, tutur Boni, mengalami rekonsolidasi yang serius. “Ini jelas potensi ancaman bagi demokrasi kita,” tandas dia.<br /> <br /> Menurut Boni, vaksinasi ideologi harus menyasar kaum milenial yang rentan menjadi korban disinformasi, desepsi, dan propaganda yang dilancarkan kelompok radikal di media sosial ataupun dalam dakwah-dakwah dunia nyata.<br /> <br /> Sementara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang memberikan sambutan secara virtual dalam acara webinar tersebut mengakui bahwa keberhasilan Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan sedikit banyak mempengaruhi kondusifitas politik dalam negeri.<br /> <br /> Karena itu, kata Bamsoet, sapaan akrabnya, perlu kewaspadaan karena tumbuh radikalisme di dalam negeri juga dipicu oleh dinamika global termasuk kemenangan Taliban di Afghanistan.<br /> <br /> “Sehingga tidak ada salahnya mengedepankan sikap kewaspadaan. Namun juga penting untuk kita ingat bersama, bahwa alat pertahanan terbaik dalam menangkal radikalisme bukanlah semata mengandalkan tindakan represif, melainkan dengan penguatan benteng ideologi,” ujar Bamsoet.<br /> <br /> Apalagi, kata Bamsoet, paham radikalisme tidak semata-mata terpapar dan terdistribusi melalui proses indoktrinasi yang dilakukan secara langsung, atau melalui pendekatan dan metodologi konvensional lainnya. Menurut dia, perkembangan teknologi informasi memungkinkan paparan faham radikalisme dapat dijangkau dan diakses hanya dalam batas sentuhan jari di layar smartphone.<br /> <br /> "Inilah yang memungkinkan, misalnya, remaja wanita di Inggris atau Australia, dapat dengan mudahnya bergabung dengan ISIS di Irak. Era disrupsi yang menghantarkan fenomena 'the internet of things' menjadikan ancaman paparan radikalisme terasa begitu dekat, di mana jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dan kendala," jelas Bamsoet.<br /> <br /> Fakta dan hasil penelitian serta survei sejumlah lembaga, kata Bamsoet, menunjukkan bahwa radikalisme di Indonesia masih mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tercatat sepanjang tahun 2020, terjadi penurunan angka penyebaran paham radikalisme secara signifikan.<br /> <br /> Tercatat pada tahun 2017 berada di kisaran 50 persen, turun menjadi 14 persen lebih pada tahun 2020. Namun dari aspek 'kualitas' atau tingkat 'kenekatan', manifestasi dari paham radikalisme justru lebih mengkhawatirkan. Misalnya ditandai dengan adanya aksi bom bunuh diri yang melibatkan, atau mengorbankan, wanita dan anak-anak.<br /> <br /> "Survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain. Selanjutnya tahun 2019, penelitian kualitatif SETARA Institute di 10 kampus perguruan tinggi negeri, menemukan terdapat wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri yang berpotensi mengancam negara Pancasila," bebernya.<br /> <br /> Bamoset juga menambahkan, dari survei Wahid Institute tahun 2020, diketahui sikap intoleran dan paham radikalisme mempunyai kecenderungan meningkat dari 46 persen menjadi 54 persen. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mensinyalir ASN yang pro radikalisme, atau bersikap anti terhadap Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen. Bahkan TNI dan POLRI juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme, di mana tidak kurang dari 4 persen anggota terindikasi terpapar dengan paham radikalisme.<br /> <br /> Karenanya, MPR RI gencar melaksanakan Vaksinasi Ideologi berupa Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai kalangan masyarakat guna memperkuat imun ideologi setiap anak bangsa dalam menghadapi berbagai gempuran ideologi yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia.<br /> <br /> Hal ini, mengingat secara geografis, kita adalah negara kepulauan yang terpisah oleh lautan. Karena secara sosio-kultural, bangsa ini terdiri dari beragam suku, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan.<br /> <br /> "Ditambah lagi dengan potensi kekayaan sumber daya alam kita yang berlimpah, dan posisi geografis kita yang strategis dalam lalu lintas kemairitman, telah menempatkan kita sebagai magnet bagi berbagai kepentingan global," pungkas Bamsoet.

LPI Apresiasi Terobosan Konsep Vaksinasi Ideologi ala Bamsoet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tujuan dari pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) untuk mencari investasi modal. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, sebab Indonesia tidak dapat terus menerus membangun negara dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau utang.<br /> <br /> "Harus ada instrumen dan lembaga untuk mendukung modal dengan cara yang berbeda yaitu dalam pembiayaan ekuitas," ujarnya dalam acara diskusi secara virtual, Kamis (18/2).<br /> <br /> Sri Mulyani menyebut, modal yang berasal dari lembaga LPI tersebut berasal dari investor yang dalam hal ini merupakan mitra, bukan pemberi pinjaman. Dalam pencarian modal, pemerintah sendiri memiliki pengalaman misalnya dengan menerbitkan divestasi melalui IPO, namun hal itu masih sangat terbatas.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/16/02/2021/lembaga-pengelola-investasi-lahir-jokowi-tak-ada-kata-terlambat/">Lembaga Pengelola Investasi Lahir, Jokowi: Tak Ada Kata Terlambat</a><br /> <br /> "Jadi sovereign wealth fund, merupakan salah satu upaya pemerintah agar kami dapat menarik lebih banyak modal dari swasta asing untuk bermitra dengan kami," tuturnya.<br /> <br /> Sri Mulyani mengakui dalam membangun LPI menjadi tugas yang menantang. Namun pemerintah optimis kehadiran lembaga itu dapat membuat Indonesia berkembang.<br /> <br /> "Tentunya tugas yang sangat menantang. Tapi kami optimis dapat membangun lembaga ini dan menjadi instrumen untuk membantu Indonesia terus berkembang," pungkasnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=nF0IunRa_ZI

Indonesia Tak Bisa Terus Berutang, Sri Mulyani: LPI untuk Tarik Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/dewan-pengawas-LPI.jpg" alt="PENGELOLA INVESTASI: Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan pengawas dan dewan direktur LPI/INA di Istana Merdeka kemarin. (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PENGELOLA INVESTASI: Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan pengawas dan dewan direktur LPI/INA di Istana Merdeka kemarin. (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah telah membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang baru dibentuk melalui Undang-undang Cipta Kerja. LPI sendiri berbeda dari lembaga sejenis seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).<br /> <br /> Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata beberapa waktu lalu sempat menjelaskan perbedaan lembaga tersebut. LPI merupakan entitas lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Sehingga, LPI memiliki kredibilitas dan persepsi stabilitas tinggi secara internasional.<br /> <br /> Perbedaan LPI dari PT SMI yaitu, PT SMI harus tunduk terhadap UU PT atau UU BUMN dengan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Sehingga memiliki aturan yang cukup ketat.<br /> <br /> "Tujuan PT SMI pembiayaan infrastruktur. Hanya untuk itu. dengan skema investasi terkait komersial dan nonkomersial (PSO) capital expenditure maupun perusahaan patungan dan investasi bentuk perusahaan baru di bawahnya atau dengan pemegang perusahaan lain atau Joint Venture," ujarnya seperti dikutip, Rabu (17/2).<br /> <br /> Sementara, perbedaan antara LPI dan BKPM, yaitu BKPM merupakan lembaga perizinan dan regulator setingkat menteri. Kedua, skema investasi BKPM juga tidak ada, sebab BKPM tidak melakukan investasi.<br /> <br /> "BKPM lembaga perizinan dan regulator, bukan pelaksana investasi. Dia nggak melakukan investasi, hanya berikan regulasi perizinan untuk investasi dari luar negeri dan dalam negeri," jelasnya.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/swf-jalan-pemerintah-siapkan-rp-15-triliun-sebagai-modal-awal-lpi/">SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI</a><br /> <br /> Ia melanjutkan, LPI memiliki skema investasi bersifat komersial, dapat bersifat aktif, meningkatkan nilai tambah secara langsung. Kemudian memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam keputusan investasi untuk dapat mengikuti standar internasional.<br /> <br /> LPI berperan aktif dalam peningkatan nilai aset yang dikelolanya dan berfungsi sebagai mitra strategis investor asing maupun domestik. "Beda dari investasi swasta, investasi pemerintah tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial ekonomi bagi kepentingan negara. Jadi, tidak hanya selalu laba, profit, dividen yang dilihat, tapi manfaat sosial ekonomi keuangan ya nggak bisa diganti dengan nilai rupiah," imbuhnya.<br /> <br /> Sementara, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga memastikan kewenangan LPI tak akan tumpang tindih dengan lembaganya. Menurutnya, lembaga tersebut hanya mengelola dana dari investor yang akan ditempatkan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah untuk keperluan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.<br /> <br /> "Mereka mengelola dana di mana investor akan melakukan investasi. Nanti mereka akan daftar di BKPM. BKPM akan mengelola izin-izinnya. Semua akan ada di BKPM dan kewenangan di BKPM tidak terambil sedikit pun," ucapnya.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/09/02/2021/modal-lpi-diambilkan-dari-cadangan-pembiayaan-investasi-2021/">Modal LPI Diambilkan dari Cadangan Pembiayaan Investasi 2021</a><br /> <br /> Selanjutnya, LPI yang akan mengatur kemana dana investasi tersebut akan diarahkan. Termasuk, kerja sama antara perusahaan-perusahaan yang akan mengeksekusi dana tersebut ke dalam sebuah proyek.<br /> <br /> "Kalau dia dari luar negeri dananya kami akan catat sebagai PMA. Kalau dari dalam negeri kami catat sebagai PMDN," jelasnya.<br /> <br /> https://youtu.be/5HXV0Lgmy5g

LPI Telah Dibentuk, Apa Bedanya dari BKPM dan SMI?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/jokowi-vaksin.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia belum terlambat membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai pengelola dana sovereign wealth fund (SWF). Sebab, dibandingkan negara lainnya seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, Norwegia, Singapura, Kuwait, hingga Qatar sudah sejak 30-40 tahun lalu membentuk pengelola SWF di negaranya.<br /> <br /> Jokowi memaparkan, dana kelolaan dari lembaga-lembaga pengelola SWF di negara-negara tersebut pun sudah sangat besar saat ini. Dana kelolaan itu disebut Jokowi bisa digunakan sebagai pembiayaan pembangunan.<br /> <br /> “Walaupun lahir belakangan, tidak ada kata terlambat. Saya yakini Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya dan mampu mendapatkan kepercayaan nasional dan internasional," ujarnya secara virtual, Selasa (16/2).<br /> <br /> Menurutnya, tidak ada kata terlambat dalam pembentukan LPI. Lembaga yang juga disebut Indonesia Investment Authority (INA). Dirinya yakin LPI mampu mengejar ketertinggalan dan mendapatkan kepercayaan dari investor nasional maupun internasional.<br /> <br /> "Dan (negara tersebut) telah punya akumulasi dana sovereign wealth fund yang besar untuk pembiayaan pembangunan," tuturnya.<br /> <br /> Jokowi memaparkan, terdapat tiga hal yang dapat membuat LPI menjadi lembaga yang bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Pertama, LPI sudah mempunyai dasar hukum yang jelas dan dilandasi langsung dengan perundang-undangan.<br /> <br /> "Diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas, diatur dalam PP 74 tahun 2020," ucapnya.<br /> <br /> Kedua, Jokowi menjamin LPI menjadi institusi profesional yang dilindungi undang-undang dan menggunakan pertimbangan profesional untuk langkah kerjanya. Terakhir, LPI pun dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kapasitas mereka menurut Jokowi juga sudah terbukti di kancah internasional.<br /> <br /> "INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah internasional yang dijaring panitia seleksi dan dibantu headhunter profesional," pungkasnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://youtu.be/a1TgDSwLs7M

Lembaga Pengelola Investasi Lahir, Jokowi: Tak Ada Kata Terlambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah baru saja membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diharapkan akan membawa angin segara bagi iklim investasi dalam negeri. Namun, di sisi lain, ada pihak-pihak yang khawatir lembaga tersebut berpotensi menjadi ladang korupsi seperti yang terjadi pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB).<br /> <br /> Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang juga merupakan dewan pengawas ex-officio LPI menjamin lembaga yang mengelola SWF di Indonesia ini tidak akan bernasib seperti 1MDB. Ia menyebut, dirinya bersama Menteri BUMN Erick Thohir sangat selektif memilih dewan pengawas dan direksi di LPI.<br /> <br /> Sri Mulyani memastikan, semua yang direkrut merupakan orang yang akan secara profesional menjaga SWF agar tidak mengalami tata kelola yang berisiko. "Titik terberatnya mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka untuk menjaga SWF ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan risiko," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/2).<br /> <br /> Ani, sapaan Sri Mulyani memaparkan, pihaknya akan rutin melakukan evaluasi pada setiap langkah pengambilan keputusan, sehingga LPI tetap menjadi institusi dengan tata kelola yang baik. Sehingga dapat tercipta keseimbangan dalam pembuatan proses pengambilan keputusan baik dewan pengawas dan dewan direksi dengan upaya maksimal dan tujuan baik.<br /> <br /> "Akan menjaga SWF menjadi institusi yang baik dan memiliki tata kelola yang kuat," ucapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, lembaga investasi dengan model serupa LPI di Malaysia yakni 1MDB menimbulkan kehebohan. Pasalnya lembaga tersebut ternyata dijadikan wadah korupsi.<br /> <br /> Ternyata, korupsi itu dilakukan oleh mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak saat masih menjabat. Bahkan kasusnya itu menjadi kasus korupsi terbesar di negeri Jiran.<br /> <br /> https://youtu.be/gXCWrAfwLu4

Sri Mulyani Bakal Awasi LPI Agar Tak jadi Ladang Korupsi Seperti 1MDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan mendapat suntikan modal sebesar Rp 15 triliun yang dialokasikan dari cadangan pembiayaan investasi pada 2021. Ini merupakan kucuran kedua, setelah pada tahun lalu LPI juga dimodali Rp 15 triliun.<br /> <br /> "Ini untuk memenuhi kebutuhan pemupukan modal LPI Rp 75 triliun tahun 2021," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip dari <em>Antara,</em> Senin (8/2).<br /> <br /> Sebelumnya pada 2020 LPI atau dikenal juga dengan <em>Sovereign Wealth Fund</em> (SWF) telah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah sebagai modal awal sebesar Rp 15 triliun. Ditambah kucuran modal tahun ini, berarti sudah terkumpul Rp 30 triliun.<br /> <br /> Sisanya, lanjut dia, sebesar Rp 45 triliun akan dipenuhi melalui inbreng atau penyetoran modal tidak dalam bentuk tunai namun dalam bentuk saham, Barang Milik Negara (BMN), dan piutang negara.<br /> <br /> Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan alokasi untuk LPI yang diambil dari cadangan pembiayaan investasi itu merupakan bagian anggaran pembiayaan investasi 2021. Tahun ini pemerintah mengalokasikan total Rp184,46 triliun untuk enam sektor.<br /> <br /> Diantaranya yaitu pendidikan, pembangunan infrastruktur, ekspor nasional, dukungan untuk UMKM, ultra mikro, dan masyarakat berpendapatan rendah, mendukung pemulihan ekonomi dan peran Indonesia di kancah internasional.<br /> <br /> baca juga:<br /> <br /> LPI lahir dari Undang-undang Cipta Kerja dengan diatur dua aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) 73 tahun 2020 tentang LPI dan PP 74 tahun 2020 tentang Modal Awal LPI. Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menyebut sejumlah investor global sudah mengirimkan surat ketertarikan untuk berinvestasi atau Letter of Interest (LoI) dan komitmen kepada LPI.<br /> <br /> Dalam webinar Indonesia Economic Outlook 2021 Menko Airlangga menyebut total dana akumulasi dari LoI yang akan diinvestasikan di LPI mencapai hingga USD 9,5 miliar.<br /> <br /> baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/swf-jalan-pemerintah-siapkan-rp-15-triliun-sebagai-modal-awal-lpi/">SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI</a><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=7UPXKkaYpJU<br /> <br /> &nbsp;

Modal LPI Diambilkan dari Cadangan Pembiayaan Investasi 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/legislator-komisi-xi-ingatkan-menkeu-agar-tak-lawan-keinginan-jokowi_m_.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (SMI) yang tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang insentif perpajakan bagi mitra Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Jangan sampai membuat kebijakan yang justru kontraproduktif.<br /> <br /> Politikus Golkar itu mengkhawatirkan perbedaan perlakuan bidang perpajakan sebagai insentif bagi mitra LPI bakal menjadi disinsentif. Karena itu, Misbakhun menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh pembentukan LPI sebagai amanat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.<br /> <br /> "LPI ini kita berikan fasilitas atau karpet merah, full dari sisi perizinan, perpajakan dan fasilitas lain," ujar Misbakhun kepada JawaPos.com, Selasa (2/2).<br /> <br /> Namun, katanya, insentif itu harus benar-benar memberikan manfaat bagi investasi asing atau foreign direct investment (FDI). Misbakhun mewanti-wanti agar insentif itu tidak menjadi hal mubazir yang tak terpakai.<br /> <br /> "Kalau belum memberikan manfaat bagi FDI, saya khawatir ini hanya akan jadi fasilitas yang tidak pernah dimanfaatkan," ujar Misbakhun.<br /> <p class="p1"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/02/2021/demokrat-ungkap-pertemuan-moeldoko-di-hotel-aston-rasuna/"><b>Baca Juga: Demokrat Ungkap Pertemuan Moeldoko di Hotel Aston Rasuna</b></a></span></p><br /> Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menilai mitra LPI akan memperoleh fasilitas berlebih. Menurutnya, hal itu akan membuat FDI yang bermitra dengan sesama swasta bakal menganggap insentif untuk partner LPI sebagai disinsentif.<br /> <br /> "Orang akan membandingkan kalau dia berpartner dengan swasta tak dapat fasilitas sebanding dengan LPI, ini akan menjadi disinsentif. Ini mengkhawatirkan bagi saya," sambungnya.<br /> <br /> Namun, Misbakhun menegaskan, dirinya mendukung LPI sebagai buah gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang tentang sovereign wealth fund (SWF) ala Indonesia. Oleh karena itu, katanya, LPI harus memperoleh dukungan secara poltiik dan regulasi.<br /> <br /> "Bagaimanapun juga SWF ini keinginan Presiden, harus diberikan dukuangan sepenuhnya baik politik, regulasi dan lainnya," katanya.<br /> <br /> Lebih lanjut, Misbakhun juga mengharapkan adanya kodifikasi insentif perpajakan. Sebab, saat ini insentif perpajakan bertebaran baik di Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai,  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan regulasi lainnya.<br /> <br /> "Ini yang harus diperhatikan sehingga dengan kodifikasi bisa menyatu di satu tempat," cetusnya.<br /> <br /> Pendapat Misbakhun itu juga sudah disampaikan langsung dan resmi pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani secara virtual, Senin (1/2/2021).

Presiden Jokowi Gagas LPI, Misbakhun Ingatkan Menkeu SMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menjelaskan alasan pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tujuan dari lembaga tersebut untuk mendukung pembangunan di Indonesia.<br /> <br /> Pasalnya, dana APBN maupun kontribusi BUMN tak cukup untuk membiayai keseluruhan kebutuhan anggaran. "Kalau kita menggunakan 2 instrumen itu (APBN dan BUMN) secara besar, pasti nanti akan muncul masalah <em>sustainability,"</em> ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).<br /> <br /> Selain itu, lanjutnya, kehadiran LPI juga dapat memberi kepastian terhadap modal pembangunan yang dibutuhkan Indonesia. Pemerintah ingin momentum pembangunan itu dapat terjaga.<br /> <br /> "Makanya, di dalam rangka Indonesia tetap tumbuh tinggi, kalau dulu mungkin ketika boom harga minyak atau komoditas terjadi, kita baru punya momentum lebih bagus lagi,” tuturnya.<br /> <br /> Ani, sapaan Sri Mulyani menuturkan, dengan kehadiran lembaga ini, maka investor punya banyak pilihan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, saat ini investor baik domestik maupun asing lebih aman membeli surat utang pemerintah atau surat utang perusahaan, atau menyimpan dananya di bank dalam bentuk DPK.<br /> <br /> "Maka kita harus membuat supaya orang harus melihat supaya ada choice atau pilihan untuk tidak hanya dalam bentuk surat utang tadi," jelasnya.<br /> <br /> Ani menekankan, kehadiran LPI tidak mengurangi pilihan instrumen investasi lainnya bagi investor. Namun, justru melengkapi yang sudah ada, sehingga dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia.<br /> <br /> "Jadi itu complementary, bukan saling menghilangkan, tapi saling menguatkan," pungkasnya.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=38U-XfSCI4U

APBN dan BUMN Tak Cukup Biayai Pembangunan jadi Alasan Bentuk LPI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lpi

Berita Terkini