<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/IMG-20250204-WA0004-303426246.jpg" alt="Ilustrasi: Warga mengantre LPG 3 Kg.(Nurul F/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Warga mengantre LPG 3 Kg.(Nurul F/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polda Metro Jaya telah mengungkap praktik ilegal penyalahgunaan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang dipindahkan ke tabung non-subsidi berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram. Tindakan ini tidak hanya merampas hak subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak, tetapi juga dinilai sangat membahayakan keselamatan publik secara luas. &nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto secara tegas menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan. &ldquo;Penyalahgunaan LPG subsidi ini tidak hanya menghilangkan hak masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya besar seperti kebakaran dan ledakan yang mengancam keselamatan publik,&rdquo; jelasnya, kemarin (25/12).&nbsp; &nbsp; Sementara, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Edi Suranta Sitepu menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu di Jakarta Timur dan Kota Depok. Kedua lokasi tersebut dijadikan sebagai gudang untuk melakukan pemindahan isi LPG subsidi ke tabung non-subsidi. &ldquo;Pemindahan dilakukan secara manual menggunakan alat suntik. Cara ini sangat berbahaya karena tidak sesuai standar keselamatan dan berisiko kebocoran, kebakaran, hingga ledakan,&rdquo; ujar Edi. &nbsp; Menurut Edi, praktik ilegal yang merugikan ini telah berlangsung selama sekitar 18 bulan. Pelaku membeli LPG 3 kilogram dengan harga antara Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per tabung, kemudian memindahkan isinya ke tabung berukuran lebih besar untuk dijual kembali sebagai LPG non-subsidi. Selain merampas hak masyarakat, tindakan ini juga berpotensi menyebabkan kerugian keuangan bagi negara. &nbsp; Dalam penanganan kasus ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka dengan inisial PBS, SH, dan JH, yang semuanya telah ditahan. Selain itu, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain tabung LPG dengan berbagai ukuran, puluhan alat suntik yang digunakan untuk pemindahan isi, serta dua unit kendaraan yang dimanfaatkan untuk operasional kegiatan ilegal tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016973745/pertamina-gelar-operasi-pasar-lpg-3-kg-di-aceh-distribusikan-lebih-20-ribu-tabung">Pertamina Gelar Operasi Pasar LPG 3 Kg di Aceh, Distribusikan Lebih 20 Ribu Tabung</a> &nbsp; Sementara itu, Sales Manager Jabodetabek Retail Pertamina Patra Niaga Muhammad Ivan juga menegaskan bahwa pemindahan LPG secara manual sangat berbahaya dan melanggar prosedur keselamatan yang berlaku. &ldquo;Pengisian LPG seharusnya dilakukan di fasilitas resmi dengan standar keselamatan ketat. Pemindahan manual berisiko menimbulkan kecelakaan serius yang dapat merugikan masyarakat luas,&rdquo; ungkapnya. &nbsp; Dalam hal ini, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi di sekitar lingkungannya. Laporan dapat dilakukan melalui layanan kepolisian 110 yang siap melayani 24 jam sehari.&nbsp;

Polda Metro Jaya telah mengungkap praktik ilegal penyalahgunaan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang dipindahkan ke tabung non-subsidi

Polda Metro Jaya Bongkar Praktik Penyalahgunaan LPG Subsidi 3 kg ke Tabung Non-Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/image-3-6.jpg" alt="Plt Ketua DPW Partai Demokrat Jatim Emil Dardak. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua DPW Partai Demokrat Jatim Emil Dardak. Istimewa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jawapos.com - PT Pertamina (Persero) mengumumkan telah melakukan penyesuaian harga Liquefied Petroleum Gas atau LPG non subsidi rumah tangga, yakni LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg. Penentuan harga LPG non subsidi secara berkala dilakukan evaluasi berdasarkan harga LPG internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, untuk produk Bright Gas 5,5 kg, harga isi ulang mengalami penurunan sebesar Rp 4.000 per tabung. Sedangkan untuk isi ulang produk Bright Gas 12 kg juga turun sebesar Rp 9.000 per tabung menjadi Rp 204.000 per tabung dari sebelumnya Rp 213.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, bahwa penentuan harga LPG Non-Subsidi menjadi kewenangan badan usaha dengan mengacu tren dan mekanisme harga Contract Price Aramco (CP Aramco).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kurun waktu terakhir, tren harga CP Aramco mengalami penurunan, sehingga Pertamina turut melakukan penyesuaian berupa penurunan harga untuk LPG non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg. Untuk produk non subsidi prinsipnya menyesuaikan harga pasar,&rdquo; kata Fadjar dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011598914/pertamina-tambah-15-juta-tabung-lpg-3-kg-untuk-amankan-kebutuhan-idul-adha-1444-h">Pertamina Tambah 1,5 Juta Tabung LPG 3 Kg untuk Amankan Kebutuhan Idul Adha 1444 H</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Fadjar menjelaskan bahwa harga LPG Bersubsidi tidak mengalami perubahan. Adapun untuk penetapan harga patokan LPG 3 kg atau LPG bersubsidi menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 253.K/12/MEM/2020 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Sehingga, sebagai badan usaha yang ditunjuk mendistribusikan LPG Subsidi 3 kg, Pertamina siap menjalankan arahan dan kebijakan Pemerintah.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini memiliki kewenangan di setiap Provinsi, Kabupaten maupun kota. Hal tersebut juga diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/01439194/penghematan-subsidi-lpg-pemerintah-geber-pembangunan-1-juta-jargas">Penghematan Subsidi LPG, Pemerintah Geber Pembangunan 1 Juta Jargas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut pasal 24 ayat (4) dalam peraturan tersebut disebutkan HET menyesuaikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar. Pertamina, kata Fadjar, senantiasa mensosialisasikan imbauan penggunaan subsidi tepat sasaran khususnya dalam hal ini LPG 3 Kg yang ditujukan untuk masyarakat yang berhak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertamina juga melakukan uji coba penyaluran LPG 3 kg dengan menggunakan KTP agar lebih tepat sasaran," tandasnya.</div>

Penentuan harga LPG Non-Subsidi menjadi kewenangan badan usaha dengan mengacu tren dan mekanisme harga Contract Price Aramco (CP Aramco).

Pertamina Umumkan Harga LPG Non Subsidi 5,5 Kg dan 12 Kg Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Gas-LPG-Non-subsidi-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Pekerja menata tabung gas LPG Non-subsidi di Kawasan Petojo, Jakarta, Kamis (30/12/2021). Kebijakan Pertamina yang secara resmi menaikkan harga jual gas LPG Non-subsidi sejak 25 Desember 2021, Harga LPG non-subsidi resmi naik untuk menyesuaikan tren peni" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata tabung gas LPG Non-subsidi di Kawasan Petojo, Jakarta, Kamis (30/12/2021). Kebijakan Pertamina yang secara resmi menaikkan harga jual gas LPG Non-subsidi sejak 25 Desember 2021, Harga LPG non-subsidi resmi naik untuk menyesuaikan tren peni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial &amp; Trading PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga LPG non subsidi. Harga baru seluruh produk LPG non subsidi ini mulai berlaku Minggu, 27 Februari 2022.  Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&amp;T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai USD 775 per metrik ton. Harga tersebutnaik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021.  “Harga gas subsidi 3 Kg tidak naik,” kata Irto saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (28/2).  Dengan adanya penyesuaian, harga LPG non subsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500 per Kilogram (Kg). Penyesuaian harga ini telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG non subsidi, selain itu harga ini masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN.  Irto menegaskan, untuk LPG 3 kilogram tidak ada perubahan harga yang berlaku. Penyesuaian harga hanya berlaku untuk LPG non subsidi seperti Bright Gas atau sekitar 6,7 persen dari total konsumsi LPG nasional per Januari 2022 ini.  “Untuk LPG subsidi 3 Kg yang porsinya lebih dari 93 persen tidak mengalami perubahan harga, harga tetap mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” pungkasnya.

Kini Giliran Harga LPG Non Subdisi Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/impor-elpiji-naik-2-persen_m_176849.jpeg" alt="Petugas melakukan bongkar muat tabung gas elpiji 12 kg di salah satu distributor gas elpiji di Kota Bandung." width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan bongkar muat tabung gas elpiji 12 kg di salah satu distributor gas elpiji di Kota Bandung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) III mencatat peningkatan konsumsi LPG nonsubsidi rumah tangga di wilayah kerjanya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam sepekan terakhir. Kenaikan permintaan ini seiring dengan himbauan melakukan social distancing sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid-19.  Unit Manager Communication &amp; CSR MOR III Dewi Sri Utami mengatakan, di Banten selama bulan Maret hingga awal pekan ini, terjadi peningkatan rata-rata konsumsi hingga 15 persen untuk produk LPG non subsidi Bright Gas 5,5 KG dan 12 Kg.  Kenaikan ini terjadi seiring dengan himbauan pemerintah agar masyarakat membatasi mobilisasi keluar rumah, bekerja, sekolah dan beribadah dari rumah, sehingga masyarakat banyak melakukan aktivitas di rumah termasuk untuk memasak.  “Untuk memenuhi kebutuhan LPG masyarakat, meski sebagian masyarakat beraktivitas dari rumah, petugas Pertamina tetap siap dan siaga bekerja melayani kebutuhan LPG masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (25/3).  Menurutnya, dengan adanya himbauan untuk tidak beraktivitas di luar rumah, Pertamina juga menggencarkan layanan pesan antar melalui Call Center 135 untuk pembelian LPG non subsidi. Melalui layanan ini, konsumen tidak perlu keluar rumah, cukup menyebutkan jenis produk yang akan dipesan, serta alamat antar. Produk akan diantar dari pangkalan atau agen terdekat dari rumahnya.  “Sebagai upaya mitigasi penularan virus, kami juga membekali petugas dengan alat pelindung diri dan alat kebersihan, seperti sarung tangan dan masker. Agar konsumen lebih aman dan nyaman,” ujarnya.  Sebelumnya, Pertamina juga mencatat layanan pemesanan LPG nonsubsidi melalui Call Center Pertamina 135 juga mengalami kenaikan hingga 64 persen dibanding jumlah pemesanan pada bulan Februari 2020 lalu. Pemesanan melalui Pertamina Delivery Service ini merupakan layanan pesan antar produk Pertamina yakni BBM dan LPG nonsubdisi.  Jika konsumen ingin memesan melalui Call Center 135, harga produk untuk LPG nonsubidi yakni Rp 70 ribu untuk Bright Gas 5,5 Kg dan Rp 145 ribu Untuk Bright Gas 12 Kg. Untuk LPG, terdapat biaya pengantaran yakni Rp 15 ribu per tabung.

Social Distancing Berjalan, Konsumsi LPG Nonsubsidi Naik 15 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-masih-galau-tentukan-cara-supaya-lpg-subsidi-tepat-sasaran_m_226369.jpg" alt="Ilustrasi distribusi gas subsidi dan non subsidi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi distribusi gas subsidi dan non subsidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah masih galau dalam menentukan cara distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji bersubsidi supaya tepat sasaran dan berkeadilan. Sebetulnya sejak jauh hari pemerintah pernah menggaungkan rencana distribusi tertutup untuk elpiji dan dengan menggunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun kedua rencana itu tidak pernah terealisasi karena terganjal infrastruktur dan validasi data yang mutakhir. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan cara lain yang akan dievaluasi adalah menggunakan kartu dan barcode. &ldquo;Ini lagi dikaji caranya, bisa pakai kartu bisa pakai barcode. Ini lagi dievaluasi,&rdquo; kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Jakarta, Senin (9/7). Djoko mengatakan selama ini Pertamina sudah meluncurkan LPG tiga kilogram non subsidi dengan merk dagang Bright Gas. Tujuannya supaya tidak over kuota. Kalau tidak begitu, masyarakat yang tergolong mampu dapat membeli LPG subisidi sehingga menyebabkan kelangkaan stok di lapangan. &ldquo;Kalau ada yang non subsidi diharapkan pertumbuhannya (subsidi LPG bisa berkurang), orang miskin kan berkurang kan. Nah ini bisa mencegah orang yang gak berhak supaya gak (dapat) subsidi (LPG) ini,&rdquo; tuturnya. Djoko mengatakan sebetulnya cara ini sudah diujicoba di Bali dan Batam namun pemerintah kesulitan dalam menentukan skemanya. Salah satu kendala dalam merealisasikan distribusi tertutup adalah validasi data. Untuk harga, kata Djoko, selisih antara harga LPG subsidi dan non subsidi adalah sesuai harga yang dijual ke konsumen. &ldquo;Harganya kan Rp16 ribu. Misalnya non subsidi kemarin kan Rp39 ribu kan, nah itu aja lah selisihnya,&rdquo; ungkapnya.

Pemerintah Masih Galau Tentukan Cara Supaya LPG Subsidi Tepat Sasaran

lpg non subsidi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lpg non subsidi

Berita Terkini

Polda Metro Jaya Bongkar Praktik Penyalahgunaan LPG Subsidi 3 kg ke Tabung Non-Subsidi

Pertamina Umumkan Harga LPG Non Subsidi 5,5 Kg dan 12 Kg Turun

Kini Giliran Harga LPG Non Subdisi Naik

Social Distancing Berjalan, Konsumsi LPG Nonsubsidi Naik 15 Persen

Pemerintah Masih Galau Tentukan Cara Supaya LPG Subsidi Tepat Sasaran

Download Aplikasi JawaPos.com