<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/pangkalan-ciledug-2863271254.jpg" alt="Kelangkaan LPG 3 Kg di Ciledug, warga antre sejak pagi meski pasokan belom datang, Ciledug, Kota Tangerang, Selasa (4/2). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kelangkaan LPG 3 Kg di Ciledug, warga antre sejak pagi meski pasokan belom datang, Ciledug, Kota Tangerang, Selasa (4/2). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merinci harga asli barang-barang subsidi seperti&nbsp;Pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg)&nbsp;sebelum selisih harga keekonomian dan yang dibayar masyarakat ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi," kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9). Terdapat delapan jenis barang energi maupun nonenergi yang sebagian harga jualnya ditanggung oleh pemerintah. Pertama, solar yang seharusnya berharga Rp 11.950 per liter, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 6.800 per liter. Artinya, sebesar Rp 5.150 per liter atau sekitar 43 persen dari harga asli ditanggung oleh APBN. Untuk tahun anggaran 2024, total nilai subsidi solar mencapai Rp 89,7 triliun untuk lebih dari empat juta kendaraan. Kedua, Pertalite dengan harga seharusnya Rp 11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp 1.700 per liter (15 persen). Total anggaran untuk subsidi tersebut sebesar Rp 56,1 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan. Ketiga, minyak tanah seharusnya berharga Rp 11.150 per liter, namun dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 2.500 per liter, disubsidi Rp 8.650 per liter (78 persen) dengan realisasi anggaran Rp 4,5 triliun. Subsidi minyak tanah disebut memberikan manfaat bagi 1,8 juta rumah tangga. Keempat, LPG 3 kg memiliki harga asli Rp 42.750 per tabung, namun dijual ke masyarakat sebesar Rp 12.750 per tabung, atau disubsidi sebesar Rp 30.000 (70 persen). Subsidi tersebut memakan anggaran Rp 80,2 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan. Kelima, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga 900 VA dari seharusnya Rp1.800 per kWh menjadi Rp600 per kWh. Pemerintah menanggung Rp1.200 per kWh atau 67 persen dari harga asli, dan subsidi tarif listrik tersebut dinikmati oleh 40,3 juta pelanggan. Keenam, masih dari sektor listrik, yakni listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi mendapatkan kompensasi Rp 400 per kWh (22 persen), sehingga menurunkan biaya dari Rp1.800 per kWh menjadi Rp 1.400 per kWh dan dimanfaatkan oleh 50,6 juta pelanggan. Nilai subsidi untuk sektor listrik mencapai Rp 156,4 triliun pada APBN 2024. Ketujuh, pemerintah menanggung biaya pupuk urea sebesar Rp3.308 per kg, sehingga menurunkan harga dari seharusnya Rp 5.558 per kg menjadi Rp2.250 per kg (subsidi 59 persen). Terakhir, pupuk NPK yang seharusnya berharga Rp 10.791 per kg, dijual kepada petani dengan harga Rp 2.300 per kg atau disubsidi sebesar Rp 8.491 per kg (78 persen). Nilai subsidi pupuk pada APBN 2024 mencapai Rp 47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk kepada petani. "Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan," kata&nbsp;Purbaya.

Pertama, solar yang seharusnya berharga Rp 11.950 per liter, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 6.800 per liter.

Ternyata Segini Harga Asli Pertalite hingga LPG 3 Kg kalau Nggak Disubsidi Pemerintah, Menkeu Purbaya Blak-blakan di Rapat DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gas-LPG-2-Kg-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Pekerja menata tabung gas 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022). PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga LPG non subsidi mulai 10 Juli 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Adapun" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata tabung gas 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022). PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga LPG non subsidi mulai 10 Juli 2022. Harga LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Adapun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga buka suara terkait wacana pengurangan peredaran LPG 3 kg di masyarakat. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan regulator terkait pengurangan tersebut.  "Kita tunggu arahan regulator ya mba," kata Irto Ginting kepada JawaPos.com, Minggu (18/9).  Irto menjelaskan pihaknya mendukung program pengalihan kompor gas ke kompor listrik yang dicanangkan pemerintah. Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat bisa punya pilihan alternatif lebih banyak terkait energi.  "Dengan demikian, masyarakat punya alternatif lebih banyak untuk energi," jelasnya.  Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, peredaran elpiji 3 Kg atau tabung melon di beberapa daerah akan dikurangi. Penarikan tabung akan dikurangi secara bertahap terutama bagi daerah yang sudah memperoleh jatah penyediaan paket kompor induksi secara gratis kepada masyarakat.  "Peredaran elpiji 3 kg secara bertahap dikurangi pada daerah yang telah didistribusikan paket kompor induksi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikkan Dadan Kusdiana lewat pesan singkat, Selasa (13/9) dilansir dari Baliexpress.  Dadan menjelaskan, Kementerian ESDM bersama PLN telah menyediakan paket kompor induksi sebagai konversi elpiji 3 kg. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ini menyampaikan, saat ini sudah ada beberapa pabrikan kompor dalam negeri yang sanggup memproduksi kompor induksi di atas 500.000 unit per tahun. Adapun konsumsi energi kompor induksi berada di kisaran 9 Kwh.  Kompor tersebut juga dilengkapi dengan media komunikasi data. "Di dalam paket juga termasuk penggantian pembatas daya untuk penggunaan kompor induksi pemasangan tambahan instalasi pemanfaatan tenaga listrik," ujar Dadan.  Sementara itu, menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pihaknya telah menyiapkan program konversi tahun depan dengan menyasar 5 juta keluarga penerimaan manfaat. Dia memproyeksikan program ini dapat menghemat Rp 5,5 triliun per tahun.  Selanjutnya, apabila jumlah keluarga penerimaan manfaat mencapai 15,3 juta, maka proyeksi penghematan APBN bisa mencapai Rp 16,8 triliun per tahun.  "Saving ini dari mana? Ini dari fakta bahwa per kilogram elpiji biaya keekonomiannya sekitar Rp 20 ribu, sedangkan biaya keekonomian (kompor induksi) sekitar Rp 11.300 per kilogram listrik ekuivalen," kata Darmawan beberapa waktu lalu.  PLN telah melakukan uji klinis terhadap 2.000 proyek percontohan di Solo dan Bali. "Dari sampel 23 keluarga penerima manfaat, ada saving APBN sekitar Rp 20 juta per tahun," kata Darmawan.  Berdasarkan hitungan PLN, ia menyebut, konversi elpiji 3 kg ke kompor induksi dalam skala yang lebih besar mampu menghemat APBN Rp 330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerima manfaat pada 2022.

Pertamina Tunggu Arahan Regulator soal Pengurangan Peredaran LPG 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Gas-LPG-3-Kg-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas mengisi tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di SPBE Pertamina, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Petugas mengisi gas LPG ke dalam tabung 3Kg di Depok, Kamis (11/6). Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa rencana target realisasi pengadaan gas elpiji" width="100%">
<figcaption>Petugas mengisi tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di SPBE Pertamina, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Petugas mengisi gas LPG ke dalam tabung 3Kg di Depok, Kamis (11/6). Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa rencana target realisasi pengadaan gas elpiji</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selama Ramadan atau jelang Hari Raya Idul Fitri biasanya terjadi kenaikan harga komoditas tertentu. Kenaikan harga bisa terjadi akibat melonjaknya permintaan, sementara pasokan terbatas.  Penyebab lain biasanya karena kelangkaan akibat adanya penyelewengan distribusi. Salah satu komoditas yang rawan diselewengkan yakni gas LGP 3 kg.  Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Syahar Diantoro mengatakan, gas subsidi tersebut sudah masuk dalam pengawasan aparat. Hal itu guna mencegah adanya praktik curang, seperti penyuntikan gas atau penimbunan.  "Kami dorong untuk semua Dirreskrimsus dan jajaran untuk lakukan pengawasan dan penegakan hukum," kata Syahar kepada wartawan, Kamis (15/4).  Melalui pengetatan pengawasan ini, diharapkan selama Ramadan hingga Idul Fitri mendatang ketersediaan gas di masyarakat dalam kategori aman. Polri tidak akan segan menindak hukum, oknum-oknum yang berbuat nakal.  "Betul, yang berdampak merugikan negara tidak ada mengenal waktu lebaran atau tidak (akan ditindak)," jelas Syahar.  Diketahui, belum lama ini Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap penyimpangan tabung gas subsidi pemerintah tanpa kelengkapan izin usaha. Para pelaku diketahui mengurangi volume tabung gas untuk mencari keuntungan.  Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Syahardiantono mengatakan, pengungkapan dilakukan di dua lokasi yakni di Kavling DPR A Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten dan Kavling DPR Blok C Gang Ambon RT 02 RW 06 Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten. Total ada 5 pelaku yang diamankan.  "Ini harus kita lakukan penindakan tegas karena ini merugikan negara yang sudah menyubsidi. Sehingga subsidi ini berkurang dan membuat rugi juga masyarakat," ucap Syahar kepada wartawan, Jumat (7/8).  Dari hasil penggerebekan tersebut, diamankan 563 tabung gas ukuran 3 kg, 175 tabung gas ukuran 12 kg, dan 22 tabung gas ukuran 50 kg. Ada pula tiga truk dan dua unit mobil pickup yang digunakan untuk mendistribusikan barang, dan beberapa tabung gas kosong.  https://www.youtube.com/watch?v=Qknulcy4cz0

Selama Ramadan dan Idul Fitri, Polri Perketat Pengawasan LGP 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ahok-bumn.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama hadir saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) menggela" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama hadir saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) menggela</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengubah penyaluran subsidi tabung gas LPG 3 kilogram (kg). Hal tersebut dilakukan agar subsidi gas dapat tepat sasaran.  Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, bahwa saat ini akan dilakukan identifikasi terkait data masyarakat penerima subsidi LPG 3 kg terlebih dahulu. Sehingga nantinya, masyarakat yang tidak sesuai daftar akan membeli LPG 3 kg dengan harga normal. Sebab, subsidi LPG 3 kg hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu.  "Maksudnya kita identifikasi dulu kira kira yang memang berhak menerima tapi nggak batasi, cuma terintegrasi dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi,” ujarnya di gedung Tribrata Jakarta, Jumat (17/1).  Arifin menjelaskan, identifikasi data ulang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran penyaluran subsidi. Sehingga, subsidi langsung disalurkan pada masyarakat yang memang berhak membutuhkan.  "Jadi bisa terintegrasi agar mencegah adanya kebocoran," ucap Arifin.  Sementara itu, terkait mekanisme penyaluran subsidi tersebut pemerintah masih mengkaji apakah akan diberikan dana secara langsung atau cash, melalui rekening, atau diberikan LPG langsung kepada penerima.  Terkait cara memperoleh data identifikasi masyarakat tak mampu, Arifin menambahkan, pihaknya akan menggunakan data dari berbagai sumber. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto mengatakan, implementasi subsidi tertutup LPG 3 kg bisa dimulai pada semester II tahun 2020.  Nantinya, subsidi tersebut tidak lagi diberikan kepada semua masyarakat namun diserahkan langsung kepada para penerima bantuan yang bener-benar berhak.

Subsidi LPG 3 Kg Dicabut, Menteri ESDM: Cek Data Masyarakat Tak Mampu

lpg melon

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lpg melon

Berita Terkini

Ternyata Segini Harga Asli Pertalite hingga LPG 3 Kg kalau Nggak Disubsidi Pemerintah, Menkeu Purbaya Blak-blakan di Rapat DPR

Pertamina Tunggu Arahan Regulator soal Pengurangan Peredaran LPG 3 Kg

Selama Ramadan dan Idul Fitri, Polri Perketat Pengawasan LGP 3 Kg

Subsidi LPG 3 Kg Dicabut, Menteri ESDM: Cek Data Masyarakat Tak Mampu

Download Aplikasi JawaPos.com