<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/kripto-4-2978106975.jpg" alt="Ilustrasi kripto. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kripto. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri aset kripto di Indonesia ternyata bukan sekadar tren investasi digital, ia sudah menjadi salah satu pilar baru ekonomi nasional.&nbsp; Hasil riset terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI mengungkap bahwa perdagangan aset kripto pada platform legal berkontribusi hingga Rp 70,04 triliun atau 0,32 persen terhadap PDB Indonesia, serta menciptakan lebih dari 333 ribu lapangan kerja pada 2024. Namun, potensi sebenarnya jauh lebih besar. Jika seluruh aktivitas perdagangan kripto ilegal dapat beralih ke platform legal, kontribusinya bisa melonjak menjadi Rp 189&ndash;260 triliun, setara 0,86&ndash;1,18 persen dari PDB nasional. Pemerintah juga bisa mendapatkan tambahan penerimaan pajak hingga Rp 1,7 triliun. Diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menempati posisi ketiga dunia dalam adopsi kripto, dengan nilai transaksi mencapai Rp 650,6 triliun pada 2024, melonjak lebih dari 300 persen dibanding tahun sebelumnya. Hingga Juli 2025, total transaksi kripto tercatat Rp 276,5 triliun, dengan 16,5 juta akun pengguna. Namun, lonjakan ini dibayangi tantangan besar: maraknya platform ilegal dan peralihan regulasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi ini menuntut kebijakan yang adaptif agar ekosistem kripto tetap tumbuh sehat dan aman bagi investor. Dalam laporan baru yang dipublikasikan, LPEM UI menemukan bahwa 82 persen pengguna kripto di Indonesia membeli aset untuk investasi jangka panjang, bukan sekadar trading harian. Menariknya, 25 persen di antaranya masih menggunakan platform ilegal, baik sepenuhnya maupun bersamaan dengan platform legal. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di kalangan investor ritel. Peneliti LPEM FEB UI, Prani Sastiono, Ph.D., menegaskan perlunya insentif agar pengguna beralih ke platform legal, misalnya melalui diversifikasi aset (stablecoin, tokenisasi RWA) dan tarif pajak yang kompetitif. &ldquo;Pergeseran pajak dari PPN ke PPh tanpa penindakan tegas terhadap platform ilegal justru bisa membuat pengguna bermigrasi ke luar negeri,&rdquo; ujar dia melalui keterangannya. Di sisi lain, OJK menilai hasil studi LPEM UI menjadi acuan akademis penting bagi kebijakan pengawasan industri kripto. &ldquo;Riset seperti ini memperkuat legitimasi aset kripto sebagai instrumen investasi sah dan strategis bagi ekonomi digital,&rdquo; ujar Tommy Elvani Siregar, perwakilan OJK. Senada, Subani, Direktur Utama PT Central Finansial X (CFX), menyebut temuan ini menjadi bukti bahwa ekosistem kripto legal telah memiliki fondasi kuat. &ldquo;Kami akan terus memperkuat literasi dan inovasi, termasuk mengembangkan produk turunan, tokenisasi aset nyata, dan kripto sebagai jaminan pinjaman,&rdquo; katanya. Disebut juga kalau masa depan industri kripto Indonesia bergantung pada tiga hal utama yakni penegakan hukum terhadap platform ilegal, penerapan pajak yang adil dan tidak distortif, serta edukasi publik dan literasi investasi digital. Studi LPEM UI menegaskan, dengan kebijakan strategis yang tepat, perdagangan aset kripto bisa menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi digital nasional, yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Industri kripto di Indonesia tumbuh pesat, berkontribusi pada PDB dan menciptakan lapangan kerja, namun tantangan regulasi masih ada.

Studi LPEM UI: Aset Kripto Berkontribusi Rp 70 Triliun ke Ekonomi Nasional dengan Potensi yang Masih Bisa Lebih Besar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/dana-pensiun.jpg" alt="PERSIAPAN SEJAK DINI: Mengumpulkan uang pensiun sebaiknya dilakukan sejak dini. Dianjurkan 20 tahun sebelum tidak bisa bekerja lagi di sebuah perusahaan atau instansi. (Ilustrasi. Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERSIAPAN SEJAK DINI: Mengumpulkan uang pensiun sebaiknya dilakukan sejak dini. Dianjurkan 20 tahun sebelum tidak bisa bekerja lagi di sebuah perusahaan atau instansi. (Ilustrasi. Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mengatakan dana pensiun berpotensi menjadi kontributor dari sektor keuangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Wakil Direktur Utama LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki menjelaskan potensi tersebut berasal dari kondisi demografi yang dimiliki oleh Indonesia. &ldquo;Potensi peningkatan kontribusi sektor finansial ke GDP (Gross Domestic Product atau PDB) masih bisa dikembangkan, salah satunya lewat dana pensiun,&rdquo; kata Jahen saat konferensi pers Indonesia Financial Group (IFG) di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan potensi tersebut berasal dari kondisi demografi Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang berada di fase bonus demografi, yakni ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk berusia nonproduktif. Artinya, pada 2045, tahun target visi Indonesia Emas 2045, ada banyak penduduk yang mulai memasuki usia pensiun. Dengan makin banyaknya penduduk yang masuk ke usia pensiun, maka kinerja dana pensiun akan meningkat, sehingga kontribusi dana pensiun ke PDB akan makin besar. &ldquo;Kami memperkirakan kontribusi asuransi terhadap PDB pada 2045 sekitar 3-5 persen. Jadi, memang secara substansial, masih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan,&rdquo; jelas Jahen. Meski begitu, ia mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik perlindungan dana pensiun dari asuransi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mendorong tingkat literasi keuangan masyarakat, khususnya untuk produk asuransi. Hal tersebut yang melandasi LPEM bekerja sama dengan IFG guna menyelenggarakan konferensi nasional yang mengumpulkan kajian ilmiah terkait asuransi dan dana pensiun. Kajian ilmiah yang terpilih diharapkan dapat menjadi solusi bagi sektor asuransi dan dana pensiun. &ldquo;Kami sepakat berkolaborasi karena topik asuransi ini penting, sebab menyangkut hidup orang banyak. Tapi, kontribusi ke PDB rendah, karena mungkin isunya masih kurang di akademik. Jadi, kami harap ada banyak kajian dari konferensi ini yang bisa dimanfaatkan untuk asuransi dan dana pensiun,&rdquo; ujarnya. Konferensi nasional IFG menyajikan 66 kajian ilmiah yang membahas volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas sektor asuransi dan dana pensiun. Selain itu, kajian ilmiah terpilih juga membahas peluang dan inovasi digital yang bisa diterapkan pada asuransi dan dana pensiun.

Indonesia berada di fase bonus demografi dimana  jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk berusia nonproduktif.

LPEM: Dana Pensiun Berpotensi Jadi Kontributor Sektor Keuangan ke PDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WAPRES-TINJAU-STOK-PANGAN-DI-GUDANG-BULOG-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Pekerja memanggul karung berisi beras usai pengepakan dari mesin" width="100%">
<figcaption>Pekerja memanggul karung berisi beras usai pengepakan dari mesin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia kini tidak lagi mengimpor beras, padahal sebelumnya setiap tahun wajib impor 2 juta ton. Hal ini dinilai adalah capaian yang baik, namun tentu ini perlu diikuti dengan peningkatan produksi beras.  Mengenai hal ini, Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Riyanto menilai ini merupakan salah satu keberhasilan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Indonesia bahkan mampu menahan impor selama tiga tahun berturut-turut.  "Biasanya Indonesia impor. Tapi di zaman pak SYL saya melihat beras kita cukup, bahkan cenderung surplus. Semua bisa dikendalikan dan dalam waktu tiga tahun terakhir kita sudah tidak impor," kata Riyanto kepada wartawan, Senin (23/5).  Menurutnya, sektor pertanian merupakan sektor yang paling strategis dalam mewujudkan Indonesia berdaulat dari aspek apapun, termasuk aspek keamanan dan ketertiban. Tanpa pangan semua orang akan kebingungan dan negara bisa mengalami kebangkrutan.  "Saya kira posisi Indonesia sudah cukup bagus dan berjalan lebih cepat dari biasanya. Pangan kita cukup dan semua bisa dikendalikan. Inilah bukti kerja pemerintah, disektor pertanian. Selain Mentan SYL juga bisa menyelesaikan semua arahan dan perintah Presiden Jokowi," katanya.  Selain itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus Tauhid menyampaikan terima kasih atas perhatian Menteri SYL terhadap pembangunan pertanian nasional, khususnya pertanian di wilayah Banten.  "Saya yakin dan sangat optimis pertanian dibawah arahan Bapak Presiden dan juga pak Menteri SYL bisa menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang. Pertanian kita akan semakin hebat, maju, mandiri dan modern," katanya.  Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia sudah tidak mengimpor beras selama tiga tahun terakhir setelah sebelumnya mengimpor 1,5-2 juta ton beras setiap tahunnya. Dia berharap, capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan menggenjot produktivitas dalam negeri.

3 Tahun Indonesia Stop Impor Beras, LPEM UI: Bukti Kerja pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/image-2-8.png" alt="Ilustrasi hutan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hutan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhutanan sosial dinilai dapat menjadi pusat ekonomi baru bagi masyarakat. Selain menjaga kelestarian hutan, perhutanan sosial juga dapat mengurangi angka kemiskinan.  Namun, sebagai sistem penyangga biodiversitas dan sumber pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, kawasan hutan masih dihadapkan beragam persoalan seperti ancaman deforestasi hingga kesenjangan ekonomi.  Hasil studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan merupakan kelompok dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia hingga mencapai 20 persen pada 2020.  Kemudian, pada 2015 terbentuk program perhutanan sosial yang dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sekaligus melestarikannya mendirikan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).  Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial Swary Utami Dewi memaparkan terdapat lima skema di dalamnya, yaitu Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Program ini ternyata mampu memberikan peluang ekonomi baru seperti agroforestri dan ekowisata di sekitar kawasan hutan.  Ia menyebut, per Maret 2021 sudah mencapai 4,5 juta Ha luas perhutanan sosial dari target pemerintah yang seluas 12,7 Ha. Terdapat 50,74 persen desa berada di sekitar kawasan hutan tersebut.  "Perhutanan sosial sendiri dapat membantu mengentaskan satu per tiga kemiskinan di Indonesia," ungkapnya secata virtual, Kamis (22/4).  Utami juga menegaskan bahwa program ini membantu masyarakat memiliki cara legal untuk meningkatkan ekonomi, melestarikan budaya, dan menjaga hutan. Oleh karenanya, perlu adanya peta jalan untuk memungkinkan kolaborasi pemberdayaan masyarakat.  "Urusan Perhutanan Sosial pada saat sudah keluar akses legal itu jadi urusan semua pihak, tidak hanya urusan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," katanya.  Pada kesempatan yang sama, Ketua HKm Seberang Bersatu Bangka Belitung Marwandi juga mengatakan program tersebut dapat membantu masyarakat menyulap lahan bekas tambang menjadi lokasi ekowisata. Setelah mendapat izin kelola pada 2015 silam, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah juga pihak lainnya sudah berjalan untuk memperluas usahanya.  "Waktu buat HKm itu, tantangan terberatnya justru dari masyarakat kita sendiri karena tahu areal bekas tambang dan potensi timah masih ada di sini," tuturnya.  Hingga akhirnya sosialisasi berhasil dan dapat menghasilkan pemasukan dengan total mencapai Rp 2,1 triliun sejak tiga tahun terakhir. Tak hanya ekowisata, HKm Seberang Bersatu ke depannya juga akan mengelola silvofishery dan sektor usaha lainnya.  https://www.youtube.com/watch?v=b-NzO6CfTK8  &nbsp;

Perhutanan Sosial Dapat Entaskan Sepertiga Kemiskinan di Indonesia

LPEM UI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LPEM UI

Berita Terkini

Studi LPEM UI: Aset Kripto Berkontribusi Rp 70 Triliun ke Ekonomi Nasional dengan Potensi yang Masih Bisa Lebih Besar

LPEM: Dana Pensiun Berpotensi Jadi Kontributor Sektor Keuangan ke PDB

3 Tahun Indonesia Stop Impor Beras, LPEM UI: Bukti Kerja pemerintah

Perhutanan Sosial Dapat Entaskan Sepertiga Kemiskinan di Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com