<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/pindar-2845015467.jpg" alt="Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI memaparkan Hasil Studi Dampak Fintech Lending terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia, Rabu (25/2)/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI memaparkan Hasil Studi Dampak Fintech Lending terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia, Rabu (25/2)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Platform pinjaman daring (pindar) berizin dinilai memberi kontribusi terhadap perekonomian melalui pembiayaan kepada masyarakat. Hal itu terungkap dalam riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengenai platform AdaKami.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Riset tersebut memperkirakan pada 2024 kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di kisaran Rp6,95 triliun hingga Rp10,96 triliun. Dampak muncul dari efek berganda penyaluran pinjaman yang meningkatkan aktivitas ekonomi lokal serta permintaan barang dan jasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam periode penelitian, sedikitnya 185 sektor ekonomi memperoleh nilai tambah dari aktivitas tersebut. Tiga sektor dengan dampak terbesar ialah jasa lembaga keuangan lainnya (21,34%), jasa pendidikan pemerintah (10,03%), dan perdagangan selain mobil dan sepeda motor (9,30%).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, penyaluran pinjaman juga diperkirakan membuka kesempatan kerja bagi sekitar 47&ndash;78 ribu orang di 17 sektor industri, di antaranya perdagangan besar dan eceran, jasa pendidikan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Kepala LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo menjelaskan pembiayaan mendorong konsumsi rumah tangga sehingga menggerakkan berbagai sektor ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017241034/mari-elka-pangestu-bongkar-rahasia-indonesia-pernah-tekuk-amerika-di-wto-soal-rokok-kretek">Mari Elka Pangestu Bongkar Rahasia Indonesia Pernah Tekuk Amerika di WTO Soal Rokok Kretek</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, dukungan terhadap sektor ekonomi riil terjadi melalui penguatan permintaan barang dan jasa produktif yang memicu aktivitas ekonomi dan produksi, setidaknya dalam jangka pendek," ungkapnya, Rabu (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chief of Public Affairs Adakami Karissa Sjawaldy mengatakan pihaknya berupaya menyediakan pembiayaan yang inklusif. Dengan komitmen pengelolaan secara kehati-hatian serta bertanggung jawab membawa manfaat luas bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kontribusi positif yang dihasilkan melalui aktivitas pembiayaan ini mendorong Adakami untuk terus menghadirkan layanan yang berkelanjutan serta meningkatkan literasi keuangan pengguna, Dengan demikian, pendanaan yang disalurkan dapat membantu masyarakat agar dapat bertahan, tumbuh, dan beradaptasi di tengah dinamika ekonomi, sekaligus mendukung penguatan ekonomi nasional," ujar Karissa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bantalan keuangan rumah tangga Penelitian juga menemukan pinjaman berfungsi sebagai bantalan keuangan (financial buffer) untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan menjaga tingkat konsumsi. Pengguna memanfaatkannya saat menghadapi guncangan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja, sakit, atau kematian anggota keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak 24,51% responden menyatakan tanpa pinjaman daring mereka harus memakai tabungan atau menjual aset. Rata-rata pengeluaran peminjam sekitar Rp4,8 juta per bulan dengan tabungan hampir Rp700 ribu, relatif lebih tinggi dibanding kelompok lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kebutuhan rumah tangga, pembiayaan juga dipakai sebagai modal usaha. Sekitar 53,1% pengguna memanfaatkan pinjaman untuk menambah stok barang, sementara 28,1% melaporkan peningkatan omzet. Sektor yang paling banyak memanfaatkan ialah perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta pertanian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Survei turut mencatat 89,2% responden memahami bunga, biaya, dan tenor pinjaman, menunjukkan tingkat literasi keuangan relatif baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Penyaluran pinjaman diperkirakan membuka kesempatan kerja bagi sekitar 47–78 ribu orang di 17 sektor industri.

Studi LPEM FEB UI Soroti Dampak Pinjaman Daring terhadap Konsumsi Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/G7z6UKodzMKghip5afJFkkJ8XJRXjwsDfXoRNH0y-2-1556942796.jpg" alt="Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Kamis (4/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Kamis (4/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) menyampaikan usulan langkah kongkret pemerintah untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat usai terjadinya demonstrasi yang berujung kericuhan di sejumlah wilayah Indonesia.&nbsp; Menurut Kepala LPEM FEB UI, Chaikal Nuryakin, demonstrasi yang terjadi beberapa hari ke belakang imbas dari akumulasi masalah dan tantangan sosial ekonomi yang dialami masyarakat serta perbedaan sharing beban terutama antara elit bangsa dengan masyarakat kelompok menengah menimbulkan kekecewaan bahkan keputusasaan.&nbsp; Bahkan, kata dia, publik yang turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi tidak hanya diabaikan tetapi juga dibantah oleh pemangku kebijakan. Penyampaian aspirasi yang sangat disayangkan justru berujung pada jatuhnya korban jiwa.&nbsp; "Untuk itu, kami menilai penting bagi pemerintah kembali membuka diri untuk berkomunikasi dan memahami kondisi masyarakat secara lebih mendalam, tidak hanya sekedar melihat pencapaian angka statistik," kata Chaikal dalam keterangannya, Kamis (4/9).&nbsp; Bahkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa penciptaan lapangan kerja yang berkualitas hanya mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi. Selain itu, pencapaian target stok Bulog tanpa harga pangan yang terjangkau akan meningkatkan biaya hidup masyarakat.&nbsp; Sekali lagi, lanjutnya, penting bagi pemerintah untuk mengembalikan proses teknokratis dan evidence-based dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan publik dengan perlibatan kembali masyarakat sipil dan pelaku ekonomi dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah.&nbsp; "Hal ini sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan menjamin akses yang adil terhadap sumber dan perlindungan ekonomi. Dalam jangka panjang, negara harus berupaya untuk melahirkan kebijakan ekonomi yang memperkuat daya saing ekonomi," jelas Chaikal.&nbsp; "Meliputi penguatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, penguatan kelembagaan, perbaikan iklim berusaha, konektivitas, serta pemberantasan korupsi," pungkasnya.&nbsp; Lebih detail, berikut ini 9 langkah usulan kongkret untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, memperbaiki daya beli, dengan tetap menjaga kapasitas fiskal negara yang sehat:&nbsp; 1. Program yang memerlukan anggaran besar, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), perlu melalui proses siklus kebijakan yang benar, seperti penyusunan peta jalan, uji coba, evaluasi dan memberikan prioritas, khususnya bagi anak sekolah dari keluarga yang paling membutuhkan atau kelompok yang benar-benar membutuhkan.&nbsp; 2. Membatalkan pengurangan dana transfer ke daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan terdampak. Hal ini disebabkan kapasitas pendapatan asli daerah yang tidak merata sehingga penurunan kapasitas anggaran akan langsung terasa di masyarakat.&nbsp; 3. Perampingan birokrasi melalui penghentian pembuatan kementerian/badan baru dan/atau sebaiknya menggabungkan kementerian/badan yang telah ada. Perampingan ini dibutuhkan bukan hanya untuk efisiensi anggaran tetapi juga untuk efektivitas pengambilan kebijakan.&nbsp; 4. Mengembalikan fungsi utama pemerintah dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga, bukan hanya memenuhi cadangan pangan. Harga sembako yang tidak terjaga telah cukup meresahkan banyak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.&nbsp; 5. Meluncurkan program padat karya jangka pendek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki fasilitas umum, seperti perbaikan infrastruktur pengairan dan jalan umum.&nbsp; 6. Membuat kebijakan yang juga menyasar kelompok kelas menengah, seperti akses terhadap kredit, pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan. Kelompok kelas menengah tidak menjadi penerima bantuan sosial termasuk subsidi pemerintah, tetapi terbebani untuk membayar cicilan, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari.&nbsp; 7. Mengevaluasi sistem remunerasi pejabat negara. Bonus dan tunjangan anggota DPR dan juga pejabat negara bersifat variabel, tergantung pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.&nbsp; 8. Transparansi data ekonomi dan diseminasi perubahan metode yang terjadi, agar pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan secara tepat tanpa mengabaikan validitas data statistik yang selama ini digunakan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dalam negeri maupun internasional.&nbsp; 9. Memperbaiki komunikasi kebijakan publik dengan mengedepankan kepercayaan dan menghargai pandangan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi. Pemerintah juga mesti memiliki empati dan mau untuk mendengarkan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

LPEM FEB UI mengusulkan langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki ekonomi.

LPEM FEB UI Usul 9 Langkah Kongkret Pemerintah untuk Kembalikan Kepercayaan Masyarakat, Ini Daftarnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Debat-Cawapres-2024-Dery-Ridwansah-3JPG-884222994.jpg" alt="Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bergandengan tangan usai mengikuti debat cawarpres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bergandengan tangan usai mengikuti debat cawarpres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Debat cawapres pada Jumat (22/12) malam, menurut ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, belum memberikan gambaran secara maksimal. Performa ketiga cawapres belum terlalu banyak menunjukkan program konkret dan actionable. &rdquo;Catatan khususnya adalah akan lebih baik bila disampaikan lebih banyak program yang konkret dan actionable,&rdquo; katanya. Sebenarnya semua isu yang diangkat kandidat masih relevan. Sebut saja digitalisasi, perbaikan kualitas hukum dan institusi, infrastruktur, dan lainnya. &rdquo;Semuanya sudah tepat. Tapi, memang sebagian besar programnya masih dalam batas yang normatif,&rdquo; terang dia. Sementara itu, Continuum Indef merilis analisis big data terkait pelaksanaan debat cawapres. Data Analyst Continuum Indef Wahyu Tri Utomo menjelaskan, debat cawapres menghasilkan 23,4 ribu perbincangan di X oleh 17,1 ribu pengguna X. Lalu, 65,5 ribu komentar di YouTube oleh 15,4 ribu pengguna YouTube. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013651222/setelah-evaluasi-kpu-pastikan-format-debat-capres-tidak-berubah">Setelah Evaluasi, KPU Pastikan Format Debat Capres Tidak Berubah</a> &rdquo;Di X, Gibran menjadi cawapres dengan sentimen positif tertinggi (77 persen). Sementara itu, Mahfud jadi yang paling positif di YouTube (71 persen). Kemudian, Cak Imin jadi yang terendah, baik di X maupun YouTube (4 persen dan 46 persen),&rsquo;&rsquo; ujar Wahyu di Jakarta kemarin (23/12). Analisis periode data itu dimulai pukul 19.00 hingga 21.50. Tren perbincangan di X terpantau masih landai sejak pukul 19.00 dan menunjukkan tren tertinggi pada rentang 20.00&ndash;20.30. Dari sisi eksposur, Muhaimin menjadi cawapres paling disorot setelah debat dengan 13,3 ribu tweet, jauh di atas Mahfud dan Gibran. Netizen menilai penampilan Muhaimin kurang optimal. Mulai penjelasan yang kurang hingga sering overtime ketika menyampaikannya. Namun, netizen mengapresiasi ide dana desa Rp 5 miliar yang diharapkan jadi input bagus untuk kemajuan desa. Wahyu melanjutkan, dari big data itu tecermin bahwa perbincangan seputar Gibran didominasi pujian warganet terhadap penampilannya yang bagus dengan menguasai materi debat. Sementara, perbincangan Mahfud didominasi kapabilitas dan pengalamannya sebagai negarawan senior yang tampak selama debat berlangsung. Kemudian, perbincangan seputar Muhaimin didominasi netizen yang menyayangkan performa debatnya yang kurang, sering blunder, dan dinilai bisa merugikan pasangan Anies-Imin. &rdquo;Jika penilaian netizen diringkas dengan satu kata, maka Mahfud MD berpengalaman, Gibran outstanding, Cak Imin banyak blunder,&rdquo; katanya. (dee/c7/fal)

Debat cawapres belum memberikan gambaran secara maksimal. Performa ketiga cawapres belum terlalu banyak menunjukkan program konkret.

Paparan Program Belum Konkret di Debat, Cawapres Baru Actionable

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ahli-ekonomi-ui-tawarkan-teroboson-optimalisasi-gpn_m_211981.jpeg" alt="Ilustrasi: pembayaran nontunai" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembayaran nontunai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengumumkan kajian tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Yakni mengenai karakteristik desain dan dampak penerapan GPN terhadap industri pembayaran. Kajian tersebut dilakukan independen selama enam bulan dengan melibatkan enam ahli ekonomi. Hal ini merupakan respons para pemerhati industri pembayaran di lingkup kampus UI terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN. Terbitnya peraturan ini mewajibkan para pelaku industri pembayaran untuk mengintegrasikan sistem pembayaran ritel di Indonesia, dengan dampak langsung pada transaksi menggunakan kartu debit. Salah satu peneliti LPEM FEB UI yang terlibat aktif dalam menyusun hasil kajian ini, Chaikal Nuryakin mengatakan, pada dasarnya pihaknya menyambut baik penyelenggaraan GPN yang menandakan suatu kemajuan pada upaya pemerintah untuk lebih bergiat memindahkan sistem transaksi tunai menjadi nontunai. "Namun, ada beberapa hal yang menurut kajian LPEM FEB UI masih perlu diperbaiki dalam penyelenggaraannya, agar kebijakan ini tidak lantas menghambat kinerja industri pembayaran di Indonesia, dan sekaligus memberikan keuntungan maksimal bagi nasabah,&rdquo; katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/5). Dia mengungkapkan, hal yang disoroti pada hasil kajian ini termasuk dampak langsung (intended consequences) dan tidak langsung (unintended consequences). "Ini yang muncul dari penerapan skema tarif, mandat kepemilikan kartu debit GPN, dan pemrosesan melalui kelembagaan GPN," ungkapnya. Pertama, dari aspek tarif, GPN akan menurunkan biaya merchant discount rate atau MDR yang dibayarkan merchant secara agregat sebesar Rp 830 miliar atau 47 persen per tahun. Hal ini dinilai akan mendorong lebih banyak terjadinya transaksi nontunai. Namun di sisi lain, penurunan MDR berpotensi menggerus penerimaan bank hingga 77 persen (untuk bank issuer) dan 20 persen (untuk bank acquirer). "Akibatnya, dorongan bagi bank issuer untuk berinovasi pada produk kartu debit dan bank acquirer untuk mengakusisi lebih banyak merchant terancam menurun," katanya. Kedua, potensi inefisiensi biaya akibat nasabah yang diwajibkan untuk memiliki kartu debit berlogo GPN. Bagi bank issuer, pencetakan kartu baru akan memunculkan kemungkinan melonjaknya biaya operasional hingga Rp 585 miliar dalam empat tahun ke depan. Namun, semakin banyaknya kartu yang beredar belum dapat dilihat sebagai solusi efektif. "Adanya kewajiban kepemilikan minimal satu kartu GPN untuk setiap nasabah akan berdampak pada terbitnya 22,5 juta kartu debit GPN yang tidak digunakan nasabah atau dormant karena tidak dianggap kompatibel, terutama untuk kebutuhan transaksi di luar negeri dan transaksi daring (e-commerce)," jelas Chaikal. Sementara, yang tidak dapat dihindari adalah munculnya biaya administrasi yang akan dibebankan kepada nasabah untuk kepemilikan kartu tambahan tersebut. Diperkirakan secara total ada tambahan biaya administrasi yang akan timbul sebesar Rp 163 miliar per bulan, atau jika diakumulasikan menjadi Rp 1,96 triliun per tahun. &ldquo;Bagi nasabah yang melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun pembelanjaan daring, penggunaan kartu berlogo GPN mungkin akan kurang menarik karena terbatasnya akses pembayaran jika dibandingkan dengan kartu berlogo internasional yang sudah mereka miliki," ujar Dono Iskandar, peneliti LPEM, anggota tim penyusun hasil kajian ini. "Hal ini perlu disikapi dengan baik, agar pencetakan kartu berlogo GPN tetap dapat digunakan secara maksimal oleh nasabah, dan bukan sekadar pemenuhan kewajiban atas kepemilikan minimal satu kartu berlogo GPN yang ditetapkan pemerintah,&rdquo; sambungnya. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemrosesan transaksi. Desain GPN yang dibangun di atas empat lembaga switching domestik yang berbeda dinilai menghambat optimalisasi sistem pembayaran karena mendesak kebutuhan interoperabilitas dan interkoneksi. "Padahal, switching merupakan industri dengan fixed cost yang besar sehingga memerlukan skala ekonomi yang optimal untuk dapat beroperasi dengan efisien," katanya. Selain itu, kewajiban bagi seluruh pemrosesan transaksi domestik untuk melalui infrastruktur GPN juga dilihat akan mendistorsi kompetisi. LPEM menilai tujuan kedaulatan data dan kepentingan nasional sudah tercapai, mengingat BI telah memberlakukan kewajiban pemrosesan transaksi domestik untuk menggunakan infrastruktur dalam negeri. "Pemrosesan melalui lembaga switching domestik juga dikhawatirkan meningkatkan potensi terjadinya fraud, hacking, dan disrupsi terhadap infrastrukttur GPN, mengingat kebanyakan lembaga switching tersebut sebelumnya hanya merupakan penyelenggara jasa switching untuk jaringan ATM," jelasnya. Menimbang hal-hal tersebut, LPEM merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan optimalisasi sistem pembayaran di bawah GPN. Pertama, konsolidasi perusahaan switching domestik menjadi satu entitas yang dimiliki bersama oleh perbankan nasional. Hal ini bertujuan untuk mempermudah interoperabilitas dan interkoneksi, mendukung pengembangan inovasi, dan menjaga keberlanjutan industri sistem pembayaran. Kedua, pemberlakuan kebijakan opt out kepemilikan kartu berlogo GPN bagi nasabah yang tidak memerlukannya dalam rangka mengeliminasi inefisiensi dari kartu dormant dan biaya administrasi berlebih. Terkait instrumentasi, LPEM juga merekomendasikan agar penerapan GPN tidak hanya berbasis kartu tapi juga berbasis peladen (server) sesuai perkembangan teknologi. &ldquo;Kami menilai perlu adanya peninjauan ulang terhadap kewajiban pemrosesan seluruh transaksi domestik melalui GPN. Penerapan GPN akan membawa berbagai dampak positif bagi sistem pembayaran di Indonesia namun belum optimal dari segi efisiensi, perlindungan konsumen, dan kompetisi, serta tidak sejalan dengan praktik internasional,&rdquo; jelas Ashintya Damayati, anggota tim penyusun hasil kajian ini.

Ahli Ekonomi UI Tawarkan Teroboson Optimalisasi GPN

lpem feb ui

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lpem feb ui

Berita Terkini

Studi LPEM FEB UI Soroti Dampak Pinjaman Daring terhadap Konsumsi Rumah Tangga

LPEM FEB UI Usul 9 Langkah Kongkret Pemerintah untuk Kembalikan Kepercayaan Masyarakat, Ini Daftarnya!

Paparan Program Belum Konkret di Debat, Cawapres Baru Actionable

Ahli Ekonomi UI Tawarkan Teroboson Optimalisasi GPN

Download Aplikasi JawaPos.com