<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-203041-3134901294.jpg" alt="LPDB-KUMKM luncurkan serial film dengan judul Senandika Temaram di Langit Biru." width="100%">
<figcaption>LPDB-KUMKM luncurkan serial film dengan judul Senandika Temaram di Langit Biru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) luncurkan serial film dengan judul Senandika Temaram di Langit Biru. Film seri itu bertujuan untuk mempublikasikan program penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM serta menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam dunia koperasi. Film menceritakan mengenai dana bergulir untuk koperasi lewat kisah romantisme salah satu account officer bernama Maya. Maya mendapatkan tugas untuk mengobservasi salah satu koperasi di daerah Pangalengan. Koperasi tersebut menaungi UMKM Biomaterial yang pemiliknya adalah seseorang dari masa lalu Maya yang begitu menyakitkan. Maya dihadapkan pada dua pilihan yang membingungkan, antara membantu koperasi atau kembali berseteru dengan masa lalunya. Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo mengungkapkan, pihaknya sangat bersemangat untuk meluncurkan film seri Senandika Temaram di Langit Biru sebagai sarana komunikasi yang inovatif untuk menyebarkan informasi mengenai program penyaluran dana bergulir kepada masyarakat luas. &rdquo;Kami yakin bahwa film seri ini akan membantu lebih banyak pelaku usaha untuk mendapatkan dukungan finansial yang mereka butuhkan,&rdquo; kata Supomo saat peluncuran film di CGV Grand Indonesia Jakarta. Supomo menambahkan, koperasi adalah model bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Diharapkan film Senandika Temaram di Langit Biru dapat menjadi inspirasi generasi muda untuk terlibat dalam koperasi dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui koperasi. &rdquo;Senandika Temaram di Langit Biru mengisahkan kisah-kisah inspiratif para pengusaha yang telah berhasil berkat dukungan dari LPDB-KUMKM. Film seri ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana program penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM telah mengubah kehidupan mereka,&rdquo; terang Supomo. Menurut Supomo, film seri itu akan menjadi platform penting bagi LPDB-KUMKM dalam memperkenalkan program penyaluran dana bergulir yang telah menjadi motor penggerak keberhasilan ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. &rdquo;Harapannya program dari Kementerian Koperasi dan UKM ini semakin dikenal oleh masyarakat, generasi muda, dan juga pelaku koperasi di seluruh Indonesia,&rdquo; ucap Supomo. Pemeran film itu di antaranya Jessica Katharina, Annov Hari Prabowo, Bilal Fadhilah, dan Rangga Azies. Film seri tersebut akan tersedia secara gratis melalui platform daring LPDB-KUMKM yakni Channel YouTube. Supomo berharap pesan-pesan positif tentang koperasi dan program penyaluran dana bergulir akan sampai kepada sebanyak mungkin pemirsa. Terutama generasi muda yang memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan ekonomi Indonesia. Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Oetje Koesoema Prasetia menambahkan, serial film itu diluncurkan LPDB-KUMKM untuk mempublikasikan kepada masyarakat terkait program pemerintah dalam mendukung koperasi dan UMKM di Indonesia.&nbsp; &rdquo;Film ini juga merupakan aspirasi untuk menyediakan format publikasi yang menarik minat generasi kekinian,&rdquo; ujar Oetje. Menurut dia selain bagian dari publikasi, film seri itu juga untuk meningkatkan semangat insan LPDB-KUMKM yang didominasi generasi muda produktif untuk terus berkembang, berinovasi, dan termotivasi melalui film seri Senandika. &rdquo;Kami berharap film ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya koperasi dalam perekonomian Indonesia dan mendorong generasi muda untuk terlibat dalam koperasi sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mencapai kesuksesan usaha,&rdquo; tutur Oetje Koesoema Prasetia.

LPDB-KUMKM luncurkan film Senandika Temaram di Langit Biru publikasikan program dana bergulir serta menginspirasi pemuda membangun koperasi

Dorong Generasi Muda Berkoperasi, LPDB-KUMKM Luncurkan Film Senandika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-04-at-12.11.21.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan atau Syarief Hasan dijadwalkan bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana bergulir fiktif oleh lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) tahun 2012-2013. Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini akan bersaksi untuk terdakwa Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 - 2017 Kemas Danial (KD). "Tim jaksa KPK menghadirkan saksi Syarief Hasan, mantan Menteri Koperasi yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI saat ini," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (28/4). Syarief Hasan sudah hadir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung. Kesaksiannya dibutuhkan untuk menambah titik terang keterangan di persidangan. "Informasi yang kami peroleh, saksi telah hadir di PN Tipikor Bandung dan akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan dimaksud," ucap Ali. Syarief Hasan sempat diperiksa dalam proses penyidikan kasus ini. Syarief Hasan diperiksa di Gedung KPK pada Rabu (4/1) lalu. Syarief Hasan ditelisik soal alokasi dan penggunaan dana dari Kemenkop UKM terhadap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Sejauh ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana oleh lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) di Jawa Barat. Empat tersangka itu, Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 - 2017 Kemas Danial (KD), Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat Dodi Kurniadi (DK), sekretaris II Koperasi Pedangan Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat Deden Wahyudi (DW), dan Direktur PT Pancamulti Niagapratama (PN) Stefanus Kusnadi (SK). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, kasus ini bermula sekitar tahun 2012 saat Stefanus Kusnadi menemui Kemas Danial dan menawarkan bangunan Mall Bandung Timur Plaza (BTP) yang kondisi bangunannya belum selesai seratus persen. Tawaran Stefanus agar Kemas dapat membantu dan memfasilitasi pemberian pinjaman dana dari LPDB-KUMKM. Kemas kemudian menyetujui penawaran tersebut dan merekomendasikan Stefanus untuk segera menemui Andra A Ludin selaku Ketua Pusat Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) agar bisa mengondisikan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir melalui permohonan ke Kopanti Jabar. "Sesuai arahan KD (Kemas) selanjutnya Andra A Ludin meminta DK (Dodi Kurnia) mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 90 miliar ke LPDB yang digunakan untuk pembelian kios di Mall BTP seluas 6.000 meter persegi yang akan diberikan pada 1.000 orang pelaku UMKM," ujar Ghufron. Ghufron menyebut, meski data pelaku UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1.000 orang dan diduga fiktif namun tetap dipaksakan agar dana bergulir tersebut bisa segera dicairkan melalui pembukaan rekening bank yang dikoordinir Deden Wahyudi. Agar penyaluran dana bergulir segera terealisasi, Kemas kemudian membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa mengikuti dan mempedomani analisa bisnis dan manajemen risiko. Kemudian untuk periode 2012 hingga 2013, telah disalurkan pinjaman dana bergulir pada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar Rp116,8 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama 8 tahun. Uang sebesar Rp 116,8 miliar tersebut seluruhnya kemudian diautodebet melalui rekening bank milik Kopanti Jabar dan selanjutnya dibayarkan ke rekening bank PT PN milik Stefanus sebesar Rp 98,7 miliar. Karena pengembalian pinjaman yang dapat dilakukan Stefanus hanya sebesar Rp 3,3 miliar dan masuk kategori macet sehingga Kemas mengeluarkan kebijakan untuk mengubah masa waktu pengembalian menjadi 15 tahun. Kemas selanjutnya diduga menerima sekitar Rp 13,8 miliar dan fasilitas kios usaha ayam goreng di Mall BTP dari Stefanus. Sedangkan Dodi dan Deden diduga turut menikmati dan mendapatkan fasilitas antara lain berupa mobil dan rumah dari Kopanti Jabar. "Akibat perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 116,8 miliar," ungkap Ghufron. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Syarief Hasan dijadwalkan bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana bergulir fiktif oleh LPDB-KUMKM.

Syarief Hasan Bersaksi dalam Sidang Kasus Dugaan Korupsi Penyaluran Dana Fiktif LPDB KUMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KUKMI.jpg" alt="Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) saat ini terus menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam bisnis proses agar penyaluran dana bergulir dapat tepat sasaran dan mencegah pembiayaan bermasalah.  Hal ini seiring dengan adanya penanganan kasus hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyimpangan penggunaan dana bergulir pada tahun 2012 lalu, dan telah dilakukan penahanan empat orang tersangka oleh KPK.  Menanggapi hal ini, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan bahwa pihaknya mendukung proses hukum yang berjalan agar diusut hingga tuntas oleh KPK.  "Kami tentu akan mendukung tugas KPK dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan dana APBN yang dipercayakan untuk dikelola oleh LPDB-KUMKM dan sekaligus sebagai deterrent effect atau upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi,” tegas Supomo di Jakarta, Jum’at (16/9/2022).  Supomo menegaskan, saat ini LPDB-KUMKM telah melakukan serangkaian transformasi dan manajemen risiko mulai dari tata kelola layanan, pendampingan, hingga pengawasan yang ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana bergulir. "Dalam masa kepemimpinan kami, Direksi LPDB-KUMKM mengedepankan terwujudnya prinsip Good Corporate Govenrnance (GCG) dan manajemen resiko,” imbuh Supomo.  Adapun prinsip GCG yang dilaksanakan oleh LPDB-KUMKM meliputi lima hal, mulai dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan integrity.  Supomo menjelaskan, dari sisi transparansi saat ini LPDB-KUMKM sebagai lembaga negara yang ditugaskan dalam menjalankan penyaluran dana bergulir tentu GCG mutlak dilakukan.  "GCG ini tentu kami jalankan, kami selalu memberikan informasi mengenai progres penyaluran dana bergulir, program maupun kebijakan strategis, hingga menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat kepada publik," kata Supomo.  Selanjutnya dari sisi akuntabilitas, Supomo menegaskan pihaknya tidak main-main dengan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan, dan dapat dibuktikan secara jelas.  "Akuntabilitas ini kami tuangkan dalam Indeks Kinerja Utama atau IKU yang merupakan pengukuran kinerja untuk semua jajaran LPDB-KUMKM yang konsisten dengan sasaran target yang diberikan negara, serta memiliki sistem reward and punishment yang disepakati bersama," kata Supomo.  Kemudian, Supomo melanjutkan, dari sisi tanggung jawab, LPDB-KUMKM juga sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana bergulir. Hal ini tertuang dalam prinsip LPDB-KUMKM yakni Tri Sukses, sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian.  "Dana bergulir yang kami salurkan berasal dari APBN, dimana harus dijalankan secara prundent. Implementasi prinsip prundent atau kehati-hatian ini kami jalankan melalui proses bisnis yang ketat," tambah Supomo.  Adapun bisnis proses yang ketat ini dijalankan melalui beberapa fase penyaluran dana bergulir, dimulai dari tahap screening aspek persyaratan kelengkapan dokumen calon mitra LPDB-KUMKM, kemudian proses legal review yakni pengecekan legalitas dokumen persyaratan calon mitra.  Kemudian, berlanjut pada analisa bisnis mulai dari kesehatan koperasi yakni sehat dari sisi tata kelola dan bisnis, hingga kesesuaian antara laporan keuangan dan fakta-fakta di lapangan.  "Pengecekan kami lakukan melalui dokumen dan juga kunjungan lapangan. Hal ini guna memastikan kesesuaian antara dokumen dan fakta di lapangan, dalam upaya mengedepankan validitas data dan fakta. Kami fokus pada pembiayaan dana bergulir yang memberikan dampak seluas-luasnya pada peningkatan perekonomian masyarakat," tambah Supomo.  Untuk peningkatan mutu layanan, LPDB-KUMKM juga telah melaksanakan penerapan manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Tuv Nord Certification untuk bidang pelayanan penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir.  "Tentunya kami tidak akan berhenti dan akan terus melakukan inovasi serta transformasi layanan, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui kelembagaan koperasi dan UMKM," pungkas Supomo.

LPDB-KUMKM Utamakan Prinsip Good Corporate Governance

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi terkait dengan penyaluran dana oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Provinsi Jawa Barat. Ihwal adanya hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.  "Diawali pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan perkara ini pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/9) dikutip dari Antara.  Empat tersangka, yakni Direktur LPDB-KUMKM periode 2010-2017 Kemas Danial (KD), Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jabar Dodi Kurniadi (DK), Sekretaris II Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jabar Deden Wahyudi (DW), dan Direktur PT Pancamulti Niagapratama (PN) Stevanus Kusnadi (SK).  Untuk kebutuhan dan kelancaran penyidikan, kata Ghufron, tim penyidik menahan empat tersangka tersebut masing-masing selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 15 September 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022.  Tersangka KD ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, DK dan DW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Kavling C1 berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK serta SK ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.  Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyaluran Dana LPDB-KUMKM di Jabar Dikorupsi, 4 Orang jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220909-WA0031.jpg" alt="Prosesi pembukaan program Cerita Kriya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Prosesi pembukaan program Cerita Kriya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memusatkan kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) di Bali.  Acara bertema Cerita Kriya itu bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Bidang Pendanaan, didukung Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Lembaga Layanan Pemasaran KUKM (Smesco Indonesia), Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI), WhatsApp Indonesia, serta UKM Indonesia.  Digelar sejak Kamis (8/9), acara itu diharapkan menjadi pusat kegiatan yang juga mampu mendukung upaya agar Pulau Dewata pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bali yang mengandalkan sektor parawisata itu, sempat terpukul akibat pandemi Covid-19. Padahal, selama ini parawisata Bali berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan menyumbang banyak devisa bagi negara.  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, kegiatan sinergi Kemenkop UKM dengan Bidang Pendanaan Dekranas mendorong ekosistem UMKM menjadi lebih berdaya dan mandiri seiring dengan menguatnya ekonomi digital. Program tersebut diharapkan menjadi gerbang kolaborasi lintas sektor.  ”Kerja sama ini memberikan peluang bagi UMKM lokal untuk bisa mengakselerasi potensi supaya dapat onboarding ke digital. UMKM Perajin Indonesia akan semakin berdaya dan mandiri jika masuk dan go digital. Untuk itu, dibutuhkan banyak inovator digital,” kata Teten, Jumat (9/9).  Pemanfaatan ekonomi digital saat ini menjadi perhatian bagi pengembangan proses bisnis UMKM Perajin Indonesia dan koperasi. Digital onboarding diakui Teten sangat penting bagi pelaku UKM di Indonesia. Digital onboarding bakal menjadi solusi atas urusan perbankan yang cukup menyita waktu.  ”Onboarding membuat pemasaran online menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan hanya dari genggaman tangan,” tegas Teten.  Ketua Umum Dekranas Pusat Wury Ma'ruf Amin menuturkan, pihaknya fokus pada penguatan ekosistem sub-sektor kriya dari hulu hingga ke hilir. Itu dimulai sejak proses produksi, pembiayaan, pemasaran, sampai dengan kelembagaan seperti koperasi.  ”Dan yang paling utama, transformasi digital bagi pelaku usaha. Kami menggandeng teman-teman disabilitas yang telah berkarya banyak di sektor Kriya ini untuk dapat terus berkembang dan menemukan pasarnya melalui program-program Cerita Kriya,” ungkap Wury Ma'ruf Amin.  Berdasar catatan, selama 2022 ini, Dekranas dengan dukungan dari Kemenkop UKM, melatih lebih dari 500 fasilitator/trainer pemerintah dengan target lebih dari 900 ribu UMKM. Kolaborasi Dekranas dan Kemenkop UKM diakui Wury sudah berjalan sejak 2019. Namun pada 020, kedua belah pihak sepakat mendesain ulang kegiatan untuk menjadi lebih berkelanjutan dan dengan pendekatan penguatan ekosistem untuk pelaku usaha.  ”Pada 2020 hingga 2021 kami fokus pada penguatan Wastra Indonesia, sesuai dengan fokus kerja Dekranas, dengan tajuk Cerita Wastra,” terang Wury Ma'ruf Amin.  Kegiatan itu bahkan juga membuka lapangan pekerjaan bagi disabilitas. Mengacu pada catatan Ketua Umum Yayasan PTI Myra Winark, kesempatan yang diberikan Kemenkop UKM dan Dekranas mampu membukakan peluang bagi 31 juta kaum disabilitas di Indonesia.

Program Kolaborasi Kemenkop UKM Bantu 31 Juta Difabel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/UMKM-OKE.jpg" alt="Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemulihan perekonomian Bali pasca hantaman Pandemi Covid-19 terus gencar dilakukan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggelar sinergi kegiatan bertema Cerita Kriya.  Bali yang merupakan destinasi wisata internasional dan domestik, perlu dukungan dari pemerintah untuk pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat, sebab selama ini Bali melalui sektor pariwisatanya mampu memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian nasional dan sumbangan devisa terhadap negara.  Dekranas dan Dekranasda Provinsi Bali juga terus menggalakan penguatan dan peningkatan kualitas UMKM Kriya sebagai salah satu penunjang roda perekonomian pariwisata di Bali dalam sebuah kolaborasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM dan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) bertajuk “Cerita Kriya”, di mana LPDB-KUMKM ikut membantu pilar program ini dengan menguatkan ekosistem melalui Koperasi.  Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, sebagai dukungan pemulihan ekonomi di Provinsi Bali, LPDB-KUMKM terus melakukan perkuatan permodalan kepada koperasi-koperasi yang juga mengayomi subsektor kriya di Bali. Upaya ini sebagai bagian dari mendukung program pemerintah untuk pemulihan perekonomian Bali dan juga membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.  Dukungan ini diimplementasikan melalui penyaluran dana bergulir kepada koperasi, terbaru lima koperasi di Bali mendapatkan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM.  Adapun kelima koperasi tersebut adalah KSP Sari Sedana Luwih yang mendapatkan dana bergulir sebesar Rp 3 miliar, Koperasi Konsumen Lumbung Merta Sari sebesar Rp 3 miliar, KSP Puskop Jagadhita Kabupaten Badung sebesar Rp 4,9 miliar, KSP Sari Sedana Bali sebesar Rp 4,950 miliar, dan KSP Werdhi Mekar Sari Sedana sebesar Rp 4 miliar.  "Dana bergulir yang kami salurkan melalui koperasi di Bali, akan memberikan manfaat ekonomi bagi para anggota koperasi, yang merupakan pelaku UMKM di Bali yang terdiri dari sektor kuliner, fashion, kriya, sampai jasa pariwisata, hal ini seiring dengan pertumbuhan perekonomian Bali yang sudah mulai pulih," kata Supomo.  Sejak 2020, LPDB-KUMKM telah mendukung program penguatan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang berkolaborasi dengan Dekranas yang bertema “Cerita Wastra”. Kegiatan “Cerita Kriya” pada tahun ini adalah program berkelanjutan dari kolaborasi ini untuk terus memperkuat ekosistem pembiayaan untuk UMKM.

LPDB Gandeng Dekranas Topang Pelaku Sektor Kriya dan UMKM Disabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/KHOFI1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim menandatangani Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim menandatangani Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah memberikan perkembangan bisnis dari Koperasi Karyawan Redrying Bojonegero (Kareb).  Hal ini dibuktikan dengan Koperasi Kareb yang berhasil mengembangkan unit usahanya ke sektor transportasi logistik yang mendukung kinerja bisnis utama Koperasi Kareb.  Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pada tahun ini pihaknya menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi Kareb sebesar Rp18 miliar yang digunakan untuk modal kerja investasi pembelian kendaraan transportasi logistik dump truck sebanyak 15 unit.  "LPDB-KUMKM mensupport untuk pengembangan Koperasi Kareb, dan ini meluncurkan 15 unit dump truck baru yang digunakan untuk operasional dan pengembangan produktivitas Koperasi Kareb, dan ini nanti akan berdampak kepada anggota dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur khususnya di Bojonegoro ini," ujar Supomo dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).  Supomo menegaskan, sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (PermenKopUKM) Nomor 04 Tahun 2020, LPDB-KUMKM diwajibkan menyalurkan dana bergulir 100 persen kepada koperasi.  Selain fokus pada pembiayaan kepada koperasi, LPDB-KUMKM juga diamanahkan untuk melakukan pendampingan dalam proses penyaluran dana bergulir.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KHOFI2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut hadir dalam Acara Peluncuran 15 Unit Armada Dump Truk dan Pelatihan Usaha di Koperasi Kareb pada Jumat (2/9). (Istimewa)  "LPDB-KUMKM akan tetap support pengembangan Koperasi Kareb yang sekarang kita lihat juga ada pelatihan wirausaha, inilah yang akan kami kembangkan kedepan untuk bersama-sama menjadi anggota koperasi, dan ini akan kita modali melalui Koperasi Kareb," ujar Supomo.  Mitra Strategis LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, LPDB-KUMKM dengan Koperasi Kareb telah bekerja sama sejak tahun 2013 untuk mengembangkan bisnis koperasi.  "Koperasi Kareb merupakan mitra strategis daripada LPDB-KUMKM, dan sudah lama saling mengenal keduanya sejak tahun 2013, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 ini telah menyalurkan sebanyak Rp31,3 miliar ini untuk mensupport Koperasi Kareb dan salah satunya saat ini modal kerja transportasi logistik dump truck," tambah Supomo.  Menurutnya, dengan berkembangnya bisnis daripada koperasi, maka akan memberikan dampak ganda terhadap ekonomi, pendapatan masyarakat, hingga pemberantasan kriminalitas.  "Koperasi maju maka terjadi ekosistem pembiayaan yang bermanfaat, seperti serapan tenaga kerja yang tinggi, urbanisasi bisa terjaga, kriminalitas bisa ditekan, karena orang sudah berfikir gimana bekerja dan berproduktif," papar Supomo.  Supomo menjelaskan, keberadaan armada ini sangat menguntungkan dan diharapkan berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi. Sesuai arahan Pak Menteri Koperasi dan UKM, LPDB-KUMKM dalam memberikan pembiayaan harus by desain, artinya jangan sekadar memberikan pinjaman.  “LPDB-KUMKM tidak hanya berhenti pada bantuan saat ini saja. Tapi bagaimana ekosistem pembiayaan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi dan pengembangan usaha harus terus dikembangkan, kami yakin pemerintah daerah maupun LPDB-KUMKM akan terus memberikan support,” tambah Supomo.  Sementara itu, Direktur Koperasi Kareb Sriyadi Purnomo mengucapkan terima kasih kepada LPDB-KUMKM yang telah memberikan pinjaman lunak kepada Koperasi Kareb dalam mengembangkan usahanya, khususnya di unit logistik.  "Koperasi Kareb telah dipercaya oleh LPDB-KUMKM dan diberikan pinjaman sebesar Rp18 miliar untuk unit bisnis logistik, dan Alhamdulillah unit ekspedisi telah berkembang dengan memiliki 43 unit tronton, mudah-mudahan dengan adanya tambahan armada ini bisa memberikan peluang pekerjaan dan untuk koperasi memperluas usahanya mengembangkan usaha dibidang transportasi," kata Sriyadi.  Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir dalam Acara Peluncuran 15 Unit Armada Dump Truk dan Pelatihan Usaha di Koperasi Kareb pada Jumat (2/9) lalu mengatakan, pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur terus diperkuat dengan kehadiran koperasi dan UMKM yang mampu bertahan di saat Pandemi Covid-19.  Tercatat, sepanjang 2021 Koperasi dan UMKM Jawa Timur (Jatim) mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jatim 57,81 persen dengan total kontribusi sebesar Rp964,91 miliar dari total PDRB 2021 sebesar Rp1.418,94 triliun.  Khofifah juga mengapresiasi berbagai inisiasi dan inovasi pengembangan unit usaha yang dilakukan Koperasi Kareb yang diharapkan mampu menjadi pemacu semangat bagi koperasi-koperasi lain yang ada di Jatim untuk semakin maju dan berkembang.  "Saya juga mengapresiasi peluncuran 15 dump truck sebagai upaya untuk meningkatkan usaha Koperasi Kareb yang pada akhirnya juga dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota maupun masyarakat sekitar. Apalagi koperasi ini juga telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi kurang lebih 3.000 orang karyawan yang merupakan masyarakat di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya," kata Khofifah.

Dana Bergulir LPDB-KUMKM Kembangkan Bisnis Koperasi Kareb Bojonegoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/ASSET-1.jpg" alt="Dalam ajang kompetisi The Asset Manager 2022 yang diselenggarakan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), LPDB-KUMKM diwakili Dedy Wicaksono dari Direktorat Umum dan Hukum, dan Anita Wijayanti Yusuno dari Direktorat Keuangan berhasil lolos masuk grand fina" width="100%">
<figcaption>Dalam ajang kompetisi The Asset Manager 2022 yang diselenggarakan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), LPDB-KUMKM diwakili Dedy Wicaksono dari Direktorat Umum dan Hukum, dan Anita Wijayanti Yusuno dari Direktorat Keuangan berhasil lolos masuk grand fina</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) berhasil meraih juara ketiga dalam ajang kompetisi The Asset Manager 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).  Adapun The Asset Manager 2022 merupakan ajang kompetisi yang memperlombakan ide, gagasan, dan juga pemikiran terkait pengelolaan aset negara. Pada penyelenggaran tahun keempat The Asset Manager 2022 diikuti oleh 108 peserta dengan dua kategori yakni Maestro dan Master, objek aset negara yang diperlombakan adalah aset dari Badan Otorita Candi Borobudur.  Pada tahun ini LMAN mengusung tema "Optimalisasi Aset Negara Dalam Rangka Mendukung Wisata dan Ekonomi Kreatif Untuk Pemulihan Ekonomi Negeri".  Dalam ajang kompetisi The Asset Manager 2022, LPDB-KUMKM mengikuti kategori Maestro dan berhasil lolos masuk grand final hingga menjadi juara ketiga. Pada kompetisi ini LPDB-KUMKM diwakili oleh dua orang peserta yakni Dedy Wicaksono dari Direktorat Umum dan Hukum, dan Anita Wijayanti Yusuno dari Direktorat Keuangan.  Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyambut positif atas keberhasilan LPDB-KUMKM meraih juara ketiga dalam ajang ini, dan memberikan selamat atas raihan prestasi dalam ajang The Asset Manager 2022.  Menurut Supomo, kontingen LPDB-KUMKM telah mampu memberikan ide, gagasan, dan juga pemikiran dalam pengelolaan aset negara yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata melalui koperasi dan UMKM.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/ASSET-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dedy Wicaksono dari Direktorat Umum dan Hukum, dan Anita Wijayanti Yusuno dari Direktorat Keuangan yang mewakili LPDB-KUMKM (paling kiri) dalam ajang kompetisi The Asset Manager 2022 yang diselenggarakan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) berhasil lolos masuk grand final hingga menjadi juara ketiga. (LPDB-KUMKM untuk JawaPos.com)  "Ide dan gagasan pengelolaan aset negara di wilayah pariwisata dengan pendekatan kepada sektor koperasi dan UMKM ini sejalan dengan upaya LPDB-KUMKM dalam mendukung program pemerintah khsusunya di sektor pariwisata melalui penyaluran dana bergulir, selamat untuk Saudara Dedy Wicaksono dan Saudari Anita Wijayanti Yusuno," kata Supomo di Jakarta, Jumat (26/8/2022).  Menurutnya, aset negara yang tersebar di Kementerian dan Lembaga perlu dimanfaatkan lebih optimal untuk kepentingan publik atau masyarakat, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.  "Optimalisasi aset negara perlu ditingkatkan, dengan kompetisi ini sangat baik kedepannya untuk memberikan pemikiran-pemikiran baru yang mendorong aset negara agar produktif, dan juga terkelola dengan profesional," kata Supomo.  Supomo menegaskan, sebagai BLU yang bergerak dalam pembiayaan koperasi, LPDB-KUMKM siap melaksanakan pengelolaan aset negara yang baik dan profesional, dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan aset milik negara.  Optimalisasi Aset Negara Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mengatakan, jumlah aset milik negara jumlahnya sangat besar ada yang masuk dalam laporan keuangan milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  "Aset kita ini banyak, cuma memang pengelolaannya ini yang perlu ditingkatkan, agar memberikan kontribusi nyata kepada publik dan perekonomian negara," ujar Basuki.  Senada dengan Basuki, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, dari laporan keuangan pemerintah pusat saja aset milik negara memiliki nilai sebesar Rp11.400 triliun. "Aset punya pemerintah pusat sendiri tercatat tidak kurang dari Rp11.400 triliun adalah aset yang tersebar di seluruh Kementerian, Lembaga dan Badan Layanan Umum (BLU)," ujar Suahasil.  Menurutnya dengan jumlah aset yang besar maka diperlukan pegelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel daripada aset milik negara, dengan dilaksanakannya The Asset Manager 2022 ini, maka sudah sangat tepat dan perlu ditingkatkan kembali peserta penyelenggaran pada tahun 2023 mendatang.  "Dengan kompetisi ini maka sudah sangat baik akan memberikan masukan, ide, saran, dan gagasan bagi pemerintah untuk lebih optimal dalam pengelolaan aset milik negara, diharapkan kedepan aset milik negara akan semakin optimal, dan juga berkontribusi pada laju perekonomian bangsa," tutup Suahasil.

Ide Cemerlang LPDB-KUMKM untuk Pengembangan Destinasi Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/KKMC-1.jpg" alt="Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus gencar menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) yang mendapat penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sebesar Rp 60 miliar ya" width="100%">
<figcaption>Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus gencar menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) yang mendapat penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sebesar Rp 60 miliar ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai lembaga yang berfokus menyediakan permodalan kepada koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus gencar menyalurkan dana bergulir kepada koperasi.  Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, dalam menyalurkan dana bergulir, LPDB-KUMKM selalu berpegang teguh pada aturan maupun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.  "Seperti kriteria dan persyaratan koperasi penerima dana bergulir LPDB-KUMKM sudah ditetapkan dengan jelas, mulai dari baik dari sisi tata kelola organisasi, manajemen, hingga bisnis," ujar Supomo.  Adapun, kriteria utama koperasi penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir diantaranya berbadan hukum koperasi, memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), status kantor yang jelas baik dari sisi kepemilikan atau sewa.  "Kemudian, memiliki usaha produktif, untuk mitra eksisting itu dari sisi kinerja pengembalian harus kategori lancar dan tidak ada tunggakan dari pinjaman atau pembiayaan sebelumnya," kata Supomo.  Supomo menambahkan, untuk persyaratan lengkap terkait pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dapat diakses di website https://www.lpdb.id.  Selain melalui website atau media sosial, informasi terkait persyaratan, dan teknis pengajuan pengajuan pinjaman atau pembiayaan bisa memanfaatkan layanan Satuan Wilayah (Satwil) dari LPDB-KUMKM yang tersedia di Provinsi Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.  Salurkan Dana Bergulir di Provinsi Riau Seperti di Pekanbaru, Provinsi Riau, salah satu mitra LPDB-KUMKM yakni Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) mendapat penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sebesar Rp 60 miliar yang digunakan untuk modal kerja dan investasi.  Keberhasilan KKMC mendapatkan pembiayaan dana bergulir ini karena koperasi dikelola secara profesional dan memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM.  "KKMC ini memiliki potensi dimana, operasional koperasi dikelola secara profesional memenuhi persyaratan seperti kesehatan koperasi, tata kelola koperasinya, transparansi. Di era sekarang ini memang LPDB-KUMKM modelnya maju bersama dengan koperasi," kata Supomo saat kunjungan kerja ke Kantor Pusat KKMC di Rumbai, Pekanbaru, Riau.  Supomo berharap, kedepan kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan KKMC bisa berlangsung jangka panjang, dan memberikan manfaat bagi anggota koperasi, serta para pelaku UMKM di Provinsi Riau.  "Harapan saya LPDB-KUMKM bersama-sama KKMC ini agar bermitra untuk jangka panjang, dan KKMC ini yang bisa kami support perkuatan permodalannya daripada koperasinya," pungkas Supomo.  Sementara itu, Ketua Koperasi KKMC Kurniawan menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi mengenai dana bergulir dari Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru, Riau, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Wilayah LPDB-KUMKM, dan Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM.  "Kami langsung follow-up dengan Satwil, dan kami intens untuk mengetahui bagaimana proses dan persyaratannya, dan itu kami dijelaskan lengkap. Kalau proses waktunya relatif, dan memang karena kami pengajuan lebih dari Rp5 miliar, maka kami perlu persyaratan berupa laporan audit oleh akuntan publik, setelah laporan audit itu kami dapatkan, semua prosesnya sangat cepat sekali, dan dikejar kencang," ungkap Kurniawan.  Kurniawan menjelaskan, KKMC koperasi yang dibentuk sejak tahun 1984, dan saat ini telah memiliki jumlah anggota sebanyak 2.504 anggota, dengan total aset mencapai Rp 746 miliar.  "Aset kami per Juni 2022 ini sudah Rp 746 miliar, dan di bulan Juli sudah Rp 800 miliar aset kami. Harapan kami kerja sama antara LPDB dengan Koperasi ini menjadi panjang tidak haya memberikan modal kerja tetapi juga membantu kami dalam operasional kami dalam hal monitoring dan evaluasi, sehingga kami semakin dipercaya oleh anggota, karena semua ini kami lakukan untuk para anggota koperasi," pungkas Kurniawan.

Dikelola Profesional, Koperasi Mudah Dapatkan Pembiayaan Dana Bergulir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kasi-pidsus-Kejari.jpg" alt="Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surakarta Bakhtiar Ihsan Agung Nugroho (kanan). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surakarta Bakhtiar Ihsan Agung Nugroho (kanan). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta mengumpulkan 141 barang bukti terkait dugaan korupsi dana pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM). Kasus itu menjerat tersangka Ketua Pengurus Koperasi BMT Nur Ummah berinisial S.  ”Kami masih dalam proses pemberkasan kasus dugaan kasus korupsi LPDB KUMKM dengan tersangka berinisial S selaku ketua Pengurus Koperasi BMT Nur Ummah di Jalan MH Thamrin No. 77 Kerten,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surakarta Bakhtiar Ihsan Agung Nugroho seperti dilansir dari Antara di Surakarta, Rabu (13/7).  Bakhtiar mengatakan, penyidik kejari uga sudah mengumpulkan sebagian besar dokumen milik Koperasi Nur Ummah terkait pengajuan proposal hingga cairnya dana senilai Rp 1 miliar. Dari 141 barang bukti yang telah dikumpulkan tersebut, beberapa di antaranya merupakan dokumen keuangan koperasi dan dokumen legalitas koperasi  ”Selain itu, dokumen proposal pengajuan bantuan keuangan ke LPDB KUMKM,” ujar Bakhtiar.  Namun, Bakhtiar belum dapat menyampaikan secara rinci pokok perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara senilai Rp 1 miliar itu. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), kasus tersebut akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).  Setelah itu, dia menambahkan, JPU melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang. ”Kami juga sudah menyiapkan delapan JPU untuk mengawal kasus hingga ke persidangan. Pelimpahan secepat mungkin dengan pertimbangan optimalisasi penyidikan perkaranya,” jelas Bakhtiar.  Sebelumnya, Kejari Surakarta mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dana pinjaman dari LPDB KUMKM kepada Koperasi BMT Nur Ummah Surakarta senilai Rp 1 miliar. Tim penyidik Kejari Surakartka telah mengamankan tersangka S, 70, pada Rabu (6/7) serta memeriksa 60 saksi.  Dalam kasus tersebut Koperasi BMT Nur Ummah diduga merekayasa pembukuan seolah-olah koperasi mengalami kerugian hingga mengajukan proposal pinjaman ke LPDB KUMKM sebesar Rp 1 miliar pada 2011.

Kejari Surakarta Kumpulkan 141 Barang Bukti Dugaan Korupsi LPDB KUMKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lpdb-kumkm

Berita Terkini