<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/Screenshot_2025-12-18-19-54-01-292_comwhatsapp-edit-1893089080.jpg" alt="LPDB Koperasi bersama Kementerian Koperasi menggelar Rakornas Penyelesaian Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir di Bekasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LPDB Koperasi bersama Kementerian Koperasi menggelar Rakornas Penyelesaian Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir di Bekasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi bersama Kementerian Koperasi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir di Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka memastikan penyelesaian NRB secara akuntabel, terukur, dan berkelanjutan . Rakornas dihadiri jajaran Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi, serta Kepala Dinas yang membidangi koperasi dari seluruh provinsi. Forum ini juga menjadi momentum penting untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait monitoring dan evaluasi pengalihan dana bergulir yang dilaksanakan pada periode 2000&ndash;2007 dari Kementerian Koperasi kepada LPDB Koperasi. Direktur Keuangan LPDB Koperasi Bambang Sadewo menyampaikan bahwa Rakornas ini secara khusus membahas penyelesaian NRB sebagai tindak lanjut kebijakan pengelolaan dana bergulir sesuai regulasi yang berlaku. &ldquo;Penyelesaian NRB bukan semata kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan validitas data, kepastian akuntabilitas, serta tata kelola keuangan negara yang baik,&rdquo; ujarnya . Hingga 30 November 2025, realisasi pengembalian dana ke rekening LPDB Koperasi secara nasional telah mencapai 83 persen dari total nilai NRB sebesar Rp1,2 triliun. Menurut Bambang, capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya optimalisasi yang dilakukan LPDB Koperasi bersama pemerintah daerah, baik melalui pengalihan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun langsung kepada koperasi penerima . Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama, seperti kompleksitas administrasi historis, dinamika kelembagaan koperasi, hingga kebutuhan koordinasi lintas wilayah dan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi koperasi penerima. "Oleh karena itu, Rakornas ini diharapkan dapat menghasilkan kesamaan persepsi serta langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur," lanjut Bambang. Dalam arahannya, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan bahwa penyelesaian NRB harus dilakukan secara komprehensif, hati-hati, dan berlandaskan kepastian hukum, dengan batas waktu yang jelas. "Sejumlah langkah strategis terus didorong, mulai dari penguatan basis data dan monitoring berkala, peningkatan sinergi pusat dan daerah, optimalisasi skema penyelesaian piutang, hingga penyesuaian kerja sama dengan perbankan pelaksana agar sejalan dengan regulasi terkini," kata Zabadi. LPDB Koperasi menilai bahwa keberhasilan penyelesaian NRB hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara kementerian, LPDB, pemerintah daerah, serta aparat pengawasan. "Sinergi tersebut menjadi kunci untuk menuntaskan agenda lama secara bertanggung jawab, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi LPDB Koperasi untuk fokus pada program pembiayaan koperasi yang lebih progresif dan berdampak bagi perekonomian nasional," kata Bambang. Melalui Rakornas ini, LPDB Koperasi berharap komitmen dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus diperkuat, sehingga penyelesaian NRB dapat dituntaskan secara menyeluruh dan memberikan kepastian bagi semua pihak. Informasi terkait dengan LPDB Koperasi klik di sini: <a href="https://www.lpdb.go.id/">www.lpdb.go.id</a>

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi bersama Kementerian Koperasi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)

LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian NRB Lewat Sinergi Pusat dan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/Screenshot_2025-12-18-18-52-39-709_comwhatsapp-edit-1716740715.jpg" alt="Peserta Bimtek Koperasi Desa/Kelurahan kepada Koperasi Pondok Pesantren di Jateng berfoto bersama. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peserta Bimtek Koperasi Desa/Kelurahan kepada Koperasi Pondok Pesantren di Jateng berfoto bersama. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB Koperasi) terus memperkuat ekosistem koperasi nasional melalui kolaborasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Program KDKMP kepada Koperasi Pondok Pesantren di Semarang, Jawa Tengah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. "Hingga saat ini, lebih dari 83 ribu KDKMP telah berbadan hukum, melibatkan sekitar 693 ribu pengurus dan 1,4 juta anggota koperasi di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini menunjukkan antusiasme dan potensi besar koperasi desa. Namun koperasi tidak bisa tumbuh sendiri. Ia membutuhkan pendampingan, pembelajaran, dan contoh praktik yang nyata,&rdquo; ujar Ferry. Dukungan Koperasi Pondok Pesantren Dalam konteks tersebut, koperasi pondok pesantren dinilai memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan usaha, tata kelola kelembagaan, serta pembangunan kepercayaan anggota. "Pemerintah pun mendorong Kopontren berperan sebagai kakak asuh bagi KDKMP, bukan untuk mengambil alih, melainkan mendampingi dan menjadi rujukan praktik pengelolaan koperasi yang sehat dan berkelanjutan," kata Menkop. Pendekatan pendampingan ini telah mulai diterapkan melalui program magang pengurus KDKMP di sejumlah koperasi pondok pesantren, sehingga pengurus dapat melihat langsung praktik pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, hingga pelayanan anggota yang tertib dan disiplin. "Karena itu, kami mendorong kopontren untuk berperan sebagai kakak asuh bagi KDKMP di wilayahnya masing-masing. Bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk mendampingi. Bukan untuk menggantikan, tetapi untuk menjadi rujukan dan mitra belajar," papar Menkop. Tak hanya itu, Menkop juga berharap koperasi pondok pesantren dapat melakukan pembenahan secara bertahap, khususnya pada aspek tata kelola, administrasi, dan kelayakan usaha, sebagai bekal untuk meningkatkan kesiapan dalam mengakses pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) melalui skema syariah. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyampaikan bahwa LPDB Koperasi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi berkomitmen mendukung penguatan kapasitas koperasi pondok pesantren agar mampu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berdaya saing . &ldquo;Melalui Bimtek ini, kami mengajak koperasi pondok pesantren untuk memperkuat tata kelola dan kesiapan usaha, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,&rdquo; ujarnya. Krisdianto menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh 180 peserta dari 123 koperasi pondok pesantren yang berasal dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Para peserta merupakan pengurus dan manajer koperasi dengan latar belakang unit usaha yang beragam. "Melalui kegiatan ini, kami berharap koperasi pondok pesantren dapat menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus mitra strategis dalam penguatan koperasi desa dan kelurahan. Ke depan, koperasi pondok pesantren juga diharapkan dapat melakukan pembenahan bertahap pada aspek tata kelola, administrasi, dan kelayakan usaha sebagai bekal untuk mengakses pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi, termasuk melalui skema syariah" kata Krisdianto. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, LPDB Koperasi, dan koperasi pondok pesantren diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan koperasi desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. &nbsp; Informasi terkait dengan LPDB Koperasi klik di sini: www.lpdb.go.id

LPDB Koperasi memperkuat ekosistem koperasi nasional melalui kolaborasi antara KDKMP dengan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren)

Perkuat Ekonomi Desa, Koperasi Pondok Pesantren Didorong Jadi Mitra Strategis Koperasi Desa Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/RITA-17-C-479309515.jpg" alt="Pembiayaan dana bergulir dari LPDB dimanfaatkan Koperasi JKRL untuk investasi pengadaan ruko dan peralatan laboratorium. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pembiayaan dana bergulir dari LPDB dimanfaatkan Koperasi JKRL untuk investasi pengadaan ruko dan peralatan laboratorium. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi terus memperkuat komitmennya dalam mendukung koperasi melalui penyaluran dana bergulir untuk sektor produktif. Salah satu koperasi yang merasakan langsung manfaat pembiayaan LPDB adalah Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan (JKRL), koperasi yang bergerak di bidang pengujian keselamatan radiasi, lingkungan, dan jasa kalibrasi peralatan radioaktif. Koperasi JKRL yang berdiri sejak September 2008 ini didirikan oleh 36 pegawai Pusat Teknologi Keselamatan Radiasi BATAN. Lahir dari kepakaran anggotanya di bidang keselamatan radiasi dan lingkungan, koperasi ini berkembang sebagai penyedia jasa pengujian laboratorium, jasa perawatan dan pengadaan alat keselamatan, jasa konsultasi serta pelatihan, hingga perizinan dan pengelolaan zat radioaktif maupun non-radioaktif. Bendahara Koperasi JKRL, Muji Wiyono, menjelaskan bahwa peningkatan permintaan masyarakat menjadi momen penting bagi koperasi untuk terus memperluas dan memperkuat layanan. &ldquo;Bidang usaha kami tumbuh setiap tahun. Dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pengujian dan keselamatan radiasi, koperasi harus memperkuat kapasitas usaha,&rdquo; ujarnya. LPDB Berperan Strategis Lewat Pendampingan dan Pembiayaan Muji mengungkapkan bahwa koperasi mulai mengenal dana bergulir LPDB setelah menerima sosialisasi program pada beberapa tahun lalu, kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh tim LPDB pada tahun 2025. Proses pengajuan pembiayaan pun berjalan lancar dengan pendampingan aktif dari tim LPDB sejak proposal diajukan hingga tahapan verifikasi lapangan. &ldquo;Selama prosesnya, kami selalu didampingi dan dibantu. Setiap ada hal yang belum jelas, tim LPDB sangat responsif menjelaskan. Alhamdulillah, dana cair dan bisa segera kami manfaatkan,&rdquo; ujar Muji. Dana Bergulir LPDB Tingkatkan Kapasitas Usaha Koperasi JKRL Muji menambahkan Pembiayaan dana bergulir dari LPDB dimanfaatkan Koperasi JKRL untuk investasi pengadaan ruko dan peralatan laboratorium sebagai bagian dari ekspansi usaha. Aset tersebut kini menjadi penopang utama peningkatan layanan koperasi terhadap masyarakat dan dunia industri. &ldquo;Dengan dukungan LPDB, kami bisa menambah fasilitas laboratorium dan memiliki ruko baru. Dampaknya sangat terasa, omset koperasi meningkat dan kapasitas layanan kami semakin baik,&rdquo; jelas Muji. Melihat manfaat nyata dari dana bergulir LPDB, Koperasi JKRL berharap kemitraan ini terus berlanjut. &ldquo;Kami berharap ke depan masih bisa mendapatkan dukungan dari LPDB, dengan proses yang lebih cepat dan mudah, agar Koperasi JKRL bisa terus berkembang dan memberikan layanan terbaik di bidang keselamatan radiasi dan lingkungan,&rdquo; tutup Muji. Informasi terkait dengan LPDB Koperasi klik&nbsp;<a href="https://www.lpdb.go.id/">di sini</a>.

Pembiayaan dana bergulir dari LPDB dimanfaatkan Koperasi JKRL untuk ekspansi usaha berupa apengadaan ruko dan peralatan laboratorium.

Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/RITA-17-B-942530510.jpg" alt="Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman Kiri) berbicara pada ajang Indonesia Energy Supply Chain Summit. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman Kiri) berbicara pada ajang Indonesia Energy Supply Chain Summit. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang kini membuka ruang bagi koperasi untuk mengelola usaha pertambangan mineral dan energi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan penambang rakyat sekaligus mengembalikan perputaran ekonomi ke daerah dan desa. Hal tersebut disampaikan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, dalam paparannya pada ajang Indonesia Energy Supply Chain Summit. Menurutnya, selama ini sektor pertambangan cenderung dikuasai oleh pelaku usaha besar, sementara masyarakat di sekitar tambang hanya menjadi penonton. &ldquo;Kebijakan ini bukan semata soal izin usaha, tapi soal keadilan ekonomi. Koperasi diberi ruang untuk masuk ke sektor yang sebelumnya tertutup, agar manfaat ekonomi pertambangan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat tambang,&rdquo; ujar Deva. Ia menjelaskan, pemerintah melalui regulasi terbaru telah memberikan peluang bagi koperasi untuk terlibat dalam usaha pertambangan mineral, termasuk mineral logam dan batubara. Kebijakan ini menjadi titik balik bagi koperasi yang sebelumnya hanya dibatasi pada sektor UMKM kecil dan simpan pinjam. &ldquo;Dulu koperasi tidak boleh mengelola tambang, tidak boleh masuk sektor mineral, bahkan rumah sakit dan travel umrah pun tidak boleh. Sekarang pemerintah memberi kepercayaan. Ini patut kita syukuri dan manfaatkan secara bertanggung jawab,&rdquo; tambahnya. Deva menekankan, LPDB Koperasi mendorong model korporatisasi penambang rakyat, di mana para penambang dalam satu wilayah dikonsolidasikan dalam sebuah koperasi. Koperasi tersebut kemudian dapat berinvestasi, berkolaborasi dengan industri pengolahan, maupun langsung menjual hasil tambang ke pasar atau masyarakat. &ldquo;Ke depan, penambang rakyat tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka berkumpul dalam koperasi, membangun kekuatan bersama, dan LPDB siap hadir memberikan dukungan pembiayaan dana bergulir,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Deva mengaitkan penguatan koperasi sektor energi ini dengan strategi nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertujuan menghidupkan kembali perekonomian desa. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 80 ribu gerai koperasi desa di seluruh Indonesia yang berpotensi menjadi simpul distribusi ekonomi, mulai dari gerai sembako, klinik desa, logistik, cold storage, hingga sektor-sektor usaha lain sesuai karakteristik wilayah. Selain pembiayaan, LPDB Koperasi juga menjalankan program inkubator koperasi untuk membantu koperasi naik kelas. Program ini mencakup pendampingan, monitoring, dan evaluasi guna memastikan keberlanjutan usaha koperasi. &ldquo;Saat ini kami telah menginkubasi 1.233 tenant dan lebih dari 600 koperasi di seluruh Indonesia. Inkubasi ini penting agar koperasi tidak hanya tumbuh, tapi juga sehat dan berkelanjutan,&rdquo; kata Deva. Ia mengingatkan bahwa dana bergulir LPDB merupakan dana APBN yang harus dikelola secara akuntabel dan dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu, LPDB terus melakukan penguatan sistem, termasuk pemutakhiran teknologi informasi dan pengembangan command center untuk meningkatkan kualitas layanan kepada koperasi. &ldquo;Kami terus berbenah, baik dari sisi tata kelola, IT, maupun pengawasan, agar dana bergulir benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,&rdquo; pungkasnya. Informasi terkait dengan LPDB Koperasi klik <a href="https://www.lpdb.go.id/">di sini</a>. &nbsp;

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendukung pemerintah membuka ruang bagi koperasi mengelola pertambangan mineral dan energi.

LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/RITA-17-A-1565660995.jpg" alt="Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada acara Graduation and Awarding Rocket Youthpreneur 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada acara Graduation and Awarding Rocket Youthpreneur 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong agar Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat mengakomodasi produk lokal generasi muda. Untuk mendukung hal tersebut, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB Koperasi) berkomitmen menjadi motor penguat ekosistem pembiayaan KDKMP. Termasuk lulusan program Rocket Youthpreneur 2025. &rsquo;&rsquo;Silahkan produksi dan jual melalui gerai sembako, dan ritel modern yang ada di kopdes. Jadi jangan takut produknya tidak terserap,&rsquo;&rsquo; kata Ferry saat Graduation and Awarding Rocket Youthpreneur 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12). Ferry menekankan pentingnya koperasi sebagai pusat kolaborasi dan inovasi ekonomi rakyat. Dia mendorong para peserta agar memanfaatkan gerai kopdes sebagai saluran pemasaran produk. Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, LPDB Koperasi berada di garis terdepan untuk memastikan KDKMP tidak hanya memiliki infrastruktur fisik, tetapi juga ekosistem pembiayaan yang kuat, modern, dan berbasis kebutuhan pelaku usaha. Krisdianto menjelaskan, dukungan LPDB Koperasi melalui pembiayaan dana bergulir kepada koperasi-koperasi pengelola Kopdes akan memperkuat rantai pasok, distribusi, hingga fungsi off taker yang dibutuhkan UMKM dan wirausaha muda. &rsquo;&rsquo;Arahan pak menteri sangat relevan dengan fokus kami. LPDB Koperasi memastikan bahwa pembiayaan dana bergulir dapat menjadi fondasi agar koperasi sanggup menampung, mengolah, sekaligus mendistribusikan produk masyarakat desa, termasuk karya anak muda dari Rocket Youthpreneur,&rsquo;&rsquo; ujar Krisdianto. Menurut Krisdianto, Rocket Youthpreneur telah membuktikan bahwa anak muda Indonesia punya ide-ide besar. &rsquo;&rsquo;Dengan penguatan koperasi dan pembiayaan yang tepat, kita bisa melahirkan lebih banyak entrepreneur yang tidak hanya mencari cuan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Krisdianto menjelaskan bahwa LPDB Koperasi telah memiliki mekanisme pembiayaan yang adaptif, baik konvensional maupun syariah, untuk memperkuat permodalan koperasi. Pendekatan itu diarahkan agar koperasi mampu berkembang menjadi pusat ekonomi lokal sekaligus off taker yang efektif. Sedangkan Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Salahuddin Uno menambahkan, pihaknya mendukung penuh penguatan koperasi desa. Dia menilai, KDKMP sebagai instrumen strategis untuk memperkuat integrasi UMKM dengan perekonomian nasional. Dengan 64 juta UMKM yang ada, Sandiaga melihat 80 ribu kopdes sebagai jaringan distribusi dan penguatan usaha kecil. Bahkan lebih jauh, koperasi dapat menjadi landasan bagi UMKM untuk naik kelas hingga masuk pasar modal. &rsquo;&rsquo;Koperasi bisa menjadi jembatan menuju pasar modal. Dengan ekosistem yang tepat, UMKM dapat tumbuh dan akhirnya masuk ke Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan tercatat,&rsquo;&rsquo; ujar Sandiaga. Informasi terkait dengan&nbsp;LPDB Koperasi klik <a href="https://www.lpdb.go.id/">di sini</a>.

LPDB Koperasi telah memiliki mekanisme pembiayaan yang adaptif, baik konvensional maupun syariah, untuk memperkuat permodalan koperasi.

LPDB Koperasi Jadi Motor Penguat Koperasi Desa Merah Putih

LPDB Koperasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LPDB Koperasi

Berita Terkini

LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian NRB Lewat Sinergi Pusat dan Daerah

Perkuat Ekonomi Desa, Koperasi Pondok Pesantren Didorong Jadi Mitra Strategis Koperasi Desa Merah Putih

Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan

LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat

LPDB Koperasi Jadi Motor Penguat Koperasi Desa Merah Putih

Download Aplikasi JawaPos.com