<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/A1HYYGzggmBAV3JHHEPxSBDFJ0WkxpQlTT8u3gQm-2969607698.jpg" alt="Kegiatan di Kampung Anak Negeri (KANRI) Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan di Kampung Anak Negeri (KANRI) Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur M. Isa Ansori mendukung langkah Pemkot Surabaya menangani kenakalan anak dengan Kampung Anak Negeri (KANRI). Hanya saja, dia meragukan efektivitas program tersebut dalam jangka panjang. Setiap anak yang terlibat kenakalan remaja hingga kekerasan adalah korban dari berbagai kondisi sosial yang kompleks. Dia menjelaskan, mereka korban dari kemiskinan dan lingkungan kumuh yang mendorong kerja keras dan jalan pintas, alih-alih pendiri. Mereka tidak seharusnya dipandang sebagai masalah yang harus dihukum. "Jika kita jujur, berapa banyak dari anak-anak ini yang benar-benar berubah setelah kembali ke rumah? Ke keluarga yang masih miskin, ke lingkungan yang masih keras, ke masa depan yang masih suram?" ucap Ansori, Sabtu (25/5). Dia menyarankan agar Surabaya mengadopsi Youth Guarantee di Finlandia. Konsep ini menekankan bahwa setiap anak tidak hanya ditampung di asrama, tetapi dibina dalam ekosistem komunitas. "Sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara holistik dengan melibatkan keluarga. Orang tua akan dihadirkan secara berkala untuk bertemu dengan anak anaknya yang menjalani proses belajar di tempat tersebut," terang Ansori. Dalam Youth Guarantee, pemerintah di Finlandia menawarkan beasiswa sekolah, pelatihan keterampilan, pendampingan mentor, serta program magang di UMKM atau perusahaan lokal milik pemerintah. Selain anak-anak, orang tua mereka juga akan diberdayakan melalui pelatihan kerja jangka pendek. Seperti menjahit atau mengelas, agar mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan anak. "Bayangkan setelah A keluar dari asrama dengan bekal pelatihan servis HP. Ibunya juga dilatih membuat kue dan diberi modal kecil, bukankah peluang mereka untuk hidup lebih baik akan jauh lebih besar?" ucap Isa Ansori. Menurut dia, konsep Youth Guarantee di Finlandia memiliki kemiripan dengan Kampung Anak Negeri. Dia berharap Pemkot Surabaya tidak hanya menjadikan KANRI sebagai tempat pembinaan, tetapi menjadi pusat komunitas. "Tempat ini bisa terbuka untuk semua anak di sekitar, bebas stigma, dan menjadi wadah pendidikan informal seperti kursus komputer, bengkel mini, hingga lapangan futsal. Warga sekitar dilibatkan," tutur Ansori. Misalnya, Pemuda Karang Taruna maupun ibu-ibu PKK dilatih untuk menjadi pemantau dan pembimbing anak-anak di lingkungan masing-masing. Pemkot juga bisa melibatkan kampus sebagai mitra pendamping. Kemudian pelaku UMKM lokal untuk membuka kesempatan magang. Sedangkan untuk sumber dana bisa berasal dari CSR perusahaan dan dana desa. Program ini bisa dimulai secara bertahap di 1-2 wilayah. "Anak-anak nakal adalah korban dari rantai kemiskinan yang terus berputar. Namun rantai itu bisa diputus. Kita tidak hanya memberi mereka ikan, tetapi juga kail, kolam, dan orang yang mengajarinya memancing,&rdquo; tukas Ansori.&nbsp;

LPA Jatim dukung Kampung Anak Negeri Surabaya, soroti efektivitas jangka panjang, sarankan konsep Youth Guarantee Finlandia

LPA Jatim Sarankan Surabaya Tiru Finlandia Tangani Anak Nakal, Libatkan Orang Tua dan Buka Akses Magang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/1YPXhrfB7pETNwLUvm8FfXkROxTBwOJkmTA1UUO5-1-3789134213.jpg" alt="Satpol PP Kota Surabaya saat menangani anak-anak atau remaja yang melakukan tindak kekerasan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Surabaya saat menangani anak-anak atau remaja yang melakukan tindak kekerasan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA Jatim) menyoroti langkah Pemkot Surabaya dalam menangani kasus kekerasan oleh kelompok anak dan remaja. Pengurus LPA Jatim M. Isa Anshori menilai Pemkot masih sering ragu bersikap tegas terhadap anak karena takut disalahartikan sebagai kekerasan. Padahal ketegasan diperlukan demi melindungi anak dan sekitarnya. "Sudah saatnya ketegasan perlu dilakukan Pemkot Surabaya kepada anak-anak yang perilakunya sudah membahayakan dirinya sendiri, orang lain, bahkan keluarganya," ucap Isa di Surabaya, Senin (5/5). Ia menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan anak, termasuk tawuran dan penolakan sekolah, bukan lagi dipandang sebagai insiden biasa. Melainkan gejala darurat sosial yang butuh respons cepat dan serius dari negara.&nbsp; Karena itu, LPA Jatim mendorong Pemkot Surabaya untuk menerapkan pendekatan baru bagi remaja pelaku kekerasan. Yakni lewat pembinaan di Rumah Pemulihan Anak (RPA) berbasis rehabilitasi dan pendidikan karakter. Usulan ini disampaikan menyusul terjadinya kasus tawuran antarkelompok remaja di Kawasan Tenggumung Karya Lor, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya pada awal April 2025 lalu.&nbsp; "Ini harus dipahami sebagai alarm bahwa terjadi krisis moral pada anak-anak kita. Hal ini juga tidak bisa dibaca sebagai tanggung jawab orang tua saja, tetapi juga tanggung jawab sekolah, masyarakat, dan negara," imbuhnya. Melalui RPA, anak-anak yang melakukan kekerasan dan tidak bisa lagi dibina dalam keluarga, akan mendapatkan pendampingan psikologis, pelatihan keterampilan, serta pendidikan berbasis karakter dan vokasi.&nbsp; "RPA bisa didirikan melalui kerja sama lintas sektor, dinas sosial, pendidikan, kepolisian, dan komunitas pemerhati anak. Penempatannya dapat melalui rekomendasi psikolog, keputusan pengadilan, atau asesmen sosial," jelasnya. Isa berharap kehadiran RPA membuat Surabaya tak hanya fokus pada fasilitas ramah anak, tetapi juga mampu merangkul anak-anak yang terabaikan dari sistem pendidikan dan pengasuhan konvensional.

LPA Jatim mendorong Pemkot Surabaya untuk tegas menangani kekerasan anak dan remaja, dengan pendekatan rehabilitasi dan pendidikan karakter.

LPA Jatim Minta Pemkot Surabaya Tegas, Usulkan Rumah Pemulihan Anak untuk Penanganan Remaja Pelaku Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/ilustrasi-pemerkosaan-646618337.png" alt="JANGAN ADA LAGI: Ilustrasi foto kekerasan terhada anak dan perempuan." width="100%">
<figcaption>JANGAN ADA LAGI: Ilustrasi foto kekerasan terhada anak dan perempuan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku meningkat. Unit PPA Polrestabes Surabaya mencatat sejak Januari hingga awal Oktober sudah menangani 115 kasus. Jumlah itu naik 20 perkara dari tahun sebelumnya. Kanit PPA Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan menuturkan, sebagian besar kasus anak di bawah umur yang ditangani adalah asusila. Pada 2022, totalnya mencapai 69 perkara. &rdquo;Untuk 2023 per hari ini ada 76 kasus,&rdquo; jelasnya (selengkapnya lihat grafis). Perkara lain yang ditangani tahun ini adalah 2 pencurian dan 7 kepemilikan senjata tajam (sajam). Jenis kasus terakhir berkaitan dengan aksi tawuran. &rdquo;Unit PPA cukup sering mendapat pelimpahan anak terlibat tawuran,&rdquo; ucap Rina. Anak yang terlibat kriminalitas itu mayoritas tidak dijerat hukuman. Mereka dibina agar tidak mengulangi perbuatannya. &rdquo;Yang diproses lebih lanjut yaitu yang membawa sajam,&rdquo; ujarnya. Menurut Rina, pembinaan menjadi pilihan karena penyidik tidak menemukan unsur pidana. Pihaknya akan memanggil orang tua dan guru pelaku yang diamankan. &rdquo;Intinya agar ada peningkatan pengawasan. Jadi, kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,&rdquo; kata polwan dengan tiga balok di pundak itu. Mantan Wakapolsek Mulyorejo itu menambahkan, salah satu penyebab anak terlibat tawuran adalah kurangnya pengawasan. Mereka lantas terjerumus pergaulan yang salah. &rdquo;Faktanya, mayoritas anak yang tawuran hanya ikut-ikutan teman,&rdquo; ungkapnya. Bahkan, sebagian anak tidak saling kenal dengan orang di kelompoknya. Rina menyebut anak-anak itu nekat tawuran karena ingin terlihat pemberani. &rdquo;Kunci utama pencegahannya tentu pengawasan dari lingkungan,&rdquo; tuturnya. Berdasar data Mahkamah Agung (MA), perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menurun setiap tahun. Hingga September 2023 tercatat 41 perkara ABH yang disidangkan hingga diputus. Sedangkan pada 2022 tercatat 68 kasus. Jumlah itu menurun drastis dibandingkan 2021 yang mencapai 159 kasus. Perkara ABH sempat turun pada 2020. Pada tahun dimulainya pandemi itu, jumlah perkara anak-anak yang berbuat kriminal sebanyak 132 kasus. Jumlah tersebut kurang dari separo jika dibandingkan dengan 2019 yang mencapai 282 kasus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013061464/overpass-sepande-sidoarjo-dibangun-awal-tahun-depan">Overpass Sepande Sidoarjo Dibangun Awal Tahun Depan</a> Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Frendika Suda Utama mengatakan, berdasar pengalaman lembaganya yang ditunjuk PN Surabaya untuk mendampingi para ABH di persidangan, ada tiga kasus yang mendominasi. &rdquo;Kasus yang dominan tawuran antar kelompok, kekerasan seksual, dan narkotika,&rdquo; kata Frendika kemarin (9/10). Kasus tawuran kerap kali dipicu sentimen antar kelompok. Penyebabnya, wilayah satu kelompok yang dimasuki kelompok lain. Ada pula karena balas dendam. &rdquo;Salah satu dipukul, yang lain merasa tersinggung. Rata-rata mereka pelajar SMP dan SMA. Ada juga yang putus sekolah,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, untuk kasus kekerasan seksual, sebagian besar karena gaya berpacaran yang di luar batas. Pasangan yang masih sama-sama di bawah umur sudah berani berhubungan badan. &rdquo;Orang tua perempuan tidak mau anaknya dinikahkan dengan pelaku. Mereka inginnya dihukum,&rdquo; kata Frendika. Satu lagi, kasus narkotika juga menjerat banyak anak-anak. Menurut dia, saat ini anak-anak yang masih pelajar SMP dan SMA mulai terjerumus mengonsumsi narkotika. &rdquo;Kebanyakan ikut-ikutan temannya pakai,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Ketua Bidang Divisi Data dan Informasi serta Litbang LPA Jatim Isa Ansori mengatakan, sepanjang tahun ini kasus kekerasan serta kenakalan anak di Jatim masih cukup tinggi. Sebagai solusinya, orang tua bisa memberikan perhatian lebih kepada sang anak. &rdquo;Bisa menjadi tempat curhat sehingga membuat anak merasa nyaman ketika berada di rumah,&rdquo; ucapnya. Isa juga meminta program pembentukan sekolah ramah anak harus lebih digencarkan. Selain di sekolah, para pengajar harus mampu mengawasi pergaulan siswa di luar sekolah.&nbsp;(edi/gas/ian/zam/c6/aph) ANGKA KRIMINALITAS ANAK 2022 Kasus kekerasan: 26 Kasus persetubuhan: 39 Kasus pencabulan: 30 2023 (sampai 9 Oktober) Kasus kekerasan: 30 Kasus persetubuhan: 44 Kasus pencabulan: 32 Kasus sajam: 7 Kasus pencurian: 2 Sumber: PPA Polrestabes Surabaya &nbsp;

Unit PPA Polrestabes Surabaya mencatat sejak Januari hingga awal Oktober sudah menangani 115 kasus. Jumlah itu naik 20 perkara.

Polisi Tangani 115 Kasus Kriminalitas Anak, Dalam 9 Bulan PN Surabaya Sidangkan 41 Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/bocah-buta-polisis-3261538582.jpg" alt="Ilustrasi: Korban pencolokan dengan tusuk bakso di Gresik kemarin (18/9)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Korban pencolokan dengan tusuk bakso di Gresik kemarin (18/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA Jatim) angkat bicara soal insiden penusukan mata siswi SD di Menganti Gresik. Isa Ansori, pemerhati anak dari LPA Jatim mengatakan, seharusnya, pihak sekolah aktif memediasi persoalan itu. Jangan sampai sekolah terkesan menutupi kasus siswi Gresik yang dicolok pakai tusuk bakso.&nbsp; "Hal yang sama juga harus dilakukan oleh kawan-kawan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diharapkan lebih pro-aktif melindungi dan mendukung korban agar bisa mengurangi beban traumatis," jelas Isa.&nbsp; Anggota Komisi D DPRD Surabaya Juliana Evawati mengatakan, belajar dari kasus pencolokan mata yang dialami siswi Gresik itu, Pemkot Surabaya melaluidinas pendidikan harus memastikan seluruh CCTV di sekolah aktif. &rdquo;Dan harus optimal serta menjangkau sudut-sudut sekolah yang memang tidak bisa dijangkau guru. Misal, lorong sekolah,&rdquo; ujar Juliana, politikus PAN Surabaya itu. Sebelumnya, siswi kelas 2 SD di Menganti Gresik, SAH, menjadi korban kekerasan saat kegiatan lomba perayaan agustusan di sekolahnya.&nbsp; Karena sedang ada lomba, semua siswa berada di luar kelas. Para murid sedang semarak merayakan agustusan dengan lomba.

LPA Jatim meminta pihak sekolah aktif memediasi dan angan sampai terkesan menutupi kasus siswi Gresik yang dicolok pakai tusuk bakso

Kasus Mata Siswi Dicolok Pakai Tusuk Bakso di Gresik, LPa Jatim: Jangan Sampai Sekolah Terkesan Menutupi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/soal-buku-berisi-konten-lgbt-kpai-kecewa-dengan-pustaka-widyatama_m_178180.jpeg" alt="Ilustrasi LGBT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi LGBT</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ramai soal Daniel Mananta yang sebut ada sekolah di Jakarta diduga mendukung LGBT, lantas bagaimana kondisi di Surabaya? Pemerhati pendidikan dan pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Isa Ansori, beberkan fakta di Surabaya. Isa mengatakan, sebenarnya tentang LGBT itu sudah menjadi sikap bahwa negara belum bisa menerima. Namun menurut dia, pada praktiknya sudah banyak diajarkan bagaimana anak-anak bisa menerima perbedaan. &rdquo;Termasuk sebenarnya perbedaan menerima orientasi seksual,&rdquo; kata Isa Ansori kepada JawaPos.com. Nah dalam kaitan dengan sekolah yang diduga mendukung LGBT, lanjut Isa, sebetulnya dikembalikan bagaimana orang tua (rumah) dan guru (sekolah) memegang teguh nilai-nilai agama yang ada pada Pancasila. Isa menambahkan, sikap toleransi yang dikembangkan anak-anak, sesuai nilai-nilai agama dan budaya yang masih berlaku di Indonesia, belum mengenal jenis kelamin ketiga. Lantas, bagaimana dengan kondisi sekolah di Surabaya? Isa menyampaikan, mengenai LGBT di Surabaya sekolah belum ada laporan. &rdquo;Tapi penerimaan terhadap perbedaan orientasi seksual dengan kemasan toleransi saat ini banyak dilakukan,&rdquo; terang Isa Ansori. Sebelumnya, Daniel Mananta menceritakan pengalaman terkait salah satu sekolah internasional di Jabodetabek yang diduga mendukung dan memfasilitasi LGBT. Hal itu lantaran Daniel menemukan toilet gender netral di sekolah tersebut.

Pemerhati pendidikan dan pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jatim Isa Ansori, beberkan fakta soal lembaga pendidikan di Surabaya soal LGBT

Viral Daniel Mananta Soal Sekolah Diduga Dukung LGBT, LPA Jawa Timur Beberkan Fakta di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image-3-3.png" alt="Suasana pesisir Surabaya. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suasana pesisir Surabaya. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Berbagai kejadian kekerasan banyak dilihat baik itu melalui media ataupun fakta di lapangan. Berdasar data tahunan yang dirilis LPA Jatim, tingkat kekerasan terhadap anak meningkat lebih dari 100 persen pada 2022. Angka itu dibandingkan pada 2021, dari 363 menjadi 734 kasus. Sebagaimana ditulis banyak media, sepanjang 2022 terdapat peningkatan yang signifikan terkait kasus kekerasan pada anak. Jenis kasus tersebut meliputi seksual, penelantaran, eksploitasi, ekonomi, fisik, psikis, hingga penculikan pada anak. &rdquo;Jumlah seluruh kekerasan yang terkolekting di kita ada 734 kasus kekerasan pada anak selama 2022. Jumlah tersebut meningkat dari 363 kasus (2022) menjadi 734 kasus,&rdquo; ungkap Pemerhati Pendidikan dan Perlindungan Anak di LPA Jawa Timur&nbsp;Isa Anshori. Isa merinci, data tersebut dikumpulkan berdasar laporan langsung yang diterima LPA Jatim dan diambil dari media. Rinciannya, 158 kasus seksual, 56 kasus penelantaran, 138 kasus ABH, 161 kasus kekerasan fisik, 8 kasus kekerasan psikis, 19 kasus terkait hak asuh anak. Isa menuturkan, peningkatan tersebut terjadi karena pada 2022 PPKM mulai longgar, dan aktivitas lain seperti sekolah mulai kembali normal. Sehingga dinamika masyarakat juga mulai tinggi. &rdquo;Yang tahun lalu (2021) mungkin masih pandemi juga sehingga akses melapor juga rendah, dan kami tidak menangkap secara faktual. Pada 2022, dinamika masyarakat mulai tinggi. Apalagi akhir tahun juga dikado dengan adanya tawuran (gangster), kekerasan, dan lainnya,&rdquo; tutur Isa Anshori. Pada 2023, kekerasan terhadap anak banyak dijumpai, utamanya yang terjadi di sekolah. Baru-baru ini ada kejadian kekerasan seksual di sekolah yang dilakukan oknum guru. &rdquo;Ini membuat kita miris. Bayangkan di sekolah yang seharusnya menjadi tempat nyaman bagi anak, ternyata di sekolah juga menjadi ancaman,&rdquo; tutur Isa Anshori. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegah itu? Progam sekolah yang melayani menjadi salah satu upaya untuk membangun atmosfer sekolah yang ramah. Sebagai pegiat pendidikan dan perlindungan anak, Isa Ansori melakukan beberapa upaya pencegahan. Baik melalui sosialisasi di lapangan dan pendampingan kepada sekolah. Dalam pendampingan yang dilakukan, Isa menghasilkan buku tentang pedoman pendampingan dan indikator capaian sekolah ramah anak. Buku itu sejatinya disusun sejak 2016 dan diujicobakan ke beberapa sekolah di beberapa kabupaten/kota di Jatim.

Berdasar data LPA Jatim, tingkat kekerasan terhadap anak meningkat lebih dari 100 persen, dari 363 kasus pada 2021 jadi 734 kasus pada 2022

Upaya Mencegah Kekerasan di Sekolah, Menjadikan Sekolah yang Melayani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/PPDB-2022-di-Surabaya.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menilai, sudah saatnya Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya membuat terobosan baru dengan melakukan redefinisi tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.  Ketua Bidang Divisi Data dan Informasi Serta Litbang LPA Jatim Isa Ansori mengatakan, sejak diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terjadi pembagian kewenangan dalam penanganan pendidikan.  ”Pendidikan menengah atas menjadi kewenangan pemerintah provinsi sedang pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” kata Isa seperti dilansir dari Antara.  Dalam undang-undang tersebut, lanjut dia, pada hal pendidikan, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah mengelola pendidikan menengah naik level menjadi tanggung jawab pemprov. Dengan demikian, pemkab/kota difokuskan mengelola pendidikan dasar dan menengah pertama.  Isa menjelaskan, sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 51 / 2018 bahwa PPDB dan kemudian diperjelas lagi melalui SE Kemendikbud Nomor 7978 / A5 / HK. 04.01 / 2023 bahwa seleksi PPDB menggunakan jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Jalur zonasi diberi kuota 90 persen. Zonasi 90 persen itu lalu dibagi menjadi zonasi murni 50 persen, prestasi akademi 30 persen, dan mitra warga 20 persen.  ”Zonasi dengan model yang mengacu pada Permendikbud tersebut ternyata menyisakan beberapa masalah. Di antaranya anak-anak yang kemampuannya terbatas dan berada di wilayah yang jauh dari sekolah yang diharapkan,” ujar Isa Ansori.  Oleh sebab itu, mengacu pada UUPA sebagai kepentingan terbaik anak dan komitmen Surabaya menjadi Kota Layak Anak (KLA) Nasional dan Dunia, Dispendik Surabaya bisa membuat terobosan baru dengan melakukan redefinisi tentang PPDB zonasi. Terobosan itu bisa dilakukan dengan membuat pembagian dua zonasi dalam satu kawasan.  ”Kawasan itu bisa berisi beberapa kecamatan,” terang Isa Ansori.  Menurut dia, zonasi satu mempertimbangkan wilayah peserta didik dalam satu kawasan dengan sekolah dan zonasi dua mempertimbangkan kelompok tengah yang selama tidak terafirmasi, yang kemampuannya di tengah. Baik secara ekonomi maupun prestasi namun tempat tinggalnya jauh dari sekolah meski berada di dalam kecamatan yang berada dalam satu kawasan yang sama.  ”Zonasi satu diberikan kuota 35 persen dan zonasi dua diberi kuota 15 persen,” papar Isa Ansori.  Dengan demikian, Isa menilai, cara tersebut lebih menggambarkan visi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan mewujudkan Surabaya sebagai kota yang maju, humanis, dan berkelanjutan.  ”Komitmen wali kota terhadap perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak tentu tidak diragukan,” ucap Isa Ansori.  Dia menambahkan, PPDB dengan redefinisi zonasi dan pembagian zona dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tanpa melanggar apa yang menjadi ketentuan dalam Permendikbud 51/2018, akan menjadi bukti bahwa Surabaya memang kota yang layak terhadap anak dan menjadi surganya anak-anak.

LPA Jatim Sebut PPDB Zonasi di Surabaya Perlu Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mesum-dengan-pacar-yang-masih-belasan-tahun-buruh-bangunan-diamankan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Buruh bangunan diamankan karena menyetubuhi pacarnya yang masih di bawah umur. Ia dijerat UU Perlindungan Anak." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Buruh bangunan diamankan karena menyetubuhi pacarnya yang masih di bawah umur. Ia dijerat UU Perlindungan Anak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah memecat oknum petugas shelter UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).  Keputusan Wali Kota Eri Cahyadi itu menuai respons positif dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur. Ketua Bidang Divisi Data dan Informasi serta Litbang LPA Jatim Isa Anshori mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Eri Cahyadi.  Isa mengatakan, wali kota telah melakukan upaya perbaikan pelayanan terhadap anak di Surabaya. ”Dengan begitu, Surabaya menjadi kota yang berkomitmen terhadap perlindungan anak,” kata Isa, Sabtu (4/3).  Isa turut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota (pemkot) telah berupaya mempertahankan Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA). Di samping itu, Surabaya juga bagian dari komunitas global yang ramah terhadap anak atau The Child Friendly Cities Initiative (CFCI).  ”Semoga saja ke depan segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dan tentu kolaborasi semua pihak menjadi sangat penting untuk kebaikan untuk anak-anak di Surabaya,” ucap Isa.  Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser menyampaikan, dari hasil pemeriksaan pada (3/3), ditemukan tiga oknum petugas yang melakukan tindakan di luar kewenangan dan bertugas tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).  ”Ketiga oknum penjaga shelter tersebut diberhentikan sebagai tenaga kontrak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas tindakan ketiga oknum itu, pemkot mengambil sikap melaporkan ke pihak berwajib,” kata Fikser.  Fikser menyampaikan, seiring berjalannya proses hukum lebih lanjut, pemkot akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait rumah aman (shelter). Poin penting yang dilakukan sebagai evaluasi di antaranya, terkait SOP penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di shelter.  Poin kedua, lanjut M. Fikser, pemkot mewajibkan tes psikotes dan training khusus untuk penanganan anak sesuai dengan konvensi hak anak, terhadap petugas shelter. Sedangkan yang terakhir, penanggung jawab shelter diharuskan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkot dan berkantor di shelter.  ”Kami berharap ke depannya tidak lagi terjadi hal serupa dan kami terus melakukan perbaikan untuk menjamin penanganan ABH di Kota Surabaya,” jelas M. Fikser.

LPA Jatim Apresiasi Langkah Pemkot Surabaya Upayakan Perlindungan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ANAK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jatim mengalami peningkatan. Data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim menunjukkan, selama sebulan terjadi 36 kasus. Dua di antaranya terjadi di Surabaya. Sayang, tidak semua pelaku dapat dibawa ke ranah hukum.  Sekretaris LPA Jatim M. Isa Ansori mengatakan, 36 kasus kekerasan seksual terhadap anak itu dengan tiga pelaku. ’’Dengan perincian, 34 korban ini tempat kejadiannya di sekolah. Tersangkanya adalah seorang guru,’’ paparnya.  Dari jumlah tersebut dua kasus di antaranya berlokasi di Surabaya. Pelakunya dua orang. Isa mengungkapkan, tempat kejadian dua kasus tersebut berbeda. Begitu pula tersangkanya. Yang jelas, tersangkanya adalah orang terdekat korban. ’’Ada satu kasus yang sudah terjadi selama dua tahun,’’ ucapnya.  Dari dua kasus yang terjadi di Surabaya itu, salah satu tersangkanya adalah bapak korban. Mereka tinggal satu atap di rumah yang sempit. Setiap hari mereka bertemu dan berkomunikasi. Ibunya tidak berdaya dan diancam tersangka.  Menurut Isa, untuk kasus yang korbannya 34 siswa, pelakunya sudah tertangkap. Namun, untuk dua kasus yang di Surabaya, tersangkanya masih berkeliaran. ’’Dari dua kasus di Surabaya, satu di antaranya sudah kami asesmen,’’ terangnya.  Dalam asesmen, lanjut dia, LPA Jatim menggali data dari korban dan orang sekitarnya. Termasuk mencari solusi terkait masa depan korban. ’’Pertama adalah menyelamatkan sekolah korban. Kedua, mengembalikan psikis atau trauma yang dialami korban,’’ lanjutnya.  Di samping itu, tentunya bagaimana agar kejadian tersebut tidak terulang. LPA Jatim memberikan pilihan soal itu. Salah satunya, korban diselamatkan dan sementara tinggal di luar rumah. Risikonya, korban tidak bertemu dengan keluarga. Sebab, tersangkanya adalah orang terdekat yang setiap hari bertemu.  Isa menjelaskan, membawa pelaku dalam kasus anak untuk bisa dibui tidaklah mudah. Pihaknya juga mempertimbangkan kemauan keluarga. Dalam hal ini, istri dan korban. Mereka tidak mau orang tuanya masuk penjara. Begitu pula istrinya. ’’Kalau kami ingin diproses, tapi pihak keluarga tidak,’’ ucapnya.  Isa menuturkan, dari asesmen itu tenyata korban memilih tetap tinggal serumah. Hal tersebut rawan terulang kembali. Keluarga juga tidak ingin memproses tersangka ke ranah hukum.  Kasus satunya juga sama. Pelakunya adalah orang dekat korban. Hingga kini juga masih bebas. LPA Jatim berencana menggelar asesmen dalam waktu dekat. Termasuk mengambil langkah untuk korban dan pelaku.  &nbsp;

Kekerasan pada Anak, Ibunya Tak Berdaya dan Diancam Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/anak-sekolah.jpg" alt="Ilustrasi menemani anak belajar. (Medical News Today)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menemani anak belajar. (Medical News Today)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim menerima laporan anak putus sekolah sebanyak 34 kasus. Paling banyak berada di Surabaya. LPA Jatim menduga, jumlah tersebut lebih banyak daripada data yang dihimpun. Sebab, tidak semua masyarakat melaporkan hal itu.  Berdasar data yang diterima Jawa Pos, mulai Januari hingga September, dari total 34 anak yang putus sekolah di Jatim, 23 kasus terdapat di Surabaya. Dari penelusuran tim LPA Jatim, ada beberapa faktor yang membuat masalah itu timbul. Salah satunya terkait ekonomi. ’’Ada dua faktor utama yang menjadi penyebabnya,’’ kata Sekretaris LPA Jatim M. Isa Ansori.  Dua faktor tersebut mengerucut pada masalah ekonomi. Isa menjelaskan, anak putus sekolah disebabkan dua hal. Pertama, kondisi pandemi membuat kemiskinan naik. Jumlah warga yang terkena PHK juga banyak. Nah, dampak itu berujung pada putusnya sekolah anak.  Kedua, lanjut dia, ketidakmampuan orang tua. Akibatnya, anak tidak hanya putus sekolah. Mereka juga menjadi pengamen dan anak jalanan. ’’Bisa terjadi karena ketidakmampuan orang tua. Terutama mereka yang latar belakang pendidikannya rendah,’’ paparnya.  Puluhan laporan kasus anak putus sekolah itu didapat LPA Jatim dari keluarga atau orang terdekat korban. Juga dari media massa. Menurut Isa, setelah ada laporan, pihaknya turun ke lokasi. Tujuannya, memastikan penyebabnya. ’’Tidak semua kasus putus sekolah dilaporkan ke kami,’’ terangnya.  Isa mengungkapkan, masih banyak kasus serupa, tapi belum dilaporkan ke LPA Jatim. Terlebih, kondisi pandemi sudah berlangsung hampir dua tahun. Dampaknya langsung pada perekonomian. Termasuk meningkatnya angka kemiskinan.  &nbsp;

Laporan Anak Putus Sekolah Terbanyak dari Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LPA Jatim

Berita Terkini