<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Kelana-Ramadan-Ponpes-GONTOR.jpg" alt="Aktivitas para santri di Ponpes GONTOR. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas para santri di Ponpes GONTOR. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur menegaskan, Pondok Pesantren Gontor tidak terdaftar atau tidak berafiliasi dengan NU. Penegasan itu menyusul kabar adanya penganiayaan antar santri yang berakibat pada kematian salah satu santri asal Palembang.  ”Gontor tidak berafiliasi dengan NU dan Ma'arif,” tegas Ketua LP Ma'arif NU Jatim Noor Shodiq, Selasa (6/9).  Noor yang juga ketua umum Yayasan Pesantren Mambaul Ulum Banyuwangi itu menyatakan, pihaknya kini membuat satuan tugas (satgas) di tiap lembaga pendidikan.  ”Mereka bertugas untuk sosialisasi ada 3 hal haram di lembaga pendidikan. Pertama, tidak ada intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual,” tegas Noor Shodiq.  Pihaknya juga menyosialisasikan jargon baru dalam penerimaan santri baru. Mengingat kematian AM dikaitkan dengan proses penerimaan santri di Ponpes Gontor.  ”Kami sosialisi menyambut adik kelas itu harusnya dengan slogan Kusambut Engkau Sebagai Sahabat jadi adik kelas nggak dianggap sebagai sasaran perundungan,” ucap Noor Shodiq.  Sebelumnya, Pondok Pesantren Gontor akhirnya buka suara soal kabar berpulangnya AM, salah satu santri. Melalui channel YouTube Gontor TV, Noor Syahid, Juru Bicara (Jubir) Ponpes Modern Gontor mengakui adanya tindakan kekerasan.  ”Berdasar temuan tim pengasuhan santri, kami menemukan dugaan penganiayaan yang menyebabkan almarhum wafat,” kata Noor Syahid, Selasa (6/9).  Noor mengaku sudah memberikan sanksi tegas pada santri yang terlibat dalam perundungan dan penganiayaan itu. Santri yang meninggal, AM, disebutnya berasal dari Palembang.  ”Kami bertindak cepat dengan menindak menghukum mereka yang terlibat,” ucap Noor Syahid.  Noor menambahkan, pada hari yang sama ketika almarhum wafat, pihaknya telah mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada santri yang diduga terlibat.  ”Yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Pondok Modern Darussalam Gontor secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing,” terang Noor Syahid.

Pondok Pesantren Gontor Tak Berafiliasi dengan LP Ma'arif NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Screenshot_2020-07-30-14-32-23-400_com.google.android.youtube.jpg" alt="Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih merancang Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020–2035. Mengenai hal itu, Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) beranggapan bahwa aspek spiritual dalam konsep tersebut masih lemah.  ’’Nilai spiritualitas yang diperoleh pada pendidikan agama, moral, dan pembentukan karekter berbudaya, belum cukup kuat untuk refleksi dalam desain peta jalan yang dibuat Kemendikbud,’’ ucap Ketua LP Ma'arif NU Arifin Junaidi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (12/1).  Kata dia, dalam peta jalan tersebut perlu adanya penguatan spiritual itu untuk lebih dikuatkan. Spiritualitas ini akan menjadi penguatan secara pribadi para peserta didik untuk bekal di masa mendatang. ’’Untuk menyempurnakan peta jalan ini, perhatian terhadap penguatan internal yang dapat jadi benteng ini perlu ditambahkan,’’ tutur dia.  Sementara itu, untuk desain transformasi yang lainnya sudah cukup baik. Menurut dia, aspek tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.  ’’Sementara disain yang telah dirancang menunjukkan pemikiran progresif dan transformatif. Naskah peta jalan pendidikan yang dirancang mempertimbangkan dan menyesuaikan pada perubahan yang terjadi baik nasional maupun global,’’ tambah dia.  Ia menilai bahwa kebijakan ini mengarahkan untuk SDM Indonesia yang mampu merespon perubahan dengan cepat, berpikir serta berkembang dinamis. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/uMWw5wyXZV0

LP Ma'arif: Aspek Spiritual Peta Jalan Pendidikan Nasional Masih Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Screenshot_2020-07-30-14-32-23-400_com.google.android.youtube.jpg" alt="Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang merancang Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020–2035. Mengenai hal itu, Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) meminta agar kebijakan itu diawasi. ’’Urgensi peta jalan pendidikan itu kebutuhan mendasar dalam memastikan arah pendikan ke depan sesuai visi dan tujuan. Dengan adanya peta jalan, pendidikan di negara kita bisa di kawal secara konsisten,’’ terang Ketua LP Ma'arif NU Arifin Junaidi melalui dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (12/1). Dengan kebijakan ini, kata dia dunia pendidikan menjadi memiliki pedoman yang tetap. Di mana kebijakan tersebut dapat tetap berjalan meskipun berganti presiden sampai jajaran menterinya, seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Agama (Menag). ’’Pembangunan di bidang pendidikan dapat lebih terarah, dan menghasilkan capaian yang signifikan dan merata,’’ tambahnya. Dia pun meminta agar peta jalan pendidikan ini dibangun dengan berdasarkan Undang-Undang (UU). Salah satunya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Harapannya pun peta jalan pendidikan dapat diproyeksikan lebih jauh dari tahun 2035. Bahkan hingga usia 100 tahun Indonesia, artinya sampai 2045. ’’Nah makanya kami juga heran kenapa peta jalannya 2020 sampai 2035, dasarnya apa? kalau kami lebih suka grand desainnya sampai 2045, pas satu abad negara kita,’’ seru Arifin. (*) &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/ClZjPKTbzg8

LP Ma'rif NU Minta Peta Jalan Pendidikan Hingga 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ARIFIN-JUNAEDI.jpg" alt="Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis Surat Edaran (SE) Nomor 6833/B2/GT/2020 tentang Pemberitahuan untuk Mengunggah Dokumen Nota Kesepahaman (MoU) Ormas Pelaksana POP dengan Dinas Pendidikan Terkait tertanggal 8 Desember. Surat tersebut ditujukan bagi organisasi masyarakat (ormas) yang lolos dalam seleksi POP.  Salah satu ormas yang lolos adalah Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU). Sebelumnya, LP Ma'arif NU juga menyatakan mundur dalam POP selain PGRI dan Persyarikatan Muhammadiyah. Meskipun lolos, surat tersebut belum sampai kepada LP Ma'arif NU.  "Belum pernah ada arahan untuk MoU kok tiba-tiba diminta serahkan MoU," ujar Ketua LP Ma'arif NU, Arifin Junaidi kepada wartawan, Selasa (15/12) malam.  Kemendikbud menetapkan bahwa 14 Desember 2020 menjadi batas pengunggahan MoU. Apabila belum memiliki MoU hingga tanggal tersebut, maka diberikan waktu unggah susulan dengan batas waktu yang akan diinformasikan kemudian.  Jika tidak menyerahkan MoU, ormas tersebut pun akan dinyatakan gugur dalam program tersebut. Pasalnya, salah satu syarat untuk melaksanakan POP adalah MoU antara ormas dengan dinas pendidikan setempat. "Aturannya, kalau tidak serahkan MoU gugur kan? Itu aturan yang akan kami patuhi," tegas dia.  Dia juga enggan memberikan jawaban pasti terkait konsistensinya untuk ikut atau tidak dalam POP. Yang pasti pihaknya akan mengikuti aturan yang ada, termasuk gugur. "Kalau aturannya gitu, kami patuh. Kami ikuti aturan aja. Kami tidak pernah dapat arahan untuk MoU, jadi apa yang kami serahkan?," pungkasnya.  Sebelumnya, Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi juga menuturkan bahwa pihaknya tidak akan kembali ke dalam program. Dia pun mempertanyakan nama organisasinya yang tercantum dalam SE tersebut.  "Maaf tidak sama sekali. Saya sudah ingatkan agar nama PGRI dikeluarkan. Apa maksudnya ditaroh di daftar nama?," jelasnya kepada JawaPos.com, Selasa (15/12).

LP Ma'arif Akan Ikuti Peraturan POP, Termasuk Syarat Gugur

LP Ma'arif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LP Ma'arif

Berita Terkini

Pondok Pesantren Gontor Tak Berafiliasi dengan LP Ma'arif NU

LP Ma'arif: Aspek Spiritual Peta Jalan Pendidikan Nasional Masih Lemah

LP Ma'rif NU Minta Peta Jalan Pendidikan Hingga 2045

LP Ma'arif Akan Ikuti Peraturan POP, Termasuk Syarat Gugur

Download Aplikasi JawaPos.com