<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Screenshot_20240822-110755-1018741996.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana akan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Salah satunya, untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan kuota mencapai 279 orang. Alasannya, karena pada tahun ini Kemenkeu sendiri sudah menerima CPNS sebanyak 1.113 orang yang berasal dari luar STAN.&nbsp;Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Media Briefing di Kantornya, Jumat (14/11). "Jadi begini, kalau lihat dia (Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pambudi) terjemahan yang diomongin, next-nya STAN semua. Karena 1.100 sebelumnya sudah direkrut dari luar STAN," ujar Purbaya. Kendati demikian, pada tahun 2026, Kemenkeu juga akan membuka rekrutmen CPNS bagi para lulusan SMA dengan kuota mencapai 300 orang. Purbaya menyebut, nantinya para lulusan SMA itu akan menjadi tenaga lapangan untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). "Bea Cukai kan perlu tenaga lapangan tuh. Jangan semua bawa tenaga teknisnya, teknis-teknis yang ngambilin bea cukai itu. Udah lihat kan kita petugas di mana-mana, sebagian juga karena kurang orang, kita akan rekrut 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia," jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi menyampaikan formasi CPNS tahun 2026 sebanyak 279 orang masih perlu diusulkan dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB). Itu sebabnya, saat ini Heru masih meminta formula penghitungannya.&nbsp;"Kita masih meminta formula dari KemenPANRB," ujar Heru. Namun, Heru menyebut rekrutmen yang akan diusulkan ke Kementerian PANRB sebanyak 279 orang itu khusus jalur Sekolah Kedinasan, yakni PKN STAN. "Kalau dari STAN, tahun ini 279 orang. Kemarin kita sudah 1.113 itu dari luar STAN. (Tahun ini) untuk sementara yang kita hitung 279," pungkas Heru.

Kemenkeu rencanakan rekrutmen CPNS 2026, 279 untuk lulusan STAN dan 300 untuk lulusan SMA, untuk perkuat Bea Cukai.

Kemenkeu Buka Lowongan CPNS 2026 Khusus STAN, Sediakan Formasi untuk 279 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/hOZQUYzCaTDxxoicgMcMaU8fB8bBXkCFG3OF1ye9-3670843707.jpg" alt="Ilustrasi lowongan PNS. Kemenkeu akan merekrut 300 lulusan SMA untuk jadi PNS tahun 2026. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lowongan PNS. Kemenkeu akan merekrut 300 lulusan SMA untuk jadi PNS tahun 2026. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan lowongan kerja di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2026 mendatang. Salah satunya adalah rekrutmen bagi 300 orang lulusan SMA.&nbsp; Purbaya menyebut, nantinya para lulusan SMA itu akan menjadi tenaga lapangan untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).&nbsp; "Bea Cukai kan perlu tenaga lapangan tuh. Jangan semua bawa tenaga teknisnya, teknis-teknis yang ngambilin bea cukai itu. Udah lihat kan kita petugas di mana-mana, sebagian juga karena kurang orang, kita akan rekrut 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantornya, Jumat (14/11).&nbsp; Tak hanya itu, Purbaya juga menyampaikan Kemenkeu akan merekrut pegawai yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Jumlahnya mencapai 279 orang.&nbsp; Dengan begitu, ia memastikan lowker PNS tahun 2026 tetap akan dibuka secara hybrid atau terbuka untuk umum dan juga para mahasiswa dari PKN STAN. "Saya pikir akan terbuka hybrid. Ada STAN, ada luar STAN," jelasnya.&nbsp; Untuk diketahui, rencana rekrutmen pegawai Kemenkeu juga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2025-2029.&nbsp; Dalam aturan itu, disebutkan soal penambahan pegawai baru dari rekrutmen CPNS umum dan sekolah kedinasan dan PPPK, dengan mengkaji kemungkinan penerapan rekrutmen ASN fleksibel.&nbsp; Berdasarkan perhitungan atas data Human Resources Information System (HRIS) per tanggal 31 Desember 2024, diperoleh proyeksi pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun dalam kurun tahun 2025 &ndash; 2029 sejumlah 5.738 orang.&nbsp; Sementara itu, berdasarkan tren turn over rate selama 3 tahun terakhir, jumlah pegawai keluar selain karena pensiun (karena penugasan, pindah instansi, meninggal dunia, mengundurkan diri, dll) dalam 5 tahun mendatang diprediksi sejumlah 2.010 orang.&nbsp; Di sisi lain, pada 31 Desember 2024, jumlah ASN Kemenkeu tercatat sebanyak 77.055 orang berdasarkan data HRIS. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 31 Desember 2019 yang sebanyak 82.468 orang, jumlah pegawai Kemenkeu berkurang sebanyak 5.413 orang atau sekitar -6,56%.&nbsp; Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 tersebut belum memperhitungkan hasil rekrutmen umum CASN maupun PNS pindah instansi pada akhir tahun 2024, yang akan masuk sebagai pegawai Kemenkeu pada awal tahun 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rekrutmen 300 lulusan SMA dan 279 pegawai STAN untuk Kemenkeu 2026.

Menkeu Purbaya Bocorkan Lowongan CPNS Kemenkeu 2026, Bakal Rekrut 300 Lulusan SMA jadi PNS!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka sebanyak 61 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Seleksi bakal dibuka sore hari ini, Selasa (20/8) pukul 17.08.45 WIB. Jumlah formasi tersebut tertuang dalam Surat Pengumuman No. B/54/S.KP.01.00/2024 tentang Seleksi CPNS di Lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024. Surat itu diteken oleh Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini.&nbsp; &ldquo;Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara online, melalui laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id</a>&nbsp;dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK,&rdquo; bunyi surat tersebut yang dikutip, Selasa (20/8). Terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Meliputi surat lamaran dengan format terlampir, KTP, ijazah asli, transkrip nilai asli, dan surat akreditasi perguruan tinggi. Juga pasfoto dengan latar belakang berwarna merah, daftar riwayat hidup, serta sertifikat TOEFL/IELTS. Dalam rekrutmen CPNS kali ini, Kementerian PAN-RB menerima peserta dari kebutuhan umum dan khusus. Pelamar dengan kebutuhan khusus terdiri dari putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cumlaude, penyandang disabilitas, putra/putri Papua, dan putra/putri Kalimantan. Syarat umum dalam seleksi CPNS ini adalah WNI berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan, dengan menunjukkan sertifikasi keahlian tertentu sesuai dengan persyaratan jabatan. &ldquo;Pelamar juga tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah,&rdquo; bunyi pengumuman itu. Selain itu, untuk menjadi ASN di Kementerian PANRB, pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Termasuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelamar juga harus bersedia mengabdi di Kementerian PANRB dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apa pun sekurang-kurangnya 10 tahun terhitung sejak tanggal menjadi PNS. Pada seleksi kali ini, pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi CPNS Tahun Anggaran 2023. Jenis tes seleksi kali ini adalah seleksi administrasi, SKD, dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Kementerian PANRB juga menggarisbawahi bahwa pendaftaran dan seluruh proses seleksi CPNS tidak dipungut biaya. Maka, para pelamar maupun keluarganya diimbau agar tidak mempercayai pihak manapun yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam tahapan seleksi, dengan menyediakan uang ataupun bentuk lain.&nbsp; &ldquo;Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan,&rdquo; tegas surat tersebut.

Kementerian PAN-RB membuka lowongan CPNS untuk 61 formasi, dan akan dibuka hari ini mulai pukul 17.08.45.

Harus Siap Mengabdi di IKN, Kementerian PAN-RB Buka Lowongan CPNS untuk 61 Formasi  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara resmi membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024. Dalam pengumuman yang diakses dalam laman resmi DPD RI, ada dua jenis penetapan kebutuhan PNS pada pengadaan CPNS Setjen DPR RI tahun ini. Terdiri atas Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus yang meliputi lulusan terbaik berpredikat "Cumlaude", penyandang disabilitas, putra/putri Kalimantan, dan putra/putri Papua. Secara keseluruhan, Setjen DPD RI mengalokasikan kebutuhan PNS sebanyak 230 orang. Terdiri dari kebutuhan umum sebanyak 208 orang, lulusan cumlaude sebanyak 3 orang, dan putra/putri Kalimantan sebanyak 8 orang. Lalu putra/putri Papua sebanyak 6 orang, dan penyandang disabilitas sebanyak 5 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikannya, lowongan CPNS Setjen DPD RI ini terbuka untuk lulusan D3, Sarjana, hingga S3. &nbsp; Lebih lengkap, berikut daftar formasi CPNS Setjen DPD RI 2024: &nbsp; <ol> <li>Dokter Gigi Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: Profesi Dokter Gigi Formasi umum: 1 orang Rentang penghasilan: Rp 10.665.600&ndash;Rp 13.332.000 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian. &nbsp; <ol start="2"> <li>Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: D-IV Analis Kesehatan, D-IV Peminatan/Jurusan/Program Studi/ Konsentrasi Teknologi Laboratorium Medik, D-IV Peminatan/Jurusan/Program Studi/ Konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis, S-1 Mikrobiologi, S-1 Teknik Pangan, S-1 Kimia, S-1 Teknik Kimia, S-1 Biokimia, S-1 Teknik Lingkungan, S-1 Biologi, S-1 Bioteknologi, S-1 Biomedik, S-1 Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medik, S-1 Farmasi Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medis, S-1 Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medis, S-2 Biokimia, S-2 Bioteknologi, S-2 Kimia, S-2 Biomedik, S-3 Biomolekuler, S-2 Biomolekuler, S-2 Bioinformatika. Formasi umum: 1 orang Rentang penghasilan: Rp 10.106.880&ndash;Rp 12.633.600 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian. &nbsp; <ol start="3"> <li>Analis Legislatif Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-2 Kebijakan Publik / S-2 Ekonomi Pembangunan / S-2 Statistika / S-2 Pengelolaan Sumber Daya Alam / S-2 Hukum. Formasi: Umum 4 orang, Cumlaude 1 orang Rentang penghasilan: Rp 9.974.400&ndash;12.466.000 per bulan Unit penempatan: Deputi Bidang Persidangan &nbsp; <ol start="4"> <li>Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Hukum Formasi: Umum 3 orang Rentang penghasilan: Rp 9.866.880&ndash;Rp 12.333.600 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Persidangan, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum &nbsp; <ol start="5"> <li>Arsiparis Ahli Utama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Perpustakaan Dan Sains Informasi / D-IV Kearsipan Dan Informasi Digital / D-IV Kearsipan Digital / D-IV Perpustakaan Digital / D-IV Manajemen Rekod Dan Arsip. Formasi: Umum 1 orang Rentang penghasilan: Rp 10.282.880&ndash;Rp 12.853.600 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi &nbsp; <ol start="6"> <li>Auditor Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen / S-1 Administrasi Bisnis / D-IV Akuntansi / D-IV Manajemen / D-IV Administrasi Bisnis / D-IV Akuntansi Sektor Publik Formasi: Umum 2 orang Rentang penghasilan: Rp 10.226.880&ndash;Rp 12.783.600 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Inspektorat Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014995761/pendaftaran-cpns-2024-dibuka-mulai-hari-ini-berikut-link-sscasn-syarat-dan-cara-daftarnya">Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka Mulai Hari ini, Berikut Link SSCASN, Syarat dan Cara Daftarnya</a>&nbsp; &nbsp; <ol start="7"> <li>Auditor Terampil</li> </ol> Kualifikasi pendidikan:D-III Akuntansi / D-III Manajemen / D-III Administrasi Bisnis / D-III Teknik Sipil / D-III Akuntansi Perpajakan Formasi: Umum 4 orang Rentang penghasilan: Rp 8.975.760&ndash;Rp 11.219.700 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Inspektorat &nbsp; <ol start="8"> <li>Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S- 1 Ilmu Politik / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Hukum / D-IV Studi Kebijakan PublikTeknik Sipil / D-III Akuntansi Perpajakan Formasi: Umum 4 orang, Putra/Putri Kalimantan 1 orang Rentang penghasilan: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600 per bulan Unit penempatan: Deputi Bidang Persidangan &nbsp; <ol start="9"> <li>Penata Kelola Pemerintahan</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Ilmu Pemerintahan / D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah Formasi: Penyandang disabilitas 1 orang, Putra/Putri Kalimantan 1 orang, dan Umum 5 orang Rentang penghasilan: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600 Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Persidangan &nbsp; <ol start="10"> <li>Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Teknologi Informasi / S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Ilmu Komputer Formasi: Disabilitas 1 orang, Putra/Putri Kalimantan 1 orang, dan Umum 51 orang Rentang penghasilan: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600 per bulan Unit penempatan: Deputi Bidang Administrasi &nbsp; <ol start="11"> <li>Penata Keprotokolan</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Sastra Inggris / S-1 Administrasi Negara / D-IV Administrasi Negara Formasi: Putra/Putri Papua 6 orang dan Umum 32 orang Rentang penghasilan: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600 Unit penempatan: Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi seluruh Indonesia. &nbsp; <ol start="12"> <li>Penata Keprotokolan</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Sastra Inggris / S-1 Administrasi Negara / D-IV Administrasi Negara Formasi: Putra/Putri Kalimantan 2 orang dan Umum 38 orang Rentang penghasilan: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan MediaBagian Protokol Subbagian Acara dan Upacara &nbsp; <ol start="13"> <li>Penerjemah Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Sastra Inggris / D-IV Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional Formasi: Umum 2 orang Rentang gaji: Rp 10.166.880&ndash;Rp 12.708.600 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Persidangan, Biro Sekretariat Pimpinan &nbsp; <ol start="14"> <li>Penerjemah Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Sastra Inggris / D-IV Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional Formasi: Umum 2 orang Rentang gaji: Rp 10.166.880&ndash;Rp 12.708.600 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media &nbsp; <ol start="15"> <li>Pengelola Keprotokolan</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: D-III Administrasi Perkantoran / D-III Bahasa Inggris / D-III Komunikasi Massa / D-III Perjalanan Wisata / D-III Pariwisata / D-III Perhotelan Formasi Putra/Putri Kalimantan 2 orang dan Umum 8 orang Rentang gaji: Rp 9.158.880&ndash;Rp 11.448.600 per bulan Unit penempatan: Deputi Bidang Persidangan &nbsp; <ol start="16"> <li>Pengelola Layanan Kesehatan</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: D-III Keperawatan / D-III Keperawatan Gigi / D-III Farmasi Formasi: Umum 4 orang Rentang gaji: Rp 8.879.760&ndash;Rp 11.099.700 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian, Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian, Subbagian Kesejahteraan &nbsp; <ol start="17"> <li>Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Hukum Formasi: Disabilitas 1 orang, Putra/Putri Kalimantan 1 orang dan Umum 6 orang Rentang gaji: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600 Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014989455/bagi-yang-pernah-menjadi-terpidana-dan-terlibat-parpol-haram-hukumnya-ikut-daftar-cpns-20-agustus">Bagi yang Pernah Menjadi Terpidana dan Terlibat Parpol Haram Hukumnya Ikut Daftar CPNS 20 Agustus</a>&nbsp; &nbsp; <ol start="18"> <li>Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Hukum Formasi: Disabilitas 1 orang, CUmlaude 2 orang dan Umum 24 orang Rentang gaji: Rp 10.126.880&ndash;Rp 12.658.600 per bulan Unit penempatan: Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi seluruh Indonesia &nbsp; <ol start="19"> <li>Perencana Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Manajemen / S-1 Ekonomi / S-1 Hukum / S-1 Administrasi Formasi: Disabilitas 1 orang dan Umum 6 orang. Rentang gaji: Rp 10.298.880&ndash;Rp 12.873.600 per bulan Unit penempatan: Deputi Bidang Administrasi &nbsp; <ol start="20"> <li>Perencana Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Teknik Sipil Formasi: Umum 3 orang Rentang gaji: Rp 10.298.880&ndash;Rp 12.873.600 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Umum &nbsp; <ol start="21"> <li>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Jurnalistik / S-1 Desain Komunikasi Visual / S-1 Komunikasi Massa / S-1 Ilmu Komunikasi / D-IV Komunikasi Massa Formasi: Umum 6 orang Rentang gaji: Rp 10.298.880&ndash;Rp 12.873.600 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014983705/pppk-boleh-ikut-seleksi-cpns-2024-tak-perlu-resign-cukup-minta-izin-atasan">PPPK Boleh Ikut Seleksi CPNS 2024: Tak Perlu Resign, Cukup Minta Izin Atasan</a>&nbsp; &nbsp; <ol start="22"> <li>Pranata Hubungan Masyarakat Terampil</li> </ol> Kualifikasi pendidikan: D-III Komunikasi / D-III Jurnalistik / D-III Hubungan Masyarakat Formasi: Umum 1 orang Rentang gaji: Rp 8.980.560&ndash;Rp 11.225.700 per bulan Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media. &nbsp;

Setjen DPD RI membuka lowongan CPNS tahun anggaran 2024 untuk kebutuhan umum dan khusus, berikut formasi lengkapnya.

Setjen DPD RI Buka pendaftaran CPNS 2024, ini Formasi Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/28/Progres-Pembangunan-Istana-Negara-di-IKN-22082023-MRH-11-389404784.jpg" alt="Proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur." width="100%">
<figcaption>Proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah membuka lowongan kerja penerimaan CPNS 2024 dengan jumlah formasi mencapai 2,3 juta. Terbaru, ada pula pengumuman penerimaan 250 ribu CPNS untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Informasi penerimaan PNS untuk IKN ini sangat baru dan belum pernah dikomunikasikan seperti apa detailnya dari pemerintah," ungkap Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (31/1). Untuk lebih jelasnya detail penerimaan CPNS untuk IKN ini, Guspardi Gaus bakal mempertanyakan pada saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Kementerian PAN-RB mendatang. Apakah penerimaan 250 ribu PNS untuk IKN ini bagian dari penerimaan 2,3 juta formasi CPNS yang diumumkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu atau bagian yang terpisah. Lebih jauh politikus PAN itu berpendapat, pengumuman penerimaan CPNS di IKN itu bisa saja sudah dikalkulasikan oleh kementerian dan lembaga terkait. Hanya saja, dia ingin mengingatkan bahwa jangan sampai penerimaan CPNS untuk IKN menimbulkan ini persoalan baru di kemudian hari. Pasalnya, saat ini di IKN belum terlihat apa-apa selain pembangunan untuk istana negara. Sementara pembangunan untuk gedung kementerian dan lembaga, DPR/MPR/DPD RI belum ada. "Kapan PNS yang diterima ini untuk ditempatkan di IKN?" imbuh politikus dari dapil Sumbar 2 itu. Jika CPNS khusus IKN yang diterima pada 2024 ini belum terpetakan detail pekerjaan dan penempatan dinasnya, maka ini akan menimbulkan masalah baru. Terjadi duplikasi formasi PNS namun fungsinya tidak optimal. Ditambah pula sebelumnya Pemerintah kerap menggembar-gemborkan akan memindahkan PNS di Jakarta ke IKN, terutama yang bertugas di kementerian/lembaga. "Ini kapan tahapan pindahnya? Jadi atau tidak? Apakah tidak memadai ASN dari Jakarta untuk ditempatkan di IKN?" beber Guspardi. Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa sebanyak 3.246 aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta mulai menjalani proses pindah ke IKN pada Juli 2024. Pemindahan itu merupakan untuk tahapan pertama. Akan ada tahapan pemindahan ASN di tahap-tahapan selanjutnya. "ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian/lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," ujar Abdullah Azwar Anas seperti dilansir dalam laman Kementerian PANRB pada pertengahan Desember 2023 lalu.

Untuk lebih jelasnya detail penerimaan CPNS untuk IKN ini, Guspardi Gaus bakal mempertanyakan pada saat RDP dengan Kementerian PAN-RB.

Pemerintah Terima 250 Ribu PNS untuk IKN, ASN dari Jakarta Jadi Pindah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/CASN-Kejaksaan-2654632776.jpg" alt="Logo CASN Kejaksaan 2023." width="100%">
<figcaption>Logo CASN Kejaksaan 2023.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kejaksaan Agung RI telah mengumumkan lokasi dan jadwal tes Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) 2023 yang bisa diikuti oleh peserta yang telah lulus seleksi administrasi. Jadwal tes SKD CPNS Kejaksaan 2023 akan dimulai pada Jumat (9/11) besok hingga tanggal 18 November 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Waktu pelaksaan SKD CPNS 2023 terbagi menjadi&nbsp; 2 jenis, hari Jumat terdapat 2 sesi, selain hari Jumat terdapat 4 sesi," tulis pengumuman di laman resmi Kejaksaan RI, Rabu (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengumuman tersebut, ada sejumlah titik lokasi tes yang ditentukan. Diantaranya, tes SKD CPNS Kejaksaan 2023 akan dilakukan di Kejaksaan Agung Sumatera Utara I, Kejaksaan Agung Jawa Barat, Kejaksaan Agung Jawa Tengah, Kejaksaan Agung Jawa Timur, BKN Pusat Jakarta Cililitan, Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kantor Regional XI BKN Manado, Kantor Regional IX BKN Jayapura.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, di dalam pengumuman tersebut telah tersedia nama dan lokasi peserta CPNS Kejaksaan 2023 yang telah lulus administrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih rinci soal, lokasi dan jadwal Tes SKD CPNS Kejaksaan 2023 dapat diunduh pada link berikut ini:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><a href="https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/jadwal-pelaksanaan-seleksi-kompetensi-dasar-calon-pegawai-negeri-sipil-kejaksaan-republik-indonesia-tahun-anggaran-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/jadwal-pelaksanaan-seleksi-kompetensi-dasar-calon-pegawai-negeri-sipil-kejaksaan-republik-indonesia-tahun-anggaran-2023%23&amp;source=gmail&amp;ust=1699528553531000&amp;usg=AOvVaw0L7AKKeUe70rFGCdDXUxD2">https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/jadwal-pelaksanaan-seleksi-kompetensi-dasar-calon-pegawai-negeri-sipil-kejaksaan-republik-indonesia-tahun-anggaran-2023#</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berikut ini dokumen yang harus dibawa saat tes SKD CPNS Kejaksaan 2023:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. KTP/ surat pengganti KTP yang masih berlaku/ KK/ salinan KK yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang.</div> <div dir="auto">2. Kartu tanda peserta ujian CPNS yang telah dicetak di laman&nbsp;<a href="http://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1699528553532000&amp;usg=AOvVaw1JjKxK-dIQVX87uWrcrUmT">sscasn.bkn.go.id</a>.</div> <div dir="auto">3. Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri bagi yang memilih lokasi tes di luar negeri.</div> <div dir="auto">4. Pensil kayu bukan pensil mekanik</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun soal ketentuan pakaian, para peserta diharuskan menggunakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak. Dalam hal ini, peserta tidak diperkenankan memakai kaos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, menggunakan celana panjang/rok berwarna hitam polos tanpa corak dan tidak diperkenankan memakai celana/rok berbahan jeans. Kemudian, menggunakan sepatu yang tertutup dengan dominan hitam (tidak diperkenankan memakai sandal).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya, peserta perempuan diharapkan menggunakan jilbab berwarna gelap. Selain itu, seluruh peserta juga tidak diperkenankan menggunakan ikat pinggang," bunyi pengumuman tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Waktu pelaksaan SKD CPNS 2023 terbagi menjadi  2 jenis, hari Jumat terdapat 2 sesi, selain hari Jumat terdapat 4 sesi.

Link PDF Lokasi dan Jadwal SKD CPNS Kejaksaan 2023, Download di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0031-1.jpg" alt="Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengungkapkan, seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 telah terisi 58 persen. Sebanyak 293.860 guru telah lulus seleksi.  Adapun jumlah keseluruhan formasi yang dibuka sekitar 506 ribu orang. Sehingga masih ada formasi yang belum terisi oleh pelamar.  "Masih ada sisa 212.392 formasi yang masih kosong, di mana 117 ribu formasi itu yang sama sekali belum ada pelamarnya," kata Iwan kepada wartawan, Rabu (13/4).  Adapula 193.954 guru yang telah lulus passing grade, namun belum mendapat formasi. Kondisi ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah.  "Ini menjadi catatan yang sangat penting buat kita untuk kita perjuangkan supaya mereka mendapat formasi tanpa harus melalui tes lagi," jelas Iwan.  Diketahui, Kemendikbudristek kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode 2022. Total formasi yang dibuka sebanyak 758.018 orang.  Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sebanyak 17,3 persen atau 131.239 formasi, termasuk Guru Agama, Guru Seni Budaya, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan Guru Kelas TK.  Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril mengatakan, pihaknya bersama-sama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemenkeu dan Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Diharapkan usulan formasi bisa ditambah.  “Saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi PPPK untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh pemda sesegera mungkin. Ini kami lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi lagi pada 2022 sehingga proses rekrutmennya menjadi lebih baik,” ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (13/4).  Salah satu penyempurnaannya, kata Iwan adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada, dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Sehingga total formasi yang tersedia tahun 2022 sebesar 970.410.

212 Ribu Formasi ASN PPPK Masih Kosong, 117 Ribu Tidak Ada Pelamar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/1625126947232.jpg" alt="Ilustrasi PNS. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pendaftaran calon aparatur sipil negara (ASN) 2021 di Kota Surabaya dibuka mulai 30 Juni hingga 14 Juli. Calon peserta dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) di alamat <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a>.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Mia Shanti Dewi mengatakan, pada 2021, Pemkot Surabaya menyediakan 1.560 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rinciannya yakni, CPNS sebanyak 68 formasi yang terdiri atas 51 tenaga kesehatan dan 17 tenaga teknis.  ”Sedangkan untuk PPPK, tersedia 1.492 formasi yang terdiri atas tenaga pendidikan 1.405 dan 87 tenaga kesehatan. Jadi tahun ini ada lowongan formasi CPNS dan PPPK,” tuturnya Mia pada Kamis (1/7).  Dia menjelaskan, tahap seleksi pengadaan calon ASN diawali dengan administrasi. Kemudian, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Seleksi tersebut  menggunakan metode computer assisted test (CAT) oleh BKN.  ”Metode yang sama juga diterapkan untuk seleksi PPPK non guru dengan menggunakan CAT oleh BKN. Khusus untuk seleksi PPPK guru, pelaksanaannya dilakukan Kemendikbud Ristek,” jelas Mia.  Mia menyebut, semua proses pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK dilakukan melalui online di laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a>. Sedangkan untuk pelaksanaan tes, berlangsung di Gelora Pancasila Surabaya.  ”Selama tes, keluarga para pelamar juga dapat menyaksikannya melalui streaming. Jadi selama tes berlangsung bisa dilihat melalui streaming,” ujar Mia.  Dalam pelaksanaan SKD, para pelamar CPNS dan PPPK akan mengikuti tiga macam tes. Terdiri atas tes karakteristik pribadi (TKP), tes wawasan kebangsaan (TWK), dan tes intelegensi umum (TIU). Masing-masing tes ada passing grade atau nilai ambang batas untuk lulus.  ”Masing-masing ada passing grade. Artinya, TIU, TWK dan TKP ini nanti ada nilai ambang batas untuk lulus harus berapa. Kalau salah satu tes tidak melewati passing grade, tidak lolos,” jelas Mia.  Sementara itu, sebelum pelaksanaan tes yang berlangsung di Gelora Pancasila, calon pelamar CPNS dan PPPK harus melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen atau swab PCR. Surat keterangan itu dilampirkan sehari sebelum jadwal pelaksanaan tes.  ”Apabila hasilnya positif, jadwal tes calon peserta akan ditunda. Peserta akan diberikan kesempatan mengikuti tes di luar jadwal pelaksanaan,” kata Mia.  Mia menyatakan, selama pelaksanaan tes akan diberlakukan protokol kesehatan ketat. Mulai dari menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, pemeriksaan suhu, dan ruangan khusus bagi calon peserta yang suhu tubuhnya tinggi.  ”Untuk alurnya juga kita buat tidak akan menumpuk antara yang masuk dan keluar. Kita juga siapkan petugas di lokasi agar para pelamar tidak bergerombol,” ujar Mia.  Menurut Mia, per hari tes akan terbagi menjadi 3 sesi. Itu dilakukan agar ada jeda waktu lebih lama antara peserta sesi pertama dan selanjutnya. Sehingga, diharapkan tidak terjadi penumpukan.  ”Jadi peserta sesi pertama sudah pulang semua dilanjutkan peserta sesi selanjutnya. Sehingga tidak terjadi penumpukan,” papar Mia.  Mia menambahkan, proses penerimaan CPNS dan CPPPK Pemkot Surabaya tahun ini dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan tidak dipungut biaya apapun atau gratis.  Karena itu, apabila ada pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima sebagai CPNS atau PPPK dengan menerima imbalan tertentu, perbuatan tersebut adalah penipuan.  ”Jadi siapapun yang menjanjikan dapat diterima CPNS atau PPPK dengan imbalan tertentu, saya pastikan itu adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak atau oknum tersebut,” ucap Mia.

Ini Pendaftaran dan Jadwal Tes CPNS Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/1621868431750.jpg" alt="Ilustrasi tes CPNS. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes CPNS. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pendaftaran lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dimulai akhir Mei. Pada tahun anggaran 2021, Pemkot Surabaya membuka 1.560 formasi.  ”Rinciannya, untuk formasi CPNS sebanyak 68 lowongan. Yakni 51 tenaga kesehatan dan 17 tenaga teknis. Sedangkan untuk Formasi PPPK sebanyak 1.492 lowongan. Yakni 87 tenaga kesehatan dan 1.405 tenaga pendidikan,” tutur Kepala Dinas Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Mia Shanti Dewi di kantornya, Senin (24/5).  Untuk seleksi CPNS, akan ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan metode computer assisted test (CAT) oleh BKN, dan seleksi kompetensi bidang (SKB) yang menggunakan metode CAT oleh BKN.  Sedangkan untuk seleksi CPPPK non guru, akan ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi menggunakan metode CAT oleh BKN.  ”Khusus untuk seleksi CPPPK guru, akan ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi CPPPK guru yang menggunakan metode ujian nasional berbasis kompetensi (UNBK) oleh Kemendikbud Ristek,” terang Mia Shanti Dewi.  Dia menjelaskan, pengumuman formasi seleksi CPNS-CPPPK 2021 akan dilaksanakan pada 30 Mei–13 Juni. Kemudian pendaftaran seleksi pada 31 Mei–21 Juni. Seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya akan dilaksanakan pada 1 Juni–30 Juni. Masa sanggah pada 1–11 Juli.  ”Sedangkan pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN) pada Juli sampai September. Seleksi Kompetensi PPPK non guru (CAT BKN) pada Juli sampai September, tepatnya setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi,” tutur Mia Shanti Dewi.  Untuk seleksi kompetensi PPPK guru (UNBK Kemendikbud Ristek) akan dilaksanakan pada Agustus–Desember. Sedangkan pelaksanaan SKB CPNS, digelar pada September sampai Oktober.  ”Pengumuman akhir dan masa sanggah pada November, dan penetapan NIP CPNS/Nomor Induk PPPK pada Desember,” terang Mia Shanti Dewi.  Mia juga memastikan, proses penerimaan CPNS dan CPPPK Pemkot Surabaya tahun ini dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan tidak dipungut biaya apapun.  Apabila terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima sebagai CPNS dan CPPPK dengan menerima imbalan tertentu, lanjut dia, perbuatan tersebut adalah penipuan.  ”Yang pasti, panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak atau oknum tersebut,” ujar Mia Shanti Dewi.  Penetapan Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, berdasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 820 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021.

Pemkot Surabaya Buka 1.560 Formasi CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Tes-CPNS-Provinsi-Jawa-Timur-261018-Um-2.jpg" alt="Ilustrasi ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Jatim. Umarul Faruq/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Jatim. Umarul Faruq/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Gresik, Jatim, membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) 2021. Ada sebanyak 2.272 formasi sesuai jatah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik Nadlif seperti dilansir dari Antara di Gresik mengatakan, total 2.272 formasi itu rinciannya 440 formasi CPNS dan 1.832 formasi PPPK. ”Masyarakat bisa bersiap-siap mendaftar untuk mengisi formasi tersebut sesuai jadwal seleksi CPNS 2021,” ujar Nadlif pada Rabu (19/5).  Dia mengatakan, jumlah tersebut lebih banyak dari perkiraan. Sebab, sebelumnya jatah untuk Gresik diperkirakan hanya 1.600 formasi, gabungan CPNS dan PPPK.  ”Dengan kepastian 2.272 formasi, artinya peluang masyarakat lebih terbuka lebar,” kata Nadlif.  Nadlif menjelaskan, ada hal penting dalam seleksi CPNS dan PPPK 2021. Seperti PPPK 2021 dibuka untuk umum, sedangkan pada 2020 khusus tenaga honorer. Untuk tenaga pendidik tidak bisa ikut seleksi CPNS, tapi lewat PPPK.  ”Memang di lingkungan Pemkab Gresik masih banyak pegawai yang belum berstatus PNS ataupun PPPK. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai PPPK, sekitar lima tahun ke depan, pemerintah bakal menghabiskan status honorer bagi pegawai. Sehingga, nanti pegawai pemerintahan hanya ada PNS dan PPPK,” terang Nadlif.  Sementara itu, pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 akan dimulai akhir Mei dan dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia melalui laman yang sudah disediakan.  Pada 2020, seleksi CPNS dan PPPK belum dibuka karena pandemi Covid-19. Tahun ini, seleksi kembali digelar dengan jumlah formasi yang lebih banyak.

Pemkab Gresik Buka Lowongan 2.272 Formasi CPNS dan PPPK 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lowongan cpns

Berita Terkini