<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/livin-18-a-1640941131.jpg" alt="Fokus Diskusi Group BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan Bank Mandiri dan Loka Pasar Mitra LKPP. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Fokus Diskusi Group BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan Bank Mandiri dan Loka Pasar Mitra LKPP. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui Livin&rsquo; by Mandiri sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan aman untuk belanja pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI. Kegiatan melibatkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bank Mandiri, Bank BPD Jawa Timur, serta Lokapasar Mitra LKPP RI Mbizmarket sebagai mitra strategis dalam mendukung implementasi KKPD di lingkungan pemerintah daerah. Direktur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, S.STP, M.Si, menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam implementasi KKPD di daerah. &ldquo;Kami melihat sinergi yang sangat kuat di Provinsi Jawa Timur. Implementasi KKPD membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, serta ekosistem pengadaan digital. Melalui model kerja sama dan co-branding antarbank, serta dukungan lokapasar mitra LKPP seperti Mbizmarket, proses belanja pemerintah daerah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel,&rdquo; ujar Simon. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Muhammad Raden Vickar, S.STP., menegaskan bahwa penerapan KKPD merupakan langkah strategis dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. &ldquo;Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra, termasuk Bank Mandiri, Bank Jatim, dan Mbizmarket, atas dukungan penuh dalam implementasi penggunaan KKPD melalui Bank Mandiri dan Virtual Account Bank Jatim. Sinergi ini menjadi bukti komitmen bersama untuk mendorong inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah,&rdquo; tambahnya. Dari sisi perbankan, Credit Card Head Bank Mandiri, Dewi Rusmy Mustari, menyampaikan bahwa Livin&rsquo; by Mandiri memberikan kemudahan nyata dalam proses pembayaran pengadaan pemerintah daerah. &ldquo;Melalui Livin&rsquo; by Mandiri, proses pembayaran pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai sumber dana, pembayaran dapat dilakukan tidak hanya melalui QRIS, tetapi juga melalui Livin&rsquo; by Mandiri dengan sumber dana KKI untuk pembayaran Virtual Account dan kanal digital lainnya, sehingga transaksi dapat diselesaikan secara non-tunai dan end-to-end,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, Ryn M.R. Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, menyatakan bahwa integrasi pengadaan dan pembayaran digital menjadi kunci dalam mendorong efektivitas dan akuntabilitas belanja pemerintah daerah. Melalui pembayaran menggunakan Livin&rsquo; by Mandiri dengan sumber dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKI), belanja e-purchasing dapat diakomodasi hingga maksimum Rp200 juta per transaksi. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan melalui Virtual Account berstandar BI SNAP yang didukung oleh Bank BPD Jawa Timur,&rdquo; ujar Ryn M.R. Hermawan. &ldquo;Dengan skema tersebut, penyedia khususnya UMKM di Jawa Timur dapat menerima pembayaran dari pembeli dalam waktu yang relatif cepat, yakni dalam 1x24 jam. Kami mendorong agar belanja pemerintah dilakukan secara online dan pembayarannya juga secara online, karena seluruh proses terekam secara digital dan sangat memudahkan dalam mengakomodasi kebutuhan audit maupun pemeriksaan,&rdquo; tambahnya. &nbsp;

Melalui Livin’ by Mandiri, proses pembayaran pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

BPKAD Jatim dan Bank Mandiri Gelar FGD Belanja Pengadaan Lewat Loka Pasar Mitra LKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/FENDI-3474412965.jpg" alt="PT Pringsewu Jaya Sejahtera (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Mbizmarket guna memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PT Pringsewu Jaya Sejahtera (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Mbizmarket guna memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Pringsewu Jaya Sejahtera (Perseroda), BUMD Pemkab Pringsewu melalui menjalin kerja sama dengan Mbizmarket, Mitra Resmi Lokapasar LKPP RI guna memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini menjadi bagian penting Pemkab Pringsewu dalam membangun ekosistem pengadaan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Bupati Pringsewu, H. Riyanto Pamungkas, menyebut kerja sama BUMD PT Pringsewu Jaya Sejahtera (Perseroda) dengan Mbizmarket menjadi bagian penting dalam membangun sistem Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Riyanto menyatakan bahwa pengadaan melalui lokapasar menciptakan proses yang lebih cepat, terdokumentasi, dan dapat diawasi secara menyeluruh sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Direktur PT Pringsewu Jaya Sejahtera, Dwi Pribadi, menyatakan bahwa BUMD siap mendukung penuh agenda digitalisasi pemerintah daerah. Ia juga menjelaskan Kolaborasi bersama Mbizmarket yang diberi nama e-Mit Pekan Pringsewu ini memiliki filosofi untuk memajukan Kabupaten Pringsewu melalui transformasi pengadaan digital barang dan jasa. Dalam kesempatan terpisah, Ryn MR Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan PT Pringsewu Jaya Sejahtera atas kepercayaannya. Ryn menyatakan bahwa Mbizmarket berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan. Kerja sama antara Pemkab Pringsewu, PT Pringsewu Jaya Sejahtera, dan Mbizmarket diharapkan dapat memperkuat ekosistem pengadaan digital daerah, membuka peluang peningkatan pendapatan BUMD, serta mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Pringsewu.

Pengadaan lokapasar menciptakan proses yang lebih cepat, terdokumentasi, dan dapat diawasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mbizmarket Gaet Perseroda Pringsewu Bangun Ekosistem Pengadaan Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/LOKAPASAR-3111045045.jpg" alt="Penandatangana kerja sama PT Lampung Selatan Maju menjalin kesepakatan dengan Mbizmarket dalam mendukung digitalisasi pengadaan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatangana kerja sama PT Lampung Selatan Maju menjalin kesepakatan dengan Mbizmarket dalam mendukung digitalisasi pengadaan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintahan Kabupaten Lampung lewat PT Lampung Selatan Maju menjalin kesepakatan dengan Mbizmarket dalam mendukung digitalisasi pengadaan. Digitalisasi pengadaan dikembangkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Berkurangnya intervensi manual dalam proses pengadaan diharapkan menekan risiko terjadinya korupsi dan kolusi dapat ditekan secara signifikan. Direktur PT Lampung Selatan Maju, Baiquni Aka Sanjaya mengungkapkan bahwa BUMD siap mendukung penuh agenda digitalisasi pemerintah daerah. Menurutnya, produk unggulan Lampung Selatan Maju akan ditayangkan dan dipasarkan melalui Lokapasar Mbizmarket sehingga dapat diakses oleh OPD Kabupaten Lampung Selatan maupun pemerintah daerah lain di wilayah Lampung. "Kami juga akan memprioritaskan produk-produk lokal dari UKM di Lampung Selatan agar dapat masuk dalam sistem pengadaan. Hal ini tidak hanya memperkuat rantai pasok lokal, tetapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Baiquni seusai penandatangan kerja sama di Jakarta. Baiquni optimis bahwa kerja sama pengelolaan Lokapasar Mbizmarket akan membuka peluang skalabilitas bisnis baru bagi PT Lampung Selatan Maju. Peningkatan pendapatan dari sektor ini ditargetkan menjadi kontributor utama dalam memperkuat struktur finansial perusahaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan sebagai bentuk kontribusi nyata BUMD. Kami menjamin PT Lampung Selatan Maju siap memberikan layanan prima dan solusi yang solutif bagi kebutuhan pengadaan di Lampung Selatan," pungkas Baiquni. Pada kesempatan lain Ryn MR Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, menyampaikan apresiasi kepada PT Lampung Selatan Maju atas kepercayaannya. Ia menegaskan bahwa Mbizmarket siap memberikan dukungan penuh melalui platform digital terpadu yang dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengadaan pemerintah daerah. "Kami ingin memastikan kualitas dan layanan PT Lampung Selatan Maju dapat dirasakan secara berkelanjutan melalui pengelolaan lokapasar Mbizmarket yang mendukung pelayanan optimal," pungkasnya. Kerja sama antara PT Lampung Selatan Maju dan Mbizmarket diharapkan dapat memperkuat ekosistem pengadaan digital daerah, membuka peluang peningkatan pendapatan BUMD, serta mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Lampung Selatan.

Berkurangnya intervensi manual dalam proses pengadaan diharapkan menekan risiko terjadinya korupsi dan kolusi secara signifikan.

BUMN Lampung Selatan Perkuat Pengadaan Digital Lewat Lokapasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/erfen-28-3954186864.jpg" alt="PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng berkolaborasi dengan Mbizmarket dalam memperkuat langkah digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng berkolaborasi dengan Mbizmarket dalam memperkuat langkah digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Kotawaringin Timur mengumumkan kolaborasi strategis dengan Mbizmarket, mitra Lokapasar LKPP RI guna memperkuat langkah digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini menjadi bagian penting Pemkab Kotawaringin Timur membangun ekosistem pengadaan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, S.H., M.M., menegaskan bahwa pemanfaatan Mitra Resmi Lokapasar LKPP merupakan agenda strategis daerah untuk meningkatkan efisiensi serta memperkuat integritas tata kelola pengadaan. &ldquo;Pemkab Kotawaringin Timur berkomitmen menghadirkan tata kelola pengadaan yang bersih, modern, dan berorientasi pada pelayanan. Digitalisasi pengadaan adalah fondasi penting untuk itu,&rdquo; ujar Bupati Halikinnor. Komitmen tersebut disampaikan juga oleh Direktur PT Habaring Hurung Sampit Kal-Teng, Dina Syarif, yang menyatakan bahwa BUMD siap mendukung penuh agenda digitalisasi pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa produk unggulan BUMD Habaring Hurung saat ini, yaitu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), akan ditayangkan dan dipasarkan melalui Lokapasar Mbizmarket sehingga dapat diakses oleh OPD Kabupaten Kotawaringin Timur maupun Perusahaan Swasta yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya. Dina Syarif menambahkan bahwa PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng menaruh harapan besar terhadap kerja sama pengelolaan Lokapasar Mbizmarket ini, karena dapat membuka peluang peningkatan pendapatan perusahaan, yang pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Kotim. &ldquo;Kami berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan pendapatan usaha perusahaan dan menjadi bagian dari kontribusi BUMD untuk pembangunan daerah. Kami ingin memastikan kualitas dan layanan BUMD Habaring Hurung Sampit - KalTeng hadir bagi masyarakat Kotim,&rdquo; ujar Dina Syarif. Di sisi lain, Ryn MR Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kotawaringin Timur dan PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng atas kepercayaannya. Ia menegaskan bahwa Mbizmarket siap memberikan dukungan penuh melalui sistem dan fitur yang dirancang untuk memudahkan pengadaan pemerintah daerah, mulai dari integrasi pembayaran dengan bank daerah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan. &nbsp;

Pemkab Kotawaringin Timur berkomitmen menghadirkan tata kelola pengadaan yang bersih, modern, dan berorientasi pada pelayanan.

PT Baharing Hurung Sampit-Kalteng Gaet Lokapasar LKPP Perkuat Pengadaan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/PAMERAN-01-2573657944.jpg" alt="Ketua LKPP, Hendrar Prihadi. Apresiasi Lokapasar dalam transformasi pengadaan digital. (Dok: Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua LKPP, Hendrar Prihadi. Apresiasi Lokapasar dalam transformasi pengadaan digital. (Dok: Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum &amp; Expo (IPFE) digelar selama dua hari di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 30 Juli - 1 Agustus 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah, yang bertujuan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Pameran diikuti oleh puluhan merek barang dan jasa terkemuka dari berbagai kategori; teknologi informasi, perangkat lunak, otomotif termasuk electric vehicle, videotron, interactive smartboard, drone, alat berat permesinan, furniture, hingga e-marketplace mitra LKPP RI yang menawarkan solusi pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan ICEF &ndash; IPFE 2025 ini juga dukung oleh Bank BRI dan Bank Jakarta sebagai Official Bank Partner. Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi menegaskan bahwa ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dalam sistem belanja negara berbasis digital. Digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar bisa bersinergi dengan cepat dan tepat. "Platform yang dikembangkan lewat katalog versi 6, dan yang juga dikembangkan rekan-rekan mitra LKPP melalui e-marketplace, merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi," kata Hendrar Prihadi, Kepala LKPP RI setelah pembukaan kegiatan ICEF-IPFE 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam Lokapasar Mitra LKPP RI dan Katalog Versi 6 yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif. Kolaborasi ini diharapkan memperbesar dampak strategis ICEF-IPFE dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui penguatan rantai pasok dalam negeri, pemberdayaan penyedia lokal, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pengadaan. Mbizmarket marketplace mitra LKPP RI hadir sebagai exhibitor di grand ballroom JIExpo booth 032 dalam kegiatan ICEF-IPFE 2025 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya LKPP RI untuk mendorong transformasi pengadaan digital, dan untuk menggalakan penggunaan produk dalam negeri. &ldquo;Dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya melalui marketplace mitra LKPP RI, kini transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan transparan. Selain itu dengan bertransaksi di Mbizmarket, pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri, dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena di platform Mbizmarket telah ada penanda TKDNnya," ujar Ryn Hermawan CEO &amp; Founder Mbizmarket. Ajang pertemuan antara pembeli dan penjual dalam acara ICEF-IPFE 2025 menjadi momentum berharga untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, yang menciptakan dampak positif bagi perekonomian negara. Dukungan dari berbagai pihak untuk lebih mengutamakan belanja PDN dan memperkuat sektor UMK - Koperasi merupakan langkah konkret menuju kemandirian bangsa. Dengan program yang komprehensif, ICEF-IPFE 2025 diyakini dapat menjadi katalis utama dalam akselerasi transformasi digital pengadaan, sekaligus penguatan ekonomi nasional berbasis produk dalam negeri menuju Indonesia Emas 2045.

ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dalam sistem belanja negara berbasis digital.

ICEF-IPFE Digelar di Jiexpo Kemayoran, Dorong Optimalisasi Belanja Pemerintah Lewat Lokapasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/images-98.jpeg" alt="Persaingan E-Commerce sangat sengit di dalam negeri. (WordStream)." width="100%">
<figcaption>Persaingan E-Commerce sangat sengit di dalam negeri. (WordStream).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga 31 Agustus 2022, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 8,2 triliun.  Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor memerinci, jumlah itu berasal dari Rp 731,4 miliar setoran pada 2020; Rp 3,9 triliun pada 2021; dan Rp 3,5 triliun setoran tahun lalu.  Neilmaldrin melanjutkan, pemerintah telah menunjuk 127 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Sebanyak 106 di antaranya telah melakukan pemungutan.  "Jumlah tersebut bertambah delapan pelaku usaha jika dibandingkan dua bulan lalu," imbuhnya.  Dia melanjutkan, delapan pelaku usaha itu berasal dari dua penunjukan pada Juli. Sisanya, enam penunjukan pada bulan lalu.  Selain itu, pada Juli dilakukan pembetulan terhadap Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Proxima Beta Pte Ltd, Tencent Mobility Limited, Tencent Mobile International Limited, Image Future Investment (HK) Limited, High Morale Developments Limited, Aceville Pte Ltd, dan Chegg, Inc.  "Pembetulan pemungut PPN PMSE dilakukan dalam hal terdapat elemen data pada surat keputusan penunjukan yang berbeda atau berubah dari keadaan sebenarnya atau ada kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan tersebut," jelas Neilmaldrin.  Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

PPN PMSE Terkumpul Rp 8,2 Triliun per Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ecommerce.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Ada perubahan tren perdagangan online di Indonesia. Konsumen pria mendominasi penjualan di platform digital. Vice President (VP) Marketing dan Communication Kredivo Indina Andamari menyatakan, pandemi memang membuat masyarakat semakin fasih berbelanja online. Hal itu membuat persebaran demografi konsumen perdagangan digital lebih merata. "Hampir semua lapisan masyarakat kini sudah bisa mengakses e-commerce. Baik segala usia maupun gender," ujarnya Rabu (6/7). Kemudahan dan banyaknya akses menuju pasar online membuat kaum adam makin gemar belanja digital. Menurut riset yang berasal dari 1,5 juta sampel, pria rupanya menyerap 62 persen dari total volume pembelian di platform e-commerce. Bahkan, nilai pembelian dari kategori tersebut mencapai 64 persen dari total pembelian. Sebelum pandemi, pada 2019, transaksi e-commerce masih didominasi perempuan. Yakni, 55 persen dari volume transaksi. Meskipun, secara nilai, pria memang masih tinggi dengan 60 persen dari total pembelian. "Secara rata-rata, nilai transaksi memang meningkat. Pria naik dari Rp 299 ribu menjadi Rp 320 ribu per transaksi. Sementara itu, perempuan naik dari Rp 258 ribu menjadi Rp 289 ribu per transaksi," jelas Indina. Tren dominasi pria di e-commerce tidak hanya muncul di Indonesia. Di Amerika Serikat, konsumen laki-laki mengaku berbelanja online dalam kurun waktu harian maupun mingguan. Sementara itu, pembeli perempuan cenderung berbelanja antara satu dan empat kali dalam sebulan. Selain itu, lebih banyak konsumen laki-laki yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja mereka meningkat 38 persen di platform online pada kuartal pertama 2021. "Padahal, kenaikan pembelian konsumen perempuan hanya mencapai 22 persen," ujarnya. Memang, karakteristik antara dua kategori gender punya perbedaan. Konsumen perempuan cenderung lebih setia pada satu platform dan langsung membeli banyak produk sekali transaksi. Sementara itu, kaum adam rela merogoh kocek yang lebih dalam setiap kali transaksi. "Tren dominasi pria ini memang berlanjut sejak 2020. Namun, merchant punya pasar masing-masing. Misalnya, otomotif yang pasti menarik konsumen pria dan kecantikan yang menarik konsumen perempuan," paparnya, Sementara itu, selain e-commerce, online food delivery (OFD) berpotensi tinggi. Direktur Eksekutif Tenggara Strategics Riyadi Suparno menyatakan, permintaan layanan tersebut tetap tinggi meski Indonesia mulai memasuki tahap pascapandemi. "Berdasar perhitungan yang kami jalankan, GMV (gross merchandise value) dari industri OFD mencapai Rp 78,4 triliun tahun lalu. Industri itu didominasi Go-Food yang mencapai Rp 30,65 triliun," ungkapnya. Dari survei yang dijalankan, 99 persen responden mengaku berniat menggunakan layanan pesan antar makanan online. Bahkan, 96 persen bakal meningkatkan transaksi. KONSUMSI PERDAGANGAN ONLINE 2021 BERDASAR GENDER | Jumlah Transaksi | Total Nilai | Rata-Rata Nilai Transaksi Laki-laki | 62 % | 64 % | Rp 320 ribu Perempuan | 38 % | 36 % | Rp 289 ribu Sumber: Survei Perilaku Konsumen E-Commerce Indonesia 2022

Makin Gemar Online Shopping, Laki-laki Dominasi Konsumen e-Commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/GA-peduli-PPKM.jpg" alt="Aplikasi E-Commerce Grosiraja terus edukasi mitra seller. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Aplikasi E-Commerce Grosiraja terus edukasi mitra seller. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aplikasi e-commerce pendatang baru yang berfokus pada penjualan Business to Business (B2B), Grosiraja genap berusia satu tahun. Di usia yang masih seumur jagung itu, Grosiraja masih terus berupaya meningkatkan performa dan penetrasi dengan terus mengedukasi mitra seller mereka.  Grosiraja akan menggelar webinar gratis kepada para mitra seller dengan mengundang praktisi dari bisnis digital dan media sosial untuk memberikan edukasi dan memperluas wawasan mengenai bisnis oneline, Sabtu 11 September 2021, pukul 13.00 WIB. Selain itu, pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, banyak pihak mengalami kesulitan tidak terkecuali para pedagang kecil. Melihat hal tersebut, Grosiraja di usia yang baru setahun ini selain mengedukasi mitra mereka juga sekaligus ingin berbagi.  "Merayakan tidak harus selalu dengan ceremony atau suka cita. Ada baiknya kita merayakan dengan berbagi dan membantu teman-teman pengusaha kecil yang terkena dampak pandemi," kata Head PR and Promotion Grosiraja, Luki Zakaria dalam keterangan resminya, Jumat (10/9).  Selain edukasi, Grosiraja menyebut ada sekitar 200 pedagang kecil yang menerima bantuan. Adapun bantuan yang diberikan juga bisa menunjang usaha mereka yakni dalam bentuk peralatan masak dan peralatan usaha lainnya yang dibutuhkan.  Selain itu, sebagai perusahaan aplikasi B2B, Grosiraja juga berharap para mitra seller-nya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi digital seperti saat ini. Sehingga mampu bersaing menjadi mitra seller yang lebih baik lagi.  "Kita akan terus berkomitmen menciptakan entrepreneur berkualitas yang menjadi mitra seller kami dengan harapan, bisa membuat mitra kami tetap bersemangat dan mendapat pengetahuan mengenai bisnis online yang tepat dan ter-up to date," tutup Luki.

Genjot Penetrasi, E-Commerce B2B ini Bantu Edukasi Mitra Seller

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bukalapak.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Startup raksasa asal Indonesia PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) akan segera melepas sahamnya ke lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui pencatatan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) lewat Initial Public Offering (IPO). Calon emiten unicorn pertama tersebut mengincar dana segar sekitar Rp 21,9 triliun. CEO Bukalapak Rahmat Kaimuddin mengatakan, langkah besar dalam aksi korporasi tersebut untuk berfokus pada pengembangan digitalisasi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai mitra perseroan. Sebab, banyak kendala UMKM Indonesia yang sulit mengembangkan usahanya, dimana salah satunya adalah akses pemasaran dan pemanfaatan teknologi. "Bagaimana teknologi mendorong agar UMKM bisa naik kelas dan mengakses pasar seluas-luasnya dan menjalani proses bisnis yang lebih," ujarnya secara virtual, Jumat (9/7). Mengutip prospektus, Bukalapak menawarkan saham kepada masyarakat dengan harga berkisar antara Rp 750 sampai Rp 850 per saham. Nantinya, dana hasil IPO tersebut, sekitar 66 persen akan digunakan untuk keperluan modal kerja. Sisanya digunakan untuk modal kerja entitas anak, yaitu sekitar 15 persen dialokasikan kepada PT Buka Mitra Indonesia dan sekitar 15 persen untuk PT Buka Usaha Indonesia. Sementara, sekitar 1 persen untuk PT Buka Investasi Bersama, sekitar 1 persen untuk PT Buka Pengadaan Indonesia, sekitar 1 persen untuk Bukalapak Pte. Ltd, dan 1 persen untuk PT Five Jack. Masa penawaran awal rencananya pada 9 Juli sampai 19 Juli 2021. Lalu, masa penawaran umum perdana saham dijadwalkan pada 28 Juli sampai 30 Juli 2021. Jika berjalan mulus maka pencatatan saham perdana Bukalapak di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 6 Agustus mendatang.

Go Public, Bukalapak Incar Dana Segar Rp 21,9 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lokapasar

Berita Terkini