<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/hotel-dolly-2625659202.png" alt="YAKIN OKUPANSI FULL: Front office manager Leedon Hotel &amp; Suites Surabaya Atika mengecek kamar hotel untuk persiapan menyambut tamu saat event Pialad Dunia U-17, Senin (23/10)." width="100%">
<figcaption>YAKIN OKUPANSI FULL: Front office manager Leedon Hotel &amp; Suites Surabaya Atika mengecek kamar hotel untuk persiapan menyambut tamu saat event Pialad Dunia U-17, Senin (23/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kurang dari tiga pekan event Piala Dunia U-17 digelar. Bahkan, Surabaya akan menjadi kandang berlaganya timnas Indonesia. Meski begitu, hingga kemarin (23/10) okupansi hotel belum terlihat melonjak. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim memprediksi keterisian hotel akan terlihat H-2 pembukaan. Gelaran Piala Dunia U-17 berlangsung mulai 10 November. Sekretaris Badan Pengurus Daerah (BPD) PHRI Jatim Puguh Sugeng Sutrisno mengatakan, pemesanan hotel untuk event tersebut belum ada. Saat ini masih landai saja. Di Surabaya sudah ada empat hotel yang ditunjuk PSSI dan ofisial untuk menginap. Semuanya adalah hotel bintang lima yang berada di pusat kota dan memiliki akses mudah ke Gelora Bung Tomo (GBT). &rsquo;&rsquo;Kami perkirakan pada Rabu suporter timnas mulai berdatangan ke Surabaya,&rsquo;&rsquo; ucapnya kemarin. PHRI Jatim memprediksi event Piala Dunia U-17 menambah okupansi sekitar 20&ndash;30 persen. Dengan begitu, total okupansi hotel di Surabaya bisa mencapai 70&ndash;90 persen. Puguh mengatakan, hotel sudah membuat paket wisata tematik yang bekerja sama dengan travel agent. &rsquo;&rsquo;Kami sudah berkoordinasi dengan pemkot, termasuk soal shuttle bus ke GBT,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Bahkan, ada juga hotel yang menyiapkan paket lengkap selama event tersebut berlangsung. Mulai antar jemput dari bandara ke GBT hingga tur wisata tematik di Surabaya. &rsquo;&rsquo;Alhamdulillah, beberapa tamu lokal hingga mancanegara mulai mengontak kami,&rsquo;&rsquo; kata General Manager Leedon Hotel &amp; Suites Surabaya Tatok Hariyanto kemarin. Dia menjelaskan, tur yang didapat tamu adalah berkunjung ke wisata religi dan melihat aktivitas pelaku UMKM. Tepatnya, yang berada di Kecamatan Genteng. &rsquo;&rsquo;Tamu juga diajak ke eks lokalisasi Dolly untuk melihat sejarah bekas lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut,&rsquo;&rsquo; paparnya.&nbsp;(omy/c7/ai)

Kurang dari tiga pekan event Piala Dunia U-17 digelar. Bahkan, Surabaya akan menjadi kandang berlaganya timnas Indonesia.

Dolly Masuk Paket Wisata Piala Dunia U-17 di Surabaya, Okupansi Hotel Diperkirakan Naik pada H-2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/wisma-dolly.jpg" alt="TETENGER YANG TERSISA: Sejumlah warga melintas di depan bangunan dua lantai dengan cat warna merah muda di Jalan Kupang Gunung Timur I, Kamis (13/10). Pemkot Surabaya akan membangun Museum Dolly di bangunan eks wisma di lokalisasi Dolly. (Allex Qomarulla/" width="100%">
<figcaption>TETENGER YANG TERSISA: Sejumlah warga melintas di depan bangunan dua lantai dengan cat warna merah muda di Jalan Kupang Gunung Timur I, Kamis (13/10). Pemkot Surabaya akan membangun Museum Dolly di bangunan eks wisma di lokalisasi Dolly. (Allex Qomarulla/</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tidak semua bangunan eks wisma yang menjadi aset pemkot di Kupang Gunung Timur I dibongkar. Misalnya, bangunan nomor 27. Sebab, tempat tersebut bakal dijadikan Museum Dolly.  Kenangan kejayaan eks lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu tersimpan di sana. Saat ini pengumpulan koleksi museum sedang dilakukan. Ada tiga aset pemkot di sana yang dimanfaatkan. Dua di antaranya sudah dibongkar.  Rencananya, eks wisma tersebut digunakan sebagai kantong pengunjung wisata. ”Untuk museum, bangunannya masih dipertahankan,’’ jelas Kabid Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Iman Krestian Kamis siang.  Iman mengatakan bahwa bangunan untuk museum tersebut kini masih dinormalisasi. Maklum, eks wisma tersebut sudah lama kosong. Sudah banyak bagian atap dan dindingnya yang rusak. Satgas dari DPRKPP saat ini sedang berfokus untuk itu. Proses renovasi dan sebagainya akan dilakukan akhir tahun ini.  Dia menjelaskan, museum akan menampilkan sejarah Dolly. Mulai zaman penjajahan Belanda hingga sekarang. Semua cerita itu disajikan di sana. Tujuannya, memberikan edukasi dan referensi sejarah Dolly. ”Saat ini kami masih mengumpulkan koleksi,’’ ucapnya.  Nanti beberapa nuansa bangunan eks wisma juga dipertahankan. Misalnya, bagian kamar. Dengan demikian, pengunjung bisa merasakan suasana Dolly pada saat itu. Dengan begitu, masyarakat bisa membandingkan dengan kondisi sekarang.

Bangun Museum Dolly di Bekas Wisma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/imam-dan-anak-dolly.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah anak eks lokalisasi Dolly, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), dikutip dari ANTARA.  Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Imam Syafi'i di Surabaya, Rabu (12/10), mengatakan, kasus tersebut dialami enam anak penghuni Panti Asuhan Bilyatimi Kota Surabaya.  "Saya terkejut mengetahui hal ini. Ternyata penutupan lokalisasi Dolly pada 2014 lalu masih menyisakan persoalan," kata Imam.  Menurut Imam, hal itu diketahui saat dirinya mengunjungi Panti Asuhan Bilyatimi pada Selasa (11/10).  "Karena ini Surabaya, harusnya tidak boleh ada yang tidak punya adminduk (administrasi kependudukan). Karena kalau anak itu tidak punya NIK (nomer induk kependudukan), akta kelahiran, maka nanti anak itu tidak bisa sekolah. Terus pemerintah juga tidak bisa mengintervensi bantuan sosial," ujar dia.  Mendapati hal itu, Imam melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya dan menyatakan siap membantu.  "Dispendukcapil siap membantu anak-anak itu untuk memperoleh haknya, mendapatkan administrasi kependudukan mereka," kata Imam.  Pengasuh Panti Asuhan Bilyatimi Nur Fadilah mengatakan, anak-anak eks lokalisasi Dolly yang tidak punya akta kelahiran dan KK, kebanyakan berusia 6 tahun hingga 14 tahun. Namun ada juga yang masih berusia 11 bulan.  "Mereka tidak ada orang tuanya. Ada yang masih punya orang tua, tapi orang tuanya dipenjara, terus ibunya sendiri juga bingung ngasih makan," ujar dia.  Lebih lanjut, Nur menjelaskan, pihaknya sudah berupaya mengurus adminduk untuk anak-anak tersebut. Tapi sudah 2 tahun ini, kata dia, menemui jalan buntu.  "Sudah kami lakukan koordinasi dengan kelurahan, tapi dilimpahkan ke Dinsos. Lalu dari Dinsos, kami diarahkan ke Polrestabes. Kemudian setelah di sana, kami di BAP. Lalu malah dilimpahkan ke Dinsos lagi, sampai sekarang belum ada keterangan dalam mengurus administrasi anak-anak ini. Untuk ini sudah 2 tahun berjalan," kata dia.  Namun karena tidak memiliki adminduk, kata dia, anak-anak tersebut tidak tersentuh program bantuan dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan sosial lainnya. Bahkan mereka juga kesulitan untuk sekolah.  "Kami berharap pengurusan administrasi kependudukan atau surat-surat pentingnya itu dipermudah, supaya kami sebagai pengasuh bisa gampang membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit," kata dia.  Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Sonhaji mengatakan, pengurusan akta kelahiran maupun KK saat ini lebih mudah dengan menggunakan aplikasi e-Klampid.  "Justru, dengan adanya e-Klampid warga atau pemohon adminduk semakin mudah, cukup mengakses dari rumah," kata Agus.  Mengenai persoalan di atas, Agus mengatakan, ada beberapa kemungkinan seperti pengasuh panti tidak mengerti prosedur terbaru pengurusan adminduk.  Selain itu, pengasuh tidak mengerti siapa yang ditanyai saat mengurus adminduk di kelurahan.  "Bisa saja yang ditanya itu tukang parkir atau mungkin melalui calo. Kalau ke loket biasanya langsung ditangani petugas kelurahan," kata dia.  Meski demikian, lanjut dia, pihaknya dalam waktu dekat ini akan ke Panti Asuhan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak eks Dolly.  "Mereka bisa mendapatkan akta kelahiran melalui KK dari panti asuhan," ujar dia.

Sejumlah Anak Eks Lokalisasi Dolly Kesulitan Dapat Akta Kelahiran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Eddy-kasatpol-pp2.jpg" alt="Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Praktik prostitusi terselubung yang ditengarai beroperasi lagi menjadi perhatian serius Pemkot Surabaya. Ada dua kawasan yang menjadi fokus pengamanan. Yaitu, eks lokalisasi Dolly di Jalan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, dan eks lokalisasi Moroseneng, Kelurahan Klakah Rejo, Sememi, Kecamatan Benowo.  Kasatpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan sudah memperketat pengamanan di lokasi tersebut. Tambahan personel juga dikerahkan. Masing-masing satu regu. Setiap regu berisi delapan anggota. ’’Pengamanan tiap malam,’’ kata Eddy Senin (11/7).  Dia mengungkapkan, ada tiga titik yang menjadi fokus pengamanan. Salah satunya, kawasan Dolly Gang Lebar. Di sana, aparat penegak perda stand by. Penjagaan dilakukan mulai pukul 20.00 hingga 04.00.  ’’Kanan-kiri kan banyak warung dan kafe yang dipantau dan diawasi,’’ jelas Eddy.  Ada beberapa modus operasi para penjaja cinta di kawasan itu. Misalnya, mereka duduk-duduk di warung kopi atau kafe setempat. Penampilannya tidak seperti ketika lokalisasi Dolly dulu masih beroperasi.  Pakaiannya cukup tertutup. Namun, yang ingin bertransaksi bisa menemui mereka di sejumlah warung atau kafe di Gang Dolly.  Sebagian lagi menggunakan jasa makelar. Jika ada pemesan dari pria hidung belang, yang bersangkutan akan langsung dihubungi. ’’Ini yang kami awasi,’’ papar Eddy.  Untuk menghasilkan pengamanan yang maksimal, hari ini akan digelar rapat koordinasi terpadu. Rapat yang diadakan di kantor Kesbangpol itu akan melibatkan lintas instansi. Termasuk lurah dan camat terkait.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga merespons cepat kabar tersebut. Dia mengimbau semua pihak agar berani melakukan amar makruf nahi mungkar. Tidak hanya membebankan hal itu kepada petugas satpol PP.  ’’Kalau mau amar makruf nahi mungkar, jangan hanya bicara. Jangan hanya membuat gaduh,’’ imbuh Eri.

Satpol PP Perketat Pengamanan Dolly dan Moroseneng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa bisnis prostitusi di Kawasan Dolly dan Moroseneng tidak akan menggeliat kembali.  Wakil Wali Kota Armuji mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengamanan ketat. ”Kami sourcing dan tracing untuk penertiban jangan sampai ada (buka lagi),” tegas Cak JI, sapaan akrab Armuji, pada Rabu (6/7).  Dia menegaskan, image kawasan Dolly dan Moroseneng sebagai area prostitusi terbesar se-Asia Tenggara telah hilang. Sebab, kawasan prostitusi itu telah ditutup dengan tertib sejak beberapa tahun lalu.  ”Lalu (bekas) wisma kini digunakan masyarakat, baik untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan lainnya,” ujar Armuji.  Terkait kabar adanya bisnis prostitusi yang kembali menggeliat itu, politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, telah menerjunkan petugas untuk melihat fakta di lapangan. Petugas juga diminta untuk mendata wilayah mana yang memiliki kemungkinan kembali menjalankan bisnis prostitusi.  ”Kita lihat kembali mereka tinggal di wilayah mana. Yang nanti benar-benar untuk melihat apakah informasi itu benar adanya,” ucap Armuji.  Bila bisnis prostitusi di wilayah itu benar adanya, dia memastikan akan turun langsung untuk sidak. Dia juga akan membawa personel Satpol PP dan Linmas.  ”Semua turun langsung karena yang jelas warga di sana sejauh ini sudah nyaman tanpa prostitusi,” terang Armuji.  Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafii menyatakan ada bisnis prostitusi di kawasan Dolly dan Jagir. Berdasar penelusurannya, bisnis prostitusi tengah menggeliat di kawasan lokalisasi yang telah ditutup sejak beberapa tahun lalu itu.  Menurut Imam, bisnis prostitusi di kawasan tersebut muncul dalam skala kecil dan tersembunyi.  ”Ternyata kabar bukanya lagi Dolly bukan isapan jempol,” kata Imam pada Rabu (6/7).  ”Modusnya wisma digembok dari luar. Gembok dibuka jika makelar di depan rumah membawa masuk laki-laki hidung belang yang ingin jajan kue cinta instan (penjaja seksual) di dalam (wisma),” terang Imam.

Pemerintah Kota Surabaya Janji Jaga Dolly dari Prostitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-2.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bisnis prostitusi di kawasan Dolly dan Moroseneng diduga kembali menggeliat. Dugaan itu kembali muncul karena ada beberapa wisma yang kembali buka.  Camat Sawahan M. Yunus membantah bisns prostitusi kembali muncul di Dolly. Namun, dia menduga ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk bisnis prostitusi.  ”Dugaannya, oknum tersebut berupaya untuk mengembalikan kejayaan Dolly sebagai kawasan prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Bahwa sebelumnya juga banyak yang tertangkap oleh aparat. Kemudian dijatuhkan vonis dan menjalankan hukuman di Mendaeng. Ini mungkin mereka mau coba-coba lagi,” kata Yunus pada Rabu (6/7).  Dalam penumpasan bisnis prostitusi di dua kawasan tersebut, Yunus mengaku belajar ke film kartun Tom and Jerry. Dia mengibaratkan sebagai Tom si Kucing.  ”Saya terima kasih ke film kartun Tom and Jerry. Mereka tikusnya, saya kucingnya. Saya pastikan saya kejar tikus itu,” tegas Yunus.  Sebagai langkah antisipasi, Yunus menarik seluruh petugas penjagaan untuk fokus mengamankan wilayah Dolly dan Moroseneng. Dia memastikan, penumpasan bisnis prostitusi bukan sekedar isapan jempol.  ”Saya perintahkan anggota saya. Kembang Kuning kita tarik. Kita serahkan ke Satpol PP kota pengamanan di sana. (Penjagaan) dari jam 11 sampai 4 pagi karena anggota saya hanya 6. Saya perintahkan hanya di dua titik. Yakni Gang Lebar B dan pertigaan Kupang Timur,” papar Yunus.  Yunus menegaskan, dia sudah mengubah sistem pengamanan. Yakni dengan melakukan pengamanan di dua titik utama.  ”Kami ambil tindakan dua titik, saya amankan malam sampai pagi subuh,” tegas Yunus.  Salah satu titik, kata Yunus, berada di Gang Lebar pertigaan Jalan Dolly. Kini pengamanan dilakukan selama 24 jam di titik tersebut.  ”Sekarang kekuatan satpol kami bisa 24 jam itu tiga shift telah melakukan penguatan di kelurahan dan di kecamatan,” kata Yunus.

Cegah Prostitusi Buka Lagi, Petugas Jaga Dolly 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafii menyatakan, ada bisnis prostitusi di kawasan Dolly dan Jagir. Berdasar pemantauannya, bisnis prostitusi menggeliat lagi di kawasan lokalisasi yang sudah ditutup sejak beberapa tahun lalu.  Imam menegaskan, bisnis prostitusi di kawasan tersebut kini muncul dalam skala kecil. ”Setelah melakukan investigasi ke lapangan, ternyata kabar bukanya lagi Dolly bukan isapan jempol,” kata Imam pada Rabu (6/7).  Di Dolly dan Moroseneng, menurut pengakuan Imam, pihaknya menemukan 10 wisma yang kembali beroperasi. Bisnis prostitusi itu kembali berjalan secara tertutup.  ”Modusnya wisma digembok dari luar. Gembok dibuka jika makelar di depan rumah membawa masuk laki-laki hidung belang yang ingin jajan kue cinta instan (penjaja seksual) di dalamnya (wisma),” papar Imam Syafii.  Menurut Imam, transaksi berlangsung saat tamu datang ke wisma. Tamu tersebut kemudian bisa memilih perempuan yang dijajakan.  ”Jadi tamu bisa memilih cewek-cewek yang di-display di showroom. Harganya Rp 180 ribu dan Rp 200 ribu,” jelas Imam.  Di beberapa gang di Jalan Dolly, Imam memergoki beberapa kafe yang digunakan untuk bisnis prostitusi. Di dekat jalan utama di Gang Dolly, perempuan penjaja cinta ditawarkan secara tak langsung.  ”Di Dolly agak beda. Saya memergoki kafe dipakai untuk prosititusi. Tidak jauh dari mulut Gang Dolly. Di pinggir jalan utama. Tidak ada ruang pamer gadis-gadis penjaja cinta duduk berderet di sofa. Seperti di Morsen (Moroseneng),” papar Imam Syafii.  Kemudian bagaimana tamu bisa memilih perempuan pekerja seks? Tamu memilih pekerja seks dengan foto di ponsel.  ”Jadi supaya bisnis haram ini tidak terendus petugas keamanan, makelar menunjukkan menunjukkan foto sejumlah gadis di handphone,” ujar Imam Syafii.  Berdasar hasil penelusuran, pekerja seks di foto terlihat cantik dan muda. Bila tamu sudah memilih pekerja seks tertentu, makelar pun langsung menjemput pekerja seks itu.  ”Langsung dijemput dari tempat kos mereka. Tidak jauh dari kafe yang buka hingga jam 4 subuh itu,” kata Imam Syafii.  Sebagai bentuk preventif, Imam menyatakan, telah menyampaikan persoalan tersebut ke Komisi A DPRD Kota Surabaya. Diharapkan pemerintah kota dan seluruh pihak mampu mencari jalan keluar dari masalah itu.  ”Semoga bisa mencari jalan keluar dari masalah ini,” ucap Imam Syafii.

DPRD Surabaya Temukan Bisnis Prostitusi Masih Buka di Kawasan Dolly

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Hamri-al-jauhari-Ketua-PDM-Surabaya.jpg" alt="Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Hamri Al Jauhari. PDM Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Hamri Al Jauhari. PDM Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya dukung keinginan warga agar salah satu gedung eks atau bekas lokalisasi Dolly menjadi gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri karena punya nilai manfaat.  ”Menurut saya itu sangat bagus. Sehingga, gedung tersebut mempunyai nilai yang bermanfaat,” kata Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Hamri Al Jauhari seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (31/5).  Selain itu, lanjut dia, pemanfaatan gedung juga untuk kemaslahatan umat dan termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun pemilik gedung tersebut telah wafat.  ”Tapi juga tetap memperhatikan legalitas pemanfaatan gedung tersebut jangan sampai di belakang hari timbul masalah,” ujar Hamri.  Hal sama sebelumnya juga diutarakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri. Secara prinsip, lanjut dia, pihaknya mendukung keinginan warga tersebut.  ”Secara prinsip kalau itu menjadi kebutuhan masyarakat ya kami setuju saja, kami dukung,” kata Muhibbin.  Meski demikian, Muhibbin menekankan agar Pemerintah Kota Surabaya melakukan penataan ulang di kawasan bekas lokalisasi Dolly. Penataan ulang tersebut, dengan cara Pemkot Surabaya mengkaji ulang perencanaan pembangunan bekas lokalisasi Dolly yang sudah ada saat ini.  Sebelumnya, salah seorang warga Sawahan, Surabaya, Setyo Nugroho sempat menyampaikan permintaan tersebut kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni saat menghadiri kegiatan konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Jalan Banyuurip Surabaya, Minggu (29/5).  ”Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru),” kata Setyo.  Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP Negeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu, maupun Benowo. Hal itu dilakukan agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi.

Muhammadiyah Sebut Gedung Eks Lokalisasi Dolly Jadi SMP Bermanfaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/muhibbin.jpg" alt="Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri. PCNU Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri. PCNU Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya menyatakan, secara prinsip mendukung keinginan warga agar salah satu gedung bekas lokalisasi Dolly menjadi gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri.  ”Secara prinsip, kalau itu menjadi kebutuhan masyarakat ya kami setuju saja, kami dukung,” kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Menurut dia, sejak zaman Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, gedung bekas lokalisasi Dolly digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan moral. ”Itu kaitannya dengan dengan anak-anak juga karena lingkungan saat itu tidak sehat dengan adanya lokalisasi,” ujar Ahmad Muhibbin Zuhri.  Selain itu, lanjut dia, masyarakat atau bekas pekerja seks komersial (PSK) bisa mendapatkan substitusi atau pengganti pendapatan dari adanya tempat usaha atau sentra ekonomi yang disediakan Pemkot Surabaya.  ”Kalau misalnya per hari ini, warga merasa membutuhkan sekolah selain sentra ekonomi, ya kenapa tidak. Apalagi juga untuk kepentingan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru),” tutur Ahmad Muhibbin Zuhri.  Meski demikian, dia minta Pemerintah Kota Surabaya melakukan penataan ulang di kawasan bekas lokalisasi Dolly. Pemkot perlu mengkaji ulang perencanaan pembangunan bekas lokalisasi Dolly yang sudah ada saat ini.  Sebelumnya, salah seorang warga Sawahan, Surabaya, Setyo Nugroho sempat menyampaikan permintaan tersebut kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni saat menghadiri kegiatan konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Jalan Banyuurip Surabaya, Minggu (29/5).  ”Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru),” kata Setyo.  Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP negeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu, maupun Benowo.  ”Ini agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi. Mudah-mudahan segera ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan problematika klasik ini,” ucap Arif.

PCNU Surabaya Dukung Gedung Bekas Lokalisasi Dolly Jadi SMP Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/arif-fathoni-dan-doplly-dan-SMPN.jpg" alt="Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni. Golkar Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni. Golkar Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah warga Kota Surabaya minta pemkot membangun salah satu gedung eks lokalisasi Dolly di Putat Jaya menjadi gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri.  ”Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru),” kata warga Sawahan Setyo Nugroho kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Menurut Setyo, selama ini, warga kesulitan saat mendaftarkan anaknya ke SMP negeri yang memakai zonasi. Melalui Fraksi Golkar, pihaknya berharap persoalan tersebut bisa disampaikan ke Pemkot Surabaya.  Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP negeri. Baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu, maupun Benowo.  ”Ini agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi. Mudah-mudahan segera ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan problematika klasik ini,” tutur Arif Fathoni.  Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya itu menegaskan, dalam setiap kegiatan partai, pihaknya selalu menyampaikan bahwa 2022 adalah tahun konsolidasi mesin partai dan tahun kolaborasi mesin partai dengan masyarakat.  ”Otomatis sudah menjadi kewajiban seluruh kader Partai Golkar di manapun berada, untuk membuka telinga selebar-lebarnya agar mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat,” ujar Arif Fathoni.  Apalagi, lanjut dia, hakikat kerja politik adalah kerja kerja kemanusiaan, sehingga apa yang persoalan warga harus diperjuangkan dengan sepenuh hati.  Dalam kesempatan konsolidasi organisasi yang dikemas dengan acara rakyat mengadu tersebut, lanjut Arif, banyak persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Salah satunya harapan warga sekitar agar eks gedung lokalisasi Dolly dibangun gedung SMP negeri. Agar warga Putat Jaya tidak terdiskriminasi kebijakan zonasi sekolah.  ”Harapan ini tentu menjadi bekal kami dalam mengemban amanah rakyat di DPRD Surabaya,” tutur Arif Fathoni.

Warga Minta Gedung Eks Lokalisasi Dolly Surabaya Jadi SMP Negeri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lokalisasi dolly

Berita Terkini