<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/Rb4wcdiouO3efoN1cvWWJ1eNHSukKRlMGjwDp96w-453771270.jpg" alt="Ilustrasi ciri-ciri makanan yang mengandung minyak babi. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ciri-ciri makanan yang mengandung minyak babi. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Isu penggunaan minyak babi (lard) dalam makanan bukan hal baru di dunia kuliner. Minyak ini kerap digunakan sejumlah produsen makanan karena memiliki kemampuan menghasilkan tekstur renyah, aroma gurih, dan daya tahan yang lebih lama dibanding minyak nabati biasa.&nbsp; Namun, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penggunaan minyak babi tentu menjadi hal yang sensitif dan perlu diwaspadai. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk mengenali ciri-ciri makanan yang mungkin mengandung minyak babi agar dapat lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang dikonsumsi, baik di restoran, warung, maupun produk kemasan.&nbsp; <h3>Ciri-ciri makanan yang mengandung minyak babi</h3> 1. Tekstur sangat renyah dan kokoh Minyak babi memiliki titik asap (smoke point) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan minyak nabati pada umumnya.Sehingga makanan yang digoreng dengan lard sering tampak sangat renyah dan crispy. &nbsp; Jika gorengan terasa super renyah atau teksturnya lebih garing dari biasanya, ini bisa menjadi salah satu indikator. 2. Aroma berlemak atau daging hewan sedikit terasa Walaupun minyak babi sering diproses sehingga aromanya sangat ringan, beberapa produk akhirnya meninggalkan karakter aroma yang berbeda, seperti nuansa aroma daging babi yang lembut atau lemak hewani. Hal ini bisa jadi indikasi bahwa ada lemak babi di dalamnya. 3. Tekstur panggangan bersisik atau adonan kue sangat flaky Pada produk roti, pastry, kue gulung atau kulit pai yang sangat flaky atau berlapis-lapis, kemungkinan penggunaan lemak hewani seperti lard cukup tinggi, karena sifatnya yang bisa menghasilkan tekstur tersebut.&nbsp; 4. Produk bercampur dalam olahan oriental atau gorengan skala besar tanpa label halal Makanan gaya Tionghoa/Oriental (misalnya dimsum, kulit pangsit, kremesan) atau gorengan massal yang digoreng dalam kondisi suhu tinggi dan tekstur ekstra bisa menjadi kategori yang perlu diwaspadai.&nbsp; 5. Label kemasan terdapat istilah seperti lard, shortening animal fat, pork fat Pada produk kemasan, walaupun tidak selalu jelas, jika Anda menemukan istilah-istilah seperti di atas maka kemungkinan besar terdapat unsur lemak babi.&nbsp; 6. Rasa gurih atau umami yang lebih dalam daripada biasanya Minyak babi diklaim memberikan rasa lebih gurih dan umami yang dalam pada makanan. Jika rasa gorengan atau kue terasa jauh lebih sedap dari umumnya dan sulit dijelaskan hanya karena bumbu, maka perlu kewaspadaan. 7. Kue atau gorengan yang tampak sangat bersinar atau berminyak secara berlebihan Karena lemak babi memiliki sifat yang memungkinkan hasil gorengan lebih tahan lama dan kurang mudah rusak, makanan seperti ini bisa tampak lebih &ldquo;berkilau&rdquo; atau berminyak dibanding gorengan biasa.&nbsp; <h3>Tips Agar Terhindari dari Makanan yang Mengandung Minyak Babi</h3> - Selalu cek logo halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga resmi lainnya.&nbsp; - Pastikan membaca daftar bahan pada kemasan. Jika ada kata &ldquo;lard&rdquo;, &ldquo;pork fat&rdquo;, &ldquo;animal fat&rdquo;, maka perlu dihindari. - Bila makan di warung atau restoran, jangan ragu bertanya langsung, &ldquo;Minyak apa yang digunakan?&rdquo; atau cari info sertifikasi halal. - Hati-hati terutama dengan makanan gorengan cepat saji, kremesan, pastry murah, atau produk impor yang tidak mencantumkan informasi jelas. - Gunakan aplikasi atau situs resmi halal untuk cek produk jika perlu. Dengan memperhatikan ciri-ciri di atas, Anda bisa lebih waspada, terutama jika menjaga prinsip kehalalan dalam konsumsi makanan. Meskipun tidak semua gorengan yang renyah pasti memakai minyak babi, kewaspadaan dan pembacaan label yang teliti sangat membantu mencegah konsumsi yang tidak sesuai keyakinan.

Ketahui ciri-ciri makanan yang mengandung minyak babi agar lebih waspada memilih makanan baik di restoran, warung, maupun produk kemasan

Ciri-Ciri Makanan Mengandung Minyak Babi yang Harus Diketahui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/9EOv6zgs0zDkZObtN1YqShjAqq4jkzwPJbNzlxjL-561846767.jpg" alt="Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto memimpin konferensi pers pengungkapan kasus beras oplosan di Sidoarjo. (Humas Polda Jatim)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto memimpin konferensi pers pengungkapan kasus beras oplosan di Sidoarjo. (Humas Polda Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Jawa Timur mengungkap kasus beras oplosan yang dilakukan oleh sebuah pabrik di Sidoarjo, Selasa (4/8). Satu orang berinisial MLH selaku pemilik CV Sumber Pangan Group ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan, pengungkapan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menindak tegas kecurangan dalam distribusi pangan nasional. &ldquo;Pengoplosan beras ini sangat merugikan masyarakat dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap produk pangan nasional," ujar Irjen Pol Nanang, dalam konferensi pers di Sidoarjo, Senin (4/8). Kasus ini bermula saat Satgas Pangan Polresta Sidoarjo melakukan kegiatan sidak di Pasar Tradisional Larangan pada 25 Juli 2025. Di sana, petugas menemukan produk beras premium merk SPG dengan kualitas mencurigakan. Temuan itu kemudian diuji kualitasnya di Bulog Surabaya dan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Jatim. Hasilnya, beras tersebut tidak lolos standar SNI untuk kategori premium. "Beras merek SPG terbukti diproduksi dengan mencampurkan beras kualitas medium dengan beras pandan wangi untuk menghasilkan aroma khas (lalu dijual dengan harga beras premium)," imbuhnya. Pencampuran beras dilakukan manual dengan perbandingan 10:1, tanpa sertifikasi mutu dan halal resmi. Mesin produksinya yang digunakan juga belum pernah diuji kelayakannya oleh lembaga berwenang. &ldquo;Kemasan produk premium dengan merek SPG, tercantum tanda SNI dan logo halal (di bagian pojok bawah kiri). Namun faktanya (beras premium tersebut) belum mempunyai sertifikat,&rdquo; tegas Irjen Pol Nanang. Dalam konferensi ini, Polda Jatim bersama Polresta Sidoarjo menyita total 12,5 ton beras dalam berbagai bentuk dan kemasan, serta peralatan produksi dan dokumen pendukung lainnya. &ldquo;Kami juga sudah memeriksa Enam saksi, dua ahli dari BSN (Badan Standardisasi Nasional), dan Disperindag Provinsi Jawa Timur, serta menyita hasil uji lab sebagai barang bukti,&rdquo; tukasnya.

Polda Jatim mengungkap kasus beras oplosan di Sidoarjo, satu tersangka ditangkap dan 12,5 ton beras disita.

Pemilik Pabrik di Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan, Cap SNI dan Halal Palsu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/sambal-bakar-1709429510.jpeg" alt="Restoran Sambal Bakar Indonesia kini resmi mendapatkan sertifikat Halal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Restoran Sambal Bakar Indonesia kini resmi mendapatkan sertifikat Halal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Restoran Sambal Bakar Indonesia akhirnya&nbsp;resmi&nbsp;mendapatkan sertifikat Halal sejak berdiri pada Juli 2022 lalu.&nbsp;Director Of Corporate Communication &amp; Relations Restoran Sambal Bakar Indonesia, Benjamin Master Adhisurya dalam keterangan tertulisnya mengatakan, dia optimistis restorannya bisa terus berkembang dan semakin dipercaya oleh konsumen. "Sertifikat Halal ini&nbsp;menjadi simbol integritas komitmen kami untuk selalu memberikan makanan berkualitas serta pelayanan dan kepuasan terbaik kepada pelanggan," jelasnya, Jumat (8/12). Meskipun harga menu yang ditawarkan relatif ramah di kantong, tetapi pihaknya memastikan seluruh proses produksi di Sambal Bakar Indonesia selalu memperhatikan nilai kebersihan, termasuk food safety, dan food quality yang secara pabrikan menggunakan teknologi tinggi. Sementara itu, Director Of Operational &amp; Production Sambal Bakar Indonesia Bara Al Azis&nbsp;menyebut pihaknya telah memenuhi syarat mendapatkan logo Halal. Tak hanya dari segi bahan makanan, tetapi mulai dari suplier, cara pengolahan, alat yang digunakan, hingga nama menu di Sambal Bakar Indonesia semuanya sudah lulus verifikasi Halal. &ldquo;Sangat tidak mudah untuk mendapatkan ini, bahkan kami telah menyiapkan tim sukses halal yang sudah bekerja keras dalam 3 bulan ini karena komitmen kami tinggi untuk memberikan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Alhamdulillah kini kami telah mendapatkan sertifikasi tersebut," tuturnya. Untuk diketahui, saat ini Sambal Bakar Indonesia telah memiliki 19 outlet dan akan segera menambah sejumlah outlet lagi di berbagai kota di Indonesia. Nantinya seluruh gerai Sambal Bakar Indonesia akan dicantumkan logo halal. &ldquo;Kami memastikan kualitas Sambal Bakar Indonesia akan semakin meningkat sehingga bisa menjadi one stop solution makanan nusantara bagi seluruh masyrakat Indonesia," tutup Benjamin.

Restoran Sambal Bakar Indonesia sudah resmi mendapatkan sertifikat Halal sejak berdiri pada Juli 2022 lalu

Komitmen Hadirkan Kuliner Berkualitas Usai Resmi Kantongi Sertifikat Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/label-halal-kemenag.jpg" alt="Logo Halal (KEMENAG)" width="100%">
<figcaption>Logo Halal (KEMENAG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masyarakat bakal melihat label baru di sejumlah kemasan produk konsumsi. Selama ini publik sudah akrab dengan label halal dari Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Sebentar lagi ada label baru, yakni label Taat Zakat yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Peluncuran logo atau label Taat Zakat itu digelar di kantor Baznas pusat di Jakarta pada Senin (19/6). Ketua Baznas Noor Achmad mengatakan, label tersebut bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menunaikan zakat perusahaannya lewat Baznas. Sehingga bisa ikut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. &rsquo;&rsquo;Perusahan-perusahaan itu perlu bersama-sama melakukan dakwah zakat dengan Baznas seperti halnya yang dilakukan oleh MUI,&rsquo;&rsquo; katanya. Seperti diketahui, di MUI ada Label Halal. Noor berharap sebelum diberikan label halal, semestinya sebuah produk harus ada label Taat Zakat terlebih dahulu. Menurut Noor, kehadiran MUI pada forum ini menjadi sangat sentral dan sangat penting. Karena akan bersama Baznas ke depan untuk melakukan kemitraan dalam hal pemberian Label Halal dan Label Taat Zakat serta bersinergi dengan Kementerian Agama. &rsquo;"Ke depan kalau Label Halal digunakan seluruh produk Indonesia, mestinya harus bersama-sama bahwa Label Zakat juga ada di dalamnya,&rsquo;: jelasnya. Karena semua pihak sudah tahu bahwa dengan UU Jaminan Produk halal itu, suatu perusahaan disebutkan halal manakala memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Noor menyampaikan, pemberian label Taat Zakat itu adalah bentuk dakwah zakat. Pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan mengatakan pada tahun ini pihaknya menargetkan 200 perusahaan yang akan membayar zakat perusahaan melalui Baznas. "Tahun 2021 perusahaan yang membayar zakat di Baznas ada 96 perusahaan, tahun 2022 naik menjadi 136 perusahaan, Tahun ini kita targetkan bisa menyentuh 200 perusahaan untuk membayar zakat di kami," ujarnya. Sementara itu Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menjelaskan, MUI telah mengeluarkan fatwa lewat ijtima ulama ke-7 tahun 2021 mengenai wajib zakat perusahaan. "Kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dia mengatakan, kekayaan perusahaan yang dimaksud di sini adalah aset lancar perusahaan, dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain dan kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha, termasuk sewa atau usaha lainnya. "Dan yang dimaksud harta perusahaan yang wajib dibayarkan zakatnya itu telah berlangsung satu tahun hijriyah, jadi aktivanya lancar dan bisa diaudit," ujarnya.

Karena semua pihak sudah tahu bahwa dengan UU Jaminan Produk halal itu, suatu perusahaan disebutkan halal manakala memenuhi ketentuan syaria

Sebelum Kantongi Logo Halal, Produk Diharapkan Punya Label Taat Zakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/hoaks-logo-halal.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DESAIN memang bisa dipahami sesuai dengan pemahaman penikmatnya. Tapi, mengklaim secara serampangan tentu patut dipertanyakan. Misalnya, desain logo halal baru yang disebut mirip penutup kepala yang dipakai oleh Paus Paulus. Penutup kepala seperti itu disebut mitra. Informasi tersebut beredar menggunakan capture foto.  ”LOGO HALAL BARU DIBUAT SEPERTI TOPI PAUS PAULUS,’’ tulis akun Facebook Anto Pki Ceryco pada 16 Maret 2022 sembari menyertakan gambar kolase (bit.do/DibuatSepertiTopi).  Informasi itu juga menyertakan capture posting-an Twitter. Kolase tersebut memperlihatkan gambar paus menggunakan topi mitra dan bentuk animasi dari tutup kepala itu.  Jawapos.com telah mengulas soal desain halal tersebut. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa penetapan logo itu berdasar Surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Surat keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022 tersebut ditandatangani oleh kepala BPJPH dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.  Aqil Irham menjelaskan, label halal Indonesia secara filosofis mengadaptasi nilai-nilai keindonesian. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas unik, berkarakter kuat, dan merepresentasikan halal Indonesia.  ”Bentuk label halal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu bentuk gunungan dan motif surjan atau lurik gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas. Ini melambangkan kehidupan manusia,” jelasnya.  Dia menambahkan, bentuk gunungan tersusun sedemikian rupa berupa kaligrafi huruf Arab yang terdiri atas huruf ḥa, lam alif, dan lam dalam satu rangkaian. Sehingga jika dilihat secara saksama, itu membentuk kata halal.  Bentuk tersebut mengandung makna bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengerucut (golong gilig) manunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan atau semakin dekat dengan Sang Pencipta. Selengkapnya, Anda dapat membacanya di bit.do/MaknaLogo.  Penjelasan BPJPH tak satu pun menyerempet soal penutup kepala Paus Paulus. Meski begitu, penggantian logo tersebut tidak terlepas dari kontroversi. Bahkan, media sosial diramaikan challenge atau tantangan untuk membuat desain label halal versi kreasi masing-masing.  Desainer-desainer memang punya jiwa kreatif, tapi klaim yang menghubungkan logo halal dengan bentuk penutup kepala Paus patut untuk mendapatkan klarifikasi.  FAKTA  Logo halal yang baru berdasar pemaknaan keindonesiaan. Tak ada kaitan dengan tutup kepala Paus Paulus.

Desain Logo Halal Terinspirasi Gunungan, Bukan Penutup Kepala Paus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MUHAMAD-ROSYID-JAZULI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>RASANYA kita tak henti-hentinya menyaksikan perdebatan terkait isu identitas di negeri ini. Setelah toa, kini yang mutakhir dan panas: kegaduhan perihal logo halal.  Yang pro bersikeras bahwa logo halal baru telah memenuhi aspek legal sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal, yang ”mangkrak” lama sejak pengesahannya pada 2014. Bagi yang kontra, logo baru itu dianggap tak arif dan tak mencerminkan identitas ”kearaban” Islam (Jawa Pos, 14/3). Tak layak huruf Arab halal dibentuk seperti gunungan pewayangan, begitu yang lain berpendapat. <h3>Sunatullah Politik</h3> Di berbagai kelompok masyarakat, terdapat hal-hal sensitif yang jika diprovokasi atau dibangkitkan (stoke up), hampir pasti bermuara pergolakan. Identitas, termasuk suku dan agama, adalah salah satu yang utama. Takdir atau sunatullahnya, memperdebatkannya pada momentum yang kurang tepat dapat berujung pada pergolakan dan kerusuhan.  Di Amerika Serikat (AS), contohnya, publik sepakat untuk tak menggunakan kata tertentu (n-word) ketika menyebut warga kulit hitam. Mereka paham bahwa kegaduhan besar bisa muncul jika melanggarnya. Sementara di Singapura, merendahkan atau mengejek suatu agama atau suku sama lain dilarang keras oleh pemerintah. Melanggarnya adalah tindak kriminal dan hukumannya jelas dan tegas.  Saking sensitifnya isu-isu terkait identitas di atas, pergolakan sosial dan politik sering tersulut karenanya. Kerusuhan rasial di Negeri Singa beberapa tahun pasca kemerdekaannya, misalnya, memakan banyak korban nyawa. Senada dengan itu, selain terjadi penjarahan, beberapa meninggal dunia selama protes-protes terkait Black Lives Matter bergejolak di AS.  Di Indonesia, selain nasionalitas, masyarakat kuat memegang identitas agama dan sukunya. Identitas ini sering menjadi basis paling kuat dari sikap politik kita, misalnya selama pemilu atau ketika kebijakan baru muncul, termasuk logo halal baru ini. Karena itu, adalah sebuah ”sunatullah politik” jika kebijakan baru tersebut memanen polemik. <h3>Sensitivitas</h3> Secara umum, di masyarakat Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Singapura, dan Indonesia, identitas suku (kepribumian) dan agama (Islam) sangat mendarah daging di memori kolektif masyarakatnya (Lee, 2000). Mengutak-atiknya tanpa kebijaksanaan dan pertimbangan matang hampir pasti memancing kekacauan.  Kasus-kasus sebelumnya, seperti yang menimpa Gubernur Basuki (2017), Ibu Meiliana (2018), serta ejekan rasial di Surabaya (2019), menjadi penanda bahwa isu identitas sangat sensitif di masyarakat kita. Bukan hanya harta, tapi jiwa pun melayang karena insiden-insiden tersebut.  Menilik konteks di atas, selain berpotensi bertentangan dengan pakem sosial keagamaan yang populer (bahwa logo halal menyertakan nama MUI dan menggunakan huruf Arab sederhana), logo halal baru ini muncul di tengah suasana politik di Indonesia yang sedang panas-panasnya karena isu suku dan agama. Para pejabat publik negeri ini seyogianya menyadari bahwa segala pernyataan yang dibuatnya akan menyedot perhatian masyarakat umum. Berbeda dengan tokoh non pejabat, mereka berada di bawah sistem yang dijalankan atas mandat rakyat. Karena itu, sensitivitas terhadap kondisi terkini kultur dan sosial masyarakat menjadi mutlak jadi pertimbangan.  Tentu ada preseden bahwa Gus Dur pernah mendobrak ketabuan sosial terkait identitas warga Tionghoa dengan meresmikan perayaan Imlek. Bahkan, dia menjadikannya hari libur nasional. Namun, perlu ditinjau lebih dalam, Gus Dur memutuskan itu bukan tanpa pertimbangan matang. Setidaknya, Gus Dur mengambil keputusan tersebut ketika berada pada level popuaritas sangat tinggi, didukung statusnya kala itu sebagai tokoh reformasi. Kepekaan atau sensitivitas politik terhadap ketokohan dan momentum, oleh karena itu, penting untuk menjadi pertimbangan bagi pejabat publik guna bersikap dan membuat keputusan dan pernyataan krusial. <h3>Kepemimpinan</h3> Perdebatan terkait logo halal ini sebenarnya harus dimaknai sebagai ”berkah” demokrasi. Setiap insan individu dan organisasi dengan mudah dapat menyampaikan keluh dan kritiknya atas kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.  Namun, perlu menjadi perhatian, kebijakan logo halal ini jangan sampai mengarah politis dan liar. Kasus toa bisa menjadi pelajaran. Bukannya mengkritisi kebijakannya, berbagai protes terkait isu toa beberapa waktu lalu malah mengarah pada upaya mendelegitimasi dan mendiskreditkan menteri agama secara pribadi. Beberapa demonstrasi jalanan terkait toa baru-baru ini sayangnya ”berhasil” menjalankan misi tak bijak tersebut.  Perlu ditegaskan senantiasa, Indonesia telah punya sistem politik dan hukum yang sah. Isu logo halal sudah pasti mengarah politis. Namun, para pemimpin negeri ini perlu tegas dan cepat mengarahkannya agar jadi isu politik yang sah, bukan bahan gorengan politik yang liar.  Diperlukan kepemimpinan politik yang kuat untuk terus mengarahkannya pada saluran penanganan yang tepat, misalnya lewat partai politik oposisi –sebagaimana yang telah berjalan. Perdebatan bukan dibawa ke jalanan, tapi, misalnya, ke ruang sidang parlemen, baik di level daerah maupun nasional. Jika tak bisa diselesaikan di forum tersebut, jalur hukum bisa ditempuh.  Di satu sisi, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tentunya harus terus lebih berhati-hati dan jeli dalam menyusun kebijakan-kebijakannya. Sebab, potensi polemiknya tinggi sekali karena akan selalu bersinggungan dengan agama. Misalnya, kegaduhan sangat dapat dihindari dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan bertahap.  Di sisi lain, pemerintah harus terus mengambil sikap tegas bahwa siapa pun yang ingin menyampaikan protes terkait kebijakan harus lewat jalur politik dan hukum yang sah. Langkah hukum tegas perlu diambil bagi yang melanggar. Tanpa itu, pemerintah akan terus disibukkan dengan kegaduhan sosial dan potensi kerusuhan. Sementara kebijakan yang lebih krusial, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan, berisiko terkesampingkan. (*)  <hr />  *) MUHAMAD ROSYID JAZULI, Pengurus PCINU United Kingdom, mahasiswa doktoral University College London, peneliti Paramadina Public Policy Institute

Logo Halal, Sunatullah, dan Kepemimpinan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-12.13.57.jpeg" alt="Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)" width="100%">
<figcaption>Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Label Halal Indonesia yang baru dirilis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menuai banyak tanggapan. Adapula yang mengkritik jika logo baru tersebut sulit dibaca.  Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, A Tholabi Kharlie mengatakan, berdasarkan analisanya penulisan model kaligrafi yang dipakai pada label ini mengutamakan estetika. Berbeda signifikan memang terjadi jika dibandingkan logo yang lama.  "Logo halal yang baru menggunakan khat Kufi. Khat ini memang tidak ditujukan untuk kepentingan baca tulis, tapi lebih pada kepentingan estetika. Oleh karena itu aspek keterbacaan atau kejelasan tulisan menjadi tidak dominan," kata Tholabi kepada wartawan, Selasa (15/3).  "Terlebih ini digunakan untuk logo yang juga mempertimbangkan aspek kepantasan, keserasian, dan keindahan. Sedangkan logo halal yang lama menggunakan jenis khat Naskhi. Khat yang fungsional tulis-baca," imbuhnya.  Tholabi menjelaskan, dari sisi kaidah khat maupun kaidah imla'i, tidak ada yang keliru dalam penulisan logo tersebut. "Semua huruf tertulis lengkap, ada ha'-lam-alif-lam, tentu dalam bentuk atau model khat Kufi yang tidak rigid secara kaidah khat. Meskipun tentu saja tidaklah sempurna untuk ukuran khat Kufi yang ideal," ucapnya.  Atas dasar itu, respons publik terhadap logo halal yang baru menjadi tantangan bagi BPJPH untuk semakin masif menyosialisasikan kepada masyarakat secara luas. "Reaksi publik ini harus ditangkap positif oleh BPJPH dan pemangku kepentingan untuk semakin gencar menjelaskan kepada publik soal logo halal yang baru ini," tandasnya.  Sebelumnya, BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.  Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.  Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.  “Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH,” ungkap Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (12/3).

Label Halal Indonesia Disebut Bukan Untuk Baca Tulis, tapi Estetika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/jazuli-pks-baru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pks/">PKS</a>) mengkritik logo <a href="https://www.jawapos.com/tag/label-halal/">label halal</a> yang baru dirilis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag). Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyebut, penggantian <a href="https://www.jawapos.com/tag/logo-halal/">logo halal</a> bukan hal yang urgen dari upaya perbaikan kualitas pelayanan jaminan produk halal (JPH).  Apalagi, logo baru ini mendapat reaksi dan kritik luas dari masyarakat bahkan menjadi tranding di sejumlah pemberitaan.  "Label halal baru yang dibuat BPJPH <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementrian-agama/">Kementerian Agama</a> justru kontraproduktif bagi upaya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim di Indonesia," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Selasa (15/3).  Jazuli mengatakan, seharusnya BPJPH yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memulai kinerjanya dengan membangun kepercayaan publik, bahwa negara hadir untuk menjamin JPH bagi masyarakat sebagaimana amanat konstitusi dan UU.  "BPJPH misalnya fokus pada upaya sosialisasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan JPH yang baru lebih sederhana, mudah, dan tidak memberatkan para pelaku usaha <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm/">UMKM</a>," ujarnya.  Selain itu, anggota Komisi I DPR ini menikai, BPJH semestinya menjamin kepercayaan publik bahwa sertifikasi kredibel dan terpercaya karena fatwa halal tetap menjadi domain ulama di Majelis Ulama Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/mui/">MUI</a>).  "Jangan malah muncul dengan hal-hal yang bukan prioritas seperti penggantian logo atau label seperti ini yang jelas membutuhkan sosialisasi, proses administrasi barus, dan seterusnya," tegasnya.  Apalagi, lanjut Jazuli, logo baru ini tidak lebih baik, tidak lebih simpel dan tidak lebih jelas daripada logo lama. Sehingga bisa dipahami oleh konsumen sebagai label halal yang relatif universal bentuk dan modelnya di berbagai negara.  "Ini kan namanya menghabiskan energi yang tidak perlu. Padahal semangat dari UU JPH yang melahirkan BPJPH agar pelayanan publik atas jaminan kehalalan produk lebih baik, lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam membeli produk-produk konsumsi," pungkas Jazuli.

PKS Sebut Tak Seharusnya Kemenag Ganti Logo Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pernyataan-poligami-bukan-ajaran-islam-mui-itu-menyesatkan_m_-e1617689912870.jpg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulam Indonesia (MUI) Anwar Abbas, turut menanggapi dikeluarkannya Label Halal Indonesia, oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Menurutnya, terdapat perbedaan design dengan yang direncanakan selama proses pembahasan.  Anwar mengatakan, saat ini sertifikasi halal memang tidak lagi menjadi ranah MUI setelah adanya Undang-Undang baru. Namun, fatwa MUI masih digunakan untuk penentuan produk halal oleh Kemenag.  "Berdasarkan fatwa dari MUI tersebutlah BPJPH mengeluarkan sertifikat halal terhadap produk-produk tersebut. Dan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat luas, bahwa sebuah produk tersebut telah halal, maka diperlukan dan dipasangkanlah logo di produk tersebut," kata Anwar kepada wartawan, Senin (14/3).  Kendati demikian, Anwar menyesalkan di dalam Label Halal Indonesia ini tidak memuat kata MUI lagi. Menurutnya, dalam pembicaraan di tahap-tahap awal ada 3 unsur yang ingin diperlihatkan dalam logo baru tersebut. Yaitu kata BPJPH, MUI dan kata halal.  "Setelah logo tersebut jadi, kata BPJPH DAN MUI nya hilang dan yang tinggal hanya kata halal yang ditulis dalam bahasa arab yang dibuat dalam bentuk kaligrafi, sehingga banyak orang nyaris tidak lagi tahu itu adalah kata halal dalam bahasa Arab," ucapnya.  Sebelumnya, BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.  Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.  Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.  “Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH,” ungkap Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (12/3).

Anwar Abbas Sesalkan Tak Ada Kata MUI di Label Halal Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/penting-pilih-makanan-halal-bukan-hanya-dari-labelnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi logo halal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo halal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai negara dengan mayoritas muslim, menu halal adalah pilihan penting di Indonesia. Tak hanya individu, tetapi restoran dan pengusaha kuliner juga wajib menyertakan label halal. Isu ini juga sudah mulai diperhatikan oleh negara-negara lain di dunia. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI meminta masyarakat detail dan hati-hati dalam memilih pangan halal. Direktur LPPOM MUI Jakarta Osmena Gunawan, menegaskan agar konsumen maupun produsen memilih produk-produk dan bahan-bahan yang halal untuk dikonsumsi atau diproduksi. Bukan hanya labelnya tetapi prosesnya. &ldquo;Produk yang halal itu sangat penting, nah mayoritas masyarakat sekarang ini belum memiliki kesadaran tentang pentingnya produk berlabel halal. Padahal, sangat penting baik bagi konsumen maupun produsen untuk memilih bahan-bahan yang halal&rdquo;, tegas Osmena dalam keterangan tertulis, Senin (4/2). Menurutnya, saat ini banyak pelaku usaha yang belum mau melakukan sertifikasi halal produk mereka karena menganggap apa yang diproduksi sudah sepenuhnya halal. Padahal, menurutnya, mereka tidak paham standardisasi produk halal yang sebenarnya itu seperti apa. &ldquo;Misalnya, penjual bakso menggiling daging sapi di penggilingan umum, di pasar. Bisa jadi kan penggilingan itu juga dipakai untuk giling ayam tiren atau daging yang tidak halal. Akhirnya, daging sapi yang semula halal terkontaminasi dengan yang tidak halal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk sertifikasi halal, untuk meningkatkan nilai jual produknya juga&rdquo;, ungkapnya. Dalam rangkaian kegiatan Dapur Umami Goes To RPTRA, Tim Ajinomoto-Dapur Umami juga tidak lupa untuk menjelaskan tentang keamanan Monosodium Glutamat (MSG), menampilkan Demo Masak kreasi menu Umami, yakni 'Ayo Makan Sayur'. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan Dapur Umami Goes To Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA di 2 lokasi berlangsung meriah dan seluruh peserta sangat antusias mengikuti seluruh kegiatan tersebut. Hal itu terlihat dari jumlah peserta yang hadir, yakni 170 peserta (di RPTRA Sukapura) dan 180 peserta (di RPTRA Pondok Ranggon), serta testimoni para peserta usia mengikuti rangkaian acara. &ldquo;Dapur Umami Goes To ini kami buat memang untuk menjangkau komunitas yang lebih banyak dan lebih luas, sehingga ibu rumah tangga bisa memilih dan memasak menu sehat dan halal," tutup Section Manager Public Relations Ajinomoto Harris Fadhillah.

Penting, Pilih Makanan Halal Bukan Hanya dari Labelnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#logo halal

Berita Terkini