<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/31/JKT_-Penerimaan-pendaftaran-pencalonan-kepala-daerah-Pilkada-serentak-2024_Salman-Toyibi-08JPG-112382528.jpg" alt="Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan untuk menjadikan hari coblosan pilkada 27 November 2024 sebagai libur nasional. Tujuannya, meningkatkan partisipasi pemilih, terutama mereka yang berlatar belakang pekerja. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah agar mau menetapkan 27 November sebagai hari libur Apalagi, pilkada akan digelar serentak di seluruh Indonesia. "Tadi kita sudah berkoordinasi, surat juga segera kita kirim," ujar Afif di sela kunjungan kerja di Malang kemarin (9/11). Afif optimistis keinginan itu dikabulkan. Jika mengacu pemilu lalu, pemerintah juga menetapkannya sebagai hari libur nasional. Terkait pelaksanaan pilkada yang tinggal 18 hari lagi, Afif menyebut kesiapan secara umum hampir seratus persen. Saat ini sebagian besar logistik pemilu untuk keperluan di TPS telah selesai diproduksi. Di daerah-daerah terluar, logistik telah didistribusikan lebih awal. Tujuannya, mengantisipasi kendala cuaca dan geografis. Sedangkan di daerah perkotaan, distribusi mulai dilakukan sebagian. "Ya target di hari H itu sudah sampai di lokasi (TPS)," imbuhnya. Afif memerinci, untuk bilik pemungutan suara, dari jumlah kebutuhan 1 juta lebih, sudah 100 persen yang diproduksi dan didistribusikan. Kemudian, 5 jutaan kabel tie juga telah selesai. Adapun tinta, kotak suara, dan segel, pengadaan sudah 100 persen. Namun, pengiriman baru 99,8 persen. Kemudian, alat bantu tunanetra sudah 97 persen dan pengiriman telah mencapai 70 persen. Produksi sampul sudah 100 persen dan formulir 90 persen. &rsquo;&rsquo;Jadi, secara keseluruhan, semua produksi itu sudah 98,63 persen dan pengirimannya sudah 84 persen,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Untuk menjamin keamanan logistik, KPU menempatkan aparat kepolisian secara melekat. Terlebih di daerah rawan seperti Papua. Sejumlah alutsista TNI juga telah dikerahkan untuk pengamanan. Komisioner KPU Bidang Logistik Yulianto Sudrajat meminta jajaran daerah untuk cermat. Logistik yang dikirimkan ke TPS tidak hanya harus tepat waktu, tapi juga tepat jenis dan jumlahnya. &rsquo;&rsquo;Maka, perlu tata kelola logistik yang baik,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Pasalnya, setiap TPS memiliki jumlah pemilih yang berbeda. Sesuai aturan, jumlah surat suara harus sesuai dengan DPT plus surat suara cadangan 2,5 persen. &rsquo;&rsquo;Itu harus pas agar nanti di TPS tidak terjadi kekurangan atau kelebihan surat suara,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Karena distribusi logistik berbarengan dengan musim hujan, Yulianto meminta petugas untuk memperhatikan keamanan dari potensi kerusakan akibat air. (far/c7/oni)

KPU tengah mengupayakan untuk menjadikan hari coblosan pilkada 27 November 2024 sebagai libur nasional.

Logistik Pilkada Sudah 98 Persen Siap, Ketua KPU Afifuddin Berharap Hari Pencoblosan Libur Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/45_kpu-3420461205.jpg" alt="INSPEKSI: Ketua KPU RI M. Afifuddin (kanan) mengecek surat suara di percetakan PT Inpera Pratama Indonesia di Pandaan, Pasuruan, Kamis (17/10). (EKO HENDRI SAIFUL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>INSPEKSI: Ketua KPU RI M. Afifuddin (kanan) mengecek surat suara di percetakan PT Inpera Pratama Indonesia di Pandaan, Pasuruan, Kamis (17/10). (EKO HENDRI SAIFUL/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memasuki 40 hari jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ingin memastikan bahwa produksi logistik berjalan maksimal. Kemarin (17/10) KPU RI turun langsung untuk melakukan supervisi. KPU RI mengunjungi dua lokasi yang menjadi tempat pencetakan surat suara. Yakni, percetakan PT Antar Surya Jaya di Jalan Rungkut Industri, Surabaya, dan PT Inpera Pratama Indonesia di Jalan Stadion, Pandaan, Pasuruan. Keduanya memproduksi surat suara untuk pilkada sebagian daerah di luar Jawa. Di antaranya, Kalimantan dan Papua. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memimpin langsung sidak didampingi komisioner KPU Jatim dan Bawaslu RI. Dalam keterangannya, Afif mengatakan bahwa produksi surat suara sudah mencapai lebih dari 50 persen. "Kita ingin memastikan produksi dan pengiriman logistik pilkada maksimal," kata Afif. "Sisa 40 hari, saya optimistis selesai tepat waktu," tambahnya. Terkait distribusi logistik, Afif menyebutkan bahwa KPU RI sudah menjalin kerja sama dengan Polri dan TNI. Pengiriman untuk daerah-daerah yang sukar dijangkau akan dibantu TNI dan Polri. Khusus untuk Jatim, Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi juga memastikan bahwa produksi surat suara berlangsung aman. Prosesnya sudah mencapai 60 persen. Pengiriman ke daerah terpencil dan terjauh menjadi prioritas. "Sudah dicek semuanya. Pencetakan di beberapa titik ini juga dilakukan untuk memudahkan distribusi," kata Aang. Waspadai Cuaca hingga Integritas Anggota KPU Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, cuaca akan menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran logistik pilkada ini. Terlebih, untuk penyaluran di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Karena pilkada ini kan November, jadi pengiriman logistiknya tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran," ujarnya dalam diskusi di Kementerian PPPA di Jakarta kemarin (17/10). Karena itu, perencanaan penyaluran logistik tersebut diminta sangat matang. Titi mendesak KPU agar memiliki mitigasi risiko dan menyusun strategi secara detail. Selain cuaca, KPU didorong untuk menyupervisi penyelenggara pemilu di daerah. Terutama di daerah Maluku hingga Papua. Menurut Titi, di daerah-daerah tersebut, tantangannya bukan hanya perkara geografis dan bentang alam, melainkan juga integritas KPU-nya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015167160/kpu-sebut-debat-pilkada-jakarta-momentum-bahas-masa-transisi-pemerintahan">KPU Sebut Debat Pilkada Jakarta Momentum Bahas Masa Transisi Pemerintahan</a> Sebab, Papua menjadi daerah yang paling banyak dilaporkan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilunya pada Pemilu 2019 dan pilkada 2020. "KPU juga harus memastikan integritas penyelenggara pemilu, khususnya di Papua," sambungnya. (hen/mia/bay)

Memasuki 40 hari jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, KPU RI memastikan bahwa produksi logistik berjalan maksimal.

KPU Periksa Logistik Pilkada di Jawa Timur, Pastikan Produksi Surat Suara Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/logistik_aman.jpg" alt="PESTA DEMOKRASI: Ketua KPU Arief Budiman (kanan) dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting (dua dari kiri) mendengarkan penjelasan Kabiro Teknis dan Humas Nur Syarifah (kiri) di Kantor KPU, Jakarta, kemarin (7/12). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PESTA DEMOKRASI: Ketua KPU Arief Budiman (kanan) dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting (dua dari kiri) mendengarkan penjelasan Kabiro Teknis dan Humas Nur Syarifah (kiri) di Kantor KPU, Jakarta, kemarin (7/12). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemungutan dan penghitungan suara pilkada 2020 digelar serentak besok (9/12). Hanya satu daerah yang pelaksanaannya diundur: Kabupaten Boven Digoel, Papua.  Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengungkapkan, situasi di Boven Digoel masih diselimuti ketidakpastian menyusul masih berlangsungnya sengketa yang diajukan pasangan calon Yusak Yaluwo-Yacob Waremba.  Keduanya tidak terima dicoret dari kontestasi setelah diketahui belum menjalani masa jeda lima tahun bagi eks koruptor.  ’’Sekarang masih musyawarah (sengketa),” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (7/12).  Proses sengketa digelar Bawaslu Boven Digoel. Sebagaimana ketentuan, proses sengketa di Bawaslu membutuhkan waktu 12 hari. Durasi tersebut masih bisa bertambah jika dilakukan banding ke PT TUN setelah ada keputusan Bawaslu Boven Digoel. Bawaslu RI sendiri memperkirakan keputusan final baru bisa didapat bulan depan.  ’’Proses penetapan penundaan tidak di KPU RI, tapi di penyelenggara yang sedang diambil alih KPU Papua,” imbuh Evi.  Lantas, bagaimana kesiapan pelaksanaan coblosan di 269 daerah lain? Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pengadaan logistik sudah dipenuhi 100 persen. Termasuk kekurangan 60 ribu paket thermo gun dan sarung tangan lateks yang sempat bermasalah pekan lalu. ’’Semuanya sudah ada di kabupaten/kota dan sebagian sudah bergerak ke kecamatan,” ujarnya.  Pram menambahkan, distribusi ke kelurahan juga mulai dilaksanakan. Khususnya di kawasan yang memiliki akses terjal. Pihaknya menargetkan, hari ini (8/12) semua logistik sudah tiba di kantor kelurahan. Sementara pengiriman ke TPS baru dilakukan nanti malam atau besok pagi. ’’Karena jarak desa/kelurahan ke TPS biasanya tidak jauh,” imbuhnya.  Selain pertimbangan jarak, KPU sengaja mengirimkan logistik ke TPS menjelang coblosan untuk menghindari aksi kriminalitas. Mengingat petugas keamanan di TPS relatif minim.  Dalam distribusi logistik, Pram mengklaim tidak ada persoalan berarti. Kalaupun ada, hanya terkait cuaca. Di beberapa lokasi, distribusi dilakukan dalam kondisi hujan.  Dia menilai, distribusi logistik pilkada yang hanya mencoblos satu surat suara jauh lebih ringan dibanding Pemilu 2019 yang mencoblos lima surat suara. ’’Jadi, temen-temen di daerah sudah pengalaman sekali,” tuturnya.  Sementara itu, potensi terjadinya pelanggaran di tempat pemungutan suara (TPS) masih sangat tinggi. Apalagi, hasil identifikasi yang dilakukan Bawaslu menyebutkan ada 49.390 TPS yang masuk kategori rawan.  ’’Pemetaan kerawanan tersebut diambil dari sedikitnya 21.250 kelurahan/desa di 30 provinsi,’’ kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin.  Jumlah tersebut, lanjut dia, masih bisa bertambah. Pasalnya, data itu belum termasuk kondisi TPS di wilayah Papua dan Papua Barat. Pengambilan data di dua provinsi tersebut belum tuntas karena terbatas akses jaringan internet.  Afif menjelaskan, 49.390 TPS dinyatakan rawan berdasar hasil pemetaan jajaran pengawas di daerah. Setidaknya, ada sembilan kategori yang menjadi indikator kerawanan. Yang paling banyak adalah TPS yang memiliki daftar pemilih tidak klir seperti masih masuknya pemilih meninggal, pindah domisili, dan sebagainya. ’’Jumlahnya 14.534 TPS,” imbuhnya.  Kategori lain yang cukup signifikan adalah 11.559 TPS tak memiliki akses internet untuk penggunaan sirekap, 6.291 TPS yang terdapat pemilih memenuhi syarat tapi tak didaftar, 5.744 TPS sulit dijangkau geografisnya, dan 3.338 TPS yang petugasnya tidak bisa menggunakan sirekap saat pelatihan.  Kemudian, ada juga 3.039 TPS yang tidak memiliki aliran listrik, 2.442 TPS tidak akses bagi difabel, 1.420 TPS tidak memenuhi protokol kesehatan, dan 1.023 TPS yang petugasnya terpapar Covid-19. ’’Jadi, TPS rawan adalah setiap kondisi yang rawan mengganggu pelaksanaan pemungutan suara,” imbuhnya.  Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, berbagai kerawanan tersebut tak hanya mengganggu teknis pelaksanaan. Di beberapa kasus bahkan dapat berujung pada pelanggaran. Untuk kategori TPS rawan karena jarak yang tidak terjangkau misalnya, hal itu bisa berdampak pada menurunnya minat masyarakat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Bb8Y-yk9EWQ

Logistik Pilkada Serentak Aman, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kotak-Suara-Pilkada-Depok-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyelenggara pemilu di sebagian daerah pilkada 2020 tengah waswas. Pasalnya, saat pelaksanaan pemungutan suara kurang dari dua pekan lagi, kesiapan logistik masih menemukan kendala di lapangan.  Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Masykuruddin Hafidz menyatakan, hingga kemarin (25/11) pihaknya telah menerima 46 laporan persoalan terkait pengadaan logistik. Jumlah tersebut bisa saja bertambah karena prosesnya masih berjalan.  Persoalan yang dihadapi daerah, lanjut Masykuruddin, cukup beragam. Mulai salah cetak surat suara, kualitas surat suara yang buruk, salah kirim logistik, logistik rusak, hingga keterlambatan produksi. ”Ini beberapa contoh persoalan di daerah,” ujarnya dalam sosialisasi pengelolaan logistik pilkada kemarin.  Di Kota Tarakan, misalnya, ada banyak surat suara yang terdapat bercak tinta, buram, tidak simetris, hingga foto paslon hilang. Kemudian ada juga kasus kurangnya jumlah surat suara yang terjadi di Jambi, belasan ribu <a href="https://www.jawapos.com/tag/surat-suara-rusak/">surat suara rusak</a> di Dumai, dan keterlambatan pencetakan di Boven Digul. ”Di Boven Digul salah satu calon meninggal dunia sehingga ada pergantian,” kata mantan koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jppr/">JPPR</a>) itu.  Bawaslu berharap proses strategi dalam distribusi logistik diatur KPU. Misalnya, wilayah dengan kondisi terpencil atau kepulauan harus mendapat prioritas. ”Semoga tidak ada lagi pemungutan suara susulan hanya karena logistik belum hadir,” harapnya.  Tenaga Ahli KPU Muhammad Fadillah menyambut positif hasil pengawasan Bawaslu. Dia menilai apa yang disampaikan Bawaslu RI akan menambah informasi bagi pihaknya. ”Kami membutuhkan pengawasan intens agar pengelolaan yang dilakukan daerah dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.  Sementara itu, Kepala Bagian Renops Sops Polri Kombes Kristono mengatakan, jajaran Polri telah mengawal <a href="https://www.jawapos.com/tag/logistik-pilkada/">logistik pilkada</a>. Mulai di proses produksi, distribusi, hingga penyimpanan logistik di gudang KPU. ”Ada 1.586 personel yang menjaga gudang KPU,” kata dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/11/2020/kpu-kabupaten-ngawi-mulai-terima-logistik-pilkada-2020/">KPU Kabupaten Ngawi Mulai Terima Logistik Pilkada 2020</a>  Kristono menambahkan, selama persiapan logistik, ada sejumlah pelanggaran yang diantisipasi Polri. Mulai pencurian logistik, pemalsuan, perusakan, penggandaan, korupsi logistik, hingga pelanggaran protokol kesehatan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=lR-GtohKy6k

Logistik Pilkada Masih Bermasalah, Muncul Problem Surat Suara Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kotak-Suara-Pilkada-Depok-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (</figcaption>
</figure>JawaPos.com–KPU Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mulai menerima sejumlah logistik yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ngawi 2020. Di antaranya berupa  kotak suara, bilik suara, dan tinta.  Anggota KPUD Kabupaten Ngawi Aman Ridho, seperti dilansir dari Antara di Ngawi mengatakan, sudah ada beberapa logistik yang diterima dari divisi penyedia. Saat ini, sejumlah logistik pilkada tersebut disimpan di gudang KPU Kabupaten Ngawi di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.  ”Jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi 2020 logistik perlengkapan pemungutan suara siap,” ujar Aman Ridho seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (14/11).  Selanjutnya, kata Aman Ridho, petugas KPUD Ngawi akan memeriksa sejumlah logistik itu untuk digunakan pada Pilkada Kabupaten Ngawi pada 9 Desember. Hasil pengecekan sementara, logistik yang sudah diterima KPU Ngawi terdiri atas tinta, 5.394 bilik suara, dengan komposisi tiga bilik suara untuk setiap TPS sementara ada 1.789 TPS.  ”Sedangkan kotak suara untuk TPS nanti tiap TPS mendapat jatah satu dan ditambah masing-masing kecamatan satu kotak suara,” kata Aman Ridho.  Menurut dia, selain logistik untuk penyelenggaraan pilkada, KPU juga menerima beberapa alat pelindung diri, berupa masker, sarung tangan, tisu, dan lain-lain.  Mengenai surat suara, kata Aman Ridho, direncanakan awal pekan depan mulai dicetak. Hal itu menyusul dengan telah ditandatanganinya kontrak dengan PT Temprina. Adapun waktu pencetakan mencapai beberapa hari dan setelah itu akan diperiksa dan dilipat.  Pilkada Kabupaten Ngawi 2020 hanya diikuti satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yakni pasangan Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko alias Antok yang berslogan OK. Pasangan OK didukung 10 partai politik pengusung, yakni PDI Perjuangan (20 kursi), Golkar (lima kursi), PKB (empat kursi), Gerindra (empat kursi), PKS (empat kursi), PAN (tiga kursi), Nasdem (dua kursi), PPP (satu kursi), Hanura (satu kursi), dan Demokrat (satu kursi).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W9rjGQskF_U

KPU Kabupaten Ngawi Mulai Terima Logistik Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/logistik-1_1-1.jpg" alt="Petugas KPU Kota Surakarta memindahkan ribuan kotak suara dari truk ke gudang KPU untuk persiapan Pilkada 2020, pada Jumat (13/11). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas KPU Kota Surakarta memindahkan ribuan kotak suara dari truk ke gudang KPU untuk persiapan Pilkada 2020, pada Jumat (13/11). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyebutkan sejumlah logistik baik untuk proses pemilihan wali kota maupun alat pelindung diri (APD) sudah mulai berdatangan di kantor KPU. Logistik tersebut untuk persiapan dan keperluan Pilkada 2020.  Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti seperti dilansir dari Antara di Solo mengatakan, perlengkapan logistik yang sudah diterima KPU Surakarta antara lain bilik suara sebanyak 2.424 buah, kotak suara 2.552 buah, face shield  atau tameng wajah 11.079 buah, cairan disinfektan, hand sanitizer atau penyanitasi tangan, tisu, dan ember untuk cuci tangan.  ”Logistik untuk proses Pilkada dan APD itu, berdatangan sejak 7 November. Kalau soal surat suara baru akan dicetak pada 16 November," tutur Nurul Sutarti pada Jumat (13/11).  Dia mengatakan logistik sebanyak 2.424 bilik suara tersebut merupakan pengadaan baru. KPU membutuhkan sebanyak 6.155 bilik suara dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Surakarta pada 9 Desember. KPU Surakarta masih mempunyai 3.731 bilik suara stok lama berbahan aluminium layak pakai.  ”Setiap TPS diberikan lima bilik suara untuk mempercepat pencoblosan. Pilwakot Surakarta terdapat 1.231 tempat pemungutan suara (TPS),” kata Nurul.  Menurut dia, untuk APD berupa 1.400 cairan disinfektan, 3.000 ember cuci tangan. Yang belum dikirim berupa alat thermogun, kantong sampah, sarung tangan plastik, dan lainnya.  Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU menurunkan beberapa tim di sejumlah provinsi termasuk Jawa Tengah. Tim memantau persiapan logistik di sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.  ”Kami melihat Kota Surakarta dan Jawa Tengah secara umum ketersediaan logistik baik untuk persiapan pilkada dan APD datang sesuai jadwal. Kekurangan logistik yang belum datang sudah disampaikan KPU Surakarta. Mudah-mudah sesuai jadwal yang sudah diatur," ujar Pramono.  Pihaknya optimistis pada waktunya masalah logistik tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Logistik yang dipersiapkan ada dua jenis yakni alat kelengkapan proses pemungutan suara, antara lain surat suara, kotak suara, alat coblos, bilik suara, tinta, segel, dan sebagainya. Selain itu, berupa APD antara lain, masker, sarung tangan, hand sanitizer, face shield, baju pelindung, thermogun, dan lainnya.  ”Kami optimistis semua bisa dipenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan,” kata Pramono.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=tLy_yf3Wclo

Sejumlah Logistik Pilkada 2020 Berdatangan di KPU Surakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-bojonegoro-kebut-distribusi-logistik-pilkada_m_222826.jpeg" alt="Komisioner KPU Bojonegoro bersama petugas keamanan sedang mengecek logistik pilkada sebelum didistribusikan." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Bojonegoro bersama petugas keamanan sedang mengecek logistik pilkada sebelum didistribusikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Distribusi logistik Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Bojonegoro belum tuntas. Beberapa daerah belum menerimanya. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mempercepat proses distribusi. Targetnya selesai nanti malam. "Semua sudah terjadwal oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK). Hingga hari ini hanya sejumlah wilayah saja yang belum. Kami berharap malam ini semua tempat pemungutan suara (TPS) sudah terdistribusi logistik," kata Komisioner Devisi Keuangan dan Logistik KPU Bojonegoro Supardi di Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), Selasa (26/6). Untuk wilayah yang lokasinya sulit terjangkau dengan kendaraan, kini proses distribusi logistik pilkada telah selesai. Sekarang tinggal wilayah yang mudah terjangkau. Seperti kawasan kota dan beberapa wilayah lain yang sudah terjadwal sebelumnya. "Wilayah yang sulit terjangkau sudah kami dahulukan. Kami bersama komisioner lain juga telah mengecek kesejumlah PPK. Semua sudah memastikan akan selesai nanti malam," ujarnya. Supardi berharap proses distribusi logistik pilkada berjalan lancar dan aman. Logistik sendiri akan disebar ke 2.408 tempat pemungutan suara (TPS) di 430 desa/kelurahan. Kemudian untuk setiap TPS mendapat dua kotak logistik. "4.816 Logistik kami distribusikan ke TPS," terangnya. Selain itu, setiap panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan mendapat delapan kotak logistik. Bonojenoro sendiri memiliki 28 kecamatan. Maka jumlah kotak suara untuk PPK sebayak 224 buah. "Jadi total logistik TPS dan PPK sebanyak 5.040 unit," jelasnya.

KPU Bojonegoro Kebut Distribusi Logistik Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengiriman-logistik-pilkada-dikawal-dengan-aparat-bersenjata-lengkap_m_222384.jpeg" alt="Aparat kepolisian bersenjata lengkap mengawal pengiriman logistik Pilkada 2018." width="100%">
<figcaption>Aparat kepolisian bersenjata lengkap mengawal pengiriman logistik Pilkada 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Menembus berbagai kawasan terpencil untuk mengedarkan surat suara tak hanya membutuhkan kesiapan alat transportasi. Tapi juga koordinasi dengan aparat keamanan. Sebab, gangguan bisa datang dalam bentuk apa saja. Di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, misalnya, Jumat lalu (22/6) ada insiden penembakan pesawat Twin Otter yang hingga kini pelakunya masih dalam pengejaran. Buntutnya, bagian depan pesawat berlubang. Tepat di dekat kursi kopilot. Hingga melukai kaki kanan Irena Nur Fadila, kopilot pesawat yang melayani rute Timika-Kenyam itu. Padahal, pada 27 Juni ini, 29 kabupaten/kota di Papua akan menghelat pilkada serentak. Juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub). "Setelah dilakukan penanganan medis terhadap kopilot dan pengecekan terhadap kondisi pesawat, pesawat Twin Otter Dimonim Air PK-HVU akhirnya lepas landas menuju Timika dengan tidak membawa penumpang," kata Kabidhumas Polda Papua Kombespol A.M. Kalam kepada Cenderawasih Post (Jawa Pos Group). Nduga merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. "Saya menilai ini merupakan upaya untuk menggagalkan pilkada," kata Kapolres Jayawijaya AKBP Jan Bernard Reba. Tapi, Jan maupun Kalam memastikan bahwa kondisi Kenyam dan Nduga sudah kondusif. Termasuk untuk menghelat pilgub. "Kabupaten Nduga tetap aman dan terkendali di bawah pengawasan keamanan TNI dan Polri yang telah ditempatkan di sana," kata Jan. Di Kutai Timur, Kalimantan Timur, polisi juga bakal <a href="https://jawapos.com/features/24/06/2018/perjuangan-pengiriman-logistik-pilkada-di-daerah-terisolasi" target="_blank">mengawal ketat</a> proses pilkada. Mulai pendistribusian logistik hingga ke tujuan sampai seusai pemilihan. "Semua (aparat yang mengawal, Red) bersenjata lengkap," kata Kapolres Kutai Timur AKBP Teddy Ristiawan kepada Kaltim Post (Jawa Pos Group). Pola pengamanan di tiap kota/kabupaten, bahkan di tiap tempat pemungutan suara (TPS), juga berbeda. Di Jambi, contohnya, yang pada 27 Juni nanti menghelat tiga pilkada. "Tiap TPS bisa dijaga satu personel, bisa juga lima," ujar Kapolda Jambi Brigjen Pol Muchlis A.S. seperti dilansir Jambi Ekspres (Jawa Pos Group). Itu, terang Muchlis, didasarkan pada tingkat kerawanan. Yang pasti, Polda Jambi menyiapkan 1.500 personel untuk mengamankan proses pemungutan suara di tiga daerah yang menggelar pilkada: Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Mengenai <a href="https://jawapos.com/nasional/pemilihan/24/06/2018/jadi-tahanan-kpk-calon-kepala-daerah-tak-diizinkan-mencoblos" target="_blank">potensi konflik</a> di tiga wilayah itu, menurut Muchlis, semua memiliki potensi yang berbeda-beda. Tapi, pihaknya tetap berupaya meminimalkan akarakar konflik tersebut.&nbsp;

Pengiriman Logistik Pilkada Dikawal dengan Aparat Bersenjata Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perjuangan-pengiriman-logistik-pilkada-di-daerah-terisolasi_m_222382.jpeg" alt="Sejumlah petugas KPU Kayong Utara memuat logistik Pilkada ke speedboat di Pelabuhan TPI Sukadana" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas KPU Kayong Utara memuat logistik Pilkada ke speedboat di Pelabuhan TPI Sukadana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada serentak di berbagai kawasan terpencil harus dilalui dulu dengan perjuangan mengatasi kesulitan mengirimkan surat suara. Harus berhitung dengan cuaca, kondisi jalan, dan biaya tambahan. --- DARI atas helikopter, Izak Hikoyabi cemas. Mengkhawatirkan kondisi surat suara yang tersimpan dalam puluhan kotak itu Sebab, kotak-kotak itu harus dilempar dari helikopter yang melayang 2-3 meter di atas tanah. "Tapi ternyata, di bawah masyarakat distrik setempat sudah siap berjaga, menyambut penyelenggara tingkat distrik dan perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan tersebut," tutur Izak, yang kala itu menjadi kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, kepada Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group). Di Distrik Airu, Kabupaten Jayapura, empat tahun silam itu, helikopter tak mendarat karena harus segera bersicepat mengedarkan surat suara. Ke distrikdistrik lain yang sama terpencilnya dengan Airu. Kalau tidak, juga cuaca keburu memburuk, bisa <a href="https://jawapos.com/nasional/pemilihan/24/06/2018/jadi-tahanan-kpk-calon-kepala-daerah-tak-diizinkan-mencoblos" target="_blank">berbahaya</a>. Di Papua, kondisi cuaca memang bisa sangat cepat berubah. Padahal, banyak sekali sudut pulau yang luas itu yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi udara. Juga, di situlah tantangan terbesar bagi KPU daerah setempat. Termasuk menjelang <a href="https://jawapos.com/nasional/pemilihan/24/06/2018/jelang-pencoblosan-antisipasi-konflik-di-daerah-rawan" target="_blank">pemilihan kepala daerah</a> (pilkada) serentak pada 27 Juni mendatang. Pada 27 Juni itu, bakal dihelat pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/wali kota di 29 daerah. Bisa dibayangkan, kalau di Jayapura saja masih ada distrik seperti Airu serta Depapre dan Rafenirara yang harus ditempuh lewat darat dan laut, apalagi di kabupaten/kota yang lebih pelosok lagi. "Biasanya, yang kami prioritaskan adalah pengiriman ke daerah-daerah paling sulit dulu," kata Izak, yang kini menjadi komisioner KPU Provinsi Papua. Itu pula yang dilakukan KPU Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tapi, itu pun tak mudah. Jumat lalu (22/6) pengiriman logistik ke tiga desa di Kecamatan Kepulauan Karimata harus ditunda karena cuaca buruk. Seperti dilansir Pontianak Post, logistik yang terdiri atas kotak suara dan ribuan lembar surat suara serta sejumlah kebutuhan pencoblosan lain itu akan dibawa dengan satu unit speedboat double engine 400 pk. Ada 171 daerah di seluruh Indonesia yang bakal berpesta demokrasi, baik pilgub maupun pilbup/pilwali. Termasuk di wilayah perbatasan seperti Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar). Dengan wilayah Indonesia yang demikian luas, berpulau-pulau atau bergunung-gunung, tantangan pendistribusian logistik di tiap daerah pun beragam. "Di Kalbar itu, ada tebingnya, ada sungainya, ada curamnya, dan seterusnya. Sehingga tidak boleh luput dari antisipasi kami dan sudah kami mapping semua," tutur Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono. Cara tiap KPU daerah mengatasi berbagai tantangan itu pun beragam. Pendeknya, harus banyak akal. Termasuk di Jawa. KPU Jawa Timur, misalnya, juga harus berhitung dengan cuaca untuk mendistribusikan surat suara pilgub ke wilayah kepulauan di Sumenep. Di Tabalong, Jambi, KPUD setempat bekerja sama dengan komunitas off-road untuk mengedarkan logistik pilbup ke tiga desa paling terpencil di Kecamatan Bintang Ara dan Muara Uya. "Hanya mobil off-road yang mampu menembus medan berat berlumpur di desa-desa terpencil. Dua sepeda motor trail juga disiapkan," kata Irsandy, komisioner KPU Tabalong, Kalimantan Selatan, kepada Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group). Sementara itu, di Merangin, Jambi, cara pengiriman dengan perahu dan ojek panggul telah disiapkan untuk menembus kawasan terpencil. Terutama di daerah pemilihan 2 dan 4 yang meliputi Kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, Lembah Masurai, Muara Siau, Tiang Pumpung, Tabir Selatan, Tabir Barat, dan Tabir Timur. Karena itu, KPU Merangin menyiapkan diri sejak dini untuk semua kemungkinan. "Yang pasti, ada biaya tambahan untuk distribusi. Daerah sulit akan diberi perhatian khusus," kata Adam Kurniawan, komisoner KPU Merangin, kepada Jambi Ekspres (Jawa Pos Group).&nbsp;

Perjuangan Pengiriman Logistik Pilkada di Daerah Terisolasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/distribusi-logistik-pilkada-ditarget-rampung-besok_m_222213.jpeg" alt="Sejumlah pekerja memindahkan logistik Pilgub Jatim dan Pilbup Bojonegoro di KPU Bojonegoro." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja memindahkan logistik Pilgub Jatim dan Pilbup Bojonegoro di KPU Bojonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro sudah mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2018. Target pendistribusiannya rampung dalam tiga hari. Minggu (22/6) besok, semua logistik harus sudah sampai di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Sedangkan, pengiriman ke tempat pemungutan suara (TPS) akan kami lakukan satu hari sebelum coblosan. Kami pastikan semua kebutuhan logistik selesai pada satu hari sebelum pelaksanaan pemilu," kata Komisioner Divisi Keuangan dan Logistik KPU Bojonegoro Supardi di Bojonegoro, Sabtu (23/6). Semua proses pengangkutan logistik dimulai dari kantor KPU Bojonegoro. Selama distribusi, ikut dilibatkan aparat keamanan dari jajaran Polres Bojonegoro. Keberadaan polisi selama perjalanan sampai ketempat tujuan diharapkan menjadi jaminan agar proses distribusi aman dan lancar. Jumat (22/) kemarin, distribusi dilakukan di 11 kecamatan wilayah ujung Barat Bojonegoro. Hari ini, KPU Bojonegoro melanjutkan pengiriman logistik di 10 kecamatan wilayah Tengah dan Selatan dengan menggunakan 14 truk. 10 Kecamatan adalah Bubulan, Ngasem, Dander, Kapas, Bojonegoro, Temayang, Trucuk, Sukosewu, Gondang dan Sekar. Pendistribusian logistik tersebut untuk 836 TPS, 20 kotak suara disebar di masing-masing PPK, ditambah 80 kotak logistik tiap kecamatan yang akan digunakan untuk rekapitulasi. Jumlah totalnya 1.752 kotak logistik. Sedangkan untuk distribusi hari ketiga akan difokuskan di tujuh kecamatan wilayah Timur dengan menggunakan 17 truk. Yakni Kecamatan Sugehwaras, Kedungadem, Kepohbaru, Baureno, Kanor, Sumberrejo dan Balen. Rinciannya, 872 TPS, 14 kotak suara, ditambah 56 kotak suara per kecamatan untuk cadangan rekapitulasi. Jadi totalnya 1.800 logistik. Dengan begitu, 28 kecamatan di Bojonegoro telah tersaluri logistik Pilgub Jatim 2018. "Sesuai ketentuan distribusi logistik Pilgub dan Pilbup 2018 dari Kantor KPU Bojonegoro ke PPK selama tiga hari tersebut," terangnya. Ketentuan yang sudah dipersiapkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh KPU Bojonegoro. Petugas dilibatkan penuh sampai pelaksanaan pemilu. "Dipastikan semua personel siap sepenuhnya untuk bertugas saat pemilu digelar," tutupnya.

Distribusi Logistik Pilkada Ditarget Rampung Besok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#logistik pilkada

Berita Terkini