<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Hewan-Kurban-Salma-Toyibi-5.jpg" alt="Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan" width="100%">
<figcaption>Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan</figcaption>
</figure>Satu Hewan Positif, Satu Kawanan Harus Dikarantina 14 Hari  JawaPos.com – Tren penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak masih tinggi. Karena itu, lalu lintas angkutan ternak terus dibatasi.  Hewan dari pulau yang masuk kategori merah dilarang masuk ke pulau lainnya.  Kepala Pusat Karantina Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Wisnu Wasisa Putra mengatakan, pemerintah menetapkan zonasi pulau warna merah dan hijau terkait kasus PMK. Zona hijau adalah pulau yang belum ada kasus PMK-nya. Sedangkan zona merah adalah pulau yang 70 persen provinsi di dalamnya terkonfirmasi kasus PMK.  ”Saat ini kita tahu ada pulau yang lebih dari 70 persen provinsinya PMK, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Lombok,” kata Wisnu kemarin (6/7). Dia menjelaskan, hewan ternak dari pulau hijau bisa dilalulintaskan ke pulau zona hijau dan zona merah. Sedangkan hewan ternak dari zona merah tidak boleh dikirim ke pulau zona hijau dan zona merah.  Pada tingkat lebih kecil lagi ada provinsi merah, yaitu provinsi yang 50 persen kabupaten/kota di dalamnya terkonfirmasi kasus PMK. Kemudian provinsi hijau yang sama sekali belum ada kasus PMK. Wisnu menjelaskan, pengawasan lalu lintas pergerakan hewan ternak di lapangan diawasi secara berjenjang. Mulai oleh Satgas Penanganan PMK level provinsi sampai di tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. Selain itu, dilakukan pengawasan oleh petugas karantina. Di setiap titik masuk di bandara dan pelabuhan dilakukan disinfeksi terhadap ternak dan alat angkutnya.  ”Lalu lintas hewan diawali karantina 14 hari di titik pintu keluar,” katanya. Setelah mengantongi dokumen-dokumen persyaratan kesehatan, hewan yang sudah dikarantina selama 14 hari itu bisa dikirim ke daerah tujuan.  Ahli virologi dari Universitas Udayana I Gusti Ngurah Mahardika mengungkapkan, dalam kondisi persebaran yang cukup parah saat ini, langkah ideal adalah melakukan pembatasan berupa standstill order. ”Jadi, ternak diam di kandang. Tidak boleh melakukan perjalanan keluar. Pembatasan tidak hanya dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Aturan karantina hewan seperti itu,” paparnya kepada Jawa Pos kemarin.  Sebelumnya, Satgas Penanganan PMK Nasional menetapkan bahwa hewan ternak rawan PMK masih bisa melakukan perjalanan jarak jauh, bahkan antarwilayah, dengan persyaratan ketat. Yakni karantina 14 hari dengan pengawasan otoritas veteriner setempat.  Selain standstill order, yang dibutuhkan adalah testing dan tracing yang memadai. Mahardika mengungkapkan bahwa tracing dan testing pada hewan memiliki prinsip yang agak berbeda dengan tracing pada virus yang menyebar di antara manusia. ”Kalau kita testing hewan, misalnya dalam satu flock (kawanan, Red), cukup dites salah satu. Kalau dinyatakan positif, satu flock tersebut harus dikarantina. Beda dengan Covid-19 yang setiap orang mesti dites satu per satu,” jelasnya.  Persebaran PMK ini, terang Mahardika, juga didukung kontak dengan manusia. Sehingga karantina tidak cukup hanya pada hewan. Virus PMK diketahui juga bisa menular kepada manusia meskipun rata-rata tanpa gejala. Sehingga tanpa standstill order, kata Mahardika, bahkan manusia pun bisa menularkan virus kepada hewan-hewan lain yang dia kunjungi.  Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Satgas Penanganan PMK serta rombongan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Selasa (5/7). Dalam pertemuan itu, beberapa masukan disampaikan. Termasuk perlunya bansos dan relaksasi kredit bagi peternak yang terdampak PMK.  Susiwijono menjelaskan, satgas sudah menerbitkan beberapa surat edaran (SE) dan inmendagri serta mendorong percepatan vaksinasi. ”Untuk dampak ekonomi, khususnya guna meringankan beban kredit para peternak yang melalui KUR (kredit usaha rakyat), saat ini sedang dibahas bagaimana program yang paling tepat untuk melakukan semacam relaksasi melalui restrukturisasi KUR untuk para peternak terdampak,” jelasnya kemarin.  Susiwijono sangat mengapresiasi berbagai informasi lapangan, masukan, dan usulan dari DPRD Jatim. Menurut dia, hal itu penting untuk perumusan kebijakan selanjutnya. ”Saat ini satgas sedang mengejar penyelesaian berbagai regulasi, mekanisme, pembiayaan, dan penanganan dampak ekonomi PMK,” ungkapnya.  Hingga 4 Juli 2022, wilayah Indonesia yang terdampak PMK tercatat mencapai 21 provinsi 231 kabupaten/kota dengan kondisi 317.889 ekor ternak sakit, 106.925 ekor sembuh, 3.489 ekor potong bersyarat, dan 2.016 ekor mati. Terkait vaksinasi, terdapat 285.307 ekor ternak yang sudah divaksin di 19 provinsi 212 kabupaten/kota dengan perincian 281.031 ekor sapi, 2.289 ekor kerbau, 1.843 ekor kambing, 142 ekor domba, dan 2 ekor babi.  Di Jatim sendiri, tercatat seluruh kabupaten/kota (38) sudah terdampak PMK. Terdiri atas 547 kecamatan yang terdampak. Adapun jumlah kasus yang sakit sebanyak 125.633 ekor, sembuh 24.568 ekor, potong bersyarat 930 ekor, dan mati 752 ekor. Vaksinasi yang digencarkan telah dilakukan pada 134.855 ekor ternak, di antaranya terhadap 134.721 ekor sapi, 1 ekor kerbau, dan 133 ekor kambing.  Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan PMK Prof Wiku Adisasmito menyampaikan, penanganan PMK memang paling efektif melalui vaksinasi. Namun, peternak juga bisa melakukan cara terbaik untuk mengatasi persebaran kasus PMK. ”Yakni dengan sistem sanitasi yang baik dan peningkatan kondisi kesehatan ternak,” tuturnya.  Wiku menjelaskan, untuk menyiapkan panduan dasar penanganan PMK, satgas telah mengeluarkan tiga SE. Yakni SE Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah, SE 2/2022 tentang Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku, serta SE 3/2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.  Sekretaris Satgas Penanganan PMK Elen Setiadi juga menyampaikan bahwa instansinya telah menerbitkan Inmendagri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan PMK di daerah. Inmendagri itu memberikan instruksi kepada para gubernur/bupati/wali kota yang daerahnya terpapar PMK untuk menentukan zonasi pengendalian lalu lintas hewan; membentuk satgas PMK di daerah; menentukan status situasi dan sebaran PMK; serta mengendalikan dan menanggulangi PMK bersama TNI/Polri, kejaksaan, BPKP, dan semua pihak terkait.

Zona Merah, Pemerintah Kunci Ternak di Jawa, Sumatera, dan Lombok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656844780488.jpg" alt="Ilustrasi ternak sapi. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ternak sapi. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hingga kemarin, Jawa Timur (Jatim) masih menjadi provinsi dengan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) terbanyak. Status darurat PMK juga belum dicabut. Karena itu, Pemprov Jatim terus melakukan berbagai langkah untuk menekan persebaran penyakit tersebut.  Kemarin, misalnya, pemprov membuka posko lalu lintas ternak. Posko yang ditempatkan di sembilan wilayah perbatasan itu bertujuan untuk menghalau persebaran PMK. Posko beroperasi selama 10 hari ke depan.  Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Jatim Dino Andalananto mengatakan, petugas posko merupakan personel gabungan dari lima instansi pemda yang bekerja sama dengan TNI-Polri.  ”Posko berada di area perbatasan yang sering dipakai untuk lalu lintas ternak antardaerah,” paparnya kemarin.  Posko sudah didirikan di Padangan, Bojonegoro; Jenu, Tuban; Sarangan, Magetan; Mantingan, Ngawi; exit toll Ngawi; Biting, Ponorogo; perbatasan Wonogiri–Pacitan; Pelabuhan ASDP Banyuwangi; dan RPH Surabaya. Mayoritas perbatasan jalur darat, kecuali di Banyuwangi.  Setiap kendaraan yang menuju atau keluar Jatim akan diperiksa. Ternak yang diangkut juga akan disemprot disinfektan. Pembawa ternak diminta putar balik. Tidak boleh masuk atau keluar dari Jatim. Posko juga dilengkapi area karantina. Jika ditemukan ternak yang sakit, dilakukan perawatan di lokasi tersebut. ”Petugas kesehatan di posko akan mengecek kondisi hewan tersebut. Untuk memastikan kesehatannya,” jelasnya.  Dia menegaskan, posko itu hanya berfungsi untuk mengontrol lalu lintas ternak keluar masuk Jatim. Sementara itu, lalu lintas ternak antarwilayah di Jatim tetap diperbolehkan selama mengantongi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).  Kompensasi  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyampaikan bahwa peternak yang sapinya dimusnahkan akibat PMK akan mendapat kompensasi Rp 10 juta per ekor. Namun, hingga kemarin, janji tersebut belum terealisasi.  Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Robi Agustiar mengungkapkan, sampai kemarin, belum ada pencairan kompensasi hewan ternak yang dijanjikan Airlangga tersebut. Dia menduga pemerintah masih menyusun teknis regulasinya. ”Kami berharap ikut dilibatkan dalam pembahasan teknisnya,” katanya kemarin (5/7).  Roby menyatakan, penyaluran kompensasi tersebut sebaiknya jangan lama-lama. Tujuannya, mudah dilakukan pembuktian bahwa hewan ternak yang mati akibat PMK. Dia memperkirakan, saat ini wabah PMK sudah berjalan sekitar tiga bulan.  Pada prinsipnya, Robi mengatakan, peternak menyambut baik kompensasi tersebut. Peternak berharap nanti pencairan uang kompensasi itu tidak rumit. Tidak perlu menggunakan aplikasi ini dan itu layaknya membeli minyak goreng atau BBM bersubsidi.  Peternak juga berharap nominal uang kompensasi tidak disamaratakan Rp 10 juta per ekor. ”Karena sapi yang mati itu ada indukan dewasa, indukan jantan, atau betina. Ada juga pedet (anakan sapi),” tuturnya. Untuk tiap kategori atau kelompok tersebut, sebaiknya nominal santunan dibedakan.  Robi mencontohkan, untuk indukan sapi perah, harganya Rp 16 juta sampai Rp 25 juta per ekor. Jika mendapatkan kompensasi Rp 10 juta per ekor, tentu kerugian peternak masih cukup dalam. Dia menuturkan, ada sapi terinfeksi PMK yang dipotong paksa. Untuk kasus itu, ada daging yang masih sempat dijual. Tetapi, harganya rendah. Kisaran Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta per ekor.  Dia juga berharap uang kompensasi itu tidak hanya diberikan ke hewan ternak yang mati akibat PMK. Tetapi juga untuk hewan ternak, khususnya sapi, yang disembelih paksa akibat PMK. Peternak juga berharap vaksinasi PMK terus ditingkatkan.

Pemprov Jatim Dirikan Posko PMK, Cegat Ternak di Daerah Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655456160069.jpg" alt="Ternak sapi diperiksa petugas. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ternak sapi diperiksa petugas. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketua Satgas Nasional Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Letjen TNI Suharyanto melarang pergerakan ternak keluar dari Provinsi Jawa Timur. Kebijakan itu diberlakukan mengingat kondisi di Jatim yang berstatus daerah merah persebaran kasus PMK terbanyak.  Tercatat 38 kabupaten/kota terkena penyakit itu.  ”Demikian juga tidak boleh ada pergerakan masuk (Jawa Timur) ke kabupaten, kota, atau kecamatan yang masih hijau,” jelas Suharyanto di sela kunjungan ke Jatim kemarin (27/6).  Mantan panglima Kodam V/Brawijaya itu menilai, perlu ada pembatasan di tingkat mikro agar zona terinfeksi segera terisolasi dan zona aman tetap steril. Dalam rakor penanganan PMK yang digelar di Jatim, Suharyanto menekankan pentingnya pendataan hewan ternak secara cepat dan tepat dalam beberapa hari ke depan.  Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pemenuhan dosis vaksinasi yang diberikan pada hewan ternak. Dia menemukan fakta di lapangan bahwa masih banyak peternakan skala besar yang belum melaporkan data hewan ternaknya, baik yang sehat, sudah divaksin, maupun yang terjangkit PMK. Selain itu, dia meminta pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan dokter hewan dan otoritas veteriner di setiap wilayah terdampak.  Terkait dengan vaksinasi, 800 ribu dosis vaksin telah tersedia. Sebagai tahap awal, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi 350 ribu dosis. Vaksin tersebut diprioritaskan bagi peternak dengan skala kecil atau yang dikelola secara pribadi. ”Sementara itu, peternakan skala besar dapat mendatangkan vaksin secara mandiri jika diperlukan,” tambah Suharyanto.  Kemudian, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, satgas akan melakukan kuntara tingkat mikro apabila 50 persen kecamatan dari suatu provinsi terinfeksi PMK atau masuk zona merah. Artinya, tidak ada mobilitas hewan ternak antardesa, kecamatan, sampai provinsi di zona tersebut untuk mengurangi potensi penularan.  ”Apabila kebutuhan di satu daerah tidak terpenuhi, tidak perlu mobilitas hewan ternak antardaerah. Hal ini menguatkan pelaksanaan lockdown,” jelasnya.  Tentang virus itu, dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB Denny Widaya Lukman mengatakan, PMK pada daging dari pemotongan hewan hanya berada dalam sumsum tulang serta limfoglandula (kelenjar pertahanan). ”Karena itu, hewan yang dipotong di daerah wabah, tertular, dan terduga, tulang dan limfoglandula sangat dianjurkan diambil atau dilepaskan dari daging,” katanya.  Denny menyatakan, perlakuan tersebut ditekankan agar tidak terjadi transmisi virus ke tempat lain. Misalnya, dari lokasi pemotongan ke tempat penjualan daging atau tempat lainnya. Dia menuturkan, bagian kepala, tulang, buntut, jeroan, dan bagian bawah kaki sekitar kuku sapi di daerah wabah harus direbus. ”Tujuannya, menginaktivasi virus PMK agar tidak mencemari lingkungan dan mencegah penularan lebih lanjut,” tuturnya.  Dari Lumajang dilaporkan, peternak meminta pemerintah memberikan kompensasi untuk sapi yang mati. Kompensasi tersebut bisa berupa uang atau sapi baru. Hal itu dibutuhkan demi mencukupi kebutuhan mendesak. Misalnya, yang disampaikan Khoiril Anwar, 30. Warga Desa Bades, Pasirian, Lumajang, itu kemarin kehilangan seekor sapi setelah terserang penyakit mulut dan kuku (PMK).  ”Niatnya anakan sapi ini saya besarkan dan dijual untuk rencana bikin usaha sayur,” paparnya mengisahkan kematian sapi bunting tujuh bulan itu. Apalagi, saat ini petani di daerah itu mengalami gagal panen. Banyak hasil panen yang dimakan tikus. Baik padi, cabai, maupun kacang.  Hal serupa disampaikan Ketua Kelompok Tani Tulus Karya Desa Bades Suprapto. Selama PMK merebak di Lumajang, sudah ada tiga anak sapi dan satu betina yang mati.  Bukan hanya itu, dia menyesalkan soal tidak ditanggungnya klaim asuransi untuk sapi yang sakit PMK. Di antara 37 sapi kelompok tani, 27 ekor sudah ikut asuransi ternak. Tapi, saat ada sapi yang parah, klaim tidak ditanggung.

Pemerintah Berlakukan Lockdown Ternak di Jatim

Lockdown Ternak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lockdown Ternak

Berita Terkini

Zona Merah, Pemerintah Kunci Ternak di Jawa, Sumatera, dan Lombok

Pemprov Jatim Dirikan Posko PMK, Cegat Ternak di Daerah Perbatasan

Pemerintah Berlakukan Lockdown Ternak di Jatim

Download Aplikasi JawaPos.com