<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/images-2024-06-27T132937435-1378935710.jpeg" alt="Ilustrasi: Windows Defender. (NeoWin)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Windows Defender. (NeoWin)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Topik terkait Pusat Data Nasional atau PDN yang diserang ransomware Braincipher Lockbit 3.0 masih ramai dibahas hingga hari ini. Tepat sepekan lalu, layanan keimigrasian terganggu dan mengungkapkan fakta bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh Pusat Data Nasional yang bermasalah, belakangan diketahui bahwa masalah tersebut akibat serangan ransomware.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah juga memberikan update terkini mengenai PDN yang diserang ransomware itu. Mulai data yang tidak bisa direcovery atau dipulihkan hingga belakangan ketahuan bahwa Pusat Data Nasional hanya menggunakan perlindungan bawaan Microsoft untuk komputer Windows yakni Windows Defender.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut membuat masyarakat keheranan, terutama di media sosial yang ramai membahas masalah ini. Menyebut bahwa perlindungan sekelas Pusat Data Nasional hanya menggunakan Windows Defender, mirip dengan komputer yang biasa dipakai pegawai kecamatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keheranan tersebut juga disampaikan oleh praktisi keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya. Dirinya juga mengaku heran, kok bisa, sekelas Pusat Data Nasional, hanya menggunakan perlindungan sekelas Windows Defender.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena performa Windows Defender itu kan <em>basic</em>. Masa sekelas PDN nggak mampu pakai antivirus selain Windows Defender?" kata Alfons dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Kamis (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keheranan Alfons sebagai orang yang biasa bergelut dengan proteksi dan keamanan siber makin jadi lantaran Windows Defender yang digunakan untuk melindungi Pusat Data Nasional digunakan tanpa lapisan tambahan. Padahal menurutnya, sekelas Pusat Data Nasional, selevel negara, ada proteksi lainnya yang lebih advance.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masa iya tidak ada proteksi tambahan lain seperti <em>firewall</em> atau Cisco pix gitu," lanjut Alfons.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang disayangkan Alodns adalah, menurutnya performa Windows Defender&nbsp; terbatas dan mendasar. Semestinya untuk penggunaan sekelas PDN menggunakan perlindungan tambahan yang lebih canggih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya pakai Windows atau Linux tidak jadi masalah. Walaupun biasannya admin infrastruktur kebanyakan pakai Linux atau Mac. Asalkan mereka menerapkan settingan yang konservatif, harusnya relatif sama tingkat keamanan nya," tutur Alfons.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alfons juga menyoroti <em>resource</em> atau SDM yang mengelola Pusat Data Nasional. Kendati hanya menggunakan Windows Defender, yang relatif <em>basic,</em> sebetulnya kalau tata kelolanya jelas dan sesuai SOP, keamanannya bisa juga dijaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab menurut Alfons, Windows Defender tidak hanya sebagai antivirus saja. Tapi ada fungsi atau fitur lainnya yang bisa digunakan untuk memaksimalkan proteksi komputer yang digunakan sebagai server pusat data.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harusnya tidak hanya perlindungan antivirus saja, tetapi ada <em>early warning</em> dan penjagaaan dari akses tidak sah. <em>Update patch</em> otomatis dan penutupan <em>port-port</em> yang tidak diperlukan. Harusnya mereka (yang mengelola server) tahu, tapi untuk disiplin menjalankan itu yang susah," tandas Alfons.</div>

Alfons Tanujaya mengaku heran, kok bisa, sekelas Pusat Data Nasional, hanya menggunakan perlindungan sekelas Windows Defender.

Seperti Komputer di Kecamatan, Sekelas Pusat Data Nasional Kok Cuma Pakai Windows Defender

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/images-2024-06-26T222906079-3499907144.jpeg" alt="Ilustrasi: Ransomware serang Pusat Data Nasional yang dikelola Kominfo. (Kaspersky)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ransomware serang Pusat Data Nasional yang dikelola Kominfo. (Kaspersky)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan perwakilan Telkom memberikan <em>update</em> mengenai Pusat Data Nasional atau PDN yang diserang <em>ransomware.</em> Hasilnya, data-data Pusat Data Nasional yang diserang <em>ransomware</em> dipastikan sudah tidak bisa <em>direcovery</em> atau dipulihkan, membuat skor pertarungan <em>hacker</em> vs pemerintah jadi 1-0.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan oleh Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko. Dalam kesempatan jumpa pers terkait perkembangan situasi Pusat Data Nasional yang diserang <em>ransomware</em>, Herlan memastikan bahwa data yang sudah kadung diserang <em>hacker</em> tidak bisa lagi <em>direcovery.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak kejadian sampai dengan hari ini kita, di asistensi oleh BSSN dan kerja sama dengan semua yang terkait, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan para <em>tenant,</em> dengan Bareskrim Polri. Kita berupaya keras untuk melakukan <em>recovery</em> dengan <em>resources</em> yang kita miliki, yang jelas data yang sudah kena <em>ransomware</em> ini sudah nggak bisa kita <em>recovery</em>," kata Herlan di Jakarta, Rabu (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Herlan lebih jauh mengungkapkan <em>recovery</em> yang dilakukan saat ini. Menurutnya, pemulihan dilakukan dalam dua tahap. Yakni <em>stage</em> satu dan <em>stage</em> dua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, ini kita menyesuaikan dengan <em>recovery stage</em> satu, jadi kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenant dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya, tentu melalui medium temporer, jadi kita punya dua medium temporer di PDN 1 dan satu media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan," tutur dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Herlan menyebut, pihaknya di Telkom telah berkomunikasi dengan penyewa atau tenant yang dalam kasus serangan <em>ransomware</em> terhadap PDN ini terkena dampak. Telkom juga mengomunikasikan apakah tenant tersebut memiliki <em>back-up</em> data atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti <em>stage</em> kedua kalau memang tidak ada backup, kita akan me-<em>repeat</em> ulang, kita siapkan <em>environment</em> yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci, kita <em>set-up</em> ulang, kita implementasikan semua aspek <em>security</em> yang kita dapat dari BSSN melalui prosedur yang membuat ini lebih aman, baru kita pindah ke <em>environment</em> yang baru," tutur Herlan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informatika dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan, data yang dikunci oleh pihak peretas tersebut masih tetap berada di dalam server PDN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan bahwa pihak peretas tidak dapat mengeluarkan atau mengambil data tersebut. Sebabnya adalah karena sistem PDN saat ini sudah diisolasi dan datanya terenkripsi, jadi tak bisa diakses dari luar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya&lt; dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi, nggak bisa <em>diapa-apain</em>. Enggak bisa diambil oleh dia (<em>hacker</em>) juga. Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan," tegas Usman.</div>

Data-data Pusat Data Nasional yang diserang ransomware dipastikan sudah tidak bisa direcovery alias dipulihkan.

Skor 1-0 Hacker Vs Pemerintah, Data PDN yang Diserang Ransomware Dipastikan Sudah Tidak Bisa Direcovery

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/26/images-2024-06-26T180051272-2663952415.jpeg" alt="Ilustrasi: Serangan ransomware. (The SSL Store)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Serangan ransomware. (The SSL Store)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ransomware telah berkembang selama lima tahun terakhir dari ancaman terhadap komputer individu menjadi bahaya serius terhadap jaringan perusahaan dan nasional. Penjahat dunia maya tak berhenti menginfeksi komputer sebanyak mungkin dan kini menargetkan korban dalam skala besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yeo Siang Tiong, General Manager for SEA di Kaspersky menjelaskan, tahun lalu, Kaspersky memblokir hampir 300.000 serangan ransomware terhadap organisasi di kawasan Asia Tenggara. Sebanyak 97.226 upaya serangan berhasil diblok Kaspersky di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut merupakan tanggapan atas serangan ransomware yang baru-baru ini bikin geger Indonesia. Ransomware bernama Lockbit 3.0 berhasil mengacak-acak Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serangan terhadap PDN oleh para peretas ini telah meningkatkan kekhawatiran keamanan siber. Pusat Data Nasional merupakan kumpulan pusat data yang digunakan bersama oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung satu sama lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan munculnya kembali dugaan insiden siber ransomware yang menyasar lembaga-lembaga penting dalam negeri, terbukti bahwa pelaku di baliknya semakin memfokuskan sasarannya. Organisasi perlu menyadari dampak nyata dari setiap keberhasilan infeksi ransomware, baik secara finansial maupun reputasi," kata Yeo Siang Tiong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, penting bagi dunia usaha untuk mempertimbangkan teknologi keamanan siber yang memberikan efektivitas anti-ransomware mutlak dalam pengujian pihak ketiga. Karena tidak semua solusi keamanan siber diciptakan sama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kaspersky sangat yakin bahwa pertukaran intelijen antara institusi publik dan swasta, pengembangan undang-undang yang relevan, dan kolaborasi erat dalam keamanan siber dapat meningkatkan pertahanan siber suatu negara secara signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk melindungi diri dan institusi dari serangan ransomware, Kaspersky memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, jangan mengekspos layanan desktop/manajemen jarak jauh (seperti RDP, MSSQL, dll.) ke jaringan publik kecuali benar-benar diperlukan dan selalu gunakan kata sandi yang kuat, otentikasi dua faktor, dan aturan firewall untuk jaringan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, selalu perbarui perangkat lunak di semua perangkat yang Anda gunakan untuk mencegah ransomware mengeksploitasi kerentanan. Kemudian, fokuskan strategi pertahanan Anda pada deteksi pergerakan lateral dan penyelundupan data ke Internet.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kaspersky juga meminta penyelenggara layanan untuk memberikan perhatian khusus pada lalu lintas keluar untuk mendeteksi koneksi penjahat dunia maya. Hal ini dapat dicegah dengan deteksi jaringan dan solusi respons yang kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cadangkan juga data secara berkala dengan perhatian khusus pada strategi pencadangan offline. Pastikan Anda dapat mengaksesnya dengan cepat dalam keadaan darurat saat dibutuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, yang juga krusial adalah perlunya menilai dan mengaudit rantai pasokan dan akses layanan terkelola ke lingkungan Anda. Sebagai upaya mitigasi, siapkan rencana tindakan untuk risiko pengendalian reputasi data Anda jika terjadi pencurian data.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir bagi perusahaan, untuk menjaga lingkungan Perusahaan, berikan pendidikan kepada karyawan Anda. Kursus pelatihan khusus dapat membantu perusahaan untuk lebih menjaga data mereka dan komputer mereka dari kemungkinan serangan sekecil apapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara terkait kondisi PDN pascaserangan ransomware, hingga hari ini tampaknya belum pulih sepenuhnya. JawaPos.com sudah coba menghubungi pihak terkait di Kemenkominfo namun belum mendapatkan jawaban.</div>

Pusat Data Nasional merupakan kumpulan pusat data yang digunakan bersama oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, serta saling terhubung.

Ransomware Lockbit 3.0 Acak-acak Pusat Data Nasional, Terbukti Hacker Makin Fokuskan Serangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/26/images-2024-06-24T184922117-1274788864.jpeg" alt="Serangan siber Lockbit 3.0. (Tripwire)" width="100%">
<figcaption>Serangan siber Lockbit 3.0. (Tripwire)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Serangan ransomware sukses bikin Indonesia geger sejak Kamis (20/6) lalu. Kenapa bikin geger? Ya, karena serangan ransomware yang belakangan diketahui berjenis Braincipher Lockbit 3.0 itu langsung menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibatnya, beberapa layanan publik terganggu. Yang paling berdampak adalah proses imigrasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses passport juga terganggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kronologis serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional yang dikelola Kemenkominfo bermula dari adanya antrean panjang pemeriksaan passport di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (20/6). Bahkan, pekan lalu, layanan imigrasi lumpuh, mengakibatkan antrean pemeriksaan yang panjang dan ramai dibahas di media sosial seperti X atau sebelumnya Twitter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berlanjut, sampai pada Sabtu, (22/6) sistem PDN masih mengalami perbaikan. Pada hari kedua terganggunya layanan imigrasi itu, sudah diketahui bahwa merupakan dampak dari errornya sistem atau server di Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa terdapat masalah teknis yang terjadi. Namun, penyebab pastinya belum ditemukan, atau lebih tepatnya, saat itu belum disampaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati proses imigrasi mengalami gangguan sampai menyebabkan antrean,</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim</div> <div dir="auto">menyatakan bahwa, saat itu, masyarakat masih bisa melintas ke dalam maupun luar negeri. Hanya saja memang, waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama lantaran pemeriksaan imigrasi dilakukan secara manual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari awal gangguan terjadi pada Kamis (20/7) hingga Sabtu (22/6), penyebab gangguan PDN yang berdampak pada sistem imigrasi masih belum diketahui dan terus ditelusuri. Berbagai spekulasi kemudian mencuat, para pakar IT menduga kuat bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh ransomware.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dan benar saja, pada konferensi pers Senin (24/6), Kemenkominfo bersama BSSN dan perwakilan dari Telkom mengkonfirmasi bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh ransomware bernama Braincipher Lockbit 3.0. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian bersama dengan Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo,&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan. Dirinya mengatakan kalau serangan siber ransomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Data berdampak pada 210 instansi baik pusat atau daerah. Yang sudah pulih Imigrasi, LPKK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kota Kediri, dan yang lain lagi proses. Harusnya bisa dipercepat pulihnya," kata Semmy, sapaan karibnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semmy menambahkan, ransomware yang menyerang ini merupakan jenis baru. Hal tersebut membuat penanganan pemulihan PDN jadi lambat. Selain itu, dikatakan juga bahwa pelaku serangan ransomware meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau berkisar Rp 132 miliar lebih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, memang jalan ke sana (meminta tebusan). Mereka (penyerang ransomware) minta tebusan USD 8 juta. Indikasi serangan pada Rabu (20/6) subuh. Kita telusuri dan temukan untuk masalah investigasi. Namanya juga varian baru, jadi kita perlu berkoordinasi dengan baik dan luar negeri," tandas Semmy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BSSN bersama Kominfo, Cyber Crime Kepolisian RI (Polri), dan KSO Telkomsigma menyebut terus melakukan investigasi menyeluruh. Mereka juga berupaya mengatasi dampak serangan tersebut, termasuk memulihkan data yang terkunci dan layanan publik yang terdampak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun serangan ransomware Braincipher Lockbit 3.0 meminta tebusan sebesar USD 8 juta, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi tuntutan peretas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com sudah menghubungi pihak Kemenkominfo untuk menanyakan update pemulihan PDN. Namun hingga berita ini dibuat, pihak terkait di Kemenkominfo belum memberikan jawaban.</div> </div>

Akibatnya, beberapa layanan publik terganggu. Yang paling berdampak adalah proses imigrasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Kronologis Serangan Siber PDN, Bikin Geger Se-Negara dengan Lockbit 3.0, Layanan Publik Terganggu

LockBit 3 0

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LockBit 3 0

Berita Terkini

Seperti Komputer di Kecamatan, Sekelas Pusat Data Nasional Kok Cuma Pakai Windows Defender

Skor 1-0 Hacker Vs Pemerintah, Data PDN yang Diserang Ransomware Dipastikan Sudah Tidak Bisa Direcovery

Ransomware Lockbit 3.0 Acak-acak Pusat Data Nasional, Terbukti Hacker Makin Fokuskan Serangan

Kronologis Serangan Siber PDN, Bikin Geger Se-Negara dengan Lockbit 3.0, Layanan Publik Terganggu

Download Aplikasi JawaPos.com