<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/LCT-3989624321.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bertemu dengan Gubernur People&rsquo;s Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng di Beijing, Kamis (11/9). (Bank Indonesia untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bertemu dengan Gubernur People&rsquo;s Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng di Beijing, Kamis (11/9). (Bank Indonesia untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Indonesia dan Tiongkok terus memperkuat kerja sama penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) dalam perdagangan dan investasi bilateral. Skema ini memberikan banyak keuntungan. Mulai efisiensi transaksi, biaya konversi yang lebih rendah, hingga menopang stabilitas keuangan kedua negara. Periode Januari-Juli 2025, total transaksi LCT Indonesia&ndash;Tiongkok mencapai ekuivalen USD 6,23 miliar. Jumlah itu melonjak hampir tiga kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Yaitu senilai USD 2,17 miliar. Peningkatan kerja sama ini menjadi salah satu sorotan dalam pertemuan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dengan Gubernur People&rsquo;s Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng di Beijing, Kamis (11/9). Pertemuan itu sekaligus memeringati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Kedepan, BI bersama PBoC akan mendorong inovasi. Serta memperluas integrasi keuangan antarnegara. "Langkah ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi bilateral dan membangun ekosistem keuangan yang lebih terhubung, aman, dan inklusif," kata Perry. Dalam kesempatan itu, Gubernur PBoC Pan Gongsheng menekankan, pentingnya kerja sama Tiongkok-Indonesia. Sebagai dua negara berkembang besar di Asia. "Hubungan dagang dan investasi kedua negara telah dibangun di atas fondasi kerja sama keuangan yang solid. Karena itu, peningkatan kerja sama ini menjadi sangat penting di tengah tantangan global saat ini," ucapnya. Tak hanya dengan Tiongkok, implementasi LCT juga terus dikembangkan dengan negara mitra lainnya. Selama Januari-Juli 2025, nilai transaksi LCT Indonesia dengan Jepang mencapai USD 5,08 miliar. Lalu bersama Malaysia senilai USD 2,03 miliar. Kemudian dengan Thailand sebanyak USD 644 juta. Korea Selatan sebesar USD 85 juta. Sedangkan dengan Uni Emirat Arab USD 72 juta. Uji Coba QRIS Antarnegara BI dan PBoC juga memulai uji coba terbatas (sandbox) untuk konektivitas pembayaran digital QRIS antarnegara. Fase awal melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan mitra industri dari Tiongkok, UnionPay International. Menjadi langkah konkret untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas. Selain menjadi simbol kemajuan teknologi, QRIS antarnegara ini diharapkan mendorong inklusi, keterjangkauan, dan akses layanan keuangan yang lebih luas. Implementasi LCT dan QRIS lintas negara mencerminkan sinergi kuat antara bank sentral, asosiasi sistem pembayaran, dan lembaga keuangan kedua negara. "Kolaborasi tersebut juga mendukung terbentuknya ekosistem keuangan digital yang tangguh, inklusif, dan kompetitif di kawasan," jelas Perry. Terpisah, Director of Tiongkok-Indonesia and Indonesia-Middle East and North Africa Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat menyatakan, Tiongkok sudah memberikan sumbangan yang besar terhadap mayoritas sektor di Indonesia. Mulai ekonomi, pertambangan, hingga industri media. "Semuanya sudah dan sedang terjadi saat ini. Tiongkok sudah memberikan sumbangsih ke berbagai daerah (di Indonesia)," ungkapnya. Hanya saja, Zulfikar menyoroti strategi komunikasi dan investasi ekonomi pemerintah Tiongkok yang cenderung fokus pada sektor-sektor strategis saja. Mengabaikan pembangunan di sektor pendidikan lokal di negara-negara mitranya. Bahkan, kerap menggunakan media lokal di wilayah mitranya untuk hanya menampilkan sisi positif keterlibatan secara ekonomi. Menurut dia, strategi ini bisa dimengerti dari perspektif efisiensi ekonomi. Bila Tiongkok telah menjadi penyumbang ekonomi besar di satu wilayah, cenderung tidak mengalokasikan sumber daya tambahan untuk pengembangan aspek lainnya. Seperti pendidikan ataupun lingkungan.

Transaksi LCT antara Indonesia dan Tiongkok mencapai USD 6,23 miliar pada Januari-Juli 2025, menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Nilai LCT RI-Tiongkok Naik Hampir 3 Kali Lipat Tembus USD 6,23 Miliar, BI-PBoC Uji Coba QRIS Antarnegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/QRIS-1-752293600.jpg" alt="Pengguna baru QRIS sepanjang tahun 2023 di Jatim mencapai 2,22 juta atau 105,3 persen dari target yang ditetapkan. (ANDY S/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Pengguna baru QRIS sepanjang tahun 2023 di Jatim mencapai 2,22 juta atau 105,3 persen dari target yang ditetapkan. (ANDY S/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK) menyepakati kerangka kerja sama local currency transaction (LCT) untuk mendorong penggunaan mata uang rupiah dan won dalam transaksi perdagangan kedua negara. Perbankan di Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dilibatkan sebagai bank appointed cross currency dealer (ACCD) yang akan memfasilitasi operasionalisasi LCT. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pada Mei 2023 dan kesepakatan operasional pada Juni 2024. Kerangka LCT Indonesia-Koesel akan diimplementasikan secara efektif mulai 30 September 2024. &rdquo;Kerja sama ini mendorong kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) antara rupiah terhadap won serta relaksasi ketentuan yang diperlukan untuk mendorong pemanfaatan LCT,&rdquo; kata Erwin kemarin (31/8). Ke depan, implementasi kerangka LCT akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan bilateral. Juga, mengurangi eksposur risiko nilai tukar dan meningkatkan efisiensi transaksi. BI dan BoK menetapkan 14 bank sebagai bank ACCD di Indonesia dan sebanyak 7 bank di Korsel yang akan memfasilitasi operasionalisasi LCT rupiah-won. Sebelumnya, BI dan BoK telah sepakat dalam pembayaran berbasis quick response code antarnegara (QR code cross border). Kolaborasi pembayaran berbasis QR code dua negara tersebut bertujuan mengakselerasi upaya interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara. Khususnya dengan menggunakan QR code Indonesian Standard (QRIS) dan QR code pembayaran Korsel yang akan ditentukan oleh BoK. Implementasi QR cross border Indonesia-Korsel akan mendukung transaksi antarmasyarakat di kedua negara. Sehingga mampu mendorong ekonomi dan keuangan digital. Mengingat, jumlah kunjungan turis antar-kedua negara yang cukup tinggi. Selain itu, konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Dengan demikian, mampu mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi. Apalagi, fenomena strong dollar Amerika Serikat (AS) alias USD menekan hampir sebagian besar mata uang negara-negara di dunia. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Ryan Rizaldy menyatakan, pihaknya berkomitmen memperluas implementasi penggunaan QRIS cross border dengan sejumlah negara. Saat ini kerja sama QRIS cross border sudah terealisasi di Malaysia, Singapura, dan Thailand. BI juga telah menandatangani kerja sama dengan India, Korea, Jepang, dan Uni Emirat Arab (UAE). Ryan mengatakan, QRIS cross border memiliki potensi pasar yang besar dan pertumbuhan yang positif. Apalagi, transaksi inbound dari turis asing di Indonesia terus meningkat. Hingga Juni 2024, transaksi dari turis Thailand meningkat 13 persen, dari Singapura 28 persen, dan dari Malaysia 8 persen. Sedangkan transaksi outbound, penggunaan QRIS oleh masyarakat Indonesia di Thailand naik 9 persen dan di Malaysia naik 4 persen. Namun, transaksi di Singapura menurun 12 persen pada periode yang sama. &rdquo;Kami tidak berhenti di situ, bergerak lebih jauh koneksi antarnegara lain. Tenaga kerja Indonesia di luar yang kirim remitansi yang selama ini mungkin mahal dalam memperoleh akses bisa semakin mudah dan cepat,&rdquo; ujarnya. (han/c17/fal)

Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK) menyepakati kerangka kerja sama local currency transaction (LCT) untuk mendorong penggunaan mata

BI Perluas Implementasi QRIS Cross Border, Kini Transaksi Perdagangan Rupiah-Won

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/BANK-INDONESIA-LOGO-1371098826.jpg" alt="Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BOK) sepakat untuk untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan dan ekonomi alias local currency transaction (LCT). Implementasinya bakal dilakukan tahun depan. Kerja sama tersebut diharapkan mampu meminimalisasi eksposur risiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha. Kedua bank sentral melakukan kesepakatan di sela-sela High Level Meeting BI-BOK, Minggu (10/12). Sebagai langkah awal implementasi, BI dan BOK sepakat untuk menyusun sebuah framework LCT dalam suatu operational guidelines. Dalam implementasinya, framework LCT akan memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran lintas negara di area perdagangan. Dengan begitu, perbankan di Indonesia dan Korea dapat melakukan kuotasi nilai tukar secara langsung. Sehingga risiko nilai tukar dan biaya yang timbul dari transaksi dapat berkurang. Sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan memperdalam pasar keuangan mata uang lokal kedua negara. Gubernur BI Perry Warjiyo berharap LCT Indonesia-Korea dapat diimplementasikan pada 2024. Nantinya, perdagangan antarnegara dapat menggunakan kuotasi nilai tukar secara langsung yang disediakan oleh bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). Dengan demikian, memberikan opsi bagi dunia usaha dalam melakukan transaksi perdagangan dan meningkatkan efisiensi transaksi. "Penggunaan mata uang lokal yang luas akan memperkuat stabilitas makroekonomi. Kolaborasi ini akan memperkuat kerja sama keuangan bilateral antara Korea dan Indonesia," kata Perry. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank of Korea Mr. RHEE mengatakan, Indonesia dengan wilayah dan populasi yang besar memegang peranan penting dalam rantai pasok global sektor-sektor maju. Seperti baterai dan kendaraan listrik. Terlebih, minat bisnis Korea di Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap pembangunan ekonomi kedua negara. "Berdasarkan pengalaman keberhasilan Indonesia dalam menerapkan kerangka LCT dengan sejumlah negara dalam beberapa tahun terakhir, diharapkan kerangka LCT antara Korea dan Indonesia ini juga akan berhasil dibentuk dan diimplementasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kedua bank sentral berkomitmen untuk memberikan upaya yang terbaik," jelas Mr. RHEE. Selain kerja sama LCT, kedua bank sentral juga berkomitmen untuk meningkatkan stabilitas pasar keuangan regional. Inisiatif tersebut sejalan dengan upaya integrasi keuangan sejumlah negara di kawasan untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal secara lebih luas.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu meminimalisasi eksposur risiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha.

BI-BOK Jalin Kerja Sama LCT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/LCT-342464004.jpg" alt="Penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) yang dilakukan oleh 10 Kementerian dan&nbsp; Lembaga (K/L) dengan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) yang dilakukan oleh 10 Kementerian dan&nbsp; Lembaga (K/L) dengan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Indonesia secara resmi membentuk Satgas Nasional Local Currency Transaction (LCT) pada Selasa, 5 September 2023. Ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) yang dilakukan oleh 10 Kementerian dan&nbsp; Lembaga (K/L) dengan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sepuluh kementerian dan lembaga yang terlibat, meliputi Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 di Jakarta, pembentukan Satgas Nasional tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antar lembaga tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Indonesia dengan Negara Mitra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bank Indonesia meyakini bahwa Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar-Kementerian/Lembaga (K/L) dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra utama," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pembentukan Satgas Nasional LCT ditujukan untuk mendorong implementasi framework LCT sebagai bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, implementasi LCT diharapkan dapat berkontribusi positif pada kegiatan ekspor-impor, investasi, transaksi pembayaran lintas batas. Antara lain melalui QR cross border, termasuk ke depan dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penandatanganan NK terkait Satgas Nasional LCT yang dilakukan di sela-sela KTT ASEAN 2023 dimaksud juga diharapkan dapat menjadi showcase bagi stakeholders domestik maupun internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai bagaimana otoritas di sektor jasa keuangan dapat bersama-sama dengan Pemerintah berkomitmen untuk melalukan sinergi kebijakan dan kolaborasi dalam mendukung implementasi kebijakan," jelas Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, hingga saat ini telah terdapat implementasi kerja sama LCT antara Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Sementara&nbsp; itu, dengan Singapura dan Korea Selatan telah diperoleh kesepakatan bersama untuk membangun kerangka implementasi kerja sama LCT dengan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Bank Indonesia meyakini bahwa Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar-K/L".

RI Resmi Bentuk Satgas Nasional Local Currency Transaction

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/NILAI-TUKAR-RUPIAH-PADA-DOLAR-MELEMAH-SALMAN-TOYIBI-6-e1665124965970-560x374-1.jpg" alt="Petugas menghitung pecahan 100 dolar AS di jasa penukaran uang asing Dolar Indo, Melawai, Jakarta beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Petugas menghitung pecahan 100 dolar AS di jasa penukaran uang asing Dolar Indo, Melawai, Jakarta beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia dan Bank of Korea menyepakati kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal setiap negara dalam transaksi bilateral. Misalnya, transaksi berjalan (current account transaction), investasi langsung, transaksi ekonomi, dan keuangan lainnya. Pelaku usaha dapat memanfaatkan kolaborasi tersebut untuk mengurangi biaya transaksi dan eksposur terhadap risiko nilai tukar dalam melakukan transaksi bilateral. Upaya itu juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada mata uang utama (dolar AS/USD) melalui skema local currency transaction (LCT). "Di antaranya, melalui penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung antara mata uang Korea won (KRW) dan rupiah dalam perdagangan antarbank," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 di Korsel kemarin (2/5). "Kerja sama ini akan terus diperkuat melalui sharing informasi dan diskusi secara berkala antara otoritas Indonesia dan Korea Selatan," imbuh dia. Menurut Perry, penggunaan mata uang lokal yang lebih luas akan berkontribusi dalam mempromosikan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Korsel. Juga, memperdalam pasar keuangan mata uang lokal di kedua negara. Di sisi lain, hal itu turut memperluas kesepakatan kerja sama serupa BI dengan otoritas Malaysia (Bank Negara Malaysia), Thailand (Bank of Thailand), Jepang (Japan Ministry of Finance), Tiongkok (People Bank of China), dan Singapura (Monetary Authority of Singapore). BI juga memperkuat hubungan bilateral dengan Bank of The Lao PDR (BOL). Yang meliputi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, stabilitas keuangan, serta sistem pembayaran dan setelmen. Gubernur BOL Bounleua Sinxayvoravong menyampaikan, nota kesepahaman yang telah diteken tidak hanya untuk meningkatkan kerja sama yang komprehensif. "Tapi juga akan menjadi awal yang baik untuk mendukung perwujudan konektivitas regional ASEAN," jelasnya.&nbsp;(han/c12/fal)

Bank Indonesia dan Bank of Korea menyepakati kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal setiap negara dalam transaksi bilateral.

BI dan Bank of Korea Kerja Sama LCT, Rupiah Langsung Ditukar Won, Bye-bye Dolar AS!