<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/IMG-20260106-WA0007-1546354092.jpg" alt="Para pencipta lagu mendatangi KPK dan melaporkan dugaan korupsi dilakukan LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para pencipta lagu mendatangi KPK dan melaporkan dugaan korupsi dilakukan LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisioner LMKN periode 2025-2028 mendapat tantangan yang tidak sepele. Keabsahan mereka dipertanyakan oleh sejumlah pencipta lagu. Itu karena proses pengangkatannya dilakukan melalui panitia seleksi (pansel) yang dibentuk Kementerian Hukum dengan mayoritas Komisioner LMKN bukan berasal dari kalangan musisi dan pencipta lagu. Selain itu, Komisioner LMKN periode sekarang juga dianggap bukan representasi dari LMK seperti pada periode sebelumnya. Tantangan lain yang kini juga dihadapi Komisioner LMKN periode sekarang adalah adanya platform luar negeri menolak untuk membayar royalti kepada LMKN tanpa perantara LMK. "Yang paling rugi, platform luar negeri tidak mau bayar royalti lagu kalau ke LMKN. Kayak Netflix, DSP luar negeri, mereka tidak mau," kata Ali Akbar mewakili pencipta lagu yang tergabung dalam organisasi Garda Publik Pencipta Lagu (Garputala), di Gedung KPK, Selasa (6/1). Menurut Ali Akbar, platform luar negeri menolak membayar royalti ke LMKN dengan alasan yang kuat. LMKN disebut tidak mendapatkan mandat dari para pencipta lagu. "Mereka menolak karena LMKN tidak mendapat mandat dari pencipta lagu. Yang bisa nagih kan yang mendapat mandat dari pencipta lagu, yang mendapat mandat LMK. LMKN tidak menerima pegangan apa-apa," paparnya. Saat ini, LMK secara resmi dilarang oleh LMKN untuk melakukan penarikan royalti hak cipta. Di sisi lain, LMKN dinilai tidak dapat melakukan penarikan royalti dengan baik, sehingga angka yang berhasil dikumpulkan dari royalti sangat minim sampai sekarang. "Kalau kita tidak hati-hati dari sekarang, Maret nanti bisa ribut besar pencipta lagu karena tidak mendapat royalti. Melakukan penarikan royalti itu bukan cuma ditelepon terus bayar, harus ada langkah persuasif, datangi mereka," katanya. Sampai saat ini, pihak LMKN belum memberikan tanggapan terkait kabar platform luar negeri menolak untuk membayar royalti ke lembaganya.

Komisioner LMKN periode 2025-2028 mendapat tantangan yang tidak sepele. Platform digital luar negeri  kabarnya nolak bayar royalti ke LMKN.

Platform Luar Negeri Tidak Mau Bayar Royalti ke LMKN, Kok Bisa ?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/IMG-20260106-WA0007-1546354092.jpg" alt="Para pencipta lagu mendatangi KPK dan melaporkan dugaan korupsi dilakukan LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para pencipta lagu mendatangi KPK dan melaporkan dugaan korupsi dilakukan LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh 60 pencipta lagu gara-gara kasus dugaan permintaan fee kepada LMK yang totalnya mencapai Rp 14 miliar. "Minta fee Rp 14,2 miliar, istilahnya fee ya, dan maksa lagi mintanya. Kalau tidak dikasih, akan dibekukan LMK-nya," kata Ali Akbar mewakili pencipta lagu yang tergabung dalam organisasi Garda Publik Pencipta Lagu (Garputala). Uang sekitar Rp 14 miliar itu seharusnya diberikan LMK kepada para pencipta lagu. Namun berhubung dananya kini berada di tangan LMKN, para pencipta tidak mendapatkan royalti yang seharusnya mereka terima. "Kalau tidak menyerahkan, tidak mau memberikan (fee) itu, maka dibekukan operasionalnya. Dan memang ada LMK dibekukan sampai hari ini, meski uang itu sudah diberikan," katanya. Menurut Ali Akbar, para pencipta lagu melengkapi laporan dugaan korupsi ke KPK terhadap LMKN dengan sejumlah bukti. "Buktinya ada, lengkap," katanya. Tak hanya minta fee, menurut Ali Akbar, LMKN juga memberikan penekanan terhadap LMKN WAMI untuk memberikan aset atau perangkat milik WAMI. "LMKN juga mau merampas sistem yang digunakan oleh WAM. Karena tidak diberikan, dibekukan," ungkap Ali Akbar. LMKN dinilai bertindak sewenang-wenang memaksa LMK harus tunduk kepada apa yang diputuskan oleh LMKN. Padahal, apa yang diputuskan belum tentu positif dan justru dinilai berpotensi merugikan para pencipta lagu. Para pencipta lagu juga menilai, kepengurusan LMKN periode 2025-2028 dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel dalam praktik pengelolaan royalti. Tindakan seperti itu tidak hanya dapat merugikan para pencipta lagu, tapi juga mengganggu perekonomian negara dan mengganggu pembangunan ekonomi kreatif di Tanah Air. Para pencipta lagu menganggap, LMKN tidak dapat bekerja dengan baik dalam melakukan pengumpulan royalti. Pada penghujung tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2025, LMKN periode sebelumnya seharusnya mampu mengumpulkan dana berkisar antara Rp 50-60 miliar. Akan tetapi LMKN periode sekarang, dianggap tidak dapat melakukan penarikan dan pengumpulan royalti untuk para pencipta lagu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017030991/habiskan-dana-ratusan-miliar-pengerjaan-jalan-di-parung-panjang-dinilai-tidak-rapi">Habiskan Dana Ratusan Miliar, Pengerjaan Jalan di Parung Panjang Dinilai Tidak Rapi</a> "Bisa-bisa di awal tahun 2026, para pencipta tidak mendapat royalti," tuturnya.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dilaporkan ke KPK oleh 60 pencipta lagu  terkait dana diduga fee senilai Rp 14 miliar.

Minta Fee Rp 14 Miliar, 60 Pencipta Lagu Laporkan LMKN ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/1000210238-3371698035.jpg" alt="Marcell Siahaan. (Instagram: marcellsiahaans)" width="100%">
<figcaption>Marcell Siahaan. (Instagram: marcellsiahaans)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025 tentang kewajiban membayar royalti atas lagu dan/atau musik yang digunakana di ruang komersial. SE tersebut sebagai bentuk penegasan akan kewajiban para pelaku usaha untuk membayarkan royalti terkait lagu yang diputar di tempat usaha mereka. Dengan adanya SE ini, maka para pelaku usaha diingatkan kembali akan kewajiban mereka untuk membayarkan royalti atas lagu yang diputar di kafe, restoran, hotel, mal, hingga tempat hiburan. "Melalui surat edaran tersebut, lagu dan/atau musik yang diputar untuk mendukung kegiatan usaha seperti di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, hingga moda transportasi, wajib membayar royalti," kata Hermansyah Siregar selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum,di laman website Kemenkum. Penerbitan SE tersebut memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik di Tanah Air. SE juga memiliki tujuan penting untuk memberikan perlindungan terhadap para pemilik hak cipta supaya mereka mendapatkan hak ekonomi atas karya yang mereka hasilkan dengan jerih payah. Pembayaran royalti atas lagu atau musik dilakukan para pelaku usaha kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menarik, mengumpulkan, dan&nbsp;membagikan royalti. Pemerintah menerbitkan SE tentang royalti, Komisioner LMKN Marcell Siahaan mengungkapkan bahwa pembayaran royalti saat ini jadi lebih mudah melalui sistem satu pintu lewat LMKN. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak perlu pusing bakal ditagih pembayaran oleh banyak pihak. "Kami pastikan royalti akan didistribusikan secara adil dan transparan kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait," tegas Marcell Siahaan. Marcell Siahaan merupakan komisioner LMKN dua periode. Yaitu periode 2022-2025 dan periode 2025-2028. Marcell dipercaya membidangi Hak Terkait di LMKN.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum tentang royalti.

Pemerintah Keluarkan SE Tentang Royalti, Komisioner LMKN Marcell Siahaan: Akan Didistrikusikan Secara Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/1000090603-1-867028185.jpg" alt="Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Ahmad Ali Fahmi dalam RDPU bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025). (Antara/Farhan Arda Nugraha)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Ahmad Ali Fahmi dalam RDPU bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025). (Antara/Farhan Arda Nugraha)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) saat ini memegang dana royalti yang belum diklaim dalam jumlah cukup besar. Nilainya mencapai Rp 24 miliar. Menurut Komisioner LMKN Ahmad Ali Fahmi, miliaran Rupiah uang royalti itu berasal dari puluhan ribu lagu yang tidak diklaim, dan jumlahnya terus bertambah setiap tahun. "Kita baru dapat informasi (uang royalti yang tidak diklaim) Rp 24 miliar di (platform) digital. Ini terdiri dari puluhan ribu data judul lagu. Artinya di situ ada puluhan ribu pencipta yang harus kita lindungi hak-haknya," kata Ahmad dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11) sebagaimana dilansir dari Antara. Ahmad menjelaskan, royalti yang tidak diklaim tersebut berasal dari lagu-lagu yang tidak diketahui penciptanya maupun pembuat lagu yang tidak terdaftar dalam keanggotaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). "Misalnya ada lagu Cublek-Cublek Suweng ini kan dari zaman Sunan Kalijaga. Itu muncul royaltinya karena penggunaan,&rdquo; ujarnya. Ahmad menuturkan bahwa pengelolaan uang royalti yang tidak diklaim saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025. Berdasarkan aturan tersebut, LMKN mengumumkan lagu-lagu yang tidak diketahui penciptanya atau belum terdaftar di LMK. &ldquo;Kalau memang nanti ada orangnya, dia bisa klaim, nanti kita arahkan ke LMK yang menaunginya,&rdquo; katanya. LMKN juga berwenang menyimpan uang tersebut selama dua tahun. Uang tersebut tidak bisa digunakan, kecuali untuk kegiatan pemberdayaan dan optimalisasi musik maksimal sebanyak delapan persen. Ahmad mengusulkan agar mekanisme pengelolaan uang royalti yang tidak diklaim diatur lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Selain hak cipta dari karya yang tak diketahui penciptanya, dia juga menyoroti persoalan royalti yang terkait dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola bisnis di industri musik. Ia menjelaskan, pada masa lalu, hak ekonomi para pencipta lagu didistribusikan melalui kontrak kerja sama dengan label atau penerbit lagu. Di era digital saat ini, banyak pencipta lagu yang memproduksi dan menerbitkan karya mereka secara mandiri tanpa terdaftar di label maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kondisi ini menyebabkan hak royalti atas karya mereka yang diputar di platform digital tidak bisa diklaim secara langsung. &ldquo;Ribuan orang ini tidak bisa mengklaim lagunya karena praktik bisnisnya di lapangan. DSP (platform musik digital) ini hanya mengakui entitas besar seperti label yang sejak puluhan tahun menguasai jutaan database lagu,&rdquo; kata Ahmad. Ia memperkirakan nilai royalti dari lagu-lagu yang tidak terdaftar tersebut dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun. Untuk itu, Ahmad mengusulkan agar dibentuk lembaga atau LMK khusus yang menangani hak ekonomi lain di luar hak pertunjukan publik (public performing right). &ldquo;Kami mau usulkan dari LMKN ini harus ada badan atau LMK tersendiri khusus untuk mengurusi hak ekonomi lainnya yang tidak dicakup oleh undang-undang (UU Hak Cipta),&rdquo; jelasnya. &nbsp;

Miliaran Rupiah uang royalti itu berasal dari puluhan ribu lagu yang tidak diklaim, dan jumlahnya terus bertambah setiap tahun.

LMKN Pegang Rp 24 Miliar Dana Royalti Lagu yang Tidak Diklaim, Mau Dibuat Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/26/kTtzMKq2NVDsBCllrHmiZHjRxrv4bx7o3b2nEtFu-1-1684149181.jpg" alt="Puluhan pencipta lagu bakal gugat PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025 ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (27/10) besok,&nbsp; buntut kekecewaan mereka pada LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puluhan pencipta lagu bakal gugat PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025 ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (27/10) besok,&nbsp; buntut kekecewaan mereka pada LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pencipta lagu Eko Saky memberikan sentilan keras dan pedas terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Tak hanya menganggap keberadaan LMKN bertentangan dengan UU Hak Cipta Tahun 2014, dia juga menilai komisioner yang sekarang ini sudah salah cukup jauh. Kesalahan itu, kata Eko Saky, terletak pada proses penunjukan komisioner LMKN. Menurut dia, komisioner seharusnya bukan ditunjuk oleh menteri, melainkan diutus oleh LMK-LMK sebagai alat bantu mereka. Kesalahan ini dampaknya cukup jauh. Menurut Eko Saky, komisioner LMKN sekarang ini bukan lagi merepresentasikan LMK atau para pemilik hak cipta. Tapi menjadi representasi negara. Apalagi, ada ASN bahkan staf khusus menteri sukses menjadi komisioner LMKN. "Staf khusus menteri jadi komisioner, DJKI pun diintervensi, tidak berkutik mereka. Aku tahu persis karena ikut dalam rapat. Orang DJKI diam saja," kata Eko Saky. Dia pun memberikan sentilan cukup tajam terhadap komisioner LMKN sekarang yang mendapat gaji bernilai fantastis diambil dari dana pemotongan royalti para pemilik hak cipta. "Hebat mereka setiap satu komisioner digaji 180 juta. Semua komisioner digaji Rp 1,8 miliar oleh para pencipta. Sementara pencipta lagu, royaltinya hanya beberapa juta setahun," ungkapnya. Dalam keyakinan Eko Saky, pemilihan&nbsp; komisioner LMKN yang benar seharusnya berupa penunjukan atau pendelegasian dari LMK-LMK. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada pemotongan dana dari para pencipta lagu dalam jumlah fantastis seperti sekarang. "Harusnya komisioner itu digaji oleh LMK-LMK. Untuk operasional nanti kebutuhannya berapa dalam setahun tinggal direncanakan. Bukan asal main potong royalti sekian persen. Itu tidak benar. Itu korupsi, itu perampokan atas hak para pencipta," katanya.

Eko Saky kritik keras LMKN dan komisioner yang dianggap tidak representatif serta gaji fantastis dari royalti pencipta lagu.

Sentil LMKN, Pencipta Lagu Eko Saky: Pencipta Hebat Bisa Menggaji Komisioner Rp 1,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/persss-573662614.jpg" alt="Jumpa pers pencipta lagu memberikan update terkait perkembangan informasi soal permohonan uji materi yang diajukan ke MA. (Abdul Rahman)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers pencipta lagu memberikan update terkait perkembangan informasi soal permohonan uji materi yang diajukan ke MA. (Abdul Rahman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik terkait masalah hak cipta masih terus memanas. Hal itu terjadi setelah sejumlah pencipta lagu resmi memasukkan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung (MA). Sejumlah pencipta lagu melakukan gugatan atau uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik serta Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) No. 27 Tahun 2025 yang merupakan aturan pelaksanaannya. Gugatan secara resmi dimasukkan pencipta lagu ke MA pada Rabu (29/10) dengan dokumen cukup tebal mencapai 285 halaman. Langkah hukum ini ditempuh sejumlah pencipta lagu karena keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sejumlah pencipta lagu tersebut menilai, keberadaan LMKN tidak memiliki dasar hukum melenceng dari UU Hak Cipta. Salah satu yang dikritisi adalah LMKN yang ada saat ini menjadi alat bantu negara dan merasa tidak bertanggung jawab kepada LMK yang memiliki mandat langsung dari para pemilik hak cipta. "LMKN itu seharusnya alat bantu LMK, tapi yang berjalan sekarang LMKN menjadi alat bantu negara. Ini masalah yang sangat serius," kata Ali Akbar, salah satu pemohon uji materi yang juga pencipta lagu untuk God Bless dan Gong 2000, di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (30/10). Menurut dia, dalam UU Hak Cipta, yang diberikan kewenangan untuk&nbsp;mengumpulkan dan distribusikan royalti adalah LMK, bukan LMKN. Karena di dalam UU tidak dikenal LMKN seperti sekarang ini. "LMK itu lembaga otonom. Tidak ada di atas lembaga otonom yang memayungi lagi kecuali negara. Apakah ada lembaga lain yang memayungi partai politik? Tidak ada kan," katanya. Kesalahan fatal lainnya, menurut Ali Akbar, terletak pada proses pembentukan LMKN yang dibentuk oleh menteri. Dia pun mempertanyakan apa kewenangan menteri dalam membentuk LMKN, apalagi sampai campur tangan ke dalam urusan royalti hak cipta. "Royalti itu beda dengan pajak. Kalau pajak haknya negara, tapi royalti hak para pencipta. LMKN yang ada sekarang adalah anak haram konstitusi," paparnya. Hal senada juga diungkapkan Eko Saky selaku pencipta lagu legendaris &ldquo;Jatuh Bangun&rdquo;. Menurut dia, akar permasalahan pengelolaan royalti di Tanah Air bisa terjadi karena terjadi kesalahan sejak awal proses pembentukan LMKN yang tidak sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 2014.&nbsp; &ldquo;LMKN sejak awal sudah tidak sesuai dengan UU Hak Cipta. Maka tidak heran jika dalam perjalanannya, lembaga ini menimbulkan banyak persoalan dan keresahan di kalangan pencipta lagu,&rdquo; paparnya. Menurut dia, untuk memperbaiki tata kelola royalti di Tanah Air harus dibetulkan dari awal yaitu dimulai proses pembentukan LMKN. Eko Saky tidak menampik LMK membutuhkan wadah komunikasi supaya menjadi satu pintu. Namun, LMKN yang ada sekarang disebutnya menjadi alat negara, bukan menjadi alat bantu LMK. Dan hal itu dinilai bertentangan dengan UU. &nbsp;&nbsp; "Menteri Hukum mungkin tidak baca UU Hak Cipta, sebaiknya beliau baca dulu UU biar kesalahannya tidak semakin jauh," paparnya. Dia pun bingung dengan komisioner LMKN yang ada sekarang karena bukan merepresentasikan pencipta lagu. Bahkan, sejumlah komisioner LMKN sekarang ini merupakan ASN, termasuk ada staf khusus menteri. "Apa kaitannya mereka dengan royalti dari pemilik hak cipta? Coba tanya ke mereka apa lagu yang mereka ciptakan. Pasti bingung," katanya.

Polemik hak cipta semakin memanas saat pencipta lagu menggugat peraturan pemerintah ke Mahkamah Agung.

LMKN Disebut Anak Haram Konstitusi, Pencipta Lagu Minta Menteri Hukum Baca UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/26/kTtzMKq2NVDsBCllrHmiZHjRxrv4bx7o3b2nEtFu-1-1684149181.jpg" alt="Puluhan pencipta lagu bakal gugat PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025 ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (27/10) besok,&nbsp; buntut kekecewaan mereka pada LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puluhan pencipta lagu bakal gugat PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025 ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (27/10) besok,&nbsp; buntut kekecewaan mereka pada LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kisruh masalah royalti masih terus berlanjut. Tanda-tanda masalah ini akan segera berakhir sepertinya jauh panggang dari api.&nbsp; Pasalnya, sejumlah pencipta lagu mengamuk mempersoalkan keabsahan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) setelah dinilai tingkah mereka semakin jauh dari amanat konstitusi, khususnya dinilai melenceng dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sejumlah pencipta lagu seperti Ari Bias, Ryan Kyoto, Ali Akbar, Obbie Messakh, Eko Saky,dan banyak pencipta lagu lainnya, berkumpul untuk mendiskusikan langkah nyata guna merespons situasi yang cukup serius perihal polemik royalti hak cipta. Dari pertemuan yang berlangsung di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10), mereka sepakat akan melakukan gugatan terhadap PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025 ke Mahkamah Agung.&nbsp; Gugatan akan didaftarkan ke Mahkamah Agung pada Senin (27/10) besok. Dalam gugatan tersebut, mereka mempersoalkan keabsahan LMKN yang pembentukannya dinilai bertentangan dengan UU. "Masalah dasar hukum berdirinya LMKN yang kita permasalahkan. Karena dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang tidak ada LMKN seperti sekarang," kata Ali Akbar di hadapan awak media. Menurut dia, sesuai dengan amanat UU, &nbsp;tidak ada ketentuan untuk membuat lembaga baru LMKN seperti sekarang. Yang ada adalah LMK diamanatkan untuk melakukan penarikan dana mendistribusikan royalti kepada para pemilik hak cipta. Dan untuk menyatukan LMK-LMK, maka dibuat semacam forum koordinasi satu pintu. "Tidak ada LMKN dibentuk oleh menteri seperti sekarang. Kalaupun harus dibentuk, LMK yang membentuk, bukan menteri," katanya. Dia menegaskan bahwa lembaga LMKN yang komisionernya saat ini banyak diisi oleh ASN dan bukan dari kalangan musisi atau pencipta lagu, proses pembentukannya telah melampaui UU. Salain itu, LMKN yang ada sekarang juga dinilai mengkhianati pemberi kuasa.&nbsp; Hal senada juga diungkapkan pencipta lagu Ari Bias. Menurut dia, LMKN yang ada sekarang bukan lagi merepresentasikan para pemilik hak cipta, tapi merepresentasikan pemerintah. Parahnya ketika terjadi permasalahan dan dituntut pertanggungjawaban, LMKN merasa tidak bertanggung jawab kepada para pemilik hak cipta. Padahal, mereka bertindak melakukan penarikan dan pendistribusian royalti atas dasar mandat dari para pemilik hak cipta. "Mereka bilang kami tidak bertanggung jawab kepada pencipta, kami bertanggung jawab kepada menteri. Mereka tidak mau menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepda pemilik hak cipta. Itu kan aneh," katanya.

Kisruh royalti berlanjut, pencipta lagu putuskan gugat LMKN karena dinilai melenceng dari UU Hak Cipta.

Panas! Sejumlah Pencipta Lagu Persoalkan LMKN, Gugat PP No. 56 Tahun 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/IMG-20251016-WA0020-2811048994.jpg" alt="Ketua Komisioner LMKN Hak Terkait Marcellius Kirana Hamonangan Siahaan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisioner LMKN Hak Terkait Marcellius Kirana Hamonangan Siahaan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Polemik seputar penarikan dan distribusi royalti musik masih menjadi pekerjaan rumah besar di industri musik Indonesia. Ketidakjelasan data penggunaan lagu hingga sistem pembayaran yang belum seragam kerap menimbulkan pertanyaan soal transparansi. Menjawab persoalan itu, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memperkenalkan sistem digital nasional bernama INSPIRATION (Integrated National System for Performing Rights Administration). Sistem ini diklaim dapat memperbaiki tata kelola royalti dengan mekanisme yang lebih terbuka dan terintegrasi. Ketua Komisioner LMKN Hak Terkait Marcellius Kirana Hamonangan Siahaan alias Marcell Siahaan mengatakan, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap hak musisi tersalurkan secara adil dan terukur. &ldquo;Setiap lagu yang diputar adalah kontrak moral antara pencipta dan masyarakat. LMKN hadir untuk memastikan kontrak itu berjalan dengan sistem yang bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan,&rdquo; ujar Marcell, Rabu (15/10). &nbsp; Data dan Integrasi Jadi Kunci Selama ini, penarikan royalti dari berbagai sektor, mulai dari restoran, kafe, hingga konser, masih menghadapi kendala pada validasi data. Melalui sistem INSPIRATION, LMKN berupaya membangun satu pintu pengelolaan royalti yang terhubung dengan seluruh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia. Sistem ini memungkinkan proses lisensi dilakukan sepenuhnya secara daring, mulai dari pengajuan izin, pembayaran royalti, hingga penerbitan bukti lisensi resmi. Setiap transaksi tercatat dalam audit trail publik, sehingga masyarakat maupun pelaku industri dapat memantau aliran dana royalti secara real-time. &ldquo;Prinsip kami adalah transparency by design. Semua aktivitas meninggalkan jejak digital,&rdquo; jelas pria yang juga dikenal sebagai penyanyi dan drummer itu. LMKN juga tengah mengembangkan Pusat Data Lagu dan Musik Nasional (PDLMN) sebagai basis metadata lagu yang memuat kode identifikasi karya, nama pencipta, pelaku pertunjukan, hingga status hak. Sistem ini diharapkan menjadi pondasi bagi verifikasi otomatis dan pencegahan klaim ganda &mdash; dua hal yang selama ini sering memicu sengketa. &nbsp; Dorongan Akuntabilitas di Industri Musik Selain penguatan sistem, LMKN menerapkan audit independen tahunan yang hasilnya dipublikasikan secara terbuka di laman resminya. Laporan transparansi menampilkan penerimaan dan distribusi royalti per sektor, dengan batas biaya operasional maksimal 8 persen, sesuai aturan Permenkum No. 27 Tahun 2025. Bagi Marcell, tata kelola royalti bukan hanya soal administrasi, melainkan soal keadilan dan keberlanjutan ekosistem musik itu sendiri. &ldquo;Keadilan musik lahir dari data yang bersih dan dialog yang beretika. Kami ingin tata kelola royalti di Indonesia menjadi model yang bisa dipercaya di kawasan,&rdquo; tuturnya. (*)

Polemik seputar penarikan dan distribusi royalti musik masih menjadi pekerjaan rumah besar di industri musik Indonesia. Ketidakjelasan data

Tata Kelola Royalti Musik masih Jadi PR, LMKN Dorong Transparansi Lewat Sistem Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/RQOLODGJ8oNMxDjfERIcC8qeQXo6wIjP8ckrUBLu-605699628.jpg" alt="Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. (Shafa Nadia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. (Shafa Nadia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Konflik perihal royalti maupun performing rights di kalangan musisi masih menjadi topik yang belum terselesaikan. Permasalahan itu terjadi dan semakin memanas karena sistem yang berjalan di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dianggap kurang transparan. &ldquo;Isu keresahan dari performer, pencipta, EO ya transparasi. Kalau mau guyub dan damai harus transparan. Intinya kami melihat isu ini tercipta karena ketidaktransparan,&rdquo; kata Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.&nbsp; Dia menyebut bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan reformasi total terhadap LMKN. Namun, tugas tersebut tidak sepenuhnya dipegang kementeriannya. Kementerian Kebudayaan hanya memiliki kewenangan untuk mengawal kelancaran jalannya proses tersebut. &ldquo;Itu kami kami serahkan ke Kementerian Hukum. LMKN sedang benar-benar direformasi Kementerian Hukum,&rdquo; ucap Giring. Dia meyakini penuh bahwa Kementerian Hukum merupakan institusi yang kredibel untuk melakukan pembenahan total terhadap sistem kerja LMKN. Perubahan itu tentunya demi masa depan ekosistem musik Indonesia yang lebih baik, efektif, dan akuntabel. &ldquo;Pastinya kami kawal. Dan saya rasa teman-teman Kementerian Hukum sudah mengerti dan mau dibawa ke mana arah LMKN ke depannya,&rdquo; tutur mantan vokalis grup band Nidji itu. Di kesempatan tersebut, Giring juga menyinggung perjalanan revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta yang sedang digarap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski begitu, dia menyatakan bahwa upaya perbaikan sistem dan tata kelola royalti musik merupakan kerja sama seluruh stakeholder terkait.&nbsp; &ldquo;Untuk revisi UU Hak Cipta kita serahkan semuanya ke DPR. Tidak mungkin Kementerian Kebudayaan bisa menghandle semua. Semuanya kan punya porsi dan tugasnya masing-masing,&rdquo; tutur Giring.

pemerintah melalui Kementerian Hukum sedang melakukan reformasi total terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Giring Ganesha Kawal Reformasi LMKN, Ketidaktransparan Jadi Sumber Konflik Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/supratman-andi-unpad-1986275838.jpg" alt="Menteri Supratman Andi Agtas. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Supratman Andi Agtas. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &nbsp;Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyadari bahwa kelemahan kepengurusan LMKN sebelumnya terletak pada data yang tidak jelas dan tidak lengkap, terutama terkait pendistribusian royalti kepada para pemilik hak cipta. Alhasil, sejumlah musisi seperti Ari Lasso dan lain-lain sempat mempertanyakan bagaimana proses penghitungan royalti yang diterima para pemilik hak cipta. Karena tidak ada data yang secara real time dapat disajikan sehingga para pemilik hak cipta memang pantas mendapatkan jumlah royalti dengan angka tertentu. Oleh sebab itu, Menteri Supratman Andi Agtas memerintahkan kepada kepengurusan LMKN yang baru dilantik beberapa waktu lalu untuk membuat secara terang benderang melalui data yang terbuka dan transparan. Mulai dari proses pengumpulan royalti kepada para pengguna hak cipta hingga pendistribusiannya kepada pemilik hak cipta. "Saya minta ke LMKN sekarang bangun sistemnya, bikin transparan ke publik. Semua yang dikasihkan ke pemilik hak cipta harus jelas berapa, sumbernya dari mana saja. Harus ada data yang bisa disajikan secara real time," kata Supratman Andi Agtas dalam acara Executive Breakfast Meeting ke-4, di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Dia pun memberikan pernyataan tegas supaya tidak membayarkan royalti selama tidak jelas data yang diberikan oleh LMKN. Menurut dia, era digital sekarang ini seharusnya dapat dengan mudah menyajikan data secara transparan. "Sepanjang tidak transparan dan tidak pasti, mendingan jangan dibayar. Dari pada bayar malah jatuh ke orang yang nggak berhak, itu zalim," ungkapnya. Menteri Supratman Andi Agtas juga mengatakan, royalti musik harus benar-benar sampai kepada yang berhak yaitu para pemilik hak cipta. Oleh sebab itu, pihaknya pun mengeluarkan keputusan dana royalti hanya boleh digunakan oleh LMKN-LMK maksimal 8 persen, berdasarkan kebijakan baru melalui Permenkum 27 Tahun 2025.&nbsp; "Tugas saya harus memastikan royalti memang sampai dan dinikmati oleh yang berhak. Oleh karena itu, saya turunkan dari yang awalnya LMKN-LMK boleh menggunakan 20 persen, saya potong jadi 8 persen. Itu supaya yang 12 persen bisa kembali kepada para pemilik hak cipta," paparnya.

Menteri Supratman Andi Agtas memerintahkan transparansi royalti musik, musisi harus mendapatkan haknya dengan jelas.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lmkn

Berita Terkini