<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/Lifetime-Tribute-To-Chrisye-Concert_Imam-Husein-18-3337635002.jpg" alt="Vokalis grup musik Noah Ariel tampil pada Lifetime Tribute To Chrisye Concert di Istora Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2024).(Imam Husein/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Vokalis grup musik Noah Ariel tampil pada Lifetime Tribute To Chrisye Concert di Istora Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2024).(Imam Husein/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus pemberian royalti hak cipta lagu menjadi atensi parlemen. Perwakilan musisi, Lembaga Manajamenen Kolektif (LMK), Kementerian Hukum, dan beberapa pihak terkait duduk bersama di rapat konsultasi yang membahas menejemen royalti dan perlindungan karya cipta maupun hak cipta bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (21/8). Polemik ini diharapkan dapat ditengahi dengan undang-undang hak cipta yang tengah digodog.&nbsp;Wakil Ketua Umum Vibrasi Suara Indonesia (VISI) Nazril Irham atau Ariel mengeluhkan bagaimana penyanyi tidak leluasa untuk tampil. Dia menyebut kasus Agnes Monica yang harus menjalani sidang melawan pencipta lagunya berkaitan dengan performing rights. Setelah itu, ada deklarasi serupa oleh beberapa pihak. "Sehingga beban untuk membayarkan performing rights itu ada di penyanyi," katanya.&nbsp; Dia beranggapan bahwa yang harusnya membayarkan performing rights adalah penyelenggara. Namun, Ariel menyebut tidak ada kejelasan sehingga sering terjadi perdebatan antara penyanyi dan pencipta lagi. "Sampai tadi pagi (kemarin pagi, Red) yang membawakan lagu Tabola Bale, Merlin Claudia, disomasi Rp 5 juta," tuturnya.&nbsp; Pada kesempatan itu, keluhan terkait royalti juga diutarakan Satrio Yudi Wahono atau yang dikenal sebagai Piyu Padi. Dia menyoroti ketimpangan dalam sistem pengumpulan royalti di Indonesia, yakni adanya ketidakadilan dalam sistem royalti, terutama bagi para pencipta lagu. Menurutnya, meskipun pencipta lagu telah mencabut kuasanya terhadap lembaga manajemen kolektif (LMK), royalti atas karya mereka tetap dipungut dan diserahkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). "Contohnya Ari Lasso yang sudah mencabut haknya, tapi WAMI tetap memungut royalti atas lagu-lagunya. Ini sangat tidak adil," ujar Piyu. Dia juga menyoroti sistem pengumpulan royalti yang dilakukan setelah konser berlangsung. Berdasarkan regulasi saat ini, royalti dipungut sebesar dua persen dari hasil penjualan tiket konser. Piyu menilai sistem ini membuat pencipta lagu turut menanggung risiko penyelenggaraan acara, berbeda dengan pihak lain seperti artis, vendor, hingga OB yang sudah dibayar sesegera mungkin. "Tapi pencipta lagu malah dibayar setelah konser dan harus menunggu bahkan sampai 6 bulan," tuturnya.&nbsp; Piyu bersama komunitas AKSI menuntut agar lisensi penggunaan lagu diberikan sebelum konser digelar. Dia mencontohkan praktik di luar negeri di mana seluruh perizinan, termasuk pembayaran royalti kepada pencipta lagu, diselesaikan sebelum artis naik ke atas panggung. Lebih lanjut, Piyu mengkritik penggunaan sistem extended collective license dan blanket license yang dinilainya tidak transparan. Dia menilai sistem tersebut rentan terhadap manipulasi karena tidak didasarkan pada data penggunaan lagu secara riil, seperti daftar lagu yang dimainkan. "Di era digital seperti sekarang, mestinya data penggunaan lagu bisa dikumpulkan secara akurat," ujarnya. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej pada kesempatan yang sama menyebut LMK Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat dicabut izinnya jika tidak mengunggah data pencipta, pemegang hak cipta, atau pemerintah terkait ke pusat data lagu. "Apabila dalam jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun sejak mendapatkan izin operasional LMK tidak melaksanakan hal tersebut, maka izin operasional dapat dicabut," ujar Eddy. Dia menyampaikan dasar hukum pengelolaan royalti lagu dan musik mengacu pada beberapa regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Yakni undang-undang nomor 8 tahun 2014 tentang hak cipta, kemudian peraturan pemerintah 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta, lagu dan atau musik. Ada juga peraturan Menteri Hukum nomor 27 tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta, lagu dan atau musik.&nbsp; Dalam hal penarikan royalti, pemerintah akan mengerahkan dukungan tambahan. "Penarikan royalti dibantu oleh tenaga ahli dan dibantu oleh perwakilan LMKN di daerah provinsi," bebernya. Terkait tantangan pengelolaan royalti, Eddy mengidentifikasi tiga permasalahan utama, yakni regulasi, teknis-operasional, dan ekonomi-sosial. Terkait dengan besaran tarif royalti, pemerintah memberikan perhatian terhadap UMKM. Sehingga ada keringanan tarif. "Ini mendorong UMKM untuk menyusun perdomaan tentang besar tarif royalti untuk UMKM sebagai implementasi ketentuan dalam pasal 11 PP 56 tahun 2021," ujarnya.&nbsp; Dia juga mengeluhkan kesadaran masyarakat yang rendah dalam pembayaran royalti. Ini diakuinya menjadi hambatan dalam penerapan pembayaran royalti. "Selain itu, nilai royalti belum optimal dibandingkan dengan potensi ekonomi hak ciptanya. Solusinya adalah sosialisasi dan edukasi masif oleh seluruh pemangku kepentingan," katanya.&nbsp; Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turun tangan. Polemik soal royalti ini diselesaikan dengan adanya undang-undang hak cipta. Dia minta agar selama dua bulan ini seluruh pihak yang terlibat konsentrasi dalam pembahasan undang-undang ini.&nbsp; Dia juga mengusulkan agar hanya ada satu organisasi LMK. Menurutnya, sekarang ini terlalu banyak lembaga yang mengurusi menjemen pencipta, penyanyi, maupun pemusik. Tujuannya agar tidak terjadi kebingungan siapa yang mengurusi soal hak cipta ini. "Tapi ini baru menjadi usulan yag akan dirumuskan oleh tim perumus," katanya.&nbsp; Dasco juga meminta adanya audit di LMKN. Selama ini pembayaran royalti menjadi polemik. Baik terkait besaran maupun bagaimana pengelolaan pembagiannya.&nbsp; "Jangan sampai rakyat tidak bisa dengar musik lagi," ujarnya. Dia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pemberian izin konser. Jika penyelenggara tidak membayar terkait royalti hak cipta maka izin tidak bisa dikeluarkan. "Mari kita atur bersama dalam undang-undang," bebernya.

Polemik royalti hak cipta lagu di Indonesia diharapkan selesai dengan undang-undang baru, setelah musisi mengeluhkan ketidakadilan/

DPR Dengar Keluhan Ariel hingga Piyu, Polemik Royalti Hak Cipta Diharapkan selesai dengan UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/velodiva-2442941997.jpg" alt="Vedy Eriyanto, bos Velodiva. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Vedy Eriyanto, bos Velodiva. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kekisruhan soal royalti yang terjadi sejak beberapa tahun belakangan membuat sejumlah musisi, event organizer, hingga para pengguna lagu dan musik komersial ikut terkena dampaknya. Sejumlah musisi dan pencipta lagu kebingungan bagaimana sebuah royalti dihitung dan dibagikan kepada para pemilik hak cipta. Salah satunya dialami penyanyi sekaligus pencipta lagu Ari Lasso. Dia bingung bagaimana angka royalti yang diperolehnya bisa dihasilkan karena tidak ada data berapa kali lagu ciptaannya diputar, kapan, dan dimana saja. Pihak event organizer dan sejumlah tempat usaha yang memanfaatkan lagu menjerit. Mereka khawatir bakal dianggap melakukan pelanggaran hak cipta ketika menggunakan lagu, sebagaimana sempat dialami bos Mie Gacoan yang diseret ke ranah hukum gara-gara dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Akar permasalahan sengkarut royalti karena tidak adanya data secara komprehensif dan real time yang dapat memonitor penggunaan lagu untuk kepentingan komersial. Alhasil, tudingan negatif hingga kecurigaan muncul dari sejumlah pihak. Mulai dari pemilik hak cipta, hingga para pengguna lagu yang bayar royalti namun mereka tidak yakin akan sampai dengan baik kepada para pemilik hak cipta. Di tengah sengkarut permasalahan soal royalti, Velodiva, sebuah platform teknologi streaming musik komersial berbasis digital hadir dengan sebuah terobosan penting. Melalui platform ini, akan dapat terdeteksi dimana saja sebuah lagu diputar di seluruh wilayah Indonesia. Platform ini bukan hanya dapat menyajikan data penggunaan musik secara real time lengkap dengan lokasi dan perangkat yang digunakan saat mengakses musik, tapi juga dapat memberikan estimasi nilai royalti atas sebuah lagu dengan menghitung berdasarkan data penggunaan sebuah lagu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan platform Velodiva, para pemilik hak cipta bisa memantau secara langsung jumlah penggunaan lagu atas karya-karyamya, lengkap dengan nilai royalti yang didapat. Dengan demikian, mereka tidak perlu khawatir lagi royalti yang didapat tidak sampai. "Dengan platform ini, kasus yang terjadi pada Ari Lasso tidak akan terulang lagi. Ari Lasso merasa lagunya banyak diputar, WAMI tidak bisa sebutkan angka detail jumlah penggunaan lagu dan dimana saja lagu Ari Lasso diputar. Akibatnya, pembagian royalti dengan sistem perkiraan. Tapi di sini kelihatan semua datanya," kata Vedy Eriyanto selaku bos Velodiva, di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (19/8) Velodiva telah resmi menjadi mitra teknologi LMKN sejak awal tahun 2025. Jika LMKN menggunakan platform ini secara maksimal, Vedy memastikan sengkarut soal royalti tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Menurut dia, pihaknya sudah punya pengalaman di bidang teknologi penyedia layanan dan Digital Service Provider. Dia pun memastikan Velodiva akan dapat bekerja dengan baik untuk mendeteksi semua lagu yang digunakan baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, India, dan lain-lain. Jika masih ada yang meragukannya atau pihak pemerintah ingin tahu secara detail bagaimana platform Velodiva dapat dijalankan, dia mengaku siap untuk melakukan presentasi secara langsung. Vedy Eriyanto bahkan siap memaparkan teknologi buatannya yang merupakan karya anak bangsa kepada Presiden Prabowo Subianto dan pihak kementerian terkait. "Dengan selesainya pembangunan semua platform pengelolaan royalti digital ini, kami sangat berharap bisa diberi kesempatan untuk melakukan audiensi dan presentasi langsung kepada Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto," tuturnya. "Kami yakin ini adalah solusi yang sedang dicari oleh negara, karena teknologi ini bisa menjadi jawaban atas berbagai persoalan royalti yang masih marak terjadi. Dan yang paling penting, semua teknologi ini dikembangkan sepenuhnya oleh anak bangsa, tanpa campur tangan asing," imbuhnya.

Platform Velodiva hadir untuk memecahkan masalah royalti musik dengan data real time dan transparansi bagi pemilik hak cipta.

LMKN Sulit Hadirkan Data Pengguna Lagu secara Real Time, Bos Velodiva: Kami Punya Platformnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/20240715_183757-2300053311.jpg" alt="Praktisi hukum Deolipa Yumara di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024). (Muhammad&nbsp;Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Praktisi hukum Deolipa Yumara di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024). (Muhammad&nbsp;Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik royalti musik yang tengah mencuat ke publik menuai sorotan berbagai pihak. Praktisi hukum Deolipa Yumara, mendesak agar Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) segera diaudit untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana royalti. Menurut Deolipa, LMKN yang berstatus lembaga non-struktural di bawah Kementerian Hukum pada praktiknya bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola royalti musik. "Mereka ini non-struktural, tapi diberikan hak secara institusi untuk melakukan kolektif, kolektif terhadap royalti musik. Ciptaan lagu maupun musik kan mereka diberikan hak untuk mengkolektif. Mereka adalah wakil dari negara. Karena diatur secara undang-undang," kata Deolipa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/8). Ia menilai, sistem pengelolaan royalti yang dijalankan LMKN masih jauh dari kata ideal. Banyak musisi dan pencipta lagu mengeluhkan minimnya royalti yang mereka terima, meski penarikan dari berbagai sektor hiburan cukup besar.&nbsp; "Akhirnya ada teriakan-teriakan dari pencipta lagu yang katanya cuma terima pembayaran kecil, cuma Rp 700 ribu selama setahun, ada yang Rp 200 ribu. Nah, sementara LMKN ini menagih kepada hampir semua usaha-usaha entertain," jelasnya. Deolipa menyinggung perkara kasus Mie Gacoan dengan LMKN, di mana tagihan dalam satu tahun mencapai Rp 2,4 miliar. Menurutnya, transparansi soal pengelolaan dana menjadi pertanyaan besar. "Pertanyaannya, uangnya ke mana? Publik berhak tahu. Makanya saya minta supaya ini diaudit. Sama seperti Ari Lasso juga minta LMKN diaudit," tegasnya. Deolipa juga menyoroti lemahnya regulasi, pengawasan, hingga praktik penagihan di lapangan. Ia menyebut LMKN kerap hanya menyasar target tertentu, sementara distribusi hasil penarikan royalti ke musisi tidak sebanding.&nbsp; "Atau kalau kita anggap semua target penagihannya itu berjalan baik, tentunya ada uang besar yang kemudian menjadi gelap. Karena pembayaran royaltinya kepada pencipta lagu kecil. Jadi itu tadi, makanya kita anggap lemah semua," urainya. Ia bahkan menganalogikan LMKN sebagai tukang tagih yang bisa mengancam pidana pelaku usaha yang enggan membayar royalti. Karena itu, ia menyesalkan posisi LMKN yang non-struktural karena justru menimbulkan kerancuan dalam pengelolaan royalti.&nbsp; "Ini karena dibikin non-struktural dan bikin abu-abu. Jadi enggak tegas, kan? Kalau struktural jelas. Kalau non-struktural kan abu-abu. Bisa ke sono, ke sini, ke sono. Sehingga bisa terbang ke mana-mana. Dibiarkan saja begitu," jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016440747/ari-lasso-galang-dukungan-untuk-audit-wami-transparansi-royalti-jadi-sorotan">Ari Lasso Galang Dukungan untuk Audit WAMI, Transparansi Royalti jadi Sorotan</a> Sebagai solusi jangka panjang, ia pun mendorong pemerintah dan DPR menyusun regulasi baru yang lebih rinci agar persoalan distribusi royalti tidak berulang.&nbsp;"Jadi, ini perlu adanya undang-undang baru. Konkretnya. Karena undang-undang lama ternyata tidak bisa meng-cover apa-apa yang menjadi kepentingan para pihak, ya, di dunia penciptaan lagu dan di dunia royalti," pungkasnya.

Praktisi hukum mendesak audit LMKN untuk transparansi pengelolaan royalti musik yang dikeluhkan banyak musisi.

Soroti Polemik Royalti Musik, Praktisi Hukum Dorong Audit LMKN Sebagai Bentuk Transparansi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/FotoJet-11-3-1204000568.jpg" alt="ILUSTRASI. Polemik royalti musik masih terus bergulir. DPR setuju audit LMK dan LMKN. (Freepik/EyeEm)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Polemik royalti musik masih terus bergulir. DPR setuju audit LMK dan LMKN. (Freepik/EyeEm)</figcaption>
</figure> Jakarta - Pembayaran royalti musik belakangan menjadi perbincangan tidak hanya oleh masyarakat umum tapi juga para musisi. Kekisruhan ini mendapatkan atensi dari legislatif. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iman Sukri mendukung langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkum) Supratman Andi Agtas yang meminta dilakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menurutnya audit ini penting untuk memastikan tata kelola pengumpulan dan penyaluran royalti berjalan transparan dan akuntabel. Dia menekankan bahwa hak para pencipta, pemilik, dan pelaku musik harus dilindungi secara penuh tanpa adanya penyimpangan. "Pembayaran royalti kepada pemilik dan pencipta karya musik harus dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada penyimpangan, karena ini menyangkut hak hidup para seniman," katanya kemarin. Iman menyatakan musik merupakan salah satu sektor industri kreatif yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Karena itu, pengelolaan royalti harus dikelola dengan prinsip keadilan, profesionalisme, dan keterbukaan. "Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap rupiah royalti sampai kepada pihak yang berhak. Audit ini harus menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola LMKN dan LMK kedepan," terang Iman. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menegaskan, persoalan pembayaran royalti musik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sudah saatnya pemerintah turun tangan menyelesaikan sengkarut royalti musik. "Semua masalah itu akan terungkap jika dilakukan audit. Apakah pembayaran royalti sudah berjalan sesuai dengan aturan atau ada penyimpangan? Itu yang kita tunggu," ucapnya. Legislator asal Dapil Jawa Timur VII itu menyatakan, jika nanti ditemukan penyimpangan atau kesalahan, maka pemerintah dan penegak hukum harus menindak tegas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

DPR RI setuju dilakukan audit terhadap LMKN dan LMK untuk memastikan transparansi pembayaran royalti musik demi perlindungan hak seniman.

DPR Setuju Audit LMKN dan LMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/umkm-royalti-4098411303.jpg" alt="Paparan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) melaksanakan konferensi pers di kawasan Depok, Jawa Barat, belum lama ini. (Febry Ferdian/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Paparan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) melaksanakan konferensi pers di kawasan Depok, Jawa Barat, belum lama ini. (Febry Ferdian/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan royalti tidak akan membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga memastikan kegiatan nonkomersial tidak dikenakan royalti, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar pemungutan royalti berjalan transparan dan akuntabel. "Saya titip pesan ke mereka semua (LMKN), satu, jangan membebani dulu UMKM. Ciptakan sistem yang lebih rasional," papar Supratman di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, belum lama ini. Lebih lanjut pada kesempatan lainnya, dia menjelaskan, LMKN sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan royalti akan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. "Khusus royalti, ini lagi mau kami kumpulkan LMKN dan LMK-nya. Kami akan minta supaya akan ada audit, baik LMK-nya maupun LMKN-nya," ujar Supratman.&nbsp; &nbsp; Audit tersebut kata dia, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menentukan sistem pemungutan royalti yang paling tepat.&nbsp; "api yang saya mau tegaskan bahwa satu, tidak boleh membebani UMKM terutama. Itu yang paling penting," tegas Supratman. Dia menegaskan, pungutan royalti hanya diberlakukan untuk kegiatan komersial yang menggunakan karya cipta guna memperoleh keuntungan, seperti pemutaran musik di hotel, restoran, atau pusat perbelanjaan. Sementara itu, kegiatan sosial, pendidikan, budaya, dan keagamaan yang tidak bersifat mencari keuntungan dikecualikan dari kewajiban royalti. Pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk pelaporan berkala LMKN dalam audit distribusi royalti. Langkah ini diambil untuk memastikan para pencipta lagu, musisi, dan pemegang hak cipta benar-benar menerima hak ekonominya secara adil, tanpa memberatkan pelaku usaha. Sementara itu, salah satu pemilik warung kopi di kawasan Kota Depok, Sidharta mengaku cukup bernapas lega dengan adanya kepastian UMKM tidak akan dipungut royalti. Hal itu lantaran, kondisi ekonomi yang lesu. Pendapatan juga relatif merosot beberapa bulan ini.&nbsp; "Kalau ada kepastian itu tentunya bagus. Saat ini kan ekonomi lesu. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM yang untuk operasionalnya saja harus berpikir lebih. Jadi, jangan membebani lagi dengan aturan yang malah merugikan UMKM, " sebut dia.&nbsp; Kemenkum berencana melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami dengan jelas siapa saja yang wajib membayar royalti, siapa yang tidak, dan bagaimana mekanisme distribusinya.

Menteri Hukum Supratman Agtas memastikan royalti tidak membebani UMKM dan kegiatan nonkomersial bebas dari pungutan.

Menkum Jamin Royalti Tak akan Persulit UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/a0wJI1mqrm3KcUjWDg4XL9ZVRrc7hG4he2Kd4CzK-1-1562728840.jpg" alt="Ari Lasso menggalang dukungan untuk audit LMK WAMI yang dinilainya tidak transparan. (Instagram @ari_lasso)" width="100%">
<figcaption>Ari Lasso menggalang dukungan untuk audit LMK WAMI yang dinilainya tidak transparan. (Instagram @ari_lasso)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penyanyi Ari Lasso menggalang dukungan untuk melakukan audit kepada LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) melalui akun media sosialnya. Ari Lasso ingin WAMI diaudit dengan melibatkan auditor independen yang biayanya ditanggung bersama antara pencipta lagu, musisi, event organizer, dan pihak terkait lainnya. Ari Lasso meminta LMK WAMI yang menaunginya dilakukan audit buntut atas ketidakpercayaannya pada tata kelola royalti yang dinilai tidak transparan dan tidak jelas cara penghitungannya.&nbsp;Atas desakan Ari Lasso untuk dilakukan audit eksternal, WAMI menegaskan pihaknya tidak keberatan sepanjang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "WAMI sebagai organisasi selalu terbuka dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi WAMI, keterbukaan adalah kunci membangun kepercayaan," kata Adi Adrian selaku President Director WAMI dalam keterangannya. WAMI dalam keterangannya membantah bahwa royalti terhadap Ari Lasso hanya sekitar Rp 700 ribu. Menurutnya, telah terjadi kesalahan nama. Dan angka royalti itu dipastikan bukan milik Ari Lasso.&nbsp;&nbsp; "Kami sudah meminta maaf dan meluruskan informasi yang keliru. Terkait bukti laporan royalti sebesar Rp 765.594 yang tersebar di publik, sekali lagi kami klarifikasi bahwa itu bukan milik Pak Ari Lasso, dan nominal tersebut bukan royalti yang diterima beliau," tuturnya. Terkait masalah penghitungan dan distribusi royalti kepada Ari Lasso, Adi mengaku WAMI telah menyampaikan klarifikasi sekaligus mengakui adanya kesalahan teknis dalam pengiriman laporan melalui email.&nbsp; "Klarifikasi dan koreksi telah disampaikan, tidak lebih dari 10 menit, setelah email laporan dikirimkan," ungkapnya.

Penyanyi Ari Lasso dukung audit WAMI, pihak WAMI siap audit sesuai ketentuan, bantah royalti hanya Rp 700 ribu.

Ari Lasso Galang Dukungan untuk Audit WAMI, Transparansi Royalti jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/a0wJI1mqrm3KcUjWDg4XL9ZVRrc7hG4he2Kd4CzK-1-1562728840.jpg" alt="Ari Lasso menggalang dukungan untuk audit LMK WAMI yang dinilainya tidak transparan. (Instagram @ari_lasso)" width="100%">
<figcaption>Ari Lasso menggalang dukungan untuk audit LMK WAMI yang dinilainya tidak transparan. (Instagram @ari_lasso)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Viral di media sosial, penyanyi Ari Lasso berusaha melakukan penggalangan dukungan untuk meminta supaya LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) diaudit secara keuangan, karena dianggap tidak transparan dalam proses membagikan royalti. "Petisi!! Audit WAMI," tulis Ari Lasso dalam unggahanya di Instagram yang mendapat lebih dari 7 ribu komentar. Penggalangan dukungan untuk melakukan audit pada WAMI dilakukan mantan vokalis Dewa 19 itu, buntut kekecewaannya terhadap royalti lagu yang diterimanya hanya sekitar Rp 700 ribu. Padahal berdasarkan data yang dia dapat, seharusnya royalti yang masuk ke rekeningnya mencapai puluhan juta rupiah. Ari Lasso menduga pengelolaan dana royalti dilakukan WAMI ada yang tidak beres. Apalagi tidak ada penjelasan memadai bagaimana cara LMK menghitung royalti yang dimiliki para pemilik hak cipta. "Yuk, yang setuju petisi kepalkan tangan anda!! (musisi, EO, manajemen artis, promotor, pemilik cafe, karaoke, restoran, bar)," kata Ari Lasso. Ari Lasso menginisiasi untuk menggunakan jasa auditor independen melakukan audit ke WAMI supaya LMK ini dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dana dari royalti lagu dan musik. "Kita jangan minta bantuan BPK atau KPK, mereka pasti sibuk dengan urusan bangsa yang lebih urgent. Kita patungan saja menyewa lembaga auditor independen. Kalau duitnya cukup sekalian misal Price Waterhouse Cooper. Saya yakin teman-teman yang memiliki lembaga auditor akan dengan ringan tangan membantu perjuangan ini," ujar Ari Lasso. Dia berjanji akan terus bicara lantang tentang pengelolaan royalti yang dianggapnya sangat buruk sampai terungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi. Bagi Ari Lasso, apa yang dia lakukan bukan perjuangan untuk kepentingan diri sendiri semata. Tapi untuk memperjuangkan kepentingan semua pemilik hak cipta. Ari Lasso bahkan meminta bantuan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto yang saat ini ada di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka diharapkan bisa membantu mendukung proses transparansi di tubuh WAMI, untuk mengembalikan kepercayaan banyak orang kepada lembaga ini. &nbsp; "Kita kan punya sahabat yang menjadi Utusan Khusus Bidang Seni kalau nggak salah ya, Mas Yovi @ywpiano dan King Raffi @raffinagita1717 yang sangat baik hati dan suka membantu," tandas Ari Lasso.

Penyanyi Ari Lasso berusaha menggalang dukungan untuk melakukan audit terhadap LMK WAMI atas pengelolaan royalti.

Viral Ari Lasso Galang Dukungan untuk Audit LMK WAMI, Buntut Perolehan Royalti Rp 700 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/IMG_20240812_090443-4216256042.jpg" alt="Ariel NOAH dan Rossa berkolaborasi dalam lagu Nada-Nada Cinta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ariel NOAH dan Rossa berkolaborasi dalam lagu Nada-Nada Cinta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sidang uji materi terkait hal royalti yang diajukan Ariel Noah dan 29 musisi lainnya mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang perdana Kamis siang (24/4), pemohon membeberkan sejumlah dalil yang melatarbelakangi gugatan tersebut. Total ada lima pasal dalam UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yakni pasal 9 ayat 3, pasal 23 ayat 5, pasal 81, pasal 87 ayat 1, dan pasal 113 ayat 2. Pasal-pasal itu secara prinsip mengatur kewajiban izin dalam membawakan lagu secara langsung kepada pencipta. Para pemohon menjelaskan, pengujian ini berangkat dari beberapa kasus. Misalnya, yang dialami Agnez Mo saat digugat oleh Ari Bias, pencipta dari lagu &ldquo;Bilang Saja&rdquo;. Kala itu, Agnez dianggap tidak meminta izin secara langsung dan tidak membayar royalti langsung kepada Ari Bias. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun memutus gugatan tersebut dengan menghukum Agnez mengganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias. Tak hanya itu. Agnez juga dilaporkan secara pidana ke Kepolisian dengan tuduhan pelanggaran Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Para Pemohon sebagai pelaku seni berpotensi mengalami masalah hukum serupa seperti yang dialami Agnez. Teranyar, hal itu dialami Once Mekel yang harus meminta izin secara langsung dan membayar royalti yang nominalnya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Ahmad Dhani. Pemohon menilai, adanya kewajiban izin langsung ke pencipta menimbulkan persoalan. Sebab, kerap ditafsirkan secara keliru dengan menetapkan tarif royalti semaunya. "Kekeliruan penafsiran tersebut telah menimbulkan perilaku diskriminatif berupa pelarangan bagi pelaku pertunjukan tertentu oleh pencipta lagu untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya," kata Panji Prasetyo selaku kuasa hukum Ariel cs. Pemohon berharap, penyanyi cukup membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tanpa perlu izin langsung. Hal itu konsisten dengan ketentuan di mana royalti untuk menggunakan hak ekonomi pertunjukan dibayarkan melalui mekanisme LMK. Pemohon menilai, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam sesi penasehatan hakim konstitusi, Saldi mengatakan para Pemohon harus menjelaskan kerugian konstitusional yang sudah dialami atau yang akan dialami akibat berlakunya norma-norma yang diuji. Sebab dari paparan pemohon, dia menilai belum menemukan pertentangan norma dengan pasal 28 g ayat 1 UUD 1945 sebagai batu uji. "Kuasa pemohon harus mengemukakan misalnya secara teori begini, secara praktek begini lalu, mengambil perbandingan di negara lain begini loh," ujarnya. Apalagi, norma ini sudah berlangsung lama sejak 2014 namun baru dipersoalkan saat ini. "Jangan nyanyi aja yang jelas. Ini menjelaskan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus jelas juga," kata Saldi. Sebelum menutup persidangan, Saldi mengatakan para Pemohon dapat memperbaiki permohonan dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan permohonan harus diterima Mahkamah paling lambat pada Rabu, 7 Mei 2025. Selain Ariel, 29 musisi yang ikut sebagai pemohon di antaranya Arman Maulana, Judika Nalom, Bunga Citra Lestari, dan Rosa Roslaina. (*)

Sidang uji materi royalti oleh Ariel Noah dan 29 musisi dimulai di Mahkamah Konstitusi, menyoroti masalah izin langsung dan tarif royalti

Sidang MK, Ariel Noah cs Minta Penyanyi Tak Wajib Izin Pencipta Lagu. Cukup Bayar Royalti ke LMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/IMG_20250116_210309-1-3895873053.jpg" alt="Jumpa pers LMKN di bilangan Rasuna Said Jakarta Selatan, Kamis (16/1). (Abdul Rahman/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Jumpa pers LMKN di bilangan Rasuna Said Jakarta Selatan, Kamis (16/1). (Abdul Rahman/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp; Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bersama sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), pemilik hak pencipta dan hak terkait dalam rangka melakukan evaluasi hasil kinerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, LMKN dan sejumlah LMK juga membicarakan terkait rencana kerja pada tahun 2025 supaya terjadi kerja sama yang baik dan keselarasan untuk mencapai target royalti lagu dan/atau musik yang lebih optimal lagi dibansingkan tahun-tahun sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah pada tahun 2024 lalu total&nbsp; royalti lagu dan/atau musik yang berhasil dikumpulkan LMKN mencapai Rp 77 miliar dan merupakan pencapaian tertinggi sejak LMKN berdiri, target perolehan royalti yang dipatok di tahun ini terus bertambah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam acara jumpa pers di hadapan awak media, LMKN menyatakan bahwa target penghimpunan royalti yang ingin dicapai di tahun 2025 sebesar Rp 126 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Target yang ingin dicapai LMKN di tahun 2025 sekitar Rp 126 miliar. Itu tidak ngasal ya, ada hitung-hitungannya," kata Ketua LMKN Dharma Oratmangun di bilangan Rasuna Said Jakarta Selatan, Kamis (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015480733/mariah-carey-kantongi-royalti-rp-48-m-tiap-tahun-dari-all-i-want-for-christmas-is-you">Mariah Carey Kantongi Royalti Rp 48 M Tiap Tahun dari All I Want for Christmas is You</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Target tersebut dikumpulkan LMKN dari sejumlah LMK yang juga memasang target pencapaian royalti di tahun 2025. Misalnya WAMI menerapkan target royalti sebesar Rp 50 miliar, SELMI Rp 65 miliar, dan sejumlah LMK lainnya yang bernaung di bawah LMKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LMKN memanfaatkan teknologi untuk mencapai target royalti yang ditetapkan di tahun 2025 ini. Dengan mengembangkan tata kelola royalti berbasis IT, diharapkan dapat meminimalisir trust issue yang terjadi di antara LMK-LMK, pengguna komersial, dan para pemilik hak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"LMKN berkomitmen penuh untuk menerapkan teknologi dalam proses penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik. Upaya ini dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai pengalaman dan kemampuan di bidang teknologi," tutur Dharma Oratmangun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

LMKN menyatakan bahwa target penghimpunan royalti yang ingin dicapai di tahun 2025 sebesar Rp 126 miliar.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lmk

Berita Terkini