<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/IMG-20251216-WA0015-1888505743.jpg" alt="LLDikti Wilayah 3 memfasilitas sharing session bersama World University Rankings for Innovation (WURI) pada 15 dan 16 Desember 2025. (UNSIA)" width="100%">
<figcaption>LLDikti Wilayah 3 memfasilitas sharing session bersama World University Rankings for Innovation (WURI) pada 15 dan 16 Desember 2025. (UNSIA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Universitas Siber Asia (UNSIA) menggandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah 2, Wilayah 3, dan Wilayah 9 untuk meningkatkan inovasi perguruan tinggi Indonesia. Tujuannya agar rekognisi internasional perguruan tinggi tanah air terus naik hingga masuk dalam World University Rankings for Innovation (WURI). Kepala LLDikti Wilayah 3 Henri Togar Hasiholan Tambunan menyampaikan bahwa WURI adalah salah satu alternatif potensial dan strategis. Menurut dia, perguruan tinggi Indonesia harus mengikuti WURI sebagai bagian dari strategis rekognisi internasional. Selain itu, WURI juga dapat mendorong lahirnya inovasi perguruan tinggi Indonesia.&nbsp; &rdquo;WURI merupakan salah satu alternatif yang potensial dan strategis karena berkaitan dengan inovasi dimana perguruan tinggi di dorong untuk membuat program-program yang berkaitan dengan inovasi,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan resmi pada Selasa (16/12). Karena itu, LLDikti Wilayah 3 memfasilitasi kegiatan sharing session WURI secara on site pada Senin (15/12) dan Selasa (16/12). Sementara LLDikti Wilayah 2 dan LLDikti Wilayah 9 mengikuti secara online. Dalam sharing session tersebut hadir Chair of WURI Foundation Prof. Cho Dong Sung dan President of WURI Global Conference Dr. Kim Jin Suk.&nbsp; Dalam kesempatan itu, Rektor UNSIA Gunawan Witjaksono menyampaikan bahwa selama ini perguruan tinggi kerap terkekang oleh lembaga pemeringkat internasional yang sangat sulit sekali. Tidak hanya itu, lembaga pemeringkat internasional juga kerap berbiaya tinggi. Sementara WURI memberikan kesempatan yang lebih luas kepada semua kampus.&nbsp; &rdquo;WURI memberikan kesempatan kepada kampus baik yang kecil, sedang dan menengah untuk mendorong keunikan dari setiap perguruan tinggi sehingga dapat kelihatan di rangking internasional,&rdquo; kata dia.&nbsp; Menurut Witjaksono pengelola kampus dapat mendorong program-program yang sudah ada di kampus seperti inovasi, kreatifitas, tri dharma yang ada. Sehingga bisa didorong untuk program perangkingan internasional. Tahun, lanjut dia, UNSIA sudah &nbsp;masuk 100 besar universitas terdepan dalam bidang inovasi dunia dalam daftar WURI 2025.&nbsp; UNSIA meraih penghargaan pada tiga bidang sekaligus. Yakni peringkat 76 dalam bidang Student Mobility and Openness, peringkat 56 di bidang Industrial Application, dan peringkat ke-27 dalam bidang Environmental; Social and Government Trend. Secara keseluruhan, UNSIA mengukuhkan posisi 383 dari 1.350 universitas di seluruh dunia. &rdquo;Penghargaan WURI menunjukkan bahwa ide, gagasan dan inovasi yang dibangun dalam tata kelola Universitas Siber Asia teruji secara global. Dari 16 aspek inovasi, 3 diantaranya masuk kategori dan mendapatkan penghargaan WURI,&rdquo; ungkap Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ucuk Darusalam.&nbsp; Untuk tahun depan, Ucuk beharap ranking UNSIA bisa naik dari 400 besar dunia menjadi 300 besar dunia atau bahkan masuk ke 200 besar dunia. Ucuk menegaskan bahwa perguruan tinggi yang dia pimpin sudah siap untuk menyongsong inovasi yang lebih baik dan lebih mengarah kepada kontribusi untuk masyarakat luas.&nbsp; Chair of WURI Foundation Prof. Cho Dong Sung menyampaikan bahwa WURI hadir sebagai alternatif pemeringkatan global yang memberikan kesempatan setara bagi untuk perguruan tinggi. Baik yang sudah lama berdiri maupun perguruan tinggi yang relatif baru. Perguruan tinggi tersebut diberi kesempatan untuk menunjukkan keunggulan dan inovasi yang dimiliki.&nbsp;

UNSIA bekerja sama dengan LLDikti untuk meningkatkan inovasi dan rekognisi internasional melalui WURI.

Tingkatkan Inovasi, UNSIA Gandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk Masuk WURI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/0CgUjSXgBy3cWTSU6WXTnbvR9GbKPjRLwtashqv9-2100681907.jpg" alt="Prosesi Wisuda Universitas Pelita Harapan (UPH) Tahun Akademik 2024/2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Prosesi Wisuda Universitas Pelita Harapan (UPH) Tahun Akademik 2024/2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah III menyoroti tantangan dunia kerja di era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital. Meskipun teknologi kecerdasan buatan (AI) berkembang pesat, manusia tetap memiliki keunggulan tersendiri akibat karakter dan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki. Plt Kepala LLDikti Wilayah III, Tri Munanto, bahkan menganggap bahwa manusia akan tetap menjadi unggul dan layak sebagai pemimpin masa depan. Hal ini diutarakannya saat menghadirkan seremoni wisuda Universitas Pelita Harapan (UPH) di UPH Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, pada Jumat (16/5). Bahkan, ia juga menganggap UPH sebagai institusi pendidikan dengan akreditasi Unggul, memiliki komitmen kuat dalam membentuk lulusan yang tak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter dan siap berdampak bagi masyarakat.&nbsp; &ldquo;Jangan pernah berhenti belajar. Dunia membutuhkan pribadi yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki hati untuk menginspirasi. Jadilah pemimpin yang membawa terang dan menjadi berkat,&rdquo; kata Tri Munanto dalam paparannya. Sementara itu, UPH sendiri memiliki komitmen untuk mempersiapkan generasi unggul dan siap melayani dengan mengutus 1.921 lulusan melalui prosesi Wisuda Tahun Akademik 2024/2025.&nbsp; Dengan mengusung tema &ldquo;A Mind of Excellence&rdquo;, prosesi wisuda ini tak hanya menjadi simbol kelulusan, tetapi juga momentum pengutusan para lulusan untuk menjadi pemimpin yang berintegritas dan berdampak di tengah masyarakat.&nbsp; Rektor UPH, Jonathan L. Parapak, mengatakan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi segala kontribusi yang telah dilakukan mahasiswa saat berada di di Universitas Pelita Harapan.&nbsp; &ldquo;Saya sangat bangga karena para lulusan UPH telah menunjukkan prestasi luar biasa, baik di tingkat nasional maupun internasional. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas pendidikan di UPH benar-benar unggul dan berdampak,&rdquo; jelas dia dalam sambutannya. Di hadapan para wisudawan, Rektor UPH juga menjelaskan mengenai perkembangan UPH, terutama peluncuran Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) dan Fakultas Artificial Intelligence (FAI) di tahun 2025 ini. Kehadiran dua fakultas ini menjadi wujud nyata komitmen UPH dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masa depan, sekaligus memperkuat peran UPH sebagai salah satu universitas unggulan di Indonesia.&nbsp; Menutup sambutannya, Rektor UPH juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada para orang tua, dosen, dan seluruh komunitas UPH yang telah mendukung perjalanan para lulusan hingga ke titik ini. &ldquo;Selamat kepada semua wisudawan dan wisudawati. Kami akan mengutus Anda untuk menjadi misionaris di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan menyertai kontribusi Anda di tengah masyarakat dan di dunia,&rdquo; tutup Rektor UPH. Adapun lulusan tahun ini berasal dari 14 fakultas yang tersebar di UPH Kampus Lippo Village dan Kampus Pascasarjana, yakni Fakultas Sains dan Teknologi (FAST), Fakultas Desain (FD), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Musik (FM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hospitality dan Pariwisata (FHospar), Fakultas Teknologi Informasi (FTI). Terdapat pula Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)/Teacher College (TC), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Keperawatan (FKep), Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES), Fakultas Psikologi (FPsi), dan Fakultas Pascasarjana Pendidikan (FPP). &nbsp;

LLDIkti menekankan pentingnya karakter manusia di era AI, saat wisuda UPH meluncurkan fakultas baru dan mengutus 1.921 lulusan.

UPH Luluskan 1.921 Wisudawan, LLDikti Harap Siap Berdampak bagi Masyarakat di Tengah Gempuran AI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sanksi-tegas-kemenristekdikti-untuk-guru-besar-malas_m_191173.jpeg" alt="Ilustrasi guru besar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru besar</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Persoalan status guru besar di Jawa Timur terus memanas. Langkah tegas Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengusut indikasi pelanggaran administratif di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII mendapatkan sorotan luas dan dukungan dari berbagai pihak. Penyelidikan dimulai dari terungkapnya fakta mencengangkan yang termuat dalam surat keputusan Kemendikbudristek mengenai jabatan strategis di LLDIKTI wilayah VII Jawa Timur. Mencuat surat Nomor 40453/MPK.A/KP.07.00/2022 yang menyatakan posisi Kepala LLDIKTI Wilayah VII kosong dan harus diisi melalui seleksi terbuka. Berdasar rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM., dinyatakan memenuhi syarat untuk menduduki posisi tersebut. Namun dengan satu syarat mutlak, dia harus menanggalkan jabatan profesor. Yang mengejutkan adalah meski surat tersebut jelas menginstruksikan agar jabatan akademik dilepaskan, Prof Dyah Sawitri tetap mempertahankan gelar guru besar hingga 2024. Lebih dari itu, dia masih aktif berperan sebagai asesor, menilai calon profesor, yang seharusnya dilarang keras oleh aturan yang telah dikeluarkan Menteri Nadiem Anwar Makarim. Fakta itu menciptakan tanda tanya besar bagi Irjen Kemendikbudristek untuk menggali lebih dalam dugaan penyimpangan dalam pengangkatan profesor. Mantan Kepala LLDikti Wilayah VII Prof Dr Ir Suprapto DEA pun angkat bicara. Dia menyatakan prosedur tersebut tidak hanya berlaku di LLDikti Wilayah VII, tetapi juga di seluruh tingkat kementerian. &rdquo;Dalam struktur pemerintahan, tugas dan kewajiban akademik seperti dosen dan guru besar harus dikesampingkan. Termasuk menjadi asesor, itu secara prinsip tidak bisa dilakukan, karena asesor haruslah seorang dosen aktif,&rdquo; tegas Suprapto dalam keterangan yang diterima JawaPos.com di Surabaya. Wewenang besar yang dimiliki Kepala LLDikti dalam memberikan rekomendasi kenaikan jabatan akademik dosen, membuat kebijakan ini menjadi sangat krusial. &rdquo;Kepala LLDikti berwenang menyetujui rekomendasi pengajuan guru besar setelah diproses oleh tim asesor di Penetapan Angka Kredit (PAK),&rdquo; tambah Prof Suprapto. Di tengah kontroversi itu, Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM., dengan tegas membantah keterlibatannya dalam segala bentuk penyimpangan terkait jabatan guru besar maupun jabatan akademik lainnya. Dia menyatakan komitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Inspektorat menyelesaikan penyelidikan itu. &rdquo;Menghadapi segala isu yang beredar, kami di LLDIKTI VII Jatim akan melakukan penelusuran internal secara menyeluruh untuk mengungkap siapa sebenarnya yang terlibat dalam dugaan pungli dalam layanan pengajuan jabatan guru besar,&rdquo; ujar Dyah Sawitri dalam rilis yang diterima. LLDIKTI VII Jatim, menurutnya, kini tengah fokus membangun Zona Integritas (ZI) untuk menciptakan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Prof Dyah juga memastikan bahwa seluruh layanan akademik di lembaganya bebas dari pungutan liar. &rdquo;Pungli adalah bentuk korupsi yang harus diberantas. Kami mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan praktik tersebut di lingkungan kami. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik,&rdquo; ujar Dyah Sawitri Sebelumnya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur memastikan upaya penelusuran terkait dugaan penyimpangan dalam pelayanan pengurusan jabatan fungsional dan akademik (jafa). Tidak hanya itu, LLDIKTI VII Jatim juga siap bekerja sama dengan inspektorat untuk menguak oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Hal itu menyusul temuan dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengajuan jabatan guru besar (gubes). Itu tak terlepas dari peran serta asesor atau tim penilai angka kredit (PAK) nasional bersama oknum di internal LLDIKTI VII Jatim. Kepala LLDIKTI VII Jatim Prof Dyah Sawitri mengecam keras dan sangat menyayangkan dugaan penyimpangan tersebut. LLDIKTI VII Jatim berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas. Pihaknya membangun zona integritas (ZI) agar terwujud wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. &rdquo;Menyikapi informasi yang belakangan ini santer diberitakan terkait dugaan pungli dalam layanan pengajuan jabatan guru besar, maka kami di LLDIKTI VII Jatim akan melakukan penelusuran internal secara komprehensif untuk mencari tahu siapa oknum yang bermain di dalamnya,&rdquo; ujar Dyah Sawitri. &rdquo;Kami juga siap bekerja sama dan membuka diri apabila inspektorat turut serta dalam melakukan penyelidikan,&rdquo; kata Prof Dyah. Dyah menegaskan, seluruh layanan akademik di LLDIKTI VII Jatim tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Dia mengimbau kepada insan akademis agar tak keliru dalam menangkap informasi yang berseliweran. Dia ingin masyarakat melakukan kroscek sebelum menjadi korban pungli. Menurut Dyah, praktik pungli merupakan bentuk korupsi yang patut diberantas. Terlebih, menyusup di dunia pendidikan. Karena itu, dia berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan pro aktif melaporkan jika mendapati praktik pungli di LLDIKTI VII Jatim. &rdquo;Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas. Semua ini dilakukan untuk membumikan semangat anti korupsi. Oleh sebab itu, kami berharap masyarakat ikut membantu melawan praktik-praktik yang dapat mencederai nilai luhur akademik. Adukan kepada kami melalui lapor.go.id jika mendapati praktik pungli,&rdquo; papar Dyah Sawitri. Fenomena profesor abal-abal atau jabatan gubes yang diraih dengan cara-cara curang menjadi bola panas yang terus menggelinding. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek hingga sekarang masih melakukan upaya pengungkapan dugaan penyimpangan dalam proses pengajuan jabatan tertinggi di dunia pendidikan itu. Berdasar informasi yang dihimpun, agar bisa mulus dalam meraih jabatan gubes, para calon profesor perlu merogoh kocek Rp 200 juta &ndash; Rp 300 juta. Uang tersebut diserahkan ke jaringan sindikat gubes abal-abal yang melibatkan asesor, oknum LLDIKTI VII Jatim, dan oknum di kementerian. Nominal tersebut belum termasuk pemenuhan syarat khusus. Yakni karya ilmiah atau jurnal internasional bereputasi. Untuk satu jurnal dibanderol Rp 60 juta sampai Rp 75 juta di luar Rp 200 juta tersebut.

Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek usut indikasi pelanggaran administratif di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII

Irjen Kemendikbudristek Usut Indikasi Pelanggaran Guru Besar di Jatim

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/WhatsApp-Image-2024-08-09-at-182056-3989005012.jpg" alt="Ilustrasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur memastikan upaya penelusuran terkait dugaan penyimpangan dalam pelayanan pengurusan jabatan fungsional dan akademik (jafa). Tidak hanya itu, LLDIKTI VII Jatim juga siap bekerja sama dengan inspektorat untuk menguak oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Hal itu menyusul temuan dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengajuan jabatan guru besar (gubes). Itu tak terlepas dari peran serta asesor atau tim penilai angka kredit (PAK) nasional bersama oknum di internal LLDIKTI VII Jatim. Kepala LLDIKTI VII Jatim Prof Dyah Sawitri mengecam keras dan sangat menyayangkan dugaan penyimpangan tersebut. LLDIKTI VII Jatim berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas. Pihaknya membangun zona integritas (ZI) agar terwujud wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. &rdquo;Menyikapi informasi yang belakangan ini santer diberitakan terkait dugaan pungli dalam layanan pengajuan jabatan guru besar, maka kami di LLDIKTI VII Jatim akan melakukan penelusuran internal secara komprehensif untuk mencari tahu siapa oknum yang bermain di dalamnya,&rdquo; ujar Dyah Sawitri. &rdquo;Kami juga siap bekerja sama dan membuka diri apabila inspektorat turut serta dalam melakukan penyelidikan,&rdquo; kata Prof Dyah. Dyah menegaskan, seluruh layanan akademik di LLDIKTI VII Jatim tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Dia mengimbau kepada insan akademis agar tak keliru dalam menangkap informasi yang berseliweran. Dia ingin masyarakat melakukan kroscek sebelum menjadi korban pungli. Menurut Dyah, praktik pungli merupakan bentuk korupsi yang patut diberantas. Terlebih, menyusup di dunia pendidikan. Karena itu, dia berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan pro aktif melaporkan jika mendapati praktik pungli di LLDIKTI VII Jatim. &rdquo;Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas. Semua ini dilakukan untuk membumikan semangat anti korupsi. Oleh sebab itu, kami berharap masyarakat ikut membantu melawan praktik-praktik yang dapat mencederai nilai luhur akademik. Adukan kepada kami melalui lapor.go.id jika mendapati praktik pungli,&rdquo; papar Dyah Sawitri. Fenomena profesor abal-abal atau jabatan gubes yang diraih dengan cara-cara curang menjadi bola panas yang terus menggelinding. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek hingga sekarang masih melakukan upaya pengungkapan dugaan penyimpangan dalam proses pengajuan jabatan tertinggi di dunia pendidikan itu. Berdasar informasi yang dihimpun, agar bisa mulus dalam meraih jabatan gubes, para calon profesor perlu merogoh kocek Rp 200 juta &ndash; Rp 300 juta. Uang tersebut diserahkan ke jaringan sindikat gubes abal-abal yang melibatkan asesor, oknum LLDIKTI VII Jatim, dan oknum di kementerian. Nominal tersebut belum termasuk pemenuhan syarat khusus. Yakni karya ilmiah atau jurnal internasional bereputasi. Untuk satu jurnal dibanderol Rp 60 juta sampai Rp 75 juta di luar Rp 200 juta tersebut.

LLDIKTI Wilayah VII Jatim pastikan upaya penelusuran terkait dugaan penyimpangan dalam pelayanan pengurusan jabatan fungsional dan akademik

Permainan Jabatan Guru Besar Diduga Melibatkan Oknum Internal, Kepala LLDIKTI VII Jatim Siap Lakukan Penelusuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Screenshot_2023-06-09-10-10-58-962-edit_comandroidchrome-636110585.jpg" alt="Ilustrasi logo Kemendikbudristek" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Kemendikbudristek</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX, ada beberapa nama perguruan tinggi yang diduga terlibat ferienjob. Di antaranya Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia Timur, dan Universitas Terbuka (UT). Selain itu, ada Universitas Fajar, UKI Paulus, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Atma Jaya. Kepala LLDIKTI Wilayah IX Andi Lukman mengatakan, saat ini Kemendikbudristek tengah mengkaji pemberian sanksi untuk kasus tersebut. Namun, kata Andi, kampus yang masuk LLDIKTI IX yang disebut, sejauh ini kajian yang dilakukan belum mendapatkan adanya dugaan perdagangan mahasiswa. &rdquo;Mahasiswa yang dikirim ke sana juga tidak merasa demikian (menjadi korban TPPO, Red),&rdquo; ucapnya. Rektor UNM Prof Husain Syam mengungkapkan, jika sebuah kampus terbukti dengan sengaja melakukan TPPO kepada mahasiswa di sebuah lembaga, justru akan merugikan pihak kampus sendiri. Terpisah, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unismuh Makassar Dr Ir H Abd. Rakhim Nanda MT IPM mengatakan, Unismuh dalam beberapa tahun terakhir memang menggiatkan kolaborasi internasional. Namun, prosesnya harus melalui beberapa tahapan dan verifikasi ketat. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri atas pengusutan kasus dan penangkapan pelaku TPPO dengan modus pengiriman mahasiswa magang ke Jerman ini. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Ratna Susianawati mengungkapkan, pihaknya sebagai koordinator subgugus tugas pencegahan TPPO akan terus berupaya melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kemendikbudristek. Dari informasi yang disampaikan Kemendikbudristek, kata Ratna, program ferienjob yang berarti program kerja paro waktu saat musim libur di Jerman ternyata bukan merupakan bagian program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Memang ferienjob pernah diusulkan masuk MBKM, tetapi ditolak karena kalender akademik di kampus Indonesia sangat berbeda dengan yang berlaku di Jerman. &rdquo;Kemenaker juga menyatakan bahwa program tersebut tidak memenuhi kriteria magang di luar negeri,&rdquo; ujarnya. Di sisi lain, Kemen PPPA juga berupaya melakukan kampanye secara masif melalui berbagai inovasi dan kolaborasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak pekerja, terutama program magang, dari kekerasan dan TPPO. Para mahasiswa yang jadi korban, lanjut Ratna, menandatangani kontrak tanpa mengerti bahasa yang digunakan. Mereka juga tidak mendapatkan gaji secara utuh karena harus membayar biaya talangan untuk proses keberangkatan ke Jerman. &rdquo;Terlebih, mereka berangkat ke Jerman tanpa sepengetahuan dan rekomendasi dari kementerian. Di mana para agen pengirim dan mahasiswa tersebut tidak ada dalam sistem Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),&rdquo; paparnya. Ratna menjelaskan, terkait magang, pemerintah sudah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah masalah upah dari yang seharusnya. Bahkan, ada kasus yang tidak diberi upah sama sekali. Karena itu, lanjut Ratna, masyarakat perlu memahami bahwa proses perekrutan, pengiriman tenaga kerja, sampai kontrak kerja harus dilaksanakan melalui prosedur dan aturan yang sesuai sehingga tidak berpotensi terjadinya TPPO. &rdquo;Dengan keberangkatan kerja yang terdata, negara dapat memberikan perlindungan secara utuh kepada warga negaranya,&rdquo; tutur dia. (tyo/mia/wis/c9/ttg)

Kepala LLDIKTI Wilayah IX Andi Lukman mengatakan, saat ini Kemendikbudristek tengah mengkaji pemberian sanksi untuk kasus ferienjob.

Kemendikbudristek Kaji Sanksi untuk 9 Kampus Diduga Terlibat Ferienjob

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/penghargaan-universitas-3273735376.jpg" alt="Pelaksanaan Rakorda LLDIKTI III di Universitas Pelita Harapan (UPH)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan Rakorda LLDIKTI III di Universitas Pelita Harapan (UPH)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Universitas Mercu Buana (UMB) sukses meraih tujuh penghargaan bergengsi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah III dalam acara Rakorda LLDIKTI III. Apresiasi itu diserahkan langsung oleh Kepala LLDIKTI 3, Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.,&nbsp; di Tangerang, Banten.

Dalam sambutannya, Kepala LLDIKTI III itu mengatakan, bahwa lembaga yang dipimpinnya menganugerahkan sekira 120 penghargaan

Universitas Mercu Buana Raih Tujuh Pernghargaan dari LLDIKTI III

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/minim-tenaga-pengajar-9-perguruan-tinggi-swasta-ditutup_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nasib mahasiswa dari 23 perguruan tinggi swasta (PTS) yang ditutup oleh Kemendikbudristek masih terkatung-katung. Proses pemindahan mereka memang telah dijamin untuk dibantu. Namun, persoalan bukan hanya administrasi belaka. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko mengungkapkan, ada masalah biaya pindah kampus yang harus dipikirkan pula oleh mahasiswa yang kampusnya ditutup. Selain itu, ada kasus mahasiswa yang sudah kuliah tiga tahun, namun baru terdaftar empat semester. Hal ini tentu membuat mahasiswa tersebut harus membayar lebih banyak jika pindah kampus. &rsquo;&rsquo;Kalau dia pindah (kampus, Red), rugi dong dia dua semester. Belum biaya hidupnya,&rdquo; ucapnya. Belum lagi persoalan administratif lainnya. Misalnya, mahasiswa yang tidak terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) hingga kampus lama yang lepas tangan karena sudah tutup permanen. Budi sendiri berjanji membantu para mahasiswa tersebut. Mereka cukup membuat pengaduan secara tertulis ke Aptisi untuk selanjutnya disampaikan kepada PTS terkait. Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto mengimbau para mahasiswa dari 23 PTS yang ditutup untuk melapor ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) setempat jika mengalami kesulitan saat pindah kampus. Nantinya, LLDikti akan membantu melakukan pengecekan terkait masalah yang dihadapi. &rdquo;Ada kendala bisa lapor ke LLDikti. Apa pun itu,&rdquo; ujarnya. Hal ini diamini Kepala LLDikti Wilayah XVI (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo) Munawir Razak. Dari 23 PTS yang ditutup, dua di antaranya memang berada di naungan LLDikti wilayah XVI. Dua PTS tersebut dicabut izinnya karena pelanggaran administratif berat. Menurut pria yang akrab disapa Awi itu, indikasi pelanggaran berat tersebut terendus oleh tim pada Oktober 2022. Saat itu ditemukan kejanggalan data ratusan mahasiswa dan lulusan yang dilaporkan oleh dua PTS tersebut ke PDDikti. Bila mengacu ke Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, pelanggaran yang dilakukan oleh kedua PTS tersebut di antaranya adalah mengeluarkan gelar akademik pada saat program studi tidak terakreditasi, memberikan ijazah dan gelar akademik kepada orang yang tidak berhak, serta tidak memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi. Dua PTS itu berada di lokasi lahan yang sama. Pada kunjungan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi (EKPT) awal April 2023, ditemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan. Termasuk, pengakuan langsung dari pengelola PTS. Pihaknya telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki masalah tersebut. Namun, data tak bisa dilengkapi karena proses pembelajaran memang tak pernah terjadi. &rdquo;Datanya baru diinput, langsung distatuskan lulus. Tidak ada riwayat akademik,&rdquo; katanya. Dia berjanji memfasilitasi mahasiswa dan dosen yang ingin pindah usai kampusnya ditutup. &rdquo;Khusus dosen di wilayah saya, kalau memang mau pindah, ya akan kita fasilitasi kalau memang ada PTS yang menerima,&rdquo; ujarnya. Bagi mahasiswa yang akan pindah, pihaknya akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Mulai dari riwayat akademiknya, kartu rencana studi (KRS), kartu hasil studi (KHS), dan lainnya. Pengecekan dilakukan guna memastikan berapa satuan kredit semester (SKS) yang sudah dijalani oleh mahasiswa tersebut. &rdquo;Akan kami bantu carikan kampus yang prodinya sama. Intinya, kita upayakan mahasiswa yang betul-betul berproses ini tidak dirugikan,&rdquo; tegasnya. Dalam SK pencabutan izin, yayasan yang menaungi dua PTS tersebut wajib mengalihkan/memindahkan mahasiswa ke perguruan tinggi lain yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu sama. Yayasan juga harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin kedua PTS ini paling lama satu tahun. Kemudian, wajib melaporkannya kepada menteri melalui LLDikti wilayah XVI. (mia/c17/oni)

Nasib mahasiswa dari 23 perguruan tinggi swasta (PTS) yang ditutup oleh Kemendikbudristek masih terkatung-katung.

23 Perguruan Tinggi Swasta Ditutup, Mahasiswa Terdampak yang Ingin Pindah Bisa Lapor LLDikti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wisuda-toga-sarjana-pixbay.jpg" alt="Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nasib mahasiswa dari 23 perguruan tinggi swasta (PTS) yang ditutup oleh Kemendikbudristek masih terkatung-katung. Proses pemindahan mereka memang telah dijamin untuk dibantu. Namun, persoalan bukan hanya administrasi belaka. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko mengungkapkan, ada masalah biaya pindah kampus yang harus dipikirkan pula oleh mahasiswa yang kampusnya ditutup. Selain itu, ada kasus mahasiswa yang sudah kuliah tiga tahun, namun baru terdaftar empat semester. Hal ini tentu membuat mahasiswa tersebut harus membayar lebih banyak jika pindah kampus. "Kalau dia pindah (kampus, Red), rugi dong dia dua semester. Belum biaya hidupnya,&rdquo; ucapnya. Belum lagi persoalan administratif lainnya. Misalnya, mahasiswa yang tidak terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) hingga kampus lama yang lepas tangan karena sudah tutup permanen. Budi sendiri berjanji membantu para mahasiswa tersebut. Mereka cukup membuat pengaduan secara tertulis ke Aptisi untuk selanjutnya disampaikan kepada PTS terkait. Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto mengimbau para mahasiswa dari 23 PTS yang ditutup untuk melapor ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) setempat jika mengalami kesulitan saat pindah kampus. Nantinya, LLDikti akan membantu melakukan pengecekan terkait masalah yang dihadapi. &rdquo;Ada kendala bisa lapor ke LLDikti. Apa pun itu,&rdquo; ujarnya. Hal ini diamini Kepala LLDikti Wilayah XVI (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo) Munawir Razak. Dari 23 PTS yang ditutup, dua di antaranya memang berada di naungan LLDikti wilayah XVI. Dua PTS tersebut dicabut izinnya karena pelanggaran administratif berat. Menurut pria yang akrab disapa Awi itu, indikasi pelanggaran berat tersebut terendus oleh tim pada Oktober 2022. Saat itu ditemukan kejanggalan data ratusan mahasiswa dan lulusan yang dilaporkan oleh dua PTS tersebut ke PDDikti. Bila mengacu ke Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, pelanggaran yang dilakukan oleh kedua PTS tersebut di antaranya adalah mengeluarkan gelar akademik pada saat program studi tidak terakreditasi, memberikan ijazah dan gelar akademik kepada orang yang tidak berhak, serta tidak memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi. Dua PTS itu berada di lokasi lahan yang sama. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01802131/soal-penutupan-23-pts-kemendikbudristek-pembinaan-sudah-dilakukan-sebelum-izin-dicabut">Soal Penutupan 23 PTS, Kemendikbudristek: Pembinaan Sudah Dilakukan sebelum Izin Dicabut</a> Pada kunjungan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi (EKPT) awal April 2023, ditemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan. Termasuk, pengakuan langsung dari pengelola PTS. Pihaknya telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki masalah tersebut. Namun, data tak bisa dilengkapi karena proses pembelajaran memang tak pernah terjadi. &rdquo;Datanya baru diinput, langsung distatuskan lulus. Tidak ada riwayat akademik,&rdquo; katanya. Dia berjanji memfasilitasi mahasiswa dan dosen yang ingin pindah usai kampusnya ditutup. &rdquo;Khusus dosen di wilayah saya, kalau memang mau pindah, ya akan kita fasilitasi kalau memang ada PTS yang menerima,&rdquo; ujarnya. Bagi mahasiswa yang akan pindah, pihaknya akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Mulai dari riwayat akademiknya, kartu rencana studi (KRS), kartu hasil studi (KHS), dan lainnya. Pengecekan dilakukan guna memastikan berapa satuan kredit semester (SKS) yang sudah dijalani oleh mahasiswa tersebut. &rdquo;Akan kami bantu carikan kampus yang prodinya sama. Intinya, kita upayakan mahasiswa yang betul-betul berproses ini tidak dirugikan,&rdquo; tegasnya. Dalam SK pencabutan izin, yayasan yang menaungi dua PTS tersebut wajib mengalihkan/memindahkan mahasiswa ke perguruan tinggi lain yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu sama. Yayasan juga harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin kedua PTS ini paling lama satu tahun. Kemudian, wajib melaporkannya kepada menteri melalui LLDikti wilayah XVI. (mia/c17/oni)

Bukti Pelanggaran PTS yang Kampusnya Ditutup: Mahasiswa Tak Pernah Kuliah, tapi Langsung Lulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/prof-nizam-3-2810615757.png" alt="Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam" width="100%">
<figcaption>Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menutup 23 perguruan tinggi swasta (PTS) nakal dikeluhkan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). Pasalnya, Aptisi tak dilibatkan dalam upaya mencari solusi bersama atas permasalahan yang terjadi di puluhan kampus tersebut. Ketua Umum Aptisi Pusat Budi Jatmiko mengungkapkan, bukan hanya Aptisi yang tidak diajak duduk bersama oleh Kemendikbudristek. Kampus yang izinnya dicabut dan sempat dia kontak juga mengaku tak ada pemberitahuan, bahkan pembinaan. &rdquo;Salah satu yayasan saya tanya, tidak pernah ada sanksi sebelumnya. Langsung ditutup,&rdquo; ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (9/6). Budi menyayangkan langkah tersebut. Mengingat ada lebih dari 10 ribu mahasiswa dan seribu dosen-karyawan di bawah naungan 23 PTS yang ditutup tersebut. Mirisnya lagi, penutupan dilakukan saat para mahasiswa sedang ujian semester. &rdquo;Bayangkan, mereka seperti tersambar petir. Ada beberapa orang tua dan mahasiswa bertemu dengan saya dan memilukan nasibnya,&rdquo; tuturnya. Budi mengaku, pada prinsipnya, pihaknya mendukung penuh keputusan pemerintah asal tidak merugikan banyak pihak. Khususnya, mahasiswa, orang tua, dosen, dan karyawan. &rdquo;Prinsipnya, jika di rumah kita ada tikus, bukan rumahnya yang dibakar, tapi tangkap tikusnya. Jika ada rektor atau dosen yang bermasalah, tangkap dan adili orangnya, bukan rumahnya yang dibumihanguskan,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, di era kepemimpinan menteri-menteri sebelumnya, Aptisi selalu diajak bicara untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di PTS. Pihaknya pun memberikan masukan agar pemerintah tidak menutup PTS. Dikonfirmasi terpisah, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam menampik tudingan soal tak adanya pembinaan. Dia menegaskan bahwa pencabutan izin 23 PTS nakal itu dilakukan menyusul adanya teguran, pembinaan, hingga penjatuhan sanksi. Namun sayangnya, tak ada perubahan dari kampus-kampus tersebut. &rdquo;Tentu ada komunikasi dengan perguruan tinggi bersangkutan ya. Tidak ujug-ujug,&rdquo; ungkapnya saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, kemarin (9/6). Selain itu, langkah penutupan PTS tersebut bukan kali ini saja. Kebijakan tersebut kerap dilakukan jika memang sebuah kampus dinilai sudah kebablasan dan tak bisa dibina. Keputusan itu pun bukan hanya untuk kepentingan dan kebaikan PTS tersebut, namun juga para mahasiswa yang memiliki ijazah dengan jalur benar, namun dicemari oleh jalur ijazah palsu atau yang diperjualbelikan. Disinggung soal nasib para mahasiswa dan dosen yang terdampak, Nizam memastikan bahwa mereka akan difasilitasi untuk pindah ke kampus lain. Pihaknya dan LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) akan memberikan pendampingan penuh. Mahasiswa pun bisa langsung mendatangi kampus baru untuk mendaftarkan diri. Angka kredit mereka akan dialihkan. Nilai dan SKS yang sudah diperoleh dapat ditransfer ke PTS baru selama proses perolehan SKS tersebut melalui pembelajaran sesuai standar. &rdquo;Selama ini semua (perguruan tinggi yang baru, Red) welcome. Yang jadi masalah itu ketika mahasiswa mau pindah, minta kreditnya diakui penuh tapi pembelajarannya nggak ada, transkripnya nggak ada. Ditanya kamu kuliah apa, ndak tahu,&rdquo; paparnya. Kemudian, lanjut dia, bagi dosen dan tenaga pendidik yang memiliki rekam jejak baik akan dipindah ke perguruan tinggi yang sehat. Sebaliknya, bagi yang terbukti ikut serta dalam pelanggaran akan diberikan sanksi dan dimasukkan daftar hitam. Terkait penyelewengan sarana dan prasarana, Nizam menyatakan bahwa hal tersebut diserahkan ke ketentuan hukum. Begitu pula hal-hal terindikasi pidana lainnya. &rdquo;Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pengenaan sanksi administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Koordinator Kelembagaan dan Sistem Informasi Perguruan Tinggi Akademik Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Jawa Timur Thohari mengatakan, ada enam perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayahnya yang diindikasikan bermasalah. Tiga kampus di antaranya sudah dicabut izinnya. Sementara tiga kampus lainnya masih diberi kesempatan dengan melakukan upaya perbaikan. Baik dari sisi manajerial, akademik, maupun kepatuhan sanksi nasional perguruan tinggi. &rsquo;&rsquo;Itu sudah dilakukan. Tiga kampus itu memenuhi kategori layak, tetapi kami tetap akan melakukan pemantauan,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos kemarin. Thohari menuturkan, pencabutan izin operasional institusi terhadap tiga PTS di Jawa Timur tersebut dilakukan sejak awal tahun. Bahkan, ada satu di antaranya yang izinnya dicabut pada akhir 2022. Terkait mahasiswa yang aktif, lanjut dia, LLDikti Wilayah VII sudah berkoordinasi dan melakukan audiensi kepada yayasan untuk mengalihkannya ke kampus lain. Namun, pengalihan mahasiswa aktif tersebut tidak bisa serta-merta. LLDikti harus melakukan verifikasi. &rdquo;Verifikasi sudah kami lakukan. Ada mahasiswa yang bisa dipindah, ada juga yang harus mulai baru,&rdquo; kata dia. Thohari menjelaskan, pola perguruan tinggi dalam penyelenggaraan akademik &ndash;mulai mendidik mahasiswa dalam rangka memperoleh ijazah&ndash; memiliki beragam macam. Namun, LLDikti terus berupaya memitigasi agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses akademik. Salah satunya menulis surat edaran kepala LLDikti Wilayah VII Tahun 2022 pada Agustus. "Kami mengimbau perguruan tinggi di Jawa Timur agar wajib melakukan penyampaian laporan tentang mahasiswanya. Jadi, tidak hanya melalui fitur, tetapi juga ke LLDikti berupa SK penerimaan mahasiswa baru berikut namanya,&rdquo; jelasnya. (mia/ayu/ygi/muh/c6/ttg)

Langkah Kemendikbudristek menutup 23 perguruan tinggi swasta (PTS) nakal dikeluhkan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi).

Soal Penutupan 23 PTS, Kemendikbudristek: Pembinaan Sudah Dilakukan sebelum Izin Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melantik 7 pejabat tinggi di lingkungannya. Pejabat tersebut meliputi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan perguruan tinggi, serta Fungsional Ahli Utama.  Sesjen Kemendikbudristek, Suharti menekankan pentingnya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan perguruan tinggi untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terutama untuk mencapai tujuan program Kampus Merdeka.  “Ketika kita bisa memberi nilai tambah terhadap kebutuhan di daerah, saya yakin pemda dan pemangku kepentingan di daerah akan ringan tangan membantu perguruan tinggi yang Saudara-saudara pimpin,” ucap Suharti.  Adapun para pejabat yang dilantik, adalah Ketut Wiradnyana selaku Peneliti Ahli Utama di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; Dady Mairuhu sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode 2022-2026.  Joko Sutopo Sugeng Hartono selaku Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong Periode 2022-2026, lalu Iskhaq Iskandar selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Afdalisma selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X.  Selain itu ada Rizal Munadi selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII dan Munawir Sadzali Razak sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI.  Kepada Direktur Politeknik Negeri Ambon dan Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, Suharti mengingatkan bahwa kinerja keduanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran amat dibutuhkan. Hal itu demi memastikan pendidikan benar-benar menjawab tuntutan kebutuhan tanah air dan meningkatkan kebekerjaan lulusan.  “Banyak masyarakat memilih pendidikan vokasi, politeknik, dan akademi komunitas, dan banyak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka sangat berharap ketika lulus bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Mari, bersama-sama memastikan hal itu terjadi,” imbuhnya.  Sedangkan kepada pimpinan LLDikti yang baru dilantik, Suharti meminta untuk terus membina dan mendampingi program-program prioritas Kemendikbudristek, terutama Kampus Merdeka.  “LLDikti berperan sabagai perangkat jaringan kerja sama antar perguruan tinggi maupun dengan lembaga-lembaga lain tingkat nasional dan internasional,” jelasnya.  Ia juga membahas pentingnya pimpinan LLDikti untuk turut memastikan Program Indonesia Pintar Kuliah berjalan dengan lancar.  “Dengan tata kelola transparan dan akuntabel, kita pastikan mereka yang dapat bantuan adalah benar-benar yang membutuhkan,” ucap Suharti.  Sementara Kepada Peneliti Ahli Utama BSKAP, Ketut Wiradnyana, Suharti menekankan keahlian arkeologi dan sejarah budaya yang dimiliki Ketut harus mampu memperbesar perannya. Terlebih banyak sekali budaya di Indonesia.  “Indonesia, dengan kekayaan budaya tak ternilai, adalah laboratorium yang butuh banyak penelitian. Bidang yang Saudara tekuni semakin diperlukan. Semoga kiprah Saudara ke depan, makin berarti bagi kemajuan pendidikan dan kebudayaan serta menjadi inspirasi bagi para peneliti muda,” pungkasnya.

Kemendikbudristek Lantik 7 Pejabat Pendidikan Tinggi, Ini Daftarnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LLDIKTI

Berita Terkini