<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/hazard-2960638331.jpg" alt="Menghidupkan lampu hazard saat hujan. (Drivers Education - Trubicars)" width="100%">
<figcaption>Menghidupkan lampu hazard saat hujan. (Drivers Education - Trubicars)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebiasaan ketika berkendara dalam kondisi hujan, jarak pandang yang berkurang sering kali membuat pengemudi menyalakan lampu hazard. Dengan tujuan membantu visibilitas pengendara di belakangnya. Selama ini langkah ini dianggap benar. Akan tetapi kebiasaan ini keliru dan justru berbahaya, dalam Pasal 121 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan, bahwa lampu hazard hanya diperbolehkan dinyalakan dalam kondisi darurat. Apriyanto Yuwono selaku National Sales Manager (PCR) Passenger Car Radial Hankook Tire Sales Indonesia, menjelaskan bahwa lampu hazard memiliki fungsi utama sebagai penanda kondisi darurat, seperti ketika kendaraan mengalami mogok atau berhenti di bahu jalan akibat masalah teknis. "Penggunaan lampu ini harusnya sesuai dengan fungsinya, bukan saat hujan deras atau berkendara dalam kondisi normal. Penggunaan lampu hazard yang tidak sesuai, seperti saat hujan deras, justru dapat mengganggu visibilitas pengendara lain&rdquo; jelas Apri. Hankook Tire, perusahaan ban global menjelaskan alasan mengapa sebaiknya pengemudi tidak menyalakan lampu hazard saat berkendara dalam kondisi hujan: Membingungkan Pengendara Lain. Lampu hazard yang menyala memberi sinyal bahwa kendaraan Anda sedang berhenti atau dalam keadaan darurat. Saat Anda tetap bergerak dengan lampu hazard menyala, pengendara di belakang dapat salah memahami situasi, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Keadaan ini akan membuat pengguna jalan lain tidak mampu memperhitungkan posisi mobil kamu dan salah melakukan antisipasi. Meniadakan Fungsi Lampu Sein. Saat hazard menyala, kedua lampu sein akan menyala, sehingga fungsinya akan terganggu. Pengendara lain di sekitar tidak akan bisa mengetahui arah yang akan diambil. Karena lampu sein yang biasanya menjadi sinyal komunikasi sudah tertutup oleh kedipan lampu hazard. Dalam situasi seperti ini, ketidaktahuan kecil bisa berdampak besar pada keselamatan di jalan. Visibilitas Jarak Pandang Berkurang. Cahaya berkedip dari lampu hazard dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain, terutama dalam hujan deras saat visibilitas sudah terbatas. Selain itu, cahaya yang memantul pada jalan basah atau melalui hujan deras dapat memperburuk efek silau, sehingga membuat pandangan pengendara lain semakin terganggu. Produsen ban ini juga membagikan langkah yang tepat saat berkendara di kondisi hujan: Nyalakan lampu utama. Menyalakan lampu utama sangat penting untuk membantu penerangan di jalan yang gelap atau berkabut akibat hujan. Lampu utama juga membuat kendaraan lebih mudah terlihat oleh pengemudi lain, sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Kurangi kecepatan. Hujan dapat menyebabkan jalan menjadi licin, sehingga mengurangi daya cengkeram ban pada permukaan jalan. Dengan mengurangi kecepatan, pengemudi dapat menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, meningkatkan kendali terhadap kendaraan, serta memiliki waktu yang cukup untuk merespons situasi darurat, terutama saat diperlukan pengereman mendadak akibat perubahan kondisi jalan. Pastikan daya cengkeram ban maksimal. Saat berkendara di tengah hujan, jalanan menjadi licin dan berisiko membuat kendaraan kehilangan kendali. Karena itu, memastikan daya cengkeram ban tetap optimal adalah hal yang tidak boleh diabaikan. "Ban yang dalam kondisi prima akan memberikan traksi yang lebih baik, membantu kendaraan tetap stabil, dan mengurangi risiko tergelincir saat melintasi jalan basah,&rdquo; jelas Apri

Kebiasaan ketika berkendara dalam kondisi hujan, jarak pandang yang berkurang sering membuat pengemudi menyalakan lampu hazard ini salah

Jangan Nyalakan Lampu Hazard Saat Hujan, Simak Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/kakorlantas.jpg" alt="Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau langsung penutupan jalur Puncak jelang malam tahun baru (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau langsung penutupan jalur Puncak jelang malam tahun baru (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilik kendaraan diharapkan bisa lebih taat terhadap membayar pajak. Sebab, kali ini ada ancaman serius bagi penunggak pajak kendaraan. Ancaman itu berupa kendaraan menjadi bodong.  Oleh karena itu, Tim Pembina Samsat Nasional terus mematangkan berbagai aspek pendukung terkait implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya pasal 74 tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak dua tahun setelah masa berlaku STNK.  Selain mempersiapkan hal-hal teknis, Jasa Raharja, Kemendagri, dan Korlantas Polri juga gencar melakukan sosialisasi dan diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah pengamat, media massa, serta pemangku kebijakan lainnya.  “Tingkat kepatuhan masyarakat sampai dengan Desember 2022 sebesar 56,24 persen. Artinya, masih ada sekitar 43,76 persen masyarakat yang belum mendaftarkan ulang kendaraannya, dengan potensi penerimaan pajak lebih dari Rp 120 triliun,” ujar Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, saat menggelar FGD implementasi pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 bersama Tim Pembina Samsat se-Jawa, di Jakarta, Kamis (26/1).  Rivan mengatakan, sejak beberapa bulan lalu Pemerintah Daerah telah memberikan relaksasi penghapusan denda pajak dan menggratiskan biaya BBNKB atas kepemilikan kedua. Dari hasil evaluasi hingga Desember 2022, ada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebesar 58,78 persen.  “Periode relaksasi memberikan pertumbuhan transaksi lebih tinggi dibanding penerimaan selama satu tahun," imbuhnya.  Berdasarkan hasil konsinyering, lanjut Rivan, implementasi Pasal 74 UU 22/2009 akan dilaksanakan mulai tahun 2023. Untuk itu, dibutuhkan roadmap lanjutan terkait implementasinya. “Tentu diperlukan juga penataan data yang baik melalui penerapan single data,” ujarnya.  Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi menyampaikan, pihaknya akan fokus dalam memaksimalkan kevalidan data pemilik kendaraan bermotor. Baginya, data yang valid bukan saja penting bagi Polri, tetapi juga juga bisa dimafaatkan untuk lembaga lain.  “Kemudahan membayar pajak tentu harus dikedepankan. Implementasi peraturan ini memang telah diamanatkan undang-undang untuk taat membayar pajak, sehingga kita akan menghapus barang yang memang sudah tidak ada catatan di negara,” ujar Firman.  Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menambahkan, inisiatif strategis yang dilakukan oleh Tim Pembina Samsat, sangat efektif dalam upaya peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang semuanya akan kembali lagi kepada masyarakat.  Menurutnya, dengan diimplementasikannya Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PKB, PNBP, dan SWDKLLJ akan semakin meningkat. Selain itu, melalui penerapan single data antar ketiga instansi di Samsat, juga akan meningkatkan akurasi data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.  "Dengan data yang semakin akurat serta tingkat kepatuhan masyarakat yang semakin meningkat, Tim Pembina Samsat di seluruh Indonesia dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” tandas Agus.  Sebsgai informasi, FGD tersebut turut dihadiri, oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi A. Suzana, Dir Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Budi Ernawan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho, Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Taslim Chairuddin, dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman.  &nbsp;

Terancam Jadi Bodong, 43,7 Persen Kendaraan Belum Didaftarkan Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/akumulasi-data-dari-62-smp-8209-siswa-sidoarjo-bawa-motor_m_114919.jpeg" alt="Data Pelajar SMP di Kota Delta Membawa Motor." width="100%">
<figcaption>Data Pelajar SMP di Kota Delta Membawa Motor.</figcaption>
</figure>  JawaPos.com &ndash; Satu per satu sekolah melaporkan data siswanya yang membawa motor kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo. Hingga Selasa (7/3), ada 62 SMP yang telah menyetorkan laporan. Hasilnya, jumlah total pelajar bermotor di Kota Delta mencapai 8.209 orang.  Tingginya angka pelajar yang mengendarai motor ke sekolah di Sidoarjo untuk jenjang SMP tersebut membuat dikbud bergerak cepat. Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran (SE) tentang program Save Our Student (SOS) bagi siswa SMP. SE itu diterbitkan pada 27 Februari lalu.  Sekretaris Dikbud Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, dikbud sebenarnya sudah lama membuat SE tentang larangan bagi pelajar menggunakan sepeda motor ke sekolah. Bahkan, aturan tersebut tercantum dalam setiap buku siswa. Namun, pelaksanaannya tidak terlalu efektif. Buktinya, ribuan pelajar masih membawa sepeda motor.  &rsquo;&rsquo;Makanya, kami bikin SE baru tentang program SOS. Intinya tentang larangan berkendara sepeda motor. SE-nya diperbarui sebagai pengingat,&rsquo;&rsquo; ujarnya. SE tentang program SOS itu merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dikbud, Polresta Sidoarjo, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo.  Apalagi, larangan pelajar bersepeda motor tersebut juga telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Tepatnya, pasal 81 ayat 2a yang mengatur batasan usia 17 tahun untuk mendapatkan surat izin mengemudi A, C, dan D. &rsquo;&rsquo;Itu sebabnya SE baru ini dibuat agar lebih terperinci,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Dalam SE program SOS itu disebutkan, sekolah tidak diperkenankan menyediakan fasilitas parkir sepeda motor kepada siswa. Sekolah juga wajib melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.  Selain itu, sekolah diwajibkan membuat surat edaran kepada orang tua/wali tentang larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Sekolah juga harus memberikan pemahaman kepada siswa tentang budaya sehat ke sekolah dengan berjalan kaki atau mengendarai sepeda angin.  Pesan penting lainnya adalah sekolah wajib mengimbau orang tua agar menjalankan budaya antar-jemput siswa. Siswa harus bangga ketika diantar-jemput orang tua. &rsquo;&rsquo;Kami terus mendukung program SOS,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan dan Menengah (Dikmen) Dikbud Sidoarjo Rudi Pujiantoro mengatakan, pihaknya akan terus mendata jumlah pelajar bermotor jenjang SMP, baik negeri maupun swasta. Sementara ini, pihaknya telah menerima data dari 62 sekolah di 18 kecamatan. &rsquo;&rsquo;Masih banyak yang belum mengumpulkan data,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Menurut Rudi, pihaknya sudah kembali mengingatkan para kepala SMP pada saat sosialisasi ujian sekolah berstandar nasional (USBN) beberapa waktu lalu. Namun, sekolah yang mengumpulkan data hanya bertambah sekitar 10 lembaga. &rsquo;&rsquo;Masih kurang 100-an lembaga,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Meski pendataan belum tuntas, jumlah pelajar yang tercatat membawa motor ke sekolah sudah mencapai ribuan. Totalnya, 8.209 pelajar. Mereka yang memarkir kendaraan di lingkungan sekolah sebanyak 1.183 siswa. Sisanya atau 7.026 siswa parkir di luar sekolah. &rsquo;&rsquo;Ini masih sebagian saja,&rsquo;&rsquo; kata Rudi.  Dia menegaskan, pihaknya akan terus menagih kepada sekolah-sekolah yang belum menyetorkan data. Data tersebut nanti diserahkan ke Dishub Sidoarjo sebagai acuan untuk program transportasi antar-jemput gratis. &rsquo;&rsquo;Setidaknya kami sudah memiliki data berdasar fakta di lapangan,&rsquo;&rsquo; tandasnya. (ayu/c7/pri sep/JPG)

Akumulasi Data dari 62 SMP, 8.209 Siswa Sidoarjo Bawa Motor

llaj

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#llaj

Berita Terkini

Jangan Nyalakan Lampu Hazard Saat Hujan, Simak Penjelasannya

Terancam Jadi Bodong, 43,7 Persen Kendaraan Belum Didaftarkan Ulang

Akumulasi Data dari 62 SMP, 8.209 Siswa Sidoarjo Bawa Motor

Download Aplikasi JawaPos.com