<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/OPEN-1556217273-1395006634.jpg" alt="Bupati Sujiwo (tiga dari kanan) mendatangi MTS Al-Raudhatul Islamiyah dan memimpin mediasi antara guru dan orang tua murid, Rabu (23/7), untuk menyelesaikan persoalan video viral soal LKS. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sujiwo (tiga dari kanan) mendatangi MTS Al-Raudhatul Islamiyah dan memimpin mediasi antara guru dan orang tua murid, Rabu (23/7), untuk menyelesaikan persoalan video viral soal LKS. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindakan seorang guru di MTs Al-Raudhatul Islamiyah, Pal 9 Sungai Kakap, Kubu Raya, yang merekam dan memviralkan video seorang siswa karena menunggak pembayaran lembar kerja siswa (LKS), menuai kemarahan Bupati Kubu Raya, Sujiwo. Dalam kunjungannya ke sekolah tersebut pada Rabu pagi (23/7), Sujiwo merasa kecewa atas insiden tersebut. Ia memimpin langsung mediasi antara pihak sekolah dan keluarga siswa korban. &ldquo;Videonya itu sudah salah, Bu. Di mana mentalnya? Di mana moralnya? Yang merekam itu tenaga pendidik. Saya sangat kecewa,&rdquo; kata Sujiwo sebagaimana dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), Jumat (25/7). Meski suasana sempat memanas, namun mediasi akhirnya berjalan kondusif setelah guru tersebut, Bu Yanti, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka yang diterima dengan baik oleh keluarga siswa. Mediasi ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Kubu Raya Muhammad Amri, Kepala Kemenag Kubu Raya Ekhsan Sahoni, dan perwakilan Polsek Sungai Kakap. &ldquo;Dari aspek manapun, video itu tidak dibenarkan. Bahkan bisa dikategorikan sebagai bentuk perundungan. Tapi karena sudah saling memaafkan, kita tutup dengan penyelesaian yang baik,&rdquo; ujar Sujiwo. Sujiwo juga menyoroti sikap sekolah yang dianggap tidak bijak dalam merespons viralnya video. Ia mengaku telah mengantongi bukti percakapan yang memperkeruh situasi dan siap menyerahkannya ke pihak berwenang jika diperlukan. &ldquo;Akan lebih mulia jika mereka mengakui kesalahan dengan jujur,&rdquo; ucapnya. Sebelum datang ke sekolah, Sujiwo lebih dulu menyambangi rumah siswa tersebut. Diketahui, orang tua siswa telah memindahkan anaknya ke sebuah pondok pesantren akibat tekanan mental yang dialami pasca viralnya video tersebut. &ldquo;Saya cukup miris. Bahkan siswa dan keluarganya tinggal di rumah kontrakan. Insya Allah, biaya pondoknya saya tanggung. Ini menjadi tanggung jawab saya,&rdquo; ucap Sujiwo. Tak hanya itu, Bupati Sujiwo juga mengambil langkah nyata dengan membayarkan tunggakan iuran pendidikan bagi 106 siswa lainnya di madrasah tersebut. Total iuran yang dibayarkan mencapai Rp 15,9 juta, diambil langsung dari kantong pribadi Sujiwo. &ldquo;Sekolah swasta seperti madrasah ini sangat bergantung pada iuran orang tua. Maka, anak-anak yang menunggak saya bayarkan. Sudah didata, siapa saja yang tidak mampu, serahkan ke saya,&rdquo; tegasnya. Sujiwo berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik pendidik, orang tua, maupun pemerintah. &ldquo;Pemerintah adalah orang tua dari semua siswa di Kubu Raya. Jika ada masyarakat yang kesulitan biaya pendidikan, silakan datang ke kantor saya,&rdquo; cetusnya. Sementara, Kepala MTs Al-Raudhatul Islamiyah, Rohana, menyampaikan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang mendalam. &ldquo;Saya sebagai pimpinan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada Pak Bupati dan orang tua murid. Ini kealpaan saya dalam memimpin,&rdquo; imbuhnya.

Bupati Kubu Raya Sujiwo menanggapi tindakan viral seorang guru yang merekam siswa menunggak LKS, mengambil langkah nyata untuk membantu.

Bupati Kubu Raya Kalimantan Barat Sujiwo Geram Siswa Menunggak LKS Diviralkan Gurunya di Media Sosial: Saya Sangat Kecewa!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/WhatsApp-Image-2024-04-23-at-144835-2209297004.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono buka LKS XXXII SMK Provinsi Jatim 2024 di GOR Wilis Kota Madiun pada Selasa (23/4)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono buka LKS XXXII SMK Provinsi Jatim 2024 di GOR Wilis Kota Madiun pada Selasa (23/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) XXXII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jatim Tahun 2024. Lomba digelar di GOR Wilis Kota Madiun pada Selasa (23/4). LKS SMK XXXII melombakan 28 bidang kejuruan. Sebagian besar berhubungan dengan IT. Adhy mengatakan, LKS SMK XXXII tingkat provinsi merupakan kegiatan strategis untuk kompetensi para siswa, utamanya dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (Dudika). Adhy optimistis ajang itu menjadi modal strategis untuk SMK Jatim mempertahankan predikat juara umum LKS nasional. &rdquo;LKS SMK ini adalah salah satu kegiatan untuk memperkuat semangat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Jatim dengan berbasis pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, unggul, dan kompetitif guna menyongsong revolusi industri 4.0,&rdquo; ungkap Adhy. Dia menyebutkan, siswa SMK merupakan SDM yang tepat untuk merespons perubahan zaman untuk memiliki pemahaman tentang big data, artificial intelligence (AI), robotics, dan internet of things (IOT). &rdquo;Dunia sudah sangat mengarah ke arah digital dan mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinovasi. Lomba ini menjadi momen tepat untuk mengasah kemampuan dalam bidang tersebut. Sehingga terjadi link and match antara kompetensi yang dimiliki peserta didik di SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan Dudika,&rdquo; sebut Adhy. Pj Gubernur Jatim itu meyakini bahwa LKS XXXII Tingkat Provinsi dapat memberikan kesempatan pada siswa SMK menunjukkan keterampilan dan karya. &rdquo;Jatim sudah menjadi barometer capaian SMK di berbagai lini. Saya berharap LKS SMK ini mampu memunculkan kembali jawara-jawara yang dapat mempertahankan titel juara umum bagi Jatim seperti yang telah diraih pada LKS SMK tingkat nasional ke XXXI tahun lalu,&rdquo; tegas Adhy. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, event tahunan itu bisa menjadi potensi untuk memperkenalkan pariwisata dan kuliner Kota Madiun. &rdquo;Kota Madiun saat ini sudah berkembang. Kami siap menjadi tuan rumah event-event provinsi maupun nasional ke depannya,&rdquo; terang Maidi.

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) XXXII SMK Provinsi Jatim 2024 di GOR Wilis Kota Madiun

Pj Gubernur Buka LKS SMK XXXIII Provinsi Jatim Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/sekolah-wajibkan-siswa-beli-lks-wali-kota-salahkan-kepala-disdik_m_100518.jpeg" alt="Ratusan orang tua murid SD mengantre di depan toko Harapan Utama untuk membeli buku LKS penerbit Generasi Emas." width="100%">
<figcaption>Ratusan orang tua murid SD mengantre di depan toko Harapan Utama untuk membeli buku LKS penerbit Generasi Emas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terkait kebijakan setiap sekolah di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mewajibkan siswa untuk membeli Lembar Kegiatan Sekolah (LKS), Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menegas hal itu adalah tanggung jawab dari kepala Dinas Pendidikan Muslim Bidin. "Kepala Dinas harus bertanggungjawab, sesuai aturan mata pelajaran menjadi tanggungjawab dia," kata Rudi seperti yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (7/1). Rudi mengaku hingga Jumat sore, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kadisdik Batam, Muslim Batam. Informasi terakhir,&nbsp; Kadisdik menyampaikan turun langsung ke lapangan untuk mengecek praktik jual. "Saya masih menunggu informasi lebih lanjut, jadi saya tak bisa banyak komentar," terang Rudi. Dikatakan Rudi, dirinya tak bisa melarang atau membuat Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang larangan menjual LKS di luar sekolah. Karena hal itu sudah berada di luar sekolah atau wiraswasta. "Kita tak bisa melarang, apalagi membuat perwako. Tak ada hubungannya mereka (pedagang) dengan kita (Pemko). Orang usaha di luar, mana mungkin saya larang," jelasnya. Mengenai adanya toko yang ditunjuk langsung oleh sekolah untuk penjualan LKS, Rudi pun enggan mengomentarinya. (rng/she/iil/JPG)

Sekolah wajibkan Siswa Beli LKS, Wali Kota Salahkan Kepala Disdik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10792_28429_LKS-buku-hl.jpg" alt="LKS Insan Bermartabat Menyimpang," width="100%">
<figcaption>LKS Insan Bermartabat Menyimpang,</figcaption>
</figure>JawaPos.com JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan prihatin terhadap beredarnya isi lembar kerja siswa (LKS) yang dicap menyimpang di Malang, Jawa Timur. Anies akan mengevaluasi kegunaan LKS, apakah masih diperlukan untuk siswa atau tidak. Ada indikasi, penggunaan LKS akan dihentikan karena penyusunannya sembarangan. Sembarangan yang dimaksud adalah munculnya kisah seorang ibu yang rela menjadi pelacur demi menghidupi anak-anaknya. Meski belum meninjau langsung ke lapangan, Anies menegaskan, LKS berjudul Insan Bermartabat itu disusun dengan sembarangan dan tidak hati-hati. &quot;Saya duga penyusunannya tinggal copy paste,&quot; ujarnya di Jakarta, Senin (16/11). Dia menuturkan, jika ditelaah lebih dalam sebelum dicetak dan diedarkan, tentu konten LKS tidak akan menyimpang. &quot;Kalau saja ada orang internal Kemendikbud yang terlibat dalam pembuatan LKS seperti itu, saya akan jatuhkan sanksi teguran keras,&quot; ungkapnya. Anies menegaskan, Kemendikbud akan meninjau ulang regulasi penerbitan buku berisi latihan soal tersebut. Menurut dia, keberadaan LKS saat ini memang menjadi pertanyaan. Sebab, di dalam buku pegangan siswa, telah disisipkan pula materi soal untuk pengayaan. Dia menuturkan, LKS saat ini cenderung mendapat respons negatif dari orang tua. Sebab, jika dikalikan dengan jumlah seluruh mata pelajaran, biaya pembelian LKS lumayan besar. Kalaupun nanti berdasar hasil evaluasi Kemendikbud LKS masih dibutuhkan, Anies menyatakan regulasi pembuatannya akan diperketat. (wan/c5/agm)

Menteri Anies akan Bubarkan LKS Karena Disusun Sembarangan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10692_28322_anies.jpg" alt="Mendikbud Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menyayangkan terbitnya&nbsp; lembar kerja siswa (LKS) di Malang yang berisi kata asusila yang menggambarkan perjuangan seorang ibu yang bekerja demi anak-anaknya meski harus menjadi pelacur. &nbsp; &quot;LKS tersebut merupakan hasil copy paste atau jiplakan dari tulisan di internet dan tulisan di buku tersebut tidak dicek kembali,&quot; ujar Anies di Jakarta, Senin (16/11). Anies berjanji&nbsp; akan kaji ulang LKS tersebut. Sebab, buku tersebut bukan terbitan Kemendikbud, melainkan buatan dari Kelompok Kerja Guru. Sebelumnya, LKS terbitan Dinas Pendidikan Kota Malang menjadi perbincangan para pendidik setelah LKS dengan judul Insan Bermartabat menjelaskan perjuangan ibu untuk anak dengan gambaran bekerja sebagai pelacur. Tulisan itu tepatnya ada pada halaman 34. Dijelaskan dalam kalimat seorang ibu hidup dengan tiga anak yang ditinggal suaminya dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya walaupun menjadi pelacur demi memberikan kehidupan dan tanggung jawab pada anaknya. (had/JPG)

Ada Kisah Ibu dan Pelacur di LKS, Ini Komentar Menteri Anies

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lks

Berita Terkini

Bupati Kubu Raya Kalimantan Barat Sujiwo Geram Siswa Menunggak LKS Diviralkan Gurunya di Media Sosial: Saya Sangat Kecewa!

Pj Gubernur Buka LKS SMK XXXIII Provinsi Jatim Tahun 2024

Sekolah wajibkan Siswa Beli LKS, Wali Kota Salahkan Kepala Disdik

Menteri Anies akan Bubarkan LKS Karena Disusun Sembarangan?

Ada Kisah Ibu dan Pelacur di LKS, Ini Komentar Menteri Anies

Download Aplikasi JawaPos.com