<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/29/WhatsApp-Image-2025-03-29-at-134354-1125845144.jpg" alt="DPRD Surabaya mulai mengevaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota Surabaya 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>DPRD Surabaya mulai mengevaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota Surabaya 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satu per satu dewan mulai mengevaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota Surabaya 2024. Sejumlah poin menjadi sorotan. Antara lain pengentasan kemiskinan, aktivitas padat karya, dan pemanfaatan aset. Pada periode kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan wakilnya Armuji, setiap tahun sejak 2020 hingga 2024, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Yaitu 145 ribu jiwa pada 2020. Kemudian 152 ribu (2021), lalu 138 ribu (2022), 136 ribu (2023), dan 116 ribu pada 2024. Penurunan sekitar 3 persen setiap tahun.&nbsp; Ketua Pansus LKPJ DPRD Surabaya Budi Leksono mengatakan, meski ada penurunan penduduk miskin, pemkot dinilai belum maksimal. Hal tersebut akibat beberapa faktor. Salah satunya aktivitas padat karya yang tidak berjalan maksimal. &rdquo;Program wali kota terkait padat karya untuk menekan penduduk miskin dinilai baik. Namun pelaksaan di lapangan belum sesuai harapan. Cukup banyak aktivitas padat karya yang tak berlanjut,&rdquo; kata Budi Leksono, pria akrab disapa Bulek itu. Akibatnya pertumbuhan ekonomi keluarga tidak berjalan maksimal. Mereka&nbsp; (warga) yang sebelumnya terbebas dari keluarga miskin, kini kembali masuk dalam status garis kemiskinan. &rdquo;Tidak hanya wali kota, pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, solusi akan dicari secara bersama-sama. Memaksimalkan aktivitas padat karya untuk menekan angka pengangguran, sehingga pemulihan ekonomi kembali terwujud,&rdquo; ujar Budi Leksono. Selain pengentasan kemiskinan dan padat karya, pihaknya juga menyoroti pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Anggota Pansus Aning Rahmawati menjelaskan total aset pemkot senilai Rp 55,9 triliun. Mempunyai aset yang besar, menurut dia, Surabaya kaya dan bisa mensejahterakan warga. Aset terbagi atas Rp 33,15 triliun berupa tanah seluas 8 juta meter persegi tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan. Yakni lahan masih kosong atau belum dimanfaatkan. Semua aset dalam keadaan teregister dan tercatat di Simbada. Sedangkan sisanya aset berupa gedung atau bangunan, dan jaringan irigasi. &rdquo;Di tangan pemerintahan yang tepat&nbsp; insya Allah bisa dimanfaatkan dengan&nbsp; baik untuk penguatan ekonomi.&nbsp; Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu juga bisa dipakai untuk kegiatan sosial warga, seperti pengelolaan sampah,&rdquo; papar Aning. Aning berupaya betul mengawal dan mendalami melalui LKPJ wali kota tentang pemanfaatan Aset pemkot pada 2024. Saat ini, angka kemiskinan Surabaya bisa ditekan. Yaitu dari 5,02 persen, turun menjadi 3,96 persen. &rdquo;kinerja ini patut diapresiasi. Dan yang terpenting langkah-langkah ini disempurnakan dengan pemanfaatan aset untuk sebesar besar kemakmuran Rakyat,&rdquo; ujar Aning Rahmawati, politikus PKS itu.

dewan mulai mengevaluasi LKPJ wali kota Surabaya 2024. Pengentasan kemiskinan, aktivitas padat karya, dan pemanfaatan aset, jadi sorotan

Dewan Soroti Program Pengentasan Kemiskinan, Padat Karya, dan Pemanfaatan Aset yang Belum Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PHOTO-2022-12-15-18-00-151.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasar data Kemenpan RB menunjukkan performa Pemprov Jawa Timur meningkat setiap tahun. Jatim mampu mempertahankan predikat A selama sembilan tahun berturut-turut, 2014 hingga 2022.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, IKU Indeks Kesalehan Sosial mengalami peningkatan. Pada 2018, angkanya 62,52. Pada 2022 menjadi 72,03 naik 5,7 poin dari 2021 menjadi 66,33. Capaian itu dinilai melebihi target RKPD 2022 pada rentang 66,38-69,1.  Sama halnya dengan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Khofifah menjelaskan, perkembangan IKU IKLH pada kurun lima tahun cenderung meningkat dan berada dalam kategori sedang. Capaian IKLH tertinggi di Pulau Jawa melampaui Jateng sebesar 66,70, DIJ 65,95, Jabar 64,03, dan DKI Jakarta sebesar 54,57.  Untuk IKU Indeks Risiko Bencana, lanjut gubernur, tercatat terus menurun setiap tahun. Hingga 2022 menjadi 108,69 turun 8,57 poin dari 2021 yang sebesar 117,26 dan masuk di kelas sedang. Capaian itu selain mampu memenuhi target RKPD 2022 di rentang 117,26 - 116,26, sekaligus lebih baik dari Indeks Risiko Bencana Nasional di angka 135,56.  ”Penurunan Indeks Risiko Bencana dari tahun ke tahun menandakan bahwa Pemprov Jatim semakin serius dalam menanggulangi bencana,” ucap Khofifah.  ”Keseriusan ini juga sejalan dengan upaya perubahan paradigma penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif saat terjadinya bencana, ke upaya preventif yang lebih menitikberatkan pencegahan dan pengelolaan risiko bencana,” tambah dia.

Indeks Risiko Bencana Pemprov Jatim Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-24-at-13.32.32.jpg" alt="Gubernur dan Wagub Jawa Timur gelar rakor percepatan realisasi anggaran triwulan I. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur dan Wagub Jawa Timur gelar rakor percepatan realisasi anggaran triwulan I. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa gelar rapat koordinasi (rakor) percepatan realisasi anggaran triwulan I serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).  Rakor dilaksanakan bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (23/3) malam.  Gubernur Khofifah berpesan kepada seluruh kepala OPD untuk segera mengintegrasikan layanan publik di Pemprov Jatim. Integrasi layanan itu diyakini mempercepat seluruh indikator capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan percepatan perizinan dan layanan publik.  Menurut dia, terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sekarang telah terintegrasi antara Kemendagri, KPK, dan BPKP, yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (21/3).  Platform terintegrasi itu akan terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).  ”Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal,” tutur Khofifah.  Gubernur Khofifah mencontohkan, layanan terintegrasi yang saat ini tengah difinalkan di sektor kesehatan melalui reformasi sistem rujukan. Sistem rujukan yang dikoordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jatim akan menyiapkan layanan kesehatan yang terintegrasi untuk mempermudah, mempercepat, dan memperpendek, sistem rujukan dan antrean layanan kepada seluruh masyarakat. Melalui sisrute yaitu sistem rujukan terintegrasi.  ”Format dan sinergitas seluruh layanan tolong dimaksimalkan dan di-breakdown secara implementatif  ke jajaran OPD Pemprov Jatim. Intinya pastikan layanan lebih singkat, pendek, efektif, efisien,” tegas Khofifah.

Gubernur Jatim Paparkan Sistem Rujukan Terintegrasi untuk Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LKPJ-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mempertanyakan indeks kawasan kumuh Surabaya yang tertuang pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) pemkot 2021. Sebab, dalam dokumen itu dituliskan persentasenya nol persen. Itu artinya Surabaya bebas kawasan kumuh. Padahal, dewan masih menemukan adanya wilayah yang tidak layak huni.  Pendapat Reni bukan tanpa bukti. Dia kerap turun ke lapangan. Politikus PKS itu keluar masuk perkampungan. Dari hasil sidak, dia menemukan sejumlah kawasan kumuh di metropolis. ”Itu angka nol persen dari mana?” ucapnya kemarin (17/3).  Selain kawasan kumuh, jumlah warga miskin di Surabaya juga menjadi perhatian. Tahun lalu tercatat 152.490 warga yang masuk dalam golongan miskin. Dia meminta pemkot perlu memerinci data tersebut. ”Ratusan ribu warga tak mampu itu siapa dan tinggal di mana. Tujuannya, intervensi pemkot tepat sasaran,’’ ujarnya.  Menurut Reni, pemkot sejatinya bisa menuntaskan masalah kemiskinan. Sebab, eksekutif memiliki bidang kesejahteraan rakyat. Meski demikian, Reni tidak hanya mengkritik LKPj.  Dia juga memberikan apresiasi. Terutama di bidang ekonomi. Meski virus korona merebak tahun lalu, perekonomian Surabaya tetap tumbuh. Bukti itu tecermin dari pendapatan daerah yang mencapai Rp 8,675 triliun. ”Padahal, kondisi tahun lalu ada serangan Covid-19 varian Delta juga,” terang Reni.  Terpisah, Ketua Pansus LKPj Baktiono menuturkan bahwa mulai pekan depan pembahasan pansus berjalan. Pihaknya akan menghadirkan sejumlah OPD. ”Ada dinas perpustakaan dan arsip, badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan (bapeda litbang), hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil),” katanya.

Indeks Kawasan Kumuh Surabaya Nol Persen, Dewan: Itu Angka dari Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lkpj-2017-diterima-dprd-anies-predictable-its-matter-of-time_m_230254.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD DKI 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meski begitu, masih banyak catatan yang diberikan. Anies mengatakan, penyetujuan itu sudah diprediksi olehnya. Walaupun sebelumya Pras sempat menolaknya karena beberapa poin, menurutnya hal tersebut hanya masalah waktu. &ldquo;Alhamdulillah. Predictable. Sudah diprediksi dari kemarin. It&rsquo;s matter of time (ini hanya masalah waktu),&rdquo; ujar Anies di Balai Kota, Senin (23/7). Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengaku akan menjadikan berbagai catatan dari DPRD sebagai masukan untuk perbaikan. &ldquo;Ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya semua yang masuk sebagai masukan, kita terima. Kita pakai untuk perbaikan,&rdquo; kata dia. Di waktu yang hampir bersamaan, DPRD membahas LKPJ APBD DKI 2017. Dalam rapat tersebut, semua fraksi angkat bicara untuk mengkritisi laporan yang disusun jajaran eksekutif DKI itu. Salah satunya juga dari fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi yang menyebut ada kejanggalan dari LKPJ yang diberikan Anies. Dia menilai perencanaan sangat lemah dan itu membuat SILPA 2017 lebih besar dibandingkan 2016. Selain perencanaan, faktor lelang beberapa program juga menjadi salah satu penyebab LKPJ lamban ditandatangani. &ldquo;Kita berharap 2018 enggak terjadi seperti ini. Kedua perlu juga faktor-faktor kegagalan. Tadi saya mempertanyakan, ini sudah menang (lelang) tapi kok enggak bisa dijalankan karena ternyata engga ada alamat dan seterusnya,&rdquo; ungkap Suhaimi saat rapat LKPJ. Sementara itu, sebagai pimpinan rapat sekaligus Ketua DPRD DKI, Pras menyarankan fraksi koalisi Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk turut mengoreksi LKPJ ke depannya. &ldquo;Dengan mengucapkan bismillah LKPJ saya terima. Ini enggak bisa dihambat, apalagi partai pendukung Pemprov DKI mengoreksi juga, fair (adil) kan, bukan masalah move on enggak move on,&rdquo; tegas Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/7). Sebelumnya, Pras berkeberaran dalam menerima LKPJ DKI 2017 karena alasan SILPA yang terlalu besar hingga Rp 13,1 triliun. Sebagaimana diketahui, SILPA itu melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7 triliun. (yes/Yesika)

LKPJ 2017 Diterima DPRD, Anies: Predictable, It’s Matter of Time

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lkpj-2017-amburadul-dprd-minta-pemkot-solo-serius_m_206818.jpeg" alt="REKOMENDASI: Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (kanan) saat menerima rekomendasi terkait LKPj dari Ketua DPRD Teguh Prakosa, Senin (23/4)." width="100%">
<figcaption>REKOMENDASI: Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (kanan) saat menerima rekomendasi terkait LKPj dari Ketua DPRD Teguh Prakosa, Senin (23/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kalangan DPRD Kota Solo mendapati banyak kesalahan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Solo Tahun Anggaran 2017. Temuan kesalahan diantaranya dalam penulisan halaman dan juga adanya ketidaksesuaian data yang ada dalam LKPj dan data yang lainnya. Untuk itu, DPRD memberikan rekomendasi kepada Pemkot Solo untuk lebih serius dan berhati-hati dalam membuat LKPj. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Sidang Paripurna Istimewa yang diadakan di gedung DPRD, Senin (23/4).&nbsp; Dengan adanya banyak kesalahan ini, DPRD mengalami kesulitan dalam pencermatan setiap laporan yang ada dalam LKPj. "Untuk penulisan harap diperhatikan urutan halaman maupun penulisannya. Hal ini agar tidak menyulitkan dalam pencermatan yang dilakukan," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Abdul Ghofar saat membacakan rekomendasi dalam penyusunan LKPj.&nbsp; Tidak hanya masalah teknis penulisan saja yang menjadi sorotan kalangan DPRD, tetapi untuk beberapa persoalan juga menjadi bahan pembahasan. Seperti persoalan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan kewajiban dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPDD, dan juga soal keberadaan Corporate Social Responsibility (CSR).&nbsp; Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo mengakui bahwa pihaknya cukup teledor dalam penyusunan LKPj. Sehingga, berakibat banyak terjadi kesalahan dan sorotan dari kalangan dewan. Rudy berjanji, ke depan pihaknya akan lebih berhati-hati dalam penyusunan LKPj. "Nanti sebelum menyusun LKPj, setiap OPD saya minta untuk melakukan paparan terlebih dahulu," katanya. Rudy menambahkan, sebelumnya, Pemkot Solo memang sudah menerapkan hal itu. Hanya saja, karena ada beberapa hal yang mendesak sehingga mengabaikan adanya paparan.&nbsp; "Dulu sebenarnya sudah seperti itu (ada paparan), tetapi karena ada yang mendesak dan itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi ya terjadilah kekeliruan atau kesalahan itu," ucapnya.

LKPj 2017 Amburadul, DPRD Minta Pemkot Solo Serius

lkpj

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lkpj