<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap korupsi di Indonesia selama setahun terakhir.  Direktur Eksekutif LKPI Arifin Nur Cahyono mengatakan sebanyak 61.8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan.  "Hal ini menunjukan bahwa persepsi korupsi di masyarakat negatif, baik di masa pandemi. Hal ini juga menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif," ujar Arifin dalam keterangannya, Sabtu (2/1).  Dari hasil survei 79.8 persen responden menyatakan bahwa pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh kader dan politikus partai politik yang ada dipemerintahan dan legislatif.  Sebanyak 81.9 persen responden memberikan persepsi bahwa korupsi dilakukan oleh kader parpol. Kemudian sebanyak 50.7 persen persepsi masyarakat menilai korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol.  "Selanjutnya sebanyak 67.7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut," katanya.  Dari hasil survei sebanyak 87.7 persen responden menyatakan bahwa prilaku korupsi yang dilakukan oleh kader parpol akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu .  Adapun, survei dilakukan pada 20-27 Desember 2020, dengan jumlah responden 1.225 orang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Penentuan sample Metode Mix-Mode karena riset ini yang dilakukan di era pandemi Covid-19 yang membatasi untuk melakukan wawancara tatap muka.  Karena itu survei jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak. Survei melalui telepon ini menggunkan petugas wawancara yang telah dilatih untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan responden pada komputer.  Diketahui margin of error survei sebesar kurang lebih 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Survei LKPI: Responden Nilai Korupsi di Indonesia Alami Peningkatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/persiapan-pemilu-surabaya.jpg" alt="DIKEJAR WAKTU: Petugas PPK Wonokromo menyusun perlengkapan logistik yang baru diterima dari KPU Surabaya kemarin. Selanjutnya, mereka mendistribusikannya ke kelurahan dan TPS. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIKEJAR WAKTU: Petugas PPK Wonokromo menyusun perlengkapan logistik yang baru diterima dari KPU Surabaya kemarin. Selanjutnya, mereka mendistribusikannya ke kelurahan dan TPS. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil survei dari Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar berada di urutan teratas jika pemilu digelar pada saat ini. Direktur Eksekutif LKPI Arifin Nur Cahyono menyampaikan, survei ditanyakan kepada 1.225 responden. Responden diberi pertanyaan parpol mana yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini.  "Maka hasilnya tingkat keterpilihan parpol: PDI Perjuangan (17,8 persen), Golkar (15,2 persen), Partai Demokrat (10,8 persen), PKB (8,8 persen), Nasdem (8,1 persen), PKS (6,9 persen), Gerindra (6,6 persen), PSI (4,2 persen), PAN (3,1 persen), PPP (2,9 persen), Hanura (1,6 persen), dan lainnya dibawah 0,5 persen," ujar Arifin dalam keterangannya, Sabtu (2/1).  Survei dilakukan pada 20-27 Desember 2020, dengan jumlah responden 1.225 orang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Penentuan sampel menggunakan metoda mix-mode karena riset ini dilakukan saat pandemi Covid-19 yang membatasi wawancara tatap muka.  Oleh karena itu, survei jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak. Survei melalui telepon ini melibatkan petugas wawancara yang telah dilatih untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan responden pada komputer.  "Diketahui, margin of error survei sebesar kurang lebih 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen," katanya.  Selain itu, ucap Arifin, LKPI juga menanyakan pada 1.225 responden perihal kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Hasilnya sebanyak 76,6 persen merasa puas dan yakin dengan usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah yang sangat membantu pada ekonomi rumah tangga, keluarga masyarakat Indonesia akibat dampak Covid-19.  "Dan sebanyak 18,7 persen menyatakan tidak puas usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah karena tidak ada dampak positive terhadap keadaan ekonomi rumah tangga masyarakat sedangkan 4,7 persen tidak menyatakan apapun," tuturnya.  Dari hasil survei sebanyak 71,8 persen merasa puas dengan penanganan dan penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah. Dan, sebanyak 81,7 persen responden menyatakan siap ikut program vaksinisasi Covid-19.  https://www.youtube.com/watch?v=02haxWt-OJ8  &nbsp;

PDIP dan Golkar Berebut Posisi Teratas di Survei LKPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasil-exit-poll-lkpi-menangkan-pasangan-milton-boyman-di-pilgub-kalbar_m_223174.jpeg" alt="Ilustrasi pilkada. Pilkada Serentak 2018 diikuti oleh 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada. Pilkada Serentak 2018 diikuti oleh 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan jajak pendapat usai para pemilih menggunakan hak pilihnya di 1.821 TPS di Kalimantan Barat, atau yang biasa disebut dengan istilah exit poll. Jumlah populasi TPS di Pilkada Kalimantan Barat 2018 ini tercatat sebanyak 11.658 TPS yang berasal dari 141 kecamatan dan 1.411 desa/kelurahan. Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono menyatakan, penelitian exit poll dilakukan lembaga yang dipimpinnya menggunakan sampel dua pemilih laki-laki dan dua pemilih perempuan di setiap TPS yang dijadikan sample penelitian. "Exit poll belum tentu mencerminkan hasil akhir dari quick count. Exit poll ini hanya pendapat, kalau quick count itu kan pilihan," jelas Arifin dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Rabu (27/6). Menurut Arifin, metode exit poll dalam Pilkada dilakukan untuk melihat gambaran perilaku pemilih. Antara lain kecenderungan arah pilihan dan alasan mengapa responden memilih pasangan calon tertentu. Exit poll dilaksanakan dengan mewawancarai pemilih seusai melakukan pemilihan di TPS. Pemilih pun dipilih secara acak dan tidak mewakili suara TPS secara keseluruhan. Adapun metode exit poll kali ini, kata Arifin, memiliki tingkat margin of error kurang lebih 2,11 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Exit Poll digelar ketika TPS di Kalimantan Barat mulai dibuka sejak pukul 09.00 WIB. Hasilnya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Milton Cosby-Boyman Harun memperoleh 41,4 persen suara dan Sutarmidji-Ria Norsan mengantongi 20,9 persen. Sedangkan pasangan Karolin Margaret-Suryadman Gidot 20,1 persen. Dan, yang merahasiakan pilihanya sebesar 17,6 persen. Alasan pemilih memilih pasangan Milton Crosby-Boyman Harun yaitu karena mereka dianggap mampu membawa kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Kemudian, pasangan ini yang dianggap nasionalis ini bisa memajukan perekonomian. Sementara itu, pemilih pasangan Sutarmidji-Ria Norsan lebih didorong alasan kesamaan suku dan agama. Hal yang sama ditemukan pada pemilih pasnagan Karolin Margaret-Suryadman Gidot. Menurut Arifin, para pemilih berasal dari berbagai macam profil. Misalkan dari tingkat pendidikan pemilih yaitu berpendidkan S1 atau Diploma sebesar 7,1 persen, SLTA sebesar 48,1 persen, SMP 23,3 persen, SD atau sederajat 10,4 persen, dan tidak sekolah 11,1 persen. "Untuk profil pemilih dari suku atau ras, sebanyak 37,1 persen bersuku Dayak, 38,1 persen bersuku Melayu, sebanyak 10,1 persen bersuku Jawa, bersuku Madura 4,7 persen, bersuku Tionghoa 8,1 persen dan suku lainnya 1,9 persen," ucapnya. Kemudian untuk profil latar belakang agama pemilih sebanyak 46,1 persen memeluk agama Islam, 24,1 persen memeluk agama Katholik, 16,1 memeluk agama Kristen Protestan dan sebanyak 8,1 persen memeluk agama Budha dan Konghucu. Selebihnya 5,6 persen tidak menyebutkan agama yang dipeluknya.

Hasil Exit Poll LKPI Menangkan Pasangan Milton-Boyman di Pilgub Kalbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lkpi-sebut-tingkat-keterpilihan-jagoannya-prabowo-masih-tertinggi_m_222291.jpeg" alt="Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat mendeklarasikan pasangan Sudrajat - Syaikhu untuk maju di Pigub Jabar 2018." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat mendeklarasikan pasangan Sudrajat - Syaikhu untuk maju di Pigub Jabar 2018.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan calon Gubernur Sudrajat dan calon Wakil Gubernur Akhmad Syaikhu (Asyik) disebuat memiliki&nbsp; tingkat keterpilihan yang cukup tinggi dibanding paangan lainnya di Pilgub Jabar 2018. Itu terungkap dalam survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI). Sebelumnya, LKPI telah menggelar survei kepada 2178 responden di Jawa Barat dengan mengunakan simulasi kartu suara.&nbsp;Pertanyaan yang diberikan adalah, Mana yang akan anda pilih jika pilkada digelar hari ini?&nbsp;Hasilnya, Sudrajat - Akhmad Syaikhu dipilih sebanyak 26,2 persen responden. "Menyusul di bawahnya ada pasangan Ridwal Kamil &ndash; Uu Ruzhanul Ulum 21,2 persen responden,&rdquo; ujar Direktur LKPI Arifin Nur Cahyono dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.coma di Jakarta, Sabtu (23/6). Sementara, untuk pasangan Deddy Mizwar&ndash;Dedi Mulyadi meraih 20,7 persen suara, sedangkan posisi terakhir ditempati pasangan&nbsp; Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) yang hanya dipilih sebanyak&nbsp;16,2 persen. Untuk yang belum memilih sebanyak 15,7&nbsp; persen. Arifin mengklaim, saat 2178 respoden dengan diminta memilih salah satu paslon di Pilkada Jabar 2018 dengan mengunakan simulasi Kartu Suara Pilkada Jawa Barat 2018, maka setelah dilakukan tabulasi hasil survei didapati sebanyak 30.1 persen memlih Sudrajat - Syaikhu, kemudian sebanyak 25,2 persen memilih pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.&nbsp; Lalu,&nbsp;sebanyak 22.1 persen memilih pasangan Ridwal Kamil &ndash; Uu Ruzhanul Ulum sedangkan yang memilih pasangan Tubagus Hasanuddin &ndash; Anton Charliyan 18,2 persen dan yang tidak memilih sebanyak 4,4 persen. &ldquo;Ada beberapa poin yang harus dipegang kandidat pasangan calon kepala daerah Jawa Barat rekam jejak kandidat yang mencalonkan Kepala daerah,&rdquo; tegasnya. Diketahui, survei LKPI ini digelar sejak tanggal&nbsp;6 -20 Juni - 2018&nbsp; dengan menggunakan Metode Multistage Random Sampling dengan Margin of Error sebesar -/+ 2.1% dan Tingkat Kepercayaan Survei 95% dengan melibatkan 2.178 responden yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat secara proposional sesuai prosentase DPT di Jawa Barat.

LKPI Sebut Tingkat Keterpilihan Jagoannya Prabowo Masih Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ada-skenario-all-jokowi-final-di-pilgub-jawa-timur_m_176449.jpeg" alt="Pilgub Jatim 2018" width="100%">
<figcaption>Pilgub Jatim 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan adanya Skenario All Jokowi Final atau pertarungan kandidat Jokowi versus kandidat Jokowi di pilgub Jawa Timur diungkapkan oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI). Direktur LKPI, Arifin Nur Cahyono menduga operasi politik All Jokowi Final itu dijalankan untuk mengganjal pencalonan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), La Nyalla Mattalitti dalam Pilkada 2018 mendatang. Operasi tersebut menurut Arifin diduga dilakukan pihak yang berkuasa untuk menyandera sejumlah Ketua Umum Partai. Modusnya, bisa jadi menggunakan isu hukum dan korupsi agar mendukung kandidat yang didukung oleh pihak penguasa. "Sebagai contohnya adalah, adanya dugaan operasi politik pihak yang berkuasa mengganjal pencalonan dari La Nyala Mataliti sebagai calon Gubernur Jawa Timur yang diajukan Partai Gerindra," kata Arifin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/12). Menurut Arifin, tujuan dari operasi mengganjal La Nyala untuk berlaga dalam Pilkada Jawa Timur adalah agar Pilkada tersebut berlangsung dalam skema kekuatan yang berkuasa, yaitu kandidat Jokowi versus kandidat Jokowi, atau all Jokowi final. "Salah satu wujud operasi politik yang dilakukan tersebut yaitu diduga mereka menyandera Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dengan menggunakan isu korupsi di periode sebelumnya, agar PAN tak turut serta mendukung La Nyala Matalitti yang diajukan oleh Partai Gerindra," jelasnya. Jika PAN tak mendukung, maka prosentasi dukungan dari partai politik kepada La Nyala Mataliti untuk maju di Pilgub Jatim tak akan mencukupi.&nbsp; Sebab Gerindra hanya mengantongi 13 kursi. Dibutuhkan 7 kursi DPRD Jatim dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/21/176540/tegas-panglima-tni-akan-tindak-oknum-paspamres-yang-terima-duit-suap" target="_blank">PAN</a> agar La Nyalla bisa ikut dalam kontestasi lima tahunan itu. Nah, menurut dia, jika PAN tak mendukung La Nyalla, maka dapat dikatakan siapapun yang terpilih di Pilgub di Jawa Timur, dipastikan otomatis akan mendukung Jokowi sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019. "Jika yang bertarung di Pilkada Jawa Timur hanya dua pasang kandidat, yaitu Saifullah Yusuf dan Khofifah, maka siapapun yang menang di Pilkada Jawa Timur, dipastikan adalah orangnya Jokowi, ya ini namanya All Jokowi Final yang masih berkaitan dengan Pilpres 2019," jelasnya. Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2014 yang lalu, wilayah Jawa Timur adalah medan perebutan suara yang sangat panas antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo. "Dipastikan tahun 2019 nanti Jawa Timur&nbsp; tetap menjadi medan yang sangat panas, karena itu presiden <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/21/176526/ini-perbedaan-era-jokowi-ahok-dengan-anies-sandi-tata-tanah-abang" target="_blank">Jokowi</a> perlu memastikan kemenangannya di wilayah tersebut dengan menempatkan dua kandidat yang merupakan orangnya untuk berlaga dan menjadi Gubernur di wilayah tersebut," pungkasnya.

Ada Skenario All Jokowi Final di Pilgub Jawa Timur?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pilgub-sulsel-elektabilitas-mantan-stafsus-sby-makin-menguat_m_161928.jpeg" alt="Cagub Sulsel Rivai Ras" width="100%">
<figcaption>Cagub Sulsel Rivai Ras</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Trend positif meningkatnya popularitas dan elektabilitas Rivai Ras sebagai pendatang baru di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) tercatat dalam hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI). Direktur Eksekutive LKPI, Arifin Noer Cahyono mengungkapkan, popularitas Rivai Ras memang masih kalah dengan Wakil Gubernur Sulsel saat ini Agus Arifin Nu'mang merupakan tokoh yang paling populer dengan perolehan prosentase 89,4 persen. Disusul politisi Partai Golkar Nurdin Halid dengan perolehan 85,4 Persen, urutan ketiga yakni Perwira TNI-AL yang juga mantan Mantan Staf Khusus Sekretaris Militer Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rivai Ras dengan 78,5 Persen. Sementara adik gubernur Sulsel saat ini Ichsan Yasin Limpo dengan perolehan 78,3 persen, Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Masse 71,3 Persen, dan Guru Besar Ilmu Kehutanan Universitas Hasanuddin Nurdin Abbdullah 70,3 Persen. Namun, hasil berbeda diperoleh untuk survei tingkat akseptabilitas alias tingkat penerimaan masyarakat. Dimana dalam survei LKPI kali ini ditemukan bahwa Rivai Ras menjadi tokoh yang paling diterima dengan 70,6 persen suara responden.&nbsp; Urutan kedua diperoleh&nbsp;Agus Arifin Nu'Mang 70,1 persen, lalu Ichsan Yasin Limpo 68,9 persen, Nurdin Abdullah 68,7 Persen, Nurdin Halid 64,7 Persen dan Rudi Masse 63,6 persen. "Hal ini mengambarkan kalau Rivai Ras walau merupakan figur baru dalam atmosphere politik di Sulsel sangat diterima Masyarakat," jelas Arifin Noer Cahyono dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (10/10). Hal yang sama, lanjutnya, juga diperoleh Rivai Ras dalam tingkat elektabilitas. Setidaknya ada 17,1 persen responden yang memilih dia dalam kertas kuisioner.&nbsp; Agus Arifin Nu'Mang di urutan kedua dengan 16,8 persen, Ichsan Yasin Limpo 9,2 persen, Nurdin Abdullah 8,2 persen, Nurdin Halid 5,2 persen Dan Rudi Masse 3,1 persen dan sisanya 40,4 Persen tidak mengisi jawaban dalam kuisioner.&nbsp; "Adapun perantanyaan yang diberikan kepada responden dalam kuisioner adalah Siapa dari ke 6 Tokoh yang akan dipilih Jika Pilgub digelar hari ini," beber Arifin. Keunggulan Rivai Ras dalam tingkat elektabilitas itu nampaknya tak lepas dari keinginan masyarakat Sulsel yang ingin memiliki seorang pemimpin yang berwibawa. "Berdasarkan survei ternyata masyarakat Sulsel lebih cenderung memilih Cagub yang berwibawa yakni 26,6 persen," urai Arifin Noer Cahyono. Diketahui, yang diselenggarakan sejak tanggal 26 September sampai 5 Oktober 2017 di 21 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Sulsel dan melibatkan 1.984 responden yang di ambil dari 6.800.000 populasi warga Sulsel yang nanti pada bulan Juni 2018 memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT. Pengambilan Survei dilakukan&nbsp;dengan mengunakan metode multistage random sampling. Responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 51,3 persen perempuan dan 48,7 Persen laki-laki.&nbsp;Tingkat Kepercayaan Survei sebesar 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,2 persen.

Pilgub Sulsel, Elektabilitas Mantan Stafsus SBY Makin Menguat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/survei-jelang-pilgub-jabar-2018-bang-jack-tertinggi_m_138674.jpeg" alt="Wagub Jabar Deddy Mizwar saat berperan dalam serial PPT di televisi" width="100%">
<figcaption>Wagub Jabar Deddy Mizwar saat berperan dalam serial PPT di televisi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tensi politik Jawa barat jelang pemilihan gubernur 2018, makin memanas. Lembaga survei sudah mulai meghitung tingkat popularitas dan eletabilitas sejumlah tokoh yang diprediksi bakal maju.&nbsp;   Diantaranya, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang telah melakukan survei jajak pendapat masyarakat Jawa Barat untuk menili terkait Pilkada Jabar 2018.  Survei LKPI kali ini akan mengukur tingkat Popularitas, Akseptabilitas, Kapabilitas dan Elektabilitas Para tokoh nasional dan tokoh Jabar yang berpotensi untuk dipilih oleh masyarakat Jabar.  Hasilnya, dari sisi popularitas, Deddy Mizwar memiliki popularitas tertinggi dibanding figur yang lain dengan 93,7 persen, Abdullah Gymnastiar 89,4 persen Rieke Dyah Pitaloka 89,3 persen.  &ldquo;Dari segi popularitas, Deddy Mizwar ternyata lebih tinggi dari Aa Gym dan Rieke,&rdquo; papar Direktur Arifin Nur Cahyono dalam siaran persnya, Minggu (18/6).  Sementara, tokoh lainnya, yakni, Dede Yusuf 78,2 persen, Ridwan Kamil 51,2 persen, Dedi Mulyadi 51,1 persen, Mochamad Sohibul Iman 46,2 persen, Netty Prasetyani 42,1 persen, Agung Suryamal 20,1 persen, TB Hasanudin 23,2 persen Mulyadi 10,3 persen.  Untuk tingkat elektabilitas, kata Arifin, Deddy Mizwar menempati posisi teratas dengan 34,5 persen, Rieke Dyah Pitaloka 17,2 persen, disusul Dede Yusuf 10,2 persen, Ridwan Kamil 7,9 persen.  Sementara itu untuk tokoh lainnya seperti Dedi Mulyadi meraih 7,1 persen, Mochamad Sohibul Iman 4,4 persen, Netty Prasetyani 3,7 persen, Kemudian Agung Suryamal 2.5 persen, Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym 2,2 persen, Tubagus Hasanuddin 2,4 persen, Mulyadi 1,7 persen.  &ldquo;Sedangkan yang belum memberikan pilihan 6,2 persen,&rdquo; paparnya.  Survei dilakukan mulai 20 Mei sd 30 Mei dengan jumlah Responden sebanyak 1816 Responden dari total jumlah DPT Jawa Barat pada Pilpres 2014 sebanyak 33.045.082 pemilih, dengan tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error +/- 2.3 persen.  Sementara itu, pengamat politik sosial dari Institute Political and Social Nusantara, Firman Tresnadi mengatakan bahwa elektabilitas Deddy Mizwar yang tertinggi Karena figur keartisannya.  &ldquo;Coba tanya saja Siapa engga kenal si Naga Bonar dan Bang Jack dalam serial tv. Begitu juga sikap dan kinerja Dedi Mizwar selama menjadi Wakil Gubenur cukup baik dan bisa bekerja sama dengan Gubenurnya dan dekat dengan masyarakat ,&rdquo; imbuhnya.  Untuk Rieke, kata Firman, juga punya modal popularitas sebagai Oneng serta sepak terjang selama menjadi Anggota DPR.  &ldquo;Nah, Kalau Ridwan Kamil yang kenal paling orang Bandung aja dan kinerjanya selama jadi walikota biasa biasa saja dimana Kota Bandung macet dan sering banjir,&rdquo; tegasnya.  Firman mengatakan elektabilitas sangat erat hubungannya dengan popularitas seorang tokoh yang akan maju sebagai Kepala Daerah.&nbsp;  Karena, lanjut Firman, biasanya Popularitas yang positif akan memberikan efek Tinggi terhadap Elektabilitas.   &ldquo;Dedi Mizwar sudah Jadi Wakil Gubenur juga, sama kayak Rieke yang berlatar belakang artis yang jadi Anggota DPR RI. Nah, kalau Ridwan Kamil walau sudah Jadi walikota tapi popularitas hanya di medsos saja alias walikota medsoslah,&rdquo; pungkasnya. (dms/JPG)

Survei Jelang Pilgub Jabar 2018, Bang Jack Tertinggi

lkpi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lkpi

Berita Terkini