<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WhatsApp-Image-2025-04-26-at-130210-1484314385.jpeg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima opidi WTP dari BPK untuk laporan keuangan Pemprov Jatim. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima opidi WTP dari BPK untuk laporan keuangan Pemprov Jatim. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WhatsApp-Image-2025-04-26-at-192610-2600461716.jpeg" alt="Logo Badan Kesbangpol. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Logo Badan Kesbangpol. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2024 bertempat di Sidang Paripurna DPRD Jatim, Surabaya, Kamis (24/4). Penyerahan WTP ditandai dengan prosesi penandatanganan Berita Acara oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI Widhi Widayat, Ketua DPRD Jatim M. Musyafak, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra Djasin, serta pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur. Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan kepada Pemprov Jawa Timur. Dimana WTP yang diraih tahun Ini merupakan WTP ke-10 secara berturut-turut sejak tahun 2015. Gubernur Khofifah mengatakan bahwa raihan Opini WTP sepuluh kalinya berturut sejak 2015 merupakan bentuk akuntabilitas dan kerja keras seluruh stakeholder terutama wujud komitmen tata kelola pemerintahan yang baik. Raihan WTP ini tidak terlepas dari peran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah dan stakeholder lain yang memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. &ldquo;Capaian ini adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya dari jajaran eksekutif, tapi juga dukungan DPRD, pengawasan BPK RI, serta partisipasi aktif masyarakat Jawa Timur,&rdquo; ujarnya. Keberhasilan meraih opini WTP ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jatim telah memenuhi prinsip-prinsip good governance yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya. "Ini artinya bahwa laporan keuangan daerah berdasarkan bukti bukti audit yang dikumpulkan sehingga Pemprov Jatim dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebaik baiknya," katanya. Di tengah tantangan keterbatasan sumber daya dan dinamika masyarakat yang terus berkembang, Pemprov Jatim tetap konsisten dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan akurasi laporan keuangan, tetapi juga harus mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup (quality of life) masyarakat. Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menjadikan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. "Semoga hasil dari pemeriksaan laporan keuangan ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah serta secepat munhkin untuk melakukan perbaikan pengelolan keuangan daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku," tutupnya. Dalam sambutannya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI Widhi Widayat mengatakan, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Dimana, Pemprov Jatim telah berhasil meraih Opini WTP Sepuluh Kali berturut turut sejak Tahun 2015. Ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan bedasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian interm, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan hingga kecukupan pengungkapan. Opini sendiri, lanjutnya, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Menurutnya, pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WhatsApp-Image-2025-04-26-at-190003-2318878249.jpeg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima opini WTP dari BPK untuk laporan keuangan Pemprov Jatim. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima opini WTP dari BPK untuk laporan keuangan Pemprov Jatim. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian interm dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. Pihaknya mengapresiasi langkah Jatim yang menyerahkan LHP sehingga menjadi provinsi yang paling awal menyerahkan LHP kepada BPK. Dan ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan akuntablitas negara. "Ini mencerminkan konsistensi akuntabilitas keuangan negara dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim," tegasnya.

BPK kembali memberikan predikat Opini WTP pada LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2024.

Pemprov Jatim WTP Sepuluh Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Komitmen Kuat Wujudkan Akuntabilitas dan Good Governance

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/04/WhatsApp-Image-2024-05-04-at-182040-3872055700.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur atas capaian WTP dua belas kali berturut-turut yang diraih Pemkot Surabaya." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur atas capaian WTP dua belas kali berturut-turut yang diraih Pemkot Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Capaian WTP tersebut merupakan yang ke-12 kali diraih Pemkot Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur atas capaian WTP dua belas kali berturut-turut yang diraih Pemkot Surabaya tersebut. Capaian itu adalah bagian dari wujud pertanggungjawaban yang dilakukan pemkot terhadap masyarakat Surabaya soal transparansi dalam melakukan pelayanan. &rdquo;Alhamdulillah, sebenarnya ini adalah pertanggungjawaban pemkot terhadap masyarakat Surabaya, bagaimana transparansinya, pelayanannya, semua tidak akan bisa terjadi tanpa adanya dukungan dari semua pihak,&rdquo; kata Wali Kota Eri, Sabtu (4/5). Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, capaian WTP dua belas kali berturut-turut itu akan terus dijadikan semangat oleh jajaran Pemkot Surabaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, akan terus melakukan kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif. &rdquo;Bagaimana pertanggungjawaban soal anggaran, bagaimana perencanaan, dan penggunaan anggaran, sehingga kita mendapatkan WTP. Karena itu, saya harap itu (anggaran) benar-benar bisa bermanfaat untuk warga Surabaya,&rdquo; ungkap Eri. Atas capai tersebut, Wali Kota Eri tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Kota Pahlawan. Sebab, tanpa ada dukungan dari masyarakat Pemkot Surabaya tak akan bisa mempertahankan opini WTP tersebut. &rdquo;Dengan seluruh doanya warga Surabaya, Pemkot Surabaya kembali lagi meraih WTP sehingga anggaran di Kota Surabaya dengan WTP ini bisa terus untuk kepentingan umat di seluruh Kota Surabaya,&rdquo; ucap Eri. BPK Jatim tidak hanya memberikan penghargaan opini WTP kepada Pemkot Surabaya. Akan tetapi, BPK Jatim juga memberikan penghargaan bergengsi itu kepada DPRD Kota Surabaya, yang diterima Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono.

Pemkot Surabaya pertahankan opini WTP ke-12 kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari BPK

Surabaya Raih WTP Dua Belas Kali Berturut-turut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/WhatsApp-Image-2024-03-05-at-170251-1530044458.jpg" alt="Bupati Ahmad Muhdlor serahkan LKPD Unaudited 2023 Pemkab Sidoarjo kepada Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Bupati Ahmad Muhdlor serahkan LKPD Unaudited 2023 Pemkab Sidoarjo kepada Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2023 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diserahkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/3). Penyerahan LKPD unaudited dilakukan serentak bersama 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diserahkan Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor berharap hasil LKPD Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dengan begitu akan menjadi capaian yang ke-11 kali berturut-turut sejak 2013. Dia bersyukur bila Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP. Capaian tersebut menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). &rdquo;Ini akan menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,&rdquo; ujar Ahmad Mudhlor. Menurut Gus Muhdlor, capaian opini WTP penting dipertahankan. Pasalnya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel. Setiap pembelanjaan APBD sesuai regulasi dan transparansi. Diia akan terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. &rdquo;Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti bahwa APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel, dan transparan,&rdquo; ujar Ahmad Mudhlor.

LKPD Unaudited 2023 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diserahkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kepada Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur

Serahkan LKPD 2023, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Targetkan Kembali Raih Opini WTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/Untitled-1959784172.jpg" alt="Kemendagri dan BPK tanda tangani kesepakatan bersama terkait dukungan atas pemeriksaan LKPD 2023." width="100%">
<figcaption>Kemendagri dan BPK tanda tangani kesepakatan bersama terkait dukungan atas pemeriksaan LKPD 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani kesepakatan bersama terkait dukungan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023. Itu dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, pentingnya kesepakatan itu guna menyamakan dan mempersatukan persepsi. Selain itu juga untuk menyamakan pandangan terkait pengelolaan keuangan daerah dengan mengaplikasikan SIPD sebagai aplikasi umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. &rdquo;Ini penting dilaksanakan guna menyamakan persepsi, pemahaman dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya antara BPK dan Kemendagri. Dalam hal ini rapat dimaksud membahas permintaan BPK terkait back up database SIPD posisi per 31 Desember 2023 guna pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2023,&rdquo; kata Horas Maurits Panjaitan. Maurits menyampaikan, Kemendagri terus konsisten dan berkomitmen dalam mendukung penggunaan SIPD. Strategi yang dilakukan yaitu dengan memperkuat sinergisitas bersama dengan BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Penguatan sinergisitas berperan untuk memastikan seluruh pemerintah daerah (pemda) menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya dengan mengakses SIPD RI. &rdquo;BPK dan Kemendagri memastikan bahwa seluruh pemda yang telah menggunakan aplikasi di luar SIPD untuk tahap penatausahaan serta akuntansi pelaporan untuk menyusun LKPD 2024,&rdquo; ujar Horas Maurits Panjaitan. Maurits menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara Kemendagri, BPK, dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, termasuk entitas yang diperiksa BPK. Hal itu sebagai bentuk konkret dukungan kepada BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPD 2023. Dia menambahkan, sebagai bagian dari komponen bangsa, BPK dan Kemendagri memiliki peran strategis untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kemendagri terus konsisten dan berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi dengan Pemda dan penyedia sistem informasi lain (di luar Financial Management Information System/FMIS dan SIPD) dalam mendukung pemeriksaan LKPD 2023. &rdquo;Dengan adanya kerja sama ini, auditor BPK dapat melakukan akses data Kemendagri dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama kedua pihak,&rdquo; tutur Horas Maurits Panjaitan. Berkaitan dengan penyediaan data untuk penyusunan LKPD 2023 unaudited pemda, Maurits mengingatkan hal itu diselesaikan paling lambat satu minggu setelah permintaan data disampaikan BPK kepada pemda dan Kemendagri. Berikutnya, data koreksi audit dan/atau subsequent event LKPD 2023 yang memengaruhi saldo LKPD 2023 dicatat pemda, diselesaikan paling lambat satu minggu setelah permintaan data disampaikan BPK kepada pemda dan Kemendagri. &rdquo;Selanjutnya, data untuk penyusunan LKPD 2023 audited pemda, paling lambat satu minggu setelah permintaan data disampaikan BPK kepada pemda dan Kemendagri,&rdquo; tegas Maurits.

Kemendagri dan BPK tanda tangani kesepakatan bersama terkait dukungan atas pemeriksaan LKPD 2023 mempertimbangkan aplikasi SIPD RI

Kemendagri dan BPK Sepakati Penggunaan SIPD dalam Pemeriksaan LKPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/bpk-2842073828.jpg" alt="Kemendagri menghadiri rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)." width="100%">
<figcaption>Kemendagri menghadiri rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadiri Rapat Diskusi Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Kegiatan itu digelar di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Acara itu sekaligus untuk menindaklanjuti pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan Kemendagri dan BPK. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Bahri mengatakan, agenda itu penting untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi, serta pandangan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan mengaplikasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). &rdquo;Akan dibuat interkoneksi antara aplikasi BPK dengan SIPD seperti yang telah dilakukan antara aplikasi BPK dengan OM SPAN (dari Kementerian Keuangan). Namun tidak semua data diambil, hanya data utama yang diperlukan BPK RI,&rdquo; kata Bahri. Dia menyampaikan, Kemendagri akan memfasilitasi koordinasi dengan pemda dan penyedia sistem informasi lain di luar Financial Management Information System (FMIS) dan SIPD. Upaya itu dilakukan untuk mendukung BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPD 2023. Bahri menyebut, terkait penyediaan data untuk penyusunan LKPD 2023 unaudited pada pemda pengguna, penyusunannya paling lambat 1 minggu setelah permintaan data disampaikan BPK kepada pemda dan Kemendagri. &rdquo;Untuk koreksi atau Subsequent Event LKPD 2023 yang memengaruhi saldo LKPD 2023 dicatat pemda pada sistem informasi lainnya. Selanjutnya, menyediakan data sistem lain untuk penyusunan LKPD 2023 audited pada 252 pemda, paling lambat 1 minggu setelah permintaan data disampaikan pemda kepada BPK dan Kemendagri,&rdquo; terang Bahri. Dia mengingatkan pemda pentingnya menggunakan SIPD-RI dalam penatausahaan serta akuntansi pelaporan untuk menyusun LKPD 2024. &rdquo;BPK dan Kemendagri memastikan bahwa seluruh pemda yang telah menggunakan aplikasi di luar SIPD-RI untuk tahap penatausahaan serta akuntansi pelaporan untuk menyusun LKPD 2024,&rdquo; terang Bahri. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Laode Nusriadi menambahkan, rapat itu penting dilaksanakan guna menyamakan persepsi, pemahaman, dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya antara BPK dan Kemendagri. &rdquo;Rapat membahas permintaan BPK RI terkait backup database SIPD guna pemeriksaan BPK RI atas LKPD 2023,&rdquo; ungkap Laode.

Kemendagri hadiri Rapat Diskusi Bagan Akun Standar Pemda dalam rangka pemeriksaan LKPD TA 2023 di Kantor Pusat BPK

Tindak Lanjuti Pertemuan dengan BPK, Kemendagri Hadiri Rapat Diskusi Bagan Akun Standar Pemeriksaan LKPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/WhatsApp-Image-2023-06-16-at-162618-1275120430.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyelesaikan 22 rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Ke-22 rekomendasi terhadap LKPD Surabaya tahun 2022 tersebut, meliputi 20 non-finansial dan 2 finansial. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai menghadiri acara Rekomitmen Penyelesaian TLHP BPK Jatim. Acara yang dihadiri delapan kepala daerah wilayah Jawa Timur I tersebut, bertempat di Graha Sawunggaling, Lantai 6 Gedung Pemkot Surabaya, Jumat (16/6). &rdquo;Jadi kita ada 22 rekomendasi dari BPK, 20 non-finansial dan 2 finansial. Alhamdulillah sudah kita selesaikan semuanya. Karena itulah pada (acara) rekomitmen kita berikan,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Eri mengungkapkan, Pemkot Surabaya masih memiliki 76 tunggakan masa lalu yang harus ditindaklanjuti. Jumlah tunggakan masa lalu itu berasal dari 2004-2005. &rdquo;Jadi Surabaya masih ada 76 tunggakan. Insya Allah sudah kita selesaikan juga didampingi BPK. Semoga tahun ini selesai semua jadi 100 persen,&rdquo; tutur Eri. Dia menjelaskan, rekomitmen itu adalah bagaimana komitmen yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada BPK. Juga, sebagai bentuk komitmen ulang bagi kepala daerah untuk menyelesaikan tunggakan masa lalu dari tahun-tahun sebelumnya. &rdquo;Contoh di Surabaya ada tunggakan pajak. Orangnya sudah tidak ada, meninggal, ganti orang di titik (lokasi) itu. Kan tidak mungkin, saya menagih ke mana. Seperti yang disampaikan tadi itu bisa dihapus. Nah, cara-cara penghapusan, tahapnya kita didampingi BPK,&rdquo; papar Eri. Wali Kota Eri berharap, Kota Surabaya bersama seluruh daerah wilayah Jatim I, yakni Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep, bisa segera menyelesaikan semuanya. &rdquo;Karena kami kan satu kepala daerah semuanya. Tahun ini (Surabaya) insya Allah selesai,&rdquo; imbuh Eri. Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi menegaskan, produk utama BPK adalah hasil pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, ada rekomendasi yang harus diselesaikan. &rdquo;Hasil rekomendasi itu wajib ditindaklanjuti. Nah, ternyata di Jawa Timur ini semua sudah di atas target nasional 80 persen,&rdquo; ucap Karyadi.

Pemkot Surabaya selesaikan 22 rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Jatim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022

Wali Kota Surabaya Temui BPK, Selesaikan Puluhan Rekomendasi TLHP Badan Pemeriksa Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/WhatsApp-Image-2023-05-16-at-204133-69029907.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Capaian tersebut merupakan kesebelas kali yang diraih Pemkot Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya. Dia mengingatkan seluruh ASN untuk tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti pungutan liar (pungli). &rdquo;Alhamdulillah, Surabaya mendapatkan WTP dari BPK Jatim untuk pemeriksaan keuangan. Ini sebelas kali berturut-turut. Teman-teman (ASN) semakin tertib administrasi dan saya berharap jajaran Pemkot Surabaya sudah tidak ada yang neko-neko (macam-macam), karena kita sudah punya tunjangan penghasilan. Sekarang adalah bagaimana anggaran itu bisa diperuntukkan bagi masyarakat dan dirasakan masyarakat,&rdquo; tegas Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (26/5). Wali kota juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga. &rdquo;WTP ini bukan milik pemkot, tetapi milik seluruh warga Surabaya. Karena dengan WTP ini, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan seluruh masyarakat,&rdquo; ungkap Eri. Eri berharap, dengan keseriusan Pemkot Surabaya mempertahankan opini WTP tersebut, seluruh anggaran pemkot bisa disalurkan dengan tepat sasaran untuk kepentingan seluruh warga Surabaya. &rdquo;Alhamdulillah dengan seluruh doanya warga Surabaya, Pemkot Surabaya kembali lagi meraih WTP yang kesebelas kali, sehingga anggaran di Kota Surabaya dengan WTP ini bisa terus untuk kepentingan umat di seluruh Kota Surabaya,&rdquo; ujar Eri. Meski begitu, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi. Tindak lanjut hasil evaluasi tersebut akan diselesaikan pada 2023. &rdquo;Harus ada perbaikan. Insya Allah tindak lanjutnya akan kita (selesaikan) 100 persen tahun ini. Karena (ada) pemeriksaan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya, ada yang 10 tahun sebelumnya, 20 tahun sebelumnya, ini yang akan kita selesaikan. Tapi di tahun-tahun yang sekarang ini tidak ada,&rdquo; terang Eri. Menurut wali kota, prioritas Pemkot Surabaya saat ini adalah fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pemkot Surabaya memiliki kewajiban untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, stunting, hingga kematian ibu dan anak.

Pemkot Surabaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022

Pemkot Surabaya Pertahankan Opini WTP LKPD 11 Kali, Ini Pesan Wali Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220527-WA0015.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) menerima penghargaan dari BPK. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) menerima penghargaan dari BPK. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP diberikan BPK berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2021.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim. Juga seluruh jajaran pemkab/pemkot di Jawa Timur.  ”Atas kerja keras, komitmen, dan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan, kita patut mensyukuri atas opini WTP untuk LKPD Pemprov Jatim TA 2021,” ucap Khofifah.  Walaupun telah mendapatkan predikat WTP, Gubernur Khofifah tetap menekankan kepada seluruh jajarannya untuk segera menyisir rekomendasi agar segera dilakukan tindak lanjut, sesuai arahan BPK.  ”Saya minta agar rekomendasinya bisa disegerakan. Ini jadi tugas kita bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah dicatatkan dalam LHP BPK,” tutur Khofifah.  Gubernur menyatakan, Pemprov Jatim memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan dari waktu ke waktu. Hal itu tak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemprov Jatim.  ”Upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahunan, akan terus dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan,” terang Khofifah.  Gubernur Khofifah meminta seluruh instansi yang mengelola keuangan daerah secara terus menerus berbenah diri mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Tujuannya, agar dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat dilaksanakan tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.  Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq menyatakan prestasi WTP patut dijadikan momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah di Jawa Timur. Sehingga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat.  Dia juga berharap agar capaian itu bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Karena ke depan, tuntutan masyarakat atas pengelolaan keuangan yang baik akan terus meningkat.  Pemberian Opini WTP kepada Pemprov Jatim telah melewati empat kriteria yang telah ditetapkan. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pemprov Jatim Dapat Penghargaan Opini WTP dari BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220523-WA0012_5.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kedua dari kanan) bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto (kanan) saat menerima WTP LKPD 2021 di Bandung, Senin (23/5). Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kedua dari kanan) bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto (kanan) saat menerima WTP LKPD 2021 di Bandung, Senin (23/5). Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.  ”Penghargaan ini menunjukkan kesiapan kita dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, melayani, transparan, dan akuntabel,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.  Bima Arya bersyukur WTP tahun ini berarti yang keenam didapat Kota Bogor secara berturut-turut sejak 2016. Atas raihan laporan keuangan yang baik itu, pihaknya menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang selama ini selalu mengawal alokasi anggaran di daerahnya.  Bima bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menerima langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arif Agus di Bandung, Senin (23/5).  Wali kota mengaku bangga atas hasil kolaborasi dewan, pemerintah, dan mitra lain yang mendukung pembangunan di Kota Hujan itu. ”Terima kasih juga atas dukungan Ketua DPRD Kota Bogor yang bersama-sama mengawasi jalannya program pembangunan di Kota Bogor,” ungkap Bima Arya.  Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengapresiasi predikat WTP yang diterima Pemkot Bogor. Hal itu hasil dari kerja keras dan sinergi semua pihak.  ”Apa yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan. Apa yang menjadi rekomendasi dari BPK harus diperbaiki ke depannya. Semoga pelayanan menjadi lebih baik ke depan,” ujar Atang.

Kota Bogor Raih WTP Laporan Keuangan 2021 dari BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/plt-pejabat.jpg" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman melantik 361 pejabat baik secara daring dan luring di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Jumat (12/3). Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman melantik 361 pejabat baik secara daring dan luring di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Jumat (12/3). Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat komunikasi politik Universitas Jember menyatakan, lima dari tujuh poin catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat berpotensi pidana. BPK memberikan penilaian opini tidak wajar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember Tahun Anggaran 2020.  ”Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam siaran persnya menyebutkan 7 catatan penting dan ada 5 dari 7 catatan opini tidak wajar itu yang cenderung berpotensi pidana,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Jember Muhammad Iqbal seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Jember.  Potensi itu menurut dia, yakni ada Rp 202,78 miliar atas belanja barang dan jasa yang laporannya disajikan lebih tinggi sedangkan belanja pegawai disajikan lebih rendah. Sehingga LHP BPK menilai itu sebagai tidak wajar karena tidak sesuai dengan penjabaran APBD.  ”Hal itu potensial terindikasi ada praktik manipulasi laporan keuangan,” ujar Iqbal.  Selain itu, ditemukan Rp 107,09 miliar laporan kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). ”Ini sangat berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Iqbal.  Selanjutnya, kata dia, ada Rp 66,59 miliar realisasi belanja Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tanpa rekapitulasi. Sehingga, tidak dapat diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat.  Potensi lain ada Rp 68,80 miliar realisasi pembayaran belanja pegawai yang tidak sesuai dengan SAP dan kesalahan penganggaran dan ditemukan Rp 31,57 miliar utang jangka pendek lain yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.  ”Dengan demikian kalau ditotal catatan nomor 2 sampai 5 saja terdapat senilai Rp 274,05 miliar yang berpotensi terindikasi pidana,” kata Iqbal yang juga pengajar Prodi Hubungan Internasional FISIP Unej itu.  Iqbal mengatakan, ada dua langkah strategis untuk menyikapi opini LHP BPK yakni harus mematuhi UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. ”Jelas ada uang rakyat ratusan miliar yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK telah dikelola secara tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan laporan penyajiannya,” terang Iqbal.  Dia menjelaskan pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2004 tersebut jelas menegaskan bahwa DPRD dapat meminta bupati melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.  ”Hal itu berarti, terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPD masa akhir pemerintahan Faida, DPRD Jember dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau investigatif,” ujar Iqbal.  Iqbal menambahkan, langkah selanjutnya adalah secara strategis sebaiknya Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun mewujudkan spirit akselerasi dengan bersinergi dan kolaborasi kepada seluruh pihak terutama ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pengamat Sebut Lima Poin Opini Tidak Wajar Jember Berpotensi Pidana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lkpd

Berita Terkini